Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina dalam Impor Produk Pakaian Jadi dan Testil asal Cina. Konflik perdagangan AS dan Cina mengemuka sejak bergabungnya Cina dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001.Jumlah ekspor produk Cina meningkat drastis dan berdampak hebat pada industri domestik AS sehingga AS menjatuhkan safeguard terhadap produk Cina. Kedua negara bersengketa dengan menggunakan peraturan WTO sebagai acuan kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dagang antara AS-Cina berbeda dengan UE-Cina. Faktor domestik, sejarah, ekonomi politik dan bargaining power kedua negara menentukan lama dan alotnya perundingan AS-Cina.

---

The focus of this study is trade dispute settlement between United States (U.S) and China in clothing and textiles Import from China. Their conflict started when China joined World Trade Organization (WTO) in 2001.China's export increase rapidly and give huge damage to U.S industry, resulted in safeguard policy by U.S. government to China products. Both countries insisted their action based on WTO policy. This study uses descriptive analytical approach.The result of this research has shown that trade dispute settlement between AS-China is different compared to UE-China dispute settlement. Domestic, history and political economy factor, and bargaining power between two countries affected the time lead and complexity of AS-China negotiation process."

"Tesis ini membahas mengenai alasan China mengajukan AS ke WTO terkait sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China di WTO mengenai kenaikan tarif impor ban produksi China yang dilakukan oleh AS tahun 2009-2010. Jumlah ekspor ban produksi China meningkat drastis dan berdampak pada industri domestik AS. Pemerintah AS kemudian memutuskan melakukan mekanisme safeguard yang diatur dalam Section 421 of Trade Act 1974 terhadap produk China. Pemerintah China tidak menerima keputusan AS tersebut dan melaporkan ke Dispute Settlement Body WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan China mengajukan AS ke WTO karena keputusan AS telah mengganggu kepentingan nasional China di sektor ekonomi dan perdagangan.

---

The focus of this study is China’s motive for initiating a WTO trade dispute resolution case againts the United States regarding the U.S decision to impose additional tariffs on certain Chinese tires for three years. China's tire export increased dramatically and gave negative impact to U.S domestic plants. The U.S. government then decided to launch safeguard measure provided in Section 421 of Trade Act 1974 againts China's tires. The result of this study showed that the motive was because the U.S. decision had disrupted China's national interests in economic and trade sectors."

"Penelitian ini membahas hubungan dagang bilateral antara Republik Rakyat Cina (Cina) dan Amerika Serikat (AS). Secara lebih khusus menekankan pada upaya Cina menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan hambatan yang dihadapinya akibat penentangan yang dilakukan AS.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Cina mengambil kebijakan luar negeri untuk menjadi anggota WTO? Mengapa sebaliknya AS mengambil kebijakan luar negeri menentang Cina menjadi anggota WTO?Penelitian ini juga membahas prosedur penerimaan anggota baru WTO, status permohonan Cina untuk menjadi anggota WTO, serta hambatan prosedural yang dihadapi Cina untuk bisa masuk ke WTO.Analisis dilakukan dengan melihat kepentingan nasional, baik ekonomi maupun non ekonomi, yang dimiliki Cina dan AS dalam memandang keanggotaan Cina di WTO, hubungan antar aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara serta akibat yang mungkin diperoleh oleh kedua negara apabila Cina berhasil atau gagal menjadi anggota WTO.Cina berkeinginan menjadi anggota WTO karena ingin mengintegrasikan perekonomiannya ke dalam ekonomi global sehingga perekonomiannya dapat semakin berkembang. Selain itu, keanggotaan WTO juga memberikan berbagai keuntungan, baik keuntungan di bidang perdagangan, ekonomi, dan politik. Namun Cina memiliki hambatan untuk menyesuaikan kondisi dan kebijakan perekonomiannya dengan aturan WTO. Cina dihadapkan pada situasi mengubah kebijakan perdagangannya sekaligus melindungi ekonomi dalam negerinya.Secara prinsip AS mendukung Cina masuk menjadi anggota WTO. Namun kondisi nyata praktek perdagangan Cina membuat AS menghambat Cina menuju WTO. AS, sebagai anggota WTO, menuntut Cina untuk melakukan perubahan kebijakan perdagangannya untuk bisa diterima WTO. Di sisi lain, upaya AS menghambat Cina tidak menguntungkan kepentingan ekonomi AS karena Cina semakin berperan penting dalam perdagangan global. Kerjasama perdagangan yang konstruktif dengan Cina akan lebih menguntungkan AS.Perundingan AS-Cina selama ini telah membawa kemajuan. Kedua belah pihak semakin memperlunak posisi masing-masing. Terobosan besar yang dianggap sebagai kunci pembuka menuju keanggotaan Cina di WTO adalah pemberian status Permanent Normal Trade Relation (PNTR) kepada Cina oleh AS."

"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

---

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices."

"Kepastian akan datangnya globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari, globalisasi ditandai dengan makin terbukanya pasar antar negara dan semakin cepatnya arus perdagangan barang dan jasa. Komoditi pakaian, sepatu, dan furniture merupakan bagian dari ekspor komoditi unggulan sektor nonmigas khususnya manufaktur dan merupakan tulang punggimg perekonomian nasional yang harus mendapat perhatian khusus agar bisa bertahan (survive) dalam skenario persaingan global (global compelillveness).Dari data diketahui bahwa diatas 70 persen pangsa ekspor ketiga komoditi tersebut hanya ditujukan ke negara lertentu yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa yang juga disebut sebagai pasar tradisional. Dalam rangka diversillkasi (perluasan) pasar ekspor, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak berbagai faktor yang berpengaruh terhadap ekspor kornoditi pakaian, sepalu, dan furniture ke pasar non~tradisiona1 yang potensial seperti ncgara- negara di beberapa kawasan seperti Asia, Timur Tengah, Eropa Timur, Afrika dan Amerika Selatan yang dianggap memiliki pertumbuhan ekonomi yang tergolong baik.Model yang digunakan dalam penelitian ini didasari oleh penelitian Ramesh Kumar dan Ravinder Dhawan (1991). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan riil mitra dagang, Harga relatif ekspor, dan Nilai tukar nominal. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka estirnasi yang paling tepat untuk model tersebut adalah estimasi Data Panel, dimana dimungkinkan untuk mengetahui heterogenitas (keragaman) dari setiap individu (negara) untuk masing-masing komoditas. Dalam analisis data panel, pemilihan model estirnasi yang eiisien dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: uji-F untuk mengetahui ada efek individu atau tidak, kemudian uji Hausman untuk menentukan efek individu tcrsebut apakah Fixed Ejéct Model (FEM) atau Random Eject Model (REM). Dalam penelitian ini model yang efisien untuk analisis yang rnempengaruhj ekspor ketiga komoditas adalah Fixed E_17`ect Model.Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel pendapatan riil mitra dagang herpengaruh secara positlf dan signifikan terhadap ekspor ketiga komoditas, variabcl harga relatif ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor ketiga komoditas, dan variabel nilai lukar nominal berpengaruh secara positif dan signiiikan terhadap ekspor ketiga komoditas."

"Dalam perdagangan GMO produk bioteknologi antar negara, pengaturan serta regulasi mengenai GMO sering berbenturan dengan pengaturan serta regulasi mengenai perdagangan internasional, karena masalah klasik yang telah ada sejak dahulu kala, yaitu kepentingan ekonomi negara pengekspor dan kepentingan kelestarian lingkungan serta kesehatan konsumen negara pengimpor. Convention on Biological Diversity (CBD) dibuat sebagai panduan bagi negara-nagara di dunia untuk menjaga kelestarian serta keanekaragaman hayati, karena sekarang ini umumnya negara-negara di dunia sering merusak lingkungan serta ekosistem demi kepentingan industri, ekonomi dan perdagangan. Artikel 22 CBD mengatur mengenai hubungan antar CBD dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dalam artikel ini disebutkan bahwa penerapan CBD dan perjanjian-perjanjian lain yang bernaung di bawahnya, termasuk di antaranya Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Cartagena Protocol) tidak boleh bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya. Kasus-kasus yang diajukan ke World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) menyebutkan bahwa langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh negara-negara dalam hal persetujuan dan pemasaran produk-produk bioteknologi telah menyalahi dan melanggar kewajiban-kewajiban negara tersebut. berdasarkan ketentuan serta regulasi perdagangan internasional. Hal itu sangatlah tidak tepat sebab produk-produk GMO hasil bioteknologi masih sangat tidak stabil dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah keamanannya. Oleh sebab itu, adalah kewajiban dari negara-negara untuk memberlakukan regulasi yang ketat atas produk-produk GMO hasil bioteknologi, untuk menjamin keamanan makanan, kesehatan manusia, Serta kelestarian lingkungan. Konsumen berhak untuk mengetahui bahwa produk yang dikonsumsi merupakan produk GMO, karena itulah para produsen GMO harus diwajibkan untuk melabel produk-produknya."