Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Customs Reformation affected DJBC to increasing customs services, especially in import document administration. For this purposes, DJBC used Electronic Data Interchange (EDI) System to satisfy the customs society (exporter and importer). Problem of this research is to estimate the influence of EDI System. EDI is a system that can exchange electronic data between organization that has advantages such as, "just in time", "simple", and "paperless". Independent variable in this research is "the implementation of EDI system", and the dependent variable is "increasing customs services". The independent variable has three indicator, which is: sparepart/component; customs procedure; and human resources. This research has been located at KPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta, with population from customs society and customs employee. Sample choosed based on Krejcie Table with 5% degree of mistaken. For data technic analysis, this research used library research, respondent, and in depth interview. The obstacles have been founded in this research was the influence of EDI system showed significant result. Highly recommended as an import for better quality of custom;s services user are:

1. DJBC have to increase their quality by 24 hours operation of EDI system.
2. Certainly need commitment from related instance for maintaining the system, so it can operate well.
3. Suggested to make an continuity evaluation for the growth of organization.

"

"Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko dalam sistem dan prosedur kepabeanan di bidang impor, yang diharapkan dapat dilakukan pengawasan secara lebih efektif dalam meminimalkan pelanggaran yang dapat mungkin terjadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat akurasi penetapan jalur impor dalam suatu prosedur kepabeanan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa hasil penjaluran dari risk rangking yang ditetapkan sistem komputer dapat dinyatakan tidak akurat. Hal ini dapat dilihat dari tidak efisiennya jalur yang ditetapkan oleh pihak pabean berdasarkan klasifikasi hi-risk dan low-risk, jika dibandingkan dengan notul yang terbit pada jalur merah dan hijau setiap bulannya.

---

The focus of this study is implementation of risk management in system and customs procedures in import part, which expected can running monitoring process more effective to minimize error that can be happed. The objectives of this study is to know and analyzing the acuration of determined importing path in customs procedure and identified problems maybe arise. This research is qualitative descriptive interpretive.From this research can assumed that the result of determined importing path from risk rankin which settled by computer system is not accurate. It can be looked from inefficient of the path that settled from the customs based on hi-risk and low-risk classification, if it compared with monthly notes on red line and green line."

"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh valuation ruling schagai suatu kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), apakah dapat memberikan rasa kepastian, khususnya dalam hal valuation atau nilai pabean bagi para pengguna jasa (importir), sebagaimana prinsip perpajakan yang baik.Valuation adalah (1) menentukan nilai atau harga dan (2) kewenangan Pabean untuk menentukan jumlah pungutan impor yang harus dibayar olch importir di Negara pengimpor. Ruling diartikan sebagai interpretasi dari hukum pajak dalam merespon permintaan wajib pajak atau perwakilannya. Garis besar interpretasi dari ketentuan perpajakan mempengaruhi sebagian transaksi yang dilakukan yang diberitahukan olch atau untuk wajib pajak. Transaksi tersebul mungkin sudah pernah dilakukan atau mungkin yang akan terjadi. Dari uraian diatas, valuation dan ruling dapat diambil unsur-unsurnya, yaitu: (1)keputusan atau penetapan oleh fiskus (bea dan Cukai);(2)sebagai respon atau tanggapan;(3)diminta oleh importir;(4)digunakan untuk transaksi yang sudah terjadi atau mungkin akan terjadi dan (5)keputusan tersebut mengikat pada pihak pengguna jasa maupun pihak fiskus.Certainty atau kepastian menurut Adam Smith adalah bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi scmua wajib pajak dan seluruh masyarakat, misalnya tentang : (1) berupa jurnlah yang hares dibayar; (2) kapan harus dibayar; (3) dan bagaimana Cara membayamya.Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang mendapat fasilitas valuation ruling dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berjumlah 7 perusahaan. Oleh karena jumlah populasi yang kecil tersebut, maka sampel penelitian diambil dengan metode sampel jenuh, yaitu sampel diambil dari seluruh populasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif analitik. Scmentara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert. Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95% dan hasiinya adalah Pemberian valuation ruling, mempunyai pengaruh yang pasitif terhadap prinsip kepastian di bidang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,894. Lebih ianjut kocfisien determinasinya adalah sebesar 0,799. Hal tersebut mempunyai makna bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip kepastian dalam perpajakan, valuation ruling memberikan andil sebesar 79,90% sebagaimana dapat dijelaskan melalui persamaan regresi Y = -0,510 + 0,948 X. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi X dengan Y reiati f sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat dan thitung 4,454 yang lebih besar dari t tabel 3,71, sehingga Ho ditolak. Hal tersebut berarti bahwa variabel pemberian valuation ruling secara signifikan mempengaruhi prinsip kepastian dalam perpajakan.Saran yang dapat diberikan antara lain : (1) DJBC dapat meningkatkan sosialisasi fasilitas ini terhadap pengguna jasanya, hat tersebut karena valuation ruling memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap prinsip kepastian dalam perpajakan; (2) DJBC dapat memberikan kemudahan di dalam syarat dan perosedur untuk pengurusan fasilitas ini, agar fasilitas valuation ruling bisa dimanfaatkan secara lebih luas oleh para pengguna jasa sebagaimana fasilitas lain yang diberikan oleh DJBC; (3) Masa berlakunya valuation ruling disarankan untuk lebih dapat disesuaikan dengan karakteristik barang yang mendapat fasilitas tersebut. selain untuk efisiensi juga untuk memberikan keadilan baik untuk hak negara maupun bagi pengguna jasa atau importir yang bersangkutan; (4)DJBC disamping dapat lebih memberikan kemudahan disarankan untuk Iebih selektif dalam memberikan valuation ruling, karena selain dapat memberikan kemudahan valuation ruling juga mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk disalahgunakan, baik oleh pengguna jasa atau importir maupun oleh aparat di dalam lingkungan DJBC sendiri.

---

The aim of the research is to identify the influence of valuation ruling as a policy of Directorate General of Custom and Excise. The question is that valuation ruling can give certainty, especially in valuation or customary for importer as a good tax principle.

Valuation according to Rosenberg (1994:300) is 1) identifying value or price and 2) authority of custom office to fix the import charge paid by importer in their own country. Kelley and Oldman (1973: 593) said that ruling is an interpretation from tax law to respond taxpayer's request or their representative. General interpretation from tax regulation influences most of the transaction informed to or by taxpayer. That transaction might have been paid or will be paid. From the explanation, valuation and ruling can be identified its elements, which are 1) decision by fiscus (custom and tax office); 2) as a respond; 3) requested by importer; 4) used to previous or further transaction; and 5) the decision is applied to customer and also fiscus.

Certainty according to Adam Smith is that tax is not determined unwisely. In contrary, tax must clear from the beginning for taxpayer and public, such as 1) amount of money that must be paid; 2) when it must be paid; and 3) how to pay it.

Population of the research is all of company that have valuation ruling facility from the directorate which are seven companies. Because of the small number of population, thus the sample is taken from all of the population.

The method of research is descriptive analytic survey. Meanwhile the instrument for data collection is questionnaire using scale of Likert. Data analysis is applied in significance rate of 95% and the result is the offering of valuation ruling has positive relation on certainty principle in taxation. The result shows that correlation coefficient of both variables is 0.894 and determination coefficient is 0.799. It means that from factors that influence certainty principle in taxation, valuation ruling has a contribution of 79.9% as explains in the regression equation Y=0.510 + 0.948X. Based on significance test, correlation between X and Y is relatively very significant. It can be seen from tcounted 4.454 which is bigger than ttab1e 3.71, so that Ha is denied. It means that the offer or valuation ruling significantly influences the principle of certainty in taxation.

Recommendation that can suggest here are 1) the Directorate can advance socialization on this facility toward its customer; 2) the Directorate can give an easy facility in the condition and procedure to the customer similar with other facility; 3) the Directorate is also suggested to be more selective in offering valuation ruling because it has a risk to be tricked; 4) the duration of valuation ruling is suggested to be more suitable with the characteristic of goods which have the facility. It is efficient and also equal for customer and the state."

"Kebutuhan dana yang besar untuk pembangunan dan tuntutan perbaikan pelayanan kepabeanan menjadi alasan penting perlunya penerapan dan evaluasi Sistem Electronic Data Interchange (EDI)kepabeanan dalam lalu lintas arus barang impor. Sistem dengan media elektronik ini telah dimungkinkan pula penggunaannya dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pokok permasalahan penelitian ini berupa pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan Sistem EDI Kepabeanan ? pengaruh/hasilnya terhadap pelayanan arus barang impor ? dan upaya meningkatkan pelayanan dengan sistem itu sendiri ? Dengan penelitian ini diharapkan dapat dicapai pelayanan arus barang impor yang terbaik melalui Sistem EDI Kepabeanan. EDI diartikan sebagai pertukaran data bisnis secara elektronik antar organisasi dalam bentuk yang terstruktur. Unsur-unsur utama sistem ini dan sekaligus sebagai indikator independen variabel adalah perangkat/komponen, prosedur kepabeanan, dan sumber daya manusia. Pelayanan arus barang impor merupakan bagian dari pelayanan umum dan harus juga memenuhi sendi-sendi pelayanan umum yang sekaligus sebagai indikator dependen variabel. Penelitian berlokasi pada KPBC Tipe A Tanjung Priok III Jakarta dengan populasi Pegawai dan Masyarakat Usaha Kepabeanan. Sampel diambil secara random dengan berpedoman pada Tabel Krejcie. Melalui telaah dokumen, kuesioner, dan wawancara sebagai instrumen penelitian, data hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem EDI , kuat lemah pengaruhnya melalui perhitungan Contingency Coefficient, dan selanjutnya diinterpretasi serta dikaji secara mendalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dari uji pengaruh diperoleh hasil positif dan signifikan (nyata-nyata berpengaruh), walaupun tingkat pengaruhnya 'rendah'. Hal ini sekaligus pembenaran terhadap hipotesis penelitian bahwa semakin baik Sistem EDI dilaksanakan semakin tinggi kualitas pelayanan arus barang impor. Perbaikan-perbaikan sebagai saran berupa (1) Mewujudkan persamaan perspektif dari instansi yang terkait dalam pelayanan arus barang impor untuk ikut berperan dalam sistem ini, (2). Pembenahan SDM dari segi kualitas dan integritas, dan (3). Evaluasi ini dapat digunakan sebagai studi kelayakan sistem di bidang lain."

"Kebijakan Pembatasan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau diimplementasikan di Sidoarjo dengan tujuan untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Peredaran rokok ilegal di Sidoarjo perlu dikendalikan karena memberikan kerugian bagi negara, khususnya pada bidang penerimaan Cukai Hasil Tembakau. Keadaan tersebut membuat kurang optimalnya penerimaan Cukai Hasil Tembakau dikarenakan tingginya pelanggaran penyalahgunaan pita cukai pada beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena penerimaan Cukai Hasil Tembakau juga digunakan sebagai penerimaan yang digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk menanggulangi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Sidoarjo beserta hambatan dan tantangan yang dialami. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa kebijakan Pembatasan P3C Hasil Tembakau telah dilaksanakan oleh pelaksana program sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan tersebut memiliki derajat perubahan yang perlu dicapai untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Sidoarjo. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya KPPBC TMP B Sidoarjo dalam menghadapi hambatan dan tantangan selama dilaksanakannya implementasi kebijakan tersebut, salah satunya banyaknya pengusaha pabrik hasil tembakau yang tidak terdaftar sebagai pengguna jasa di KPPBC TMP B Sidoarjo.

---

The Policy for Restricting Applications for the Provision of Excise Tax Stamps for Tobacco Products is implemented in Sidoarjo with the aim of minimizing the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. Circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo needs to be controlled because it causes losses to the state, especially in the area of revenue from Tobacco Products Excise. This situation makes the revenue from Tobacco Products Excise less than optimal due to the high abuse of excise stamps in the last few years. This raises concerns because the revenue from Tobacco Products Excise is also used as revenue that is used for the Tobacco Products Excise Revenue Sharing Fund which is used to overcome negative externalities from cigarette consumption. Based on this, this research will discuss the implementation of the policy for Restricting Applications for the Provision of Tobacco Products Excise Stamps at KPPBC TMP B Sidoarjo along with the obstacles and challenges experienced. The method used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. In this study it was found that the policy of Restricting Applications for Provision of Tobacco Products Excise Stanps had been implemented by program implementers in accordance with established regulations. This policy has a degree of change that needs to be achieved to minimize the circulation of illegal cigarettes in Sidoarjo. In implementing it, the efforts of KPPBC TMP B Sidoarjo in facing obstacles and challenges during the implementation of the policy, one of which is the large number of tobacco product manufacturers who are not registered as service users at KPPBC TMP B Sidoarjo."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, implementasinya, serta faktor penunjang dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah karena krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi.

---

The purpose of this research is to analyze the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment, the implementation, and also supporting and inhibiting factors due to the implementation. This research is a qualitative research. Data collection techniques using depth interviews and literature studies.The research result shows that the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment is because the global economic crisis, the growth of the telecommunication service industry, and efforts to improve the competitiveness of the telecommunication equipment industry."

"Small Taxpayers Office represents one roof tax service which serves all kind of taxes. Taxpayers expect accurate services which are provided by tax officer. They expect immediate services as well. On the other side, due to maturity date of Tax Return, both of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, usually, the taxpayers are getting increase.

This research describes about the service regarding the reporting of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, due to its maturity date. The approach which is used on this research is qualitative approaching on descriptive disposition, and supported by quantitative data which are obtained from Small Taxpayers Office Jakarta Grogol Petamburan.

Based on the data, researcher is trying to make time calculating which is required by taxpayer is reporting Tax Return, by using queue theory which represents a quantitative theory. For instance, a queue theory constitutes of awaiting process conducted by taxpayers who request a services from service Provider Company. It is equivalent to taxpayer whom waiting services which are given by tax officer.

The result indicates that waiting time required by taxpayers is smaller than the existing practice. Hence, it is concluded that services for reporting Tax Return, both Monthly Tax Return and Annual Tax Return haven?t been effective yet. It is cause by lack services facilities, human resources, and the using of information system on Directorate General of Taxes ineffectively."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1984 dari sistem Official Assesment menjadi sistem Self Assesment. Dengan sistem Self Assesment pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaa.i, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila pcnanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya seringkali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah untuk mengetahui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa memiliki pengaruh yang dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauhmana pengaruh dari variable-variabel surat teguran dan surat paksa terhadap variabel pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setia Budi Satu.Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah KPP Setiabudi Satu masih rendah, terbukti setiap tahun wajib pajak menunggak relatif tinggi. Saran yang diberikan adalah selalu melakukan evaluasi terhadap efektifitas poly tagihan yang telah diterapkan, sehingga dapat ditemukan rumusan model penagihan yang strategis dan dapat menekan angka wajib pajak penunggak dari tahun ke tahun; serta untuk mempengaruhi kesadaran pajak para wajib pajak selain pelayanan prima perpajakan juga penyuluhan melalui pendidikan pajak.

---

Indonesia Taxing System has changed in 1984 from Official Assessment System to Self Assessment system. Because of Self Assessment system government give a full of trust to tax obligator , in order to account, to pay and to report herself/himself taxing obligation. In this case, the government, especially Directorate General of Tax, as suitable with its function obligate to execute, to guide, to serve, to monitor and the application of taxing sanction to taxing obligation execution of tax obligator based on decided regulation in tax laws regulation. Unfortunately in its development year to year , delay payment of tax is not decrease yet, but it is increasing so such matter must be done anticipation action in order to decrease of delay payment of tax. The addiction of tax is still not effective yet , because it is done without enforcement regulation. Admission letter, remaining letter or other same kind of letter have been published if tax obligator is not pay of its tax yet to the date line of the payment, but in the fact it is not often have paid attention by the tax obligator. All of action for tax addiction as the effort of the payment of addiction of tax both government taxes and local government taxes must be done based on valid laws regulation

The problem that arise is in order to know of admission letter and enforcement letter that be published have a significant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator or is the publishing of enforcement letter factor have dominant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator The purpose of this research is in order to analyze the admission letter and enforcement letter that be published have significant execution of delay payment of tax by tax obligator. Method that be used in this research hypothesis testing research method and exploration research) , This research meant in order to know and to test how the connection and how far the influence of admission letter and enforcement letter variables to execution of delay payment of tax by tax obligator. Data collection technique uses dictum research and field research to data that consist of report and tax addiction process that be done by Tax Service Office Jakarta Setia Budi Satu

The conclusion of this research namely: admission letter and enforcement letter that be sent to tax obligator have a significant influence to the payment of tax addiction by tax obligator., in general consciousness of tax obligator in KPP Jakarta Setia Budi Satu territory is still low, it is proved every year, tax obligator delay the payment high relatively The advice that given is always evaluate to addiction pattern effectively that have been applied, so it can be found strategic addiction model formula and can push the numeric of addiction of tax obligator year to year and also to influence consciousness of tax for tax obligator beside taxing primary service and also illumination through tax education."