Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengertian perdagangan dengan system impor parallel secara umum di dunia dan di Indonesia. Pembahasan ini merupakan hal penting karena praktik impor parallel belakangan marak dilakukan oleh banyak pihak dengan ketiadaan peraturan khusus yang mengatur mengenainya. Pembahasan dikhususkan pada impor parallel yang terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus antara PT. MODERN PHOTO TBK dan PT. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SUPPLIES/PD. STAR PHOTOGRAPHIC SUPPLIES, dimana telah terjadi praktik impor parallel untuk barang spesifik berupa rol film merek FUJI. Tipologi penulisan skripsi ini adalah penelitian kasus dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingkan melalui 2(dua) buah putusan.

---

This mini thesis discusses the definition of commerce along with parallel import system as it is used throughout the world and in Indonesia.. The discusion about parallel import practices is extremely important because it is very popular, however, it lacks proper regulation. The discussion focuses on parallel import connected with intellectual property law. Related to the discussion, there is a case between PT. MODERN PHOTO TBK and PT. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SUPPLIES/PD. STAR PHOTOGRAPHIC SUPPLIES, which has occurred parallel import practice for a specific good which is a film roll with a brand of FUJI. The writ tipology of this mini thesis is case research, with approach of prevailing regulations and approach of comparison, through two jurisdictions."

"Impor paralel dapat dijelaskan sebagai aktivitas penjualan produk bermuatan hak kekayaan intelektual (HKI), tetapi terjadi di luar kontrol dari pemilik HKI-nya, utamanya karena dilakukan dari negara yang berbeda. Praktik impor paralel ini masih diperdebatkan terutama mengenai status kelegalannya. Pelaku impor paralel biasanya akan mendapatkan perlawanan dari distributor resmi dari peroduk yang bersangkutan. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan normatif dengan melakukan studi dokumen. Pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan impor paralel dan pemberian exclusive distribution agreement berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini tindakan impor paralel tidak dilarang karena exhaustion theori, namun penerapannya masih belum konsisten karena perbedaan pandangan terhadap teori ini. Dan pemberian exclusive distribution agreement walaupun mengandung unsur anti persaingan, tidak secara otomatis melanggar hukum karena menganut prinsip rule of reason.

---

Parallel imports is reselling products without the consent of the patent holder, of a pathented product marketed in The practice of parallel imports is still debated, especially concerning of its legitimate. The comman problem with importer is get dispute with the authorized distributor. This research is classified into normative literature research by documents. The issues of this research is regulation of parallel import and exclusive distribution agreement under the competition law. By virtue analysis in this research, parallel imports are not prohibited according to exhaustion theories, but its practices are still not certainty due to different views on this theory. although exclusive distribution agreement contains elements of anti-competitive, does not automatically violate the law, due to rule of reason principle."

"Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan di bidang karya film dan apakah upaya penegakan hukum di bidang karya film lelah berjalan efektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta khususnya karya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yang terkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang Hak Cipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secara terang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakan hukum terhadap palanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belum optimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya.

---

This thesis focuses on the progrcss of Intellectual Property Rights protection in Indonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect ntovie piracy and whether the law enforcement efforts for movie piracy are affective or not. Research for this thesis uses the normative law method which focuses on reviewing the laws related to Copy Rights specifically those that are related to movies/films. theTRIPs-WTO Agreement and international conventions in Copy Rights Cor movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerning which is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta. This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due to several factors such as economic. social and culture."

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."

"Pola Pemagangan mempunyai berbagai bentuk implementasi, antara lain Pusat pelatihan kerja sebagai penyelenggara pendidikan, industri sebagai tempat kerja. Penelitian ini mengamati Pola Pemagangan yang diselenggarakan di PT. Star Motor Indonesia yang berlokasi di Ciputat, Tangerang. Pusat pendidikan dan Pelatihan teknisi (Pusdiklatek) berdiri tahun 1977, untuk bidang Mekanik Automotif, Listrik Automotif, dan Industri Mekanik. Tujuan penelitian ini mengkaji Pola Pemagangan di PT. Star Motor Indonesia yang berlokasi di ciputat Tangerang dalam kaitannya dengan penyiapan teanaga kerja terampil dalam bidang kejuruan tehnik. Penelitian ini menggunakan metoda. kualitatif dengan model analisis interaktif dan peneliti sebagai instrumen utamanya. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan berpartisipasi, pelacakan fisik, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data diklasifikasi dan ditelaah serta dibandingkan dengan referensi teori yang menjadi acuan peneliti. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pola Pemagangan yang diselenggarakan di PT. Star Motor Indonesia mempunyai program yang berorientasi praktek dan mengintegrasikan teori dengan pengalaman kerja di Industri. Pola Pemagangan mengikuti Duale Ausbildungs system yang dikembangkan di Jerman dengan isi kurikulum yang lebih menekankan praktek disamping teori sebagai penunjang dengan proporsi 70 % : 30 %. Kurikulum direncanakan dan dikelola sendiri dengan memperhatikan kebutuhan industri, khususnya industri automotif yang dikelola oleh PT. Star Motor Indonesia dan peserta didik diarahkan untuk menguasai bidang keahlian tertentu yang didasari pada keterampilan dan pengetahuan kelompok keahlian. Praktik terdiri atas modul-modul dan pelaksanaannyia dibagi perminggu, sehingga modul paling pendek adalah satu minggu. Tahun pertama praktek di bengkel sekolah mempunyai porsi waktu yang lama, kemudian praktik di perusahaan, tahun kedua praktik di bengkel sekolah semakin berkurang dan praktik diindustri semakin banyak, dan tahun ketiga praktik di sekolah semakin kecil, dan praktik di industri porsi waktu semakin lama yaitu kurang lebih selama sepuluh bulan, pola ini mengacu pada sistem blok namun mengkombinasikan dengan kelompok pekerjaan atau jabatan. Terdapat unsur-unsur yang saling terkait dalam pertyelenggaraan Pola Pemagangan di PT. Star Motor Indonesia. Pertama, keterkaitan antara sistem kurikulum dengan profil pekerjaanatau jabatan. Kedua, keterkaitan antara iklim dan suasana beiajar dengan iklim dan lingkungan kerja. Ketiga dalam penyelenggaraannya terdapat keterpaduan antara prinsip pendidikan dan prinsip pekerjaan, sehingga teori dan praktek yang diperoleh di sekolah dapat menunjang penerapan di lapangan kerja."

"Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu hingga saat ini mendorong terbentuknya Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan terbentuknya Undang-undang ini, diharapkan terciptanya sebuah keadaan yang kondusif bagi persaingan yang sehat, segala bentuk praktek monopoli dapat dicegah semaksimal mungkin dan melindungi konsumen. Keberadaan Undang-undang Anti Monopoli ini, diwujudkan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan Undang-undang ini mempengaruhi salah satu bank umum yang ada di Indonesia, yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang diduga telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam menunjuk rekanan asuradurnya, yaitu PT. Asuransi Wahana Tata, PT. Asuransi Tri Pakarta, MAI, dan Jasindo. Hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan keempat rekanan asuradurnya tersebut yang menghambat perusahaan asuransi lain untuk dapat masuk menjadi rekanan asuradur di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999, dimana seharusnya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap perusahaan asuransi yang ingin menjadi rekanan asuradurnya. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang juga didukung oleh wawancara. Sedangkan dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif, menghasilkan data deskriptis analitis yang bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami fakta atau kebenaran yang ada."