Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ninik Mamak/Datuk adalah seorang pemimpin informal/pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peranan yang cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, baik dilingkungan persukuannya selaku kepala suku maupun dilingkungan nagarinya yang diwadahi didalam lembaga kerapatn adat nagari (KAN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan fungsi Ninik Mamak di nagari pakan sinayan, kecamatan banuhampu, kabupaten agam, sumatera barat dalam mendukung ketahanan daerah.Penelitian inidilakukan dengan metode penarikan sampel yang menggunakan teknik snowballing sampling, yaitu informan dijaring dengan cara memperoleh informasi, informan sebelumnya dan jumlah informan tidak dibatasi.Data-data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipasi, dari data yang dikumpulkan diperoleh gambaran bahawa, peran ninik mamak dibagi tiga frase yaitu: (1) perannya secara tradisional cukup besar, mencakup semua lingkup kehidupan di persukuan dan ndi nagari. (2) setelah berlakunya UU No.5 /1979 peranan ninik mamak didalam KAN dihilangkan dan nagari diubah menjadi desa. (3) peran ninik mamak kembali berfungsi setelah keluarnya UU No.22/1999 dilingkungan persukuannya dan juga nagarinya yang direpresentasikan didalam lembaga KAN dengan dilandasi oleh peraturan daerah. Disimpulkan peranan ninik mamak di pakan sinayan dalam mendukung ketahanan daerah dilakukan dengan cara memberikan ketauladanan dan mengeluarkan seruan-seruan yang mengajak anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas serta menghindari konflik sehingga kerukunan, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat trepelihara dengan baik.

---

Ninik Mamak /Datuk is a leader of informal traditional leading person in Minangkabau who has a quite big role in the field of economy, education, and social culture both in his environmental race and also in environmental nation that is formed in Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). This research has been aimed at knowing the role and function of Ninik Mamak in Nagari Pakan Sinayan, Banuhampu subdistrict, West Sumatera in supporting national resilience.This research has been done with a sample attracting method which uses snowballing sampling technique, namely, a person whose task giving information is asked/wanted by obtaining information from the person mentioned above previously and the number of such kinds of person are not limited.Data are acquired with a profound interview and in involved observation from the collected data, as illustration is acquired and this illustration says that the roles of Ninik Mamak are devided into three phases : Namely (1) His role of tradition is quite big and it includes all the scopes of the lifes in race affairs and in nagari, (2) The role of Ninik Mamak at KAN was eliminated after UU No. 5/1979 has been declared affective and nagari has been change into village (3) The role of Ninik Mamak has functioned again after the issuance of UU No. 22/1999 at his environmental race affairs and his Nagari which has been represented in Lembaga KAN and is based with regional rules and regulations.It has been concluded that the role of Ninik Mamak in Pakan Sinayan in supporting national resilience is done by giving an example and declares something with involves the general public to increase welfareness, participating in guarding/keeping the security, order of general public (society) and at the same time avoid any conflict in order that peace, quitness and feeling of peace in the society will be able to realize well."

"Perubahan lingkungan menimbulkan tantangan baru yang harus ditanggapi oleh penduduk setempat dalam menyesuaikan diri secara aktif. Hubungan Manusia dan Alam (Man and Biosfer) merupakan hubungan timbal balik yang saling berinteraksi. Kehidupan manusia dalam sistem adat berinteraksi dengan perubahan lingkungan hidupnya, berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan alamnya melalui kemampuan adaptasi sosial (Social Adaptation). Dalam konteks sistem adat Minang, keberhasilan manusia berinteraksi dengan alamnya ditentukan oleh kemampuan dan strategi adaptasi masyarakat Mlnang itu sendiri dalam proses Homeostasisnya untuk mencapai Equilibrium.Kesimbangan lingkungan di ranah Minang merupakan hasil adaptasi interaksi yang harmonis antara lingkungan (fisik, social, ekonomi) dengan sistem budaya Minangkabau yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan aspek kompetensi pengetahuan dan penerapan system matrilinial geneologis teritorial bertingkat yang mengandung prinsip Habluminailah, Habluminanas, Ukhuwah Persaudaraan, dan Mufakat. Dinamika budaya Minang dalam masyarakat Minangkabau berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungannya. Sistem kekerabatan matrilinial, yang sesuai dengan konsep adatnya adalah : keturunan ditarik dari garis Ibu, Struktur masyarakat intinya terletak pada Kaum (extended family), adanya pemimpin adat mulai dari tingkat (paruik, kampung, koto sampai nagari) sebagai pengelola lingkungan hidup milik komunal, sedangkan kepemilikan harto pusakonya oleh kaum perempuan. Seluruh penerapan adatnya dapat dilihat dalam pemerintahan adatnya, dalam kehidupan sosialnya, badunsanak, mencari nafkah dalam bingkai syarak mangato adat mamakai (hidup seimbang, Ingat Sang Pencipta, Cari nafkah atas usaha sendiri, tawakal). Kondisi ambigu dalam masa perubahan pada masyarakat transisi dari tradisional ke modem, menjadi ljlik rawan terjadinya perubahan sosial ke arah dikotomi, disorieniasi dan disintegrasi yang dapat menumbuhkan konflik, perubahan gaya hidup yang bersifat hedonis, materialislis bahkan ke arah sekularis, telah menjadi kekhawatiran tersendiri di kalangan masyarakat ranah Minang yang bercita-cita ke arah Masyarakat Madaniah, terkait dengan segmentasi penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuilah, menyebabkan ketidak seimbangan sosial. Rumusan Masalah: Dapatkah Pranata adat dengan dinamika budaya Minangkabau berperan mengatur keseimbangan lingkungan dalam masyarakat yang beranjak ke EMO (Economic Market Oriented), yang menyebabkan degradasi Iahan pertanian dan sosial, ketidaksejahteraan masyarakat, khususnya petani?Hasil penghitungan menggunakan pendekatan metode Analytical Heirarchy Process (AHP) dengan faktor Inconsistensy Ratio < 0,1 menunjukan bahwa peringkat berpengaruh dari variabel bebas pada masalah ketidakseimbangan lingkungan Iahan pertanian terhadap gangguan penerapan adat berasal dari variabel Lingkungan sosial (19%), variabei Adat basandi syarak, syarak basandi kilabullah (18.1%), diikuti oleh variabel moratilas (15,6O %), variabel intenaksi sosial ?Syarak Mangato Adat mamakai (11,5 %), variabel lingkungan ekonomi (9,5 %), variabel struktur sosiai (8%), variabel supra struktur (5,4 %), variabel kekerabatan (8 %), variabel lingkungan (4.8 %), variabel infra struktur (3%).Pertanyaan Penelitian dalam menciptakan keseimbangan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan di CKL adalah : 1. Apakah pergeseran kebijakan pengelolaan pertanian dan lingkungan yang menyebabkan degradasi kualitas lahan dan produksi perbanian di Nagari Ganduang Kota Laweh (CKL) disebabkan oleh modernisasi yang berorientasi pada EMO?, 2. Apakah modernitas yang berorientasi pada EMO melemahkan peran pranata adat Minang sistem matrilinial dalam keseimbangan lingkungannya?, 3. Apakah revitalisasi peran pranata adat dalam sistem matrilinial melalui pemberdayaan masyarakat dapat menjaga keseimbangan lingkungan? Solusi lingkungan apa yang menjadi konsep baru dalam penelitian ini ? Tujuan Penelitian yang dirancang adalah Untuk mengungkap terjadinya pemudaran peran pranata adat dalam sistem matrilinial akibat modernisasi yang berdampak terhadap keseimbangan lingkungan: 1. Menemukenali pengaruh modernitas yang berorientasi pada EMO terhadap pergseran kebijakan pengelolaan lingkungan pertanian, degradasi kualitas Iahan dan produksi pertanian di Nagari Canduang Koto Laweh (CKL). 2. Untuk mengetahui pengaruh modernitas yang berorientasi pada EMO terhadap melemahnya peran pranata adat dalam sistem matrilinial dalam keseimbangan lingkungan (fisik, sosial, ekonomi). 3. Untuk mengetahui apakah revitalisasi peran pranata adat dalam sistem matriliniai melaiui pemberdayaan masyarakat dapat menjaga keseimbangan lingkungan (fisik, sosial, ekonomi). 4. Menghasilkan Konsep Baru Adaptasi Manusia Dinamis (Dynamic Soda/ Adaplahbn) melalui Achievement Individu with the multiple skill Competenies Approach untuk keseimbangan lingkungan CKL melaksanakan keberlanjutan pembangunan yang dapat diprediksi secara eksponensial (non Iinier). Jenis penelitian yang digunakan adalah mengeksplorasi dan mengembangkan teori/konsep yang sudah ada. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode kualitatif untuk ranah deskriptif makna, dan metode kuantitatif (untuk ranah fakta). Hipotesis kerja: ?Peran Dinamika Sistem Budaya Minangkabau Pada Keseimbangan Lingkungan Tercermin Dari Adaptasi Nilai-nilai Budaya Yang Dimilikinya. Penulis mengembangkan Konsep Adaptasi sosial (social Adaptation yang diambil dari Teori Adaptasi, Psikologi Lingkungan Paul Bell, Teori Intensl Psiko Sosial Izjer Baizjen bagi terbentuknya kompetensi multiple skill untuk Individual Achievement (yang dituntut sebesar 66.7% sesuai AHP untuk kontribusi Adat (masyarakat dan pemangku adat), dan 33.3% sesuai AHP untuk kontribusi Lingkungannya. Teori Ekologi (odum), Teori kebudayaan (Kuntjoroningrat, Meilalatoa), Teori Struktur sosial dan Kinship Murdock, Teori Ekologi Manusia, Teori Deep Ecology. Teori Sistem Ekoiogi (Odum), Teori Pembahan Sosial. Dengan menggunakan pendekatan 5 prinsip ekologi, yang berfokus pada bio-fisik, sosial (mutu modal manusia dalam masyarakat sistem mairilineal) dan kesejahteraan masyarakat, merupakan gabungan ekologi dan dinamika masyarakat matrilineal dengan menekankan peran individual achievement agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, pada struktur dan fungsi lahan pertanian dalam rangka memperbaiki degradasi Iahan pertanian untuk dikembalikan ke kondisi tanpa polusi. Evolusi Adaptif Interaktif ASOIPAKDE Pemberdayaan Masyarakat diangkat untuk menghasilkan nilai kelentingan adat. Teori eksponensial (non Iinier) digunakan untuk memperoleh keseimbangan lingkungan dinamis dalam masyarakat yang dinamis untuk mengakomodir faktor tangible dan intangible. Perbaikan lingkungan berupa bioremediasi lahan dengan pertanian organik melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi polusi, meningkatkan kesuburan tanah, hasil panen, dan kesejahteraan. Merupakan jenis penelitian eksplorasi teori/konsep yang sudah ada dengan cara pre-scriptif. Metode penelitian yang dipilih adalah gabungan antara metode kualitatif (gejala, kecenderungan, makna) dan kuantitatif (fakta). Instrumen penelitian AHP (Anayses hierachy Process) digunakan untuk membantu pengambilan keputusan/kebijakan dan Analisis Aspirasi Masyarakat. Setelah dilakukan uji coba demplot Quasi Experiment Action Research ternyata hipotesis terbukti benar. Daya dukung pada non intervensi pemberdayaan sebesar NKL=53,01. Daya dukung dengan intervensi pemberdayaan sebesar NKL 70,1. Signifikansi Uji beda Z non parametrik U Man Whitney sebesar 0,016. Validasi Cross Tabulasi Data dengan Statistik Regresi Multivariate SPSS 12 Dari Variabel Budaya Minang Sistem Matrilineal (X) dan Variabel Keseimbangan lingkungan (Y) berada pada tingkat probalilitas sebesar 0.03 < 0.05. Dari uji ANOVA, didapat F hitung sebesar 4.318 berada pada nilai R=0.684 dengan nilai R2 sebesar 0.486 atau 48 %. Pendekatan contextualisasi progressive pemberdayaan masyarakat diuji cobakan pada demplot, untuk diamati selama 24 bulan dengan responden yang berbeda. dengan menggunakan checklist kerjasama multi fihak dibantu oleh 3 juri yang memiliki kualitas yang sama dalam hal pengetahuan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, masalah adat, pengalaman politik, pengalaman usaha, bersifat lndipenden. Hasil pengamatan dari ketiga juri dihitung dengan statistic W Concordance sebesar 29,68> 27,59 (X hltung > X table), maka konsistensi juri dapat diterima. Hasil pencapaian pemberdayaan (daya terima masyarakat) diperoleh dari angket masyarakat non intervensi pemberdayaan, yaitu sebesar 53,01 dengan nilai r kelenturan adat sebesar 0.20 NKL yang dapat dicapai pada masyarakat yang diintervensi sebesar 70,1 berbentuk dari Adaptasi Keseimbangan Lingkungan Fisik = 20, Adaptasi Keseimbangan Lingkungan Sosial = 30, Adaptasi Keseimbangan lingkungan Ekonomi = 20,1. Terdapat perbedaan yang signifikan sebasar 0.046 sebagai uji beda Z dari U Mann Whitney SPSS 12. Terbukti bahwa intervensi pemberdayaan memiliki manfaat sebagai revitalisasi adat. NKL dan koelisien yang ada di setiap factor budaya pembentuk keseimbangan lingkungan dan nilai kelenlingan r untuk dihitung proyeksinya dalam rumus persamaan matematik exponensial (non Iinier) sebagai prediksi intervensi tahun 2005-2015, guna menghitung satuan rupiah yang dibutuhkan dalam rangka pembiayan pembangunan, termasuk pembiayaan untuk mengkompensasi degradasi lingkungan fisik (insentif pertanian), sosial dan fungsi-fungsi ekonomi lingkungan sebagai public goal. Pembuktian : Disertasi ini membuktikan adanya proses dan perubahan lingkungan sebagai model adaptasl dinamika Budaya Minangkabau Pada Keseimbangan lingkungan Tercermin dari nilai-nilai Budaya Yang berkelenturan adat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan melalui lntervensi pemberdayaan masyarakat yang dapat diukur. Hal ini diekspresikan dengan persamaan matematik eksponensial berupa rumus baru penulis yaitu rumus keseimbangan lingkungan dinamis. Penelitian ini menghasilkan 9 asumsi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun perencanaan daya dukung pengelolaan lingkungan konteks pembangunan berkelanjulan yaitu: 1. Kebijakan yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan terletak pada kesalahan teori clasarnya berupa perubahan pengelolaan lingkungan pertanian dari polikultur ke monokultur. 2. Suku Minang mempertahankan kemurnian garis ibu (matrilineal), terkait dengan kepemilkan lahan komunal, kepemimpinan oleh laki-laki di garis Ibu, kesinambungan ekonomi melalui harto pusako, kesinambungan kekerabatan yang menerapkan paruik dan keluarga inti. 3. Keseimbangan lingkungan untuk mengatasi keterbatasan daya dukung Iahan pertanian, Iedakan populasi dan over exploitation adalah Merantau 4. Pranata adat melemah dalam perannya mengatur lingkungan dinamis, 5. Intervensi pemberdayaan sebagai sarana transformasi sosial budaya dan ekonomi kerakyatan dapat menciptakan keseimbangan lingkungan secara signifikan sebesar 0,046 (<0,05). 6. Keterbaruan Ilmu Lingkungan, khususnya ekologi manusia adalah strategi adaptasi menghadapi modernitas berupa Proses Adaptasi Sosial Interaktif. Dilegkail dengan 7. kelenturan adat restlence ?r? dengan 10 komponen pemberdayaan sesuai kehutuhan modernitas (adat berbuhul sintak) untuk pengembangan kapasitas dalam proses coping adaptasi dan homeostasis. Dihitung dengan B. Model eksponensial Rumus Keseimbangan lingkungan Dinamis dapat mengukur dan memprediksi daya dukung lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan di Nagari Candung Koto Laweh atau wilayah lain. Persamaan matematik eksponensial dapat mewakili seluruh atribut variable Dinamika Budaya (X) dan Keseimbangan Lingkungan (Y), konstanta kelenturan adatnya (r=0.2O). 9. Mendukung revitalisasi kearifan ekologis yang mengandung nilai-nilai agama Islam dan Etika Moral budaya Minang ?Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah" dan ?Alam Takambang Jadi Guru" sebagai modal social yang mengacu pada Spirit profelik,cita-cita etik AI-Qur'an.Saran: 1. Diperlukan perangkat instrumen dan kelembagaan untuk memperkuat dibangunnya kebijakan pertanian agro ekologi partisipatif melalui model pembanguan berbasis masyarakat, berupa demplot. 2. Diperlukan manajemen perbanian untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan faktor :a. Kelayakan lingkungan (environmental sustainable), b. Keuntungan ekonomis (Economically provilable), c. Dapat diterima oleh masyarakat (Socially acceptable) d. Teknologi yang dapat dikelola (Technologically/Manageable)."

"Latar Belakang. Perubahan peran mamak dalam masyarakat Minangkabau saat ini sudah menjadi sebuah realita sosial. Menguatnya ikatan keluarga batih turut mengurangi peran mamak. Mamak lebih mengutamakan mengurus keluarga batihnya daripada keluarga besarnya. Bergesernya peran mamak di Minangkabau mempengaruhi tatanan sosial hubungan kekerabatan pada keluarga besar. Hubungan mamak dan kemenakan sudah tidak sekuat dulu. Kepentingan kemenakan tidak lagi terpenuhi dengan seharusnya. Perubahan fungsi mamak yang terjadi dewasa ini pada prinsipnya tidak menyalahi aturan adat, selama dapat memposisikan diri antara kepentingan anak dan kemanakan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan mamak dan kemenakan saat ini menurut adat di Nagari Ampang Tareh. Metode. Karya skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian, menggunakan teknik pengumpulan data berupa participant observation dan wawancara mendalam. Kesimpulan. Hubungan mamak dan kemenakan tidak sekuat dulu. Hal ini disebabkan karena menguatnya hubungan mamak dan anak kandung.

---

Background. Changing the role of mamak in the Minangkabau community has became a social reality.Strengthening of nuclear family reduce the role of mamak to nephew. Mamak prefers taking care of hisnuclear family rather than his extended family. The shifting role of mamak in Minangkabau affects the socialstructure of kinship relations in extended families. The relationship between mamak and nephew is not asstrong as before. Nephew's interests are no longer fulfilled as they should. Changing in mamak functions thatoccur today in principle do not violate customary rules, as long as they can position themselves between theinterests of children and children. Objective. This study aims to describe the current relationship betweenmamak and nephew according to adat in Nagari Ampang Tareh. Method. This thesis uses qualitative researchmethods and studies, using data collection techniques in the form of participant observation and in-depthinterviews. Conclusion. The relationship between mamak and nephew is not as strong as before. This is due tothe strengthening relationship between mamak and biological children."

"Krisis multidimensi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia sejak akhir 1997, telah meningkatkan angka kemiskinan rakyat dengan berbagai dampaknya Kesalahan dalam strategi dan manajernen pembangunan pada masa pemerintahan orde baru membuat pemerintahan selanjutnya kesulitan untuk mencari formula yang tepat untuk membawa rakyat Indonesia keluar dari krisis ini. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi ternyata banyak menimbulkan distorsi dan ironi. Sebagian besar rakyat masih saja hidup terbelakang baik secara ekonomi maupun kesejahteraan sosialnya, sementara sebagian kecil lainnya hidup dalam kemewahan yang berlebihan.Penelitian ini mencoba mendiskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui sebuah program perekonomian yang berbasis kepada masyarakat ( Community-based economic ). Pemerintahan selama ini telah melupakan sejarah, bahwa sesungguhnya koperasi merupakan model perekonomian yang dikehendaki oleh para "Bapak Pendiri Bangsa", terutama jiwa " gotong royong" merupakan jiwa koperasi. Pada masa orde baru koperasi seringkali hanya merupakan gerakan yang dilakukan dari atas, bukannya berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu koperasi haruslah tetap menjalani tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan tetap menjadi sebuah gerakan ekonomi rakyat.Koperasi "Amur" merasakan hal tersebut bahwa pembangunan di Indonesia ?belumlah menyentuh rakyat kecil pada umumnya. Rendahnya tingkat ekonomi , penghasilan dan tanda tanda krisis ekonomi akan berakhir belumlah tampak, maka koperasi merupakan alternatif yang mesti dicoba oleh bangsa Indonesia. Unit usaha kecil dan menengah yang dapat bertahan dalam krisis ini, meskipun hanya pas-pasan. Koperasi yang selama ini di abaikan eksitensinya dan hanya menjadi kepentingan "politik? sesaat mencoba menawarkan alternatif sebagai wadah ekonomi rakyat. Koperasi bila dibina dapat menjadi tempat bernaungnya usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan posisi tawar ekonorni dalam menghadapi era globalisasi.Koperasi "Amur" dalam mengembangkan dirinya melihat tantangan dan peluang yang dihadapinya sebagai modal untuk maju. Tantangan yang dihadapi antara lain kemampuan menghadapi pesaing serta kemampun rnenjangkau pasar sedangkan peluang yang mereka hadapi adalah terbukanya pasar yang luas, terbukanya peluang yang lebih dalam sumber daya ekonomi yang dibutuhkan dan terbukanya peluang luas bagi tukar menukar informasi. Semua hal tersebut harus mampu dihadapi terutama dengan modal kebersamaan dari para anggotanya dan rasa memiliki.Latar belakang sejarah perkoperasian telah membuktikan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat. Koperasi dapat pula dikatakan sebagai lembaga usaha bersama yang terdiri dan orang-orang seperti produsen kecil/lemah yang bergabung secara sukarela dan menumbuhkan otonomi tersendiri untuk mencapai tujuan bersama dengan saling mempersatukan dan menukarkan kontribusinya melalui usaha-usaha ekonomi yang produktif, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya dan juga akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranan nagari dalam memberdayakan masyarakat dan faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap upaya pemberdayakan tersebut. Penelitian ini dipandang panting mengingat transisi dari desa ke nagari merupakan suatu bentuk perubahan sosial di masyarakat. Dalam proses perubahan tersebut sangat dibutuhkan peran agen perubah (dalam hal ini nagari), karena pada dasamya masyarakat masih memiliki berbagai keterbatasan dalam mengikuti perubahan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan lingkup informan mencakup wali nagarilaparat nagari, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah kabupaten.Dari hasil temuan lapangan diketahui bahwa di lokasi penelitian Situjuah Batua, organisasi nagari telah berkembang balk dan berjalan cukup efektif. Peluang yang ada dengan diberikannya otonomi yang cukup luas kepada nagari dalam mengurus masyarakatnya dapat dimanfaatkan ke dalam tindakan nyata terutama dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran sebagai pemberdaya telah terlihat sejak awal proses Kembali ke Nagari, proses pembangunan di nagari, proses pembuatan produk hukum nagari dan dalam mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang kalau disimpulkan upaya pemberdayaan masyarakat tersebut tercakup dalam tiga bidang yaitu pemberdayaan di bidang politik, hukum dan ekonomi sebagaimana batasan permasalahan penelitian ini. Kondisi ini bisa tercipta karena ditunjang oleh kapasitas dan karakter kemmimpinan yang dimiliki oleh wall nagari sehingga mampu menjalankan peran sebagai salah seorang agen perubah. Disamping itu kondisi sosial budaya masyarakat yang masih homogen dimana ikatan dan nilai-nilai social seperti kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya, masih me[ekat kuat di masyarakatnya temyata bisa dimanfaatkan menjadi suatu potensi sosial (social capital), sehingga ikut mendorong beijalannya proses pemberdayaan masyarakat nagari tersebut secara bertahap.Akan tetapi sebaliknya, temyata organisasi Nagari Sarilamak belum berkembang secara baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum efektifnya peran yang dijalankan nagari dalam memberdayakan masyarakat, temyata hanya ditemui di beberapa item kegiatan saja. Memang dalam tahap awal pada proses Kembali ke Nagari, peran sebagai pemberdaya sempat mengemuka. Akan tetapi da[am penyelenggaraan berbagai kegiatan nagari seianjutnya, peran pemberdaya tersebut justru cenderung hilang. Dengan kata lain peruhahan yang terjadi di sarilamak baru sekedar berganti istilah dari desa ke nagari.Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah karena tidak mampunya wali nagari bertindak sebagai agen perubah karena tidak ditunjang oleh kapasitas dan kemampuan serta kualitas kepemimpinan yang memadai. Masalah ini kian dipersulit dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung heterogen. Heterogenitas masyarakat Sarilamak ternyata memberi kesulitan tersendiri karena masih kuatnya beriaku nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat, sehingga kaum pendatang hams mau menerima internalisasi nilai budaya lokal yang belum tentu sesuai dengan budaya asli mereka seperti yang terjadi di Jorong Purwajaya yang dihuni mayoritas suku Jawa. Akibat adanya heterogenitas ini masyarakat ternyata cenderung apatis dengan berbagai program kegiatan yang ada di nagari.Persoalan kian bertambah bila dikaitkan dengan perangkat regulasi pemerintah kabupaten yang temyata tidak menciptakan suasana yang kondusif dan malah disadari atau tidak, menimbulkan suatu pola ketergantungan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemberian subsidi kepada nagari, reposisi dan pergesaran fungsi camat maupun upaya pembinaan yang harusnya dijalankan belum dilakukan secara optimal.Terlepas dari semua itu, upaya pemberdayaan tetap hams dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan (ongoing process). Karena untuk menciptakan suatu masyarakat yang berdaya tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu sekejap, akan tetapi tetap harus ada langkah-langkah nyata untuk mewujudkannnya.Untuk menyikapi kandisi dan permasalahan yang terjadi menyangkut peranan yang idealnya dilaksanakan oleh nagari maka diperlukan berbagai pembenahan. Pembenahan hams dilakukan terhadap kondisi internal nagari terutama peningkatan kapasitas dan kemampuan wali nagarilaparat nagari agar mampu menjalan peran mendasar sebagai agen perubah. Kemudian perbaikan juga ditujukan kepada masyarakat agar mampu mengerti dan menyadari tentang apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan mereka serta potensi yang dimiliki. Selain itu juga diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang lebih atas (terutama pemerintah kabupaten) yang mendukung terwujudnya pemberdayaan bagi masyarakat nagari."

"Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan serta mengutamakan hak-hak perempuan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan Pusako. Salah satu bentuk Pusako adalah tanah ulayat. Dalam masalah tanah ulayat ini, sering terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Penyelesaian sengketa ini, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hal tersebut menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Nagari Sulit Air. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis-sosiologis didasarkan pada data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah melemah dan mengalami kemerosotan.

---

Minangkabau tribe who settled in West Sumatra recognizes the Matrilineal kinship systems, which draw from the female lineage and prioritize women's rights than men’s, including rights in terms of management Pusako. Issues regarding communal land involved some disputes which frequently arise among people in Minangkabau. One of mechanism of these disputes settlement are done through Kerapatan Adat Nagari which stipulated under Law No. 13 of 1983 regarding Nagari As Indigenous Peoples Unity In the Province of West Sumatra. Aforementioned issue is interesting to be studied further under the question of how is the role of Kerapatan Adat Nagari in resolving communal land problems or disputes in Minangkabau especially in Nagari Sulit Air. The method used in this research is socio-juridical approach which based on primary data and secondarydata. Hence, the research result is that nowadays the role of Kerapatan Adat Nagari Sulit Air is weakening and declining."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan jawaban apakah Hak Guna Usaha yang diberikan di atas tanah ulayat memenuhi konsep keadilan dan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “normative-empiris” yaitu dengan menganalisa aturan perundang-undangan yang ada, kemudian mengujinya dengan praktek empiris yang peneliti temukan di lapangan. Tekhnik pendekatan yang peneliti lakukanya itu kualitatif dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan responden yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat dideskripsikan sebagaimana di bawah ini: Salah satu tujaun Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering disingkat UUPA adalah “meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, UUPA telah menyusun pokok-pokok aturan yang menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikelompokkan kedalam 8 (delapan) asas yang peneliti sebut sebagai 8 (delapan) asas UUPA yakni : 1) Asas Kebangsaan, 2) Asas Kekuasaan Negara, 3) Asas Pengakuan atas Hak Ulayat, 4) Asas Fungsisosial, 5) Asas kewarganegaraan, 6) Asas Kesetaraan dan Perlindungan, 7) Asas Landreform, 8) Asas Rencana Umum. Berdasarkan asas Kekuasaan Negara, ditetapkan hak-hak atas tanah yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 16. Salah satu hak atas tanah tersebut adalah Hak guna Usaha (HGU). HGU ini adalah salah satu dari hak yang tidak berdasarkan sistematik hukum adat disamping Hak guna Bangunan (HGB), namun menurut penjelasannya, hak ini diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern saat ini Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Sungguh pun begitu, UUPA member peluang untuk memberikan Tanah Ulayat sebagai obyekdari HGU tersebut. Sementara, UUPA juga memberikan pengakuan kepada Tanah Ulayat sebagai hak dari masyarakat hukum adat, dengan persyaratan sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Persyaratan tersebut membuat posisi Tanah Ulayat menjadi dilematis, dimana pada satu sisi diakui keberadaannya, dan di sisi lain, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu terhadap pengakuannya. Oleh karena itu, dalam prakteknya, justru “Tanah Ulayat” sangat banyak menjadi obyek HGU dan tidak jarang menimbulkan konflik. Cara-cara penyerahan Tanah Ulayat menjadi obyek HGU ada tiga macam yaitu: 1) Diserahkan secara sukarela, 2) Pengebirian UUPA oleh undang-undang lain, dan 3) Alasan kepentingan umum. Ketiga bentuk penyerahan tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan konflik baik konflik vertical maupun konflik horizontal. Penyerahan Tanah Ulayat sebagai obyek HGU, telah menyebabkan terjadinya penguasaan tidak terkendali terhadap tanah masyarakat adat tersebut, meskipun pada kenyataannya, Indonesia menjadi negara yang memilki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yang mencapai 9 juta hektar.Namun di balik itu, suatu hal yang ironis, keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang menjadi tujuan UUPA tidak terwujud, bahkan sebaliknya ketidakadilan dan kemiskinan telah menjadi langganan yang abadi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terkosentrasinya penguasaan tanah kepada segelintir orang yang mempunyai modal, sementara program “landreform” yang merupakan salah satu asas dari UUPA dan yang diharapkan akan membawa keadilan dan kemakmuran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan menujukan bahwa, penguasaan tanah ulayat oleh pemegang HGU, hanya menguntungkan pemegang HGU tersebut, sementara penghasilan yang diperoleh petani yang berstatus petani plasma tidak lebih dari penghasilan buruh tani. Meskipun diakui, penghasilan tersebut bersifat tetap dan menjamin kelangsungan hidup petani tersebut. Namun, secara hakikat, jauh dari apa yang disebut "Sejahtera".

---

The aim of this research is to examine and find answer whether a given leasehold on communal lands meet the concept of the justice and the greatest prosperity for the people. The technique used is a qualitative approach by conducting a depth interview with some respondents in place of research. The method used in this research is a normative- empirical by analyzing the rules and the regulation that exist, then test it with empirical practice that researcher has found in the research. The result of this research can be described as follow :

One of the purposes of the Act No.5 of 1960( herein after refer to as UUPA) is lying the groundwork for the preparation of National Agrarian Law would be an instrument to bring prosperity, the happiness, and justice for the people and nation mainly peasant society in the framework a fair and prosperous society.

To achieve the goals, UUPA has made the points rule concerning the earth, water and air space are grouped into eight principles that researchers refer to as the eight principles of UUPA namely: 1) The principle of Nationality, 2) The principle of State authority, 3) The principle of recognition of customary right, 4) The principle of social functions, 5) The principle of citizenship, 6) The principle of equality and protection, 7) The principle of land reform, 8) The principle of general plan.

Base on the principle of State authority, set the right on land namely as set in the article 16 of UUPA. One of the rights is “ leasehold” (herein after refer to as HGU). It is one of right on land which is not based on customary law. Another is building rights. But in the general explanation of UUPA, this right is made to meet the requirement of today’s modern society.

In accordance with article 28 paragraph 1 of UUPA, HGU is the right to manage the land owned directly by the state. Even though so, UUPA provide an opportunity to give Customary Land as the object of HGU. While UUPA also give recognition to Customary Land as the right of the indigenous community with conditions as long as still there and in accordance with national interest. The requirement has made the right to cultivate in a dilemma as on the one hand UUPA acknowledge its existence but in the other hand it must fulfill a certain requirement to be recognized. In practice, even the most communal lands become the object of HGU and often cause conflict with indigenous people. There are three kinds of hand over the customary land to HGU applicant. 1) Voluntary surrender, 2) Castration of UUPA by other Law, 3) The reason public interest.

The third form submission have the same potential for conflict both vertical and horizontal conflict. Submission of communal lands as an object of HGU has resulted in uncontrolled possession of the lands of the indigenous people. Even in fact, Indonesia become the largest palm oil production countries in the world achieving 9 billion hectare. However, an ironic thing, justice and prosperity as the main goal of UUPA is not realized. On the contrary, injustice and poverty have become immortal subscription to the people and the nation of Indonesia. It because the concentration of land ownership to a handful of people who have capital. While landrefom program as one of the principles in the UUPA and expected to bring justice and prosperity not working properly.

The result of research indicate that the lease hold on communal land will only benefit that concession holder of HGU. Meanwhile the income of small holder farmaer as nothing more than a hodge income. Although admittedly, the income is fixed and ensure the survival of the farmers. But in nature, away from the so-called prosperous."

"This research wants to find out the character and function of mamak (the maternal uncle) and ninik mamak (the adat chiefs) and also the background their depiction in Sitti Nurbaya and Anak dan Kemenakan by Marah Rusli. The theoretical framework which is applied in the research is sociology literature approach. The application of this theory in this research based on the point of view that literature is a social and cultural product that could be able to analysis with the social and cultural approach. Literary work, then, cannot be fully understood apart from the milieu or culture in which it was produced. It must be studied in the widest possible context. Every literary work is the result of a complex interaction of social an cultural factors.The conclusion of this research states that the depiction of mamak and ninik mamak of Sitti Nurbaya and Anak dan Kemenakan are different from the concept of them according to Minangkabau's custom. Mamak and Ninik mamak are two important elements in whole Minangkabau social structure. They have responsibility in daily life of their own matrilineal kinship group. They also have to respected to the adat regulation. In Sitti Nurbaya and Anak dan Kemenakan, mamak dan ninik mamak are depicted in the atmosphere conflict between those who wishes and disires to keep the tradition and those who wishes an improvement in apply of adat.The depiction of the character and the function of them is influenced by several factors. Firstly, the background of the writer. Marah Rusli came from the coastal lowland of Minangkabau (Rantau) which it has differentiation in social culture from the interior highland (Darat). Secondly, Sitti Nurbaya and Anak dan Kemanakan are published by Balai Pustaka which it had several clafication and wisdom in publishing literary work. Thirdly, the social history influences. The education aspect has a stimulating effect on awakening Indonesia young generation's consciousness in their life. Marah Rusli, one of the Indonesia young writer, was influenced by the time and his education and wishes an improvement in application of adat system in society."

"This research aims to assess the relationship between the environmental health of hause,nutrient status and infection source with the incidence of pulmo tuberculosis disease. ...."