Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia yang dibutuhkan di Puskesmas Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dengan menggunakan metode work load indicator staff need. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen. Menggunakan data kualitatif yang selanjutnya di analitik dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa unit pelayanan yang masih kekurangan tenaga, dan penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pengalokasian tenaga ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, karena Puskesmas Kijang tidak pernah membuat usulan kebutuhan sumber daya manusia."

"Tesis ini membahas pengembangan sumber daya manusia pendidik dalam rangka penerapan kurikulum 2013 di SD Bakti Mulya 400 Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus kepada sistem pengembangan sumber daya manusia pendidik di SD Bakti Mulya 400 dan bagaimana menyempurnakan sistem pengembangan sumber daya manusia pendidik agar mampu menerapkan kurikulum 2013. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat dua konsep penting dalam pengembangan sumber daya manusia pendidik di SD Bakti Mulya 400, yaitu: orientasi dan pelatihan. Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan adalah memasukkan pengenalan kurikulum 2013 pada masa orientasi guru dan penerapan lesson study sebagai metode pembelajaran di SD Bakti Mulya 400. Kelima konsep sistem pengembangan sumber daya manusia pendidik ini harus dilakukan secara berkesinambungan.

---

This research discusses the development of human resources of educators to implement the 2013 curriculum in SD Bakti Mulya 400 South Jakarta. This research focuses on human resource development system of educators in SD Bakti Mulya 400 and how to comprehend the system of human resource development of educators to implement the 2013 curriculum. This qualitative research uses qualitative method.The research shown that there are two important concepts in human resource development of educator in SD Bakti Mulya 400, namely orientation and training. Several recommendations can be undertaken such as the introduction of the 2013 curriculum on the orientation of teachers and implementation of lesson study as a learning method in SD Bakti Mulya 400.All concepts of human resource development systems of educators must be done continuously."

"Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pendidikan dan pengembangan bagi brigadir polisi di Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Barat. Efektifitas pendidikan dan pengembangan berdasarkan persepsi dari brigadir polisi yang menjadi alumni sekolah polisi. Untuk mengukur efektifitas pendidikan dan pengembangan, penelitian menggunakan model Kirkpatrick yang terdiri dari empat dimensi seperti reaksi proses pendidikan dan pengembangan pembelajaran kurikulum, pelatih, metode pembelajaran, tingkah laku, dan hasil. Sebanyak 232 brigadir polisi dipilih sebagai sempel dalam studi ini dan semuanya merupakan alumni sekolah polisi yang kebanyakan lulus tahun 2016 dan 2017. Kompetensi brigadir polisi digunakan sebagai dimensi hasil menggunakan test kompetensi yang dikembangkan oleh peneliti. Analisa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah analisa statistik deskriptif dan korelasi. Hasil menunjukan bahwa persepsi responden terhadap dimensi reaksi, pembelajaran dan tingkah laku termasuk baik. Dan nilai terendah diantara 8 subjek kompetensi adalah pengetahuan mengenai KUHAP dan Pemolisian Masyarakat yang tertinggi. Dimensi reaksi memiliki hubungan signifikan terhadap kurikulum r= 0.814; p< 0.01 ; fasilitator r= 0.785,p

---

This research is to examine the effectiveness of education and development for police brigadiers at state police school in West sumatera Regional Police Office. The effectiveness of education and development was based on the perception of the police brigadiers as the alumni of state police school. To measure the effectiveness of education and development, the research used Kirkpatrick model which consist of four dimension such as reaction to the process of education and development learning curriculum, trainer, learning methods, behaviour and results. The 232 police brigadier was selected purposedly as the samples in the study and all of them were the alumni of state police school mostly in 2016 and 2017. The competency of the police brigadier as the results dimension used competency test developed by the researcher. The analysis employed to answer the research question was descriptive statistics and correlation. The results found that the perception of respondents to the reaction, learning and behaviour dimensions were good. And the lowest score among the 8 subject of competencies was knowledge of Kuhap and community policing was the highest. The reaction dimension has significant relationship to curriculum r 0.814 p 0.01 fasilitator r 0.785."

"Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh gambaran belanja kesehatan secara komprehensif yang akan digunakan untuk mempertajam alokasi belanja kesehatan, dan menjadi evaluasi terhadap belanja kesehatan yang dapat memberikan indikator kesehatan yang meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dana alokasi dari pendanaan kesehatan yang bersumber pemerintah. Hasil penelitian sumber pembiayaan dari jumlah yang dialokasikan APBD maka dana yang dikeluarkan telah memadai, hal ini terlihat dari persentase jumlah yang diperoleh sebesar 12,8 % pada tahun 2019. Pengelola dalam sektor kesehatan menunjukan adanya pengelola yang didominasi oleh Rumah Sakit sebesar 39,94%, Dinas Kesehatan 34,44% dan Puskesmas 25,62 %. Bedasarkan jenis fungsi pelayanan kuratif hanya mencapai 24,5%. Kesimpulan : Belanja kesehatan dominan dialokasikan untuk belanja kesehatan tidak langsung, pemerataan terhadap program kuratif sangat rendah.

---

Health expenditure is a type of regional expenditure used to fund the implementation of government initiatives and programs in the health sector that fall under the jurisdiction of provinces or districts/cities. This research aims to provide a comprehensive overview of public health expenditure in order to inform the allocation of resources and evaluate the effectiveness of these expenditures in improving health outcomes. This research employs a descriptive research design, using data on government funding for health initiatives. The results of the study show that the source of financing is from the amount allocated by the APBD, the funds spent are adequate, this can be seen from the percentage of the amount obtained by 12.8% in 2019. Managers in the health sector show that there are managers who are dominated by hospitals amounting to 39, 94%, Health Office 34.44% and Health Center 25.62%. Based on the type of curative service function only reached 24.5%.. Overall, this research finds that a significant proportion of health spending is directed towards indirect expenditures, resulting in low levels of equity in funding for curative programs."

"Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik.

---

Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it.

This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative.

Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors."

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."

"Pengembangan organisasi dalam suatu organisasi sangat penting untuk dilakukan dikarenakan apabila suatu organisasi tidak melakukan gerakan perubahan maka organisasi tersebut akan tetap diam ditempat tanpa adanya kemajuan. Pengembangan organisasi merupakan salah satu panduan bagi organisasi untuk melakukan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman yang kian selalu berkembang. Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di instansi pemerintahan daerah tepatnya di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang ditinjau melalui model human resource interventions. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan analisis data mixed method dengan teknik pengumpulan data survei, kuesioner dan wawancara mendalam kepada sampel yang ada di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusia di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang ditinjau melalui model human resource interventions tergolong baik yang dibuktikan dengan data yakni sebesar 67,7 persen atau sekitar 21 responden mendukung pernyataan tersebut. Sementara, sebanyak 25,8 persen atau setara dengan 8 responden merasa sangat baik. Serta 6,5 persen atau setara dengan 2 responden merasa kurang baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernyataan terkait “Pengembangan Organisasi dalam upaya Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia di Instansi BAPPEDA Kabupaten Sumbawa yang ditinjau melalui model Human Resource Interventions kurang baik” itu tidak terbukti.

---

Organizational development in an organization is very important to do because if an organization does not carry out a change movement, the organization will remain in place without any progress. Organizational development is one of the guidelines for organizations to carry out developments in accordance with the changes and developments of the times that are always developing. This research examines organizational development that aims to improve the performance of human resources in local government agencies, specifically in the Regional Planning, Research and Development Agency of Sumbawa Regency which is reviewed through the human resource interventions model. This study uses research methods with qualitative and quantitative approaches with mixed method data analysis with survey data collection techniques, questionnaires and in-depth interviews with samples in the Regional Planning, Research and Development Agency, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara. The results of this study indicate that organizational development in an effort to improve the performance of human resources in the Regional Planning, Research and Development Board of Sumbawa Regency which is reviewed through the human resource interventions model is classified as good as evidenced by the data, namely 67.7 percent or around 21 respondents support this statement. . Meanwhile, as many as 25.8 percent or the equivalent of 8 respondents felt very good. And 6.5 percent or the equivalent of 2 respondents is not good. Thus it can be concluded that the statement regarding "Organizational Development in Efforts to Improve the Performance of Human Resources of the Sumbawa Regency BAPPEDA Agency which is reviewed through the Human Resources Intervention model is not good enough" is not proven."

"ABSTRAKKesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan dalam upayapenanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir merupakan gambaranproduktivitas sumber daya manusia kesehatan pada tahap pra bencana.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran dan hubungan beberapafaktor (umur, jenis kelamin, lama pengalaman kerja, frekuensi mengikutipelatihan manajemen bencana, pelatihan teknik lapangan, pelatihan tekniklapangan, gladi/simulasi, kecukupan sarana, ketersediaan biaya operasional,dukungan informasi, ketersediaaan protap/pedoman, pelaksanaan evaluasi danpemberian kompensasi) dengan kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatandalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir di Provinsi DKIJakarta Tahun 2010. Sejumlah 251 responden yang bekerja di unit terkaitpenanggulangan masalah kesehatan akibat bencana di lingkungan DinasKesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan sampel dalam studi ini. Penelitian inimenggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional danmerupakan analisis data primer hasil wawancara dengan pengisian kuesioner.Analisis data dilakukan bertahap, dari analisa univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan gambaran kesiapsiagaan sumber dayamanusia kesehatan adalah sebagian besar 68,1% responden menyatakan siap siagabekerja dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana banjir dan31,9% menyatakan tidak siap siaga. Hasil akhir analisis didapatkan kesiapsiagaansumber daya manusia kesehatan meningkat 2,5 kali pada responden yang pernahmendapatkan pelatihan manajemen bencana sebanyak D 2 kali dibandingkanresponden yang mendapatkan pelatihan manajemen bencana < 2 kali. Sedangkankesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatan meningkat 2 kali pada respondenyang menyatakan adanya pelaksanaan evaluasi kegiatan di unit kerjadibandingkan responden yang menyatakan tidak melaksanakan evaluasi.Tidak adainteraksi antara faktor frekuensi pelatihan manajemen dan pelaksanaan evaluasi.Saran-saran meningkatkan kesiapsiagaan sumber daya manusia kesehatantersebut yaitu sumber daya manusia kesehatan lebih sering mengikuti pelatihanmanajemen bencana (D 2 kali) dan melaksanakan evaluasi kegiatan.

---

Abstract Preparedness of health human resources in the effort to deal with healthproblems during disaster is a description of the productivity of health humanresources in the pre disaster.This study aims to determine the description and the relationship ofpreparedness of health human resources of health problems caused by flood inDKI Jakarta in 2010 with the factors age, sex, duration of work experience, thefrequency of disaster management training, field technique training, supportingtechnique training, rehearsals/ simulations, adequacy of facilities, availability ofoperational costs, support information, availability procedures/guidelines,implementation evaluation and award of compensation.A number of health human resources, 251 respondents, working in theunit due to disaster prevention in DKI Jakarta Provincial Health Office are thesample in this study. This study uses a quantitative method with cross sectionalresearch design and using the primary data analysis of the results of interviewswith a questionnaire. Data analysis was carried out in stages, from the univariateanalysis, bivariate and multivariate.The result showed that the description of preparedness of health humanresources in the prevention of health problems caused by flood in DKI JakartaProvince in 2010 is largely 68,1% of health human resources working in DKIJakarta Provincial Health Office states stand ready to work handling flood and31,9% state not ready. The final results obtained from analysis of preparedness ofhealth human resources increased by 2,5 times on the respondents who never getas much disaster management training D 2 times higher than respondents whoreceived training on disaster management < 2 times. While the preparedness ofhealth human resources increased by 2 times on the respondents who claimedthere was an evaluation of activities at the work unit as compared to respondentswho claimed not implementing evaluation. There was no interaction between thefrequency of disaster management training and evaluation implementation.Based on statement above, there are some suggestions for improving of thepreparedness of health human resources are more frequent following the disastermanagement training (D 2 times) and carry out the activity evaluation."

"Kajian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Kabupaten Serang, dilaksanakan pada tahun 2012. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukan kualitas sumberdaya manusia masih rendah. banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrumen belum berdasarkan pada analisis jabatan, evaluasi jabatan belum dilakukan, penilian kinerja individu berdasarkan kompetensi belum dilakukan, serta sebagian besar pegawai belum mendapatkan diklat sesuai dengan jabatannya. Disarankan untuk melakukan penataan sistem rekrumen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, pengembangan database pegawai, dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan"