Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 119 mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perseroan dapat melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi syarat yaitu Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan perseroan yang bersangkutan juga menyampaikan alasan pemberhentian tersebut.Pada kasus yang terjadi dalam PT. X, anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh perseroan dan menjadi syarat penentu dari diberikannya kredit oleh bank sindikasi, Dewan Komisaris tersebut tidak boleh diberhentikan tanpa persetujuan dari bank sindikasi, ternyata diberhentikan oleh perseroan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Atas tindakan pemberhentian tersebut, telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru di Perseroan tersebut.Dari kasus ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, mengenai status Dewan Komisaris yang diberhentikan dan status Dewan Komisaris yang baru, mengenai peranan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut serta mengenai peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta yang merupakan anggota Dewan Komisaris perseroan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut tetap dianggap sah karena prosedur dalam penyelanggaraan RUPS telah terpenuhi dan kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan juga telah terpenuhi. Sedangkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru juga dianggap sah apabila dalam proses pengangkatan telah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh Undang-undang. Peranan Notaris dalam pembuatan akta selalu berkaitan dengan dipenuhinya prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan apabila ada hal yang menyimpang terhadap hal tersebut, Notaris wajib memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang terkait.

---

Limited Liability Company Number 40 of the Year 2009, Article 119 stipulates regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners. In the articles is stipulated that a company may dismiss the members of the Board of Commissioners by fulfilling the requirement that the relevant member of Board of Commissioners is given the opportunity to defend himself/herself and the relevant company also presents the ground for the dismissal.In the case taking place in PT. X, a member of the Board of Commissioners is appointed by the company and becomes the deciding requirement for the granting of loan from a syndicated bank, the relevant member of the Board of Commissioners who cannot be dismissed without the approval of the syndicated bank, is apparently dismissed by the company without fulfilling the requirement which has been stipulated by the Limited Liability Company Law. Upon such act of dismissal, has been appointed a new member of the Board of Commissioners in the Company.From this case, there are several subject matters which can be discussed, regarding the status of the dismissed member of the Board of Commissioners and the status of the new member of the Board of Commissioners, regarding the role of Notary in the drawing up of minutes of meeting or statement of resolution of the meeting related to the dismissal of the member of the Board of Commissioners, as well as, regarding the role of Notary in the drawing up of deeds which constitute incorporate the members of the Board of Commissioners. The writing of this thesis uses the juridical normative method.From the result of research which has been carried out by the researcher, the dismissal of the member of the Board of Commissioners will remain to be deemed of being valid because the procedure in the convening of the General Meeting of Shareholders has been complied with and the quorums for attendance and adoption of resolution have also been complied with. Whereas the appointment of new member of the Board of Commissioners is also deemed valid if the appointment process has complied with the procedure stipulated by the Law. The role of Notary in the drawing up of deed is always related to the fulfillment of procedure stipulated by the Law and if there is any deviation from such matter, the Notary will be obliged to provide counseling to the related parties."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversitas Dewan Komisaris terhadap tindak ekspropriasi dalam perusahaan. Studi ini dilakukan pada perusahaan terbuka non- finansial di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah data perusahaan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2015 dan 2016. Diversitas Dewan Komisaris diukur berdasarkan usia, jenis kelamin, masa jabatan, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang fungsional atau pengalaman. Pengukuran diversitas usia dan masa jabatan menggunakan koefisien variasi sedangkan pengukuran diversitas jenis kelamin, tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan, dan latar belakang fungsional menggunakan indeks Blau. Hasil studi menunjukkan bahwa diversitas jenis kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap ekspropriasi dalam perusahaan. Diversitas masa jabatan memiliki pengaruh positif terhadap tindak ekspropriasi. Selain itu, diversitas latar belakang pendidikan dianggap berpengaruh negatif terhadap tindak ekspropriasi dalam perusahaan. Secara keseluruhan, studi ini dapat mendorong pihak perusahaan dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan kriteria karakteristik diversitas minimal dalam Dewan Komisaris dalam upaya mengurangi tindak ekspropriasi dalam perusahaan, serta kepada calon investor untuk lebih memperhatikan karakteristik diversitas dalam mengukur indikasi adanya tindak ekspropriasi.

---

This study aims to analyze the effect of Board of Commissioners rsquo diversity on corporate expropriation. This study analyze non financial public companies in Indonesia. The sample used in this study is secondary data from companies rsquo annual report and financial report from the year 2015 and 2016. The Board of Commissioners rsquo diversity is measured by age, gender, tenure, education level, educational background, and experience. Age and Tenure diversity is measured using variance coefficient, while gender, educational level, educational background, and functional background is measured using Blau Index.

The result indicates that the diversity of gender in the board of Commissioners negatively affects corporate expropriation. In addition, the diversity of tenure in the board of Commissioners positively affects corporate expropriation. Furthermore, the diversity of educational background in the board of commissioners negatively affects corporate expropriation.

Overall, this study encourages companies regulators, namely the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan in setting the minimum diversity criteria for the Board of Commissioners composition in order to reduce the occurrence of company expropriation, and for future investors to pay attention to Board of Commissioners rsquo diversity as a possible indication of firm expropriation. "

"Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap struktur dewan komisaris dan direksi pada perusahaan non keuangan dan non utilitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012, menggunakan pendekatan ordinary least square (OLS). Penelitian ini menggunakan data panel perusahaan Indonesia tahun 2008-2012, dipilih 101 perusahaan sebagai sampel. Karakteristik perusahaan terdiri dari kompleksitas perusahaan, biaya monitoring dan advising serta insentif kepemilikan saham. Penulis menemukan bahwa kompleksitas perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap board size. Biaya monitoring dan advising tidak berpengaruh signifikan terhadap board independence dan insentif kepemilikan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap board independence.

---

This study investigates the effect of firm characteristics on board structure of Indonesian Listed Companies 2008-2012 employing ordinary least square (OLS) approach. This study is used a panel of Indnesian firms between 2008-2012, 101 firms were selected as a sample. Firm characteristics consists of its complexity, the costs of monitoring and advising, and ownership incentives. This empirical results show that firm complexity on board size is positive. The costs of monitoring and advising is not significant on board independence and ownership incentives is not significant too on board independence."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap true firm performance dengan menggunakan efektivitas dewan komisaris sebagai variabel pemoderasi. Pengujian hipotesis diukur dengan menggunakan regresi fixed effect untuk data panel dengan sampel sebanyak 312 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh secara nonlinear terhadap true firm performance yang diproksikan dengan Adjusted ROE. Adanya efektivitas dewan komisaris turut memperkuat pengaruh pengungkapan sukarela terhadap true firm performance.

---

This research aims to know the effect of voluntary disclosure on true firm performance with board of commissioner effectiveness as moderating variable. Hypothesis testing used fixed effect method for data panel with sample of 312 firm-year observations manufacturing companies that are listed at Indonesian Stock Exchange in 2012-2014. The result of this study shows that voluntary disclosure has a nonlinear significant effect on true firm performance. This relationship is stronger for firms with higher board of commisioner effectiveness score."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis efek entrenchment pemegang saham pengendali terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, serta melihat peran kepemilikan keluarga, efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan kualitas audit eksternal terhadap hubungan antara efek entrenchment pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode data panel model efek fixed. Hasil pengujian penelitian ini terhadap sampel perusahaan manufaktur dari tahun 2010 sampai tahun 2013 yang berjumlah 280 tahun perusahaan menunjukkan bahwa efek entrenchment pemegang saham pengendali berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hasil uji lainnya menemukan bahwa kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham pengendali secara empiris tidak berpengaruh terhadap hubungan efek entrenchment pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Efektifitas dewan komisaris terbukti memperlemah hubungan antara efek entrenchment pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Sebagian hasil uji menemukan bahwa efektifitas komite audit juga memperlemah hubungan antara efek entrenchment pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Namun, kualitas audit eksternal tidak terbukti memperlemah hubungan antara efek entrenchment pemegang saham pengendali dengan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

---

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the entrenchment effect of controlling shareholders on a tax avoidance, as well as looking at the role of family ownership, the effectiveness of board of commissioners, the effectiveness of audit committee, and external audit quality on the relationship between the entrenchment effect of controlling shareholders on tax avoidance. This research is a quantitative research using panel data and fixed effects model. Sample of this research is 280 year firm with an observation period of 2010 until 2013. The research find that the entrenchment effect of controlling shareholders has a negative effect on tax avoidance. Other test results show that when the family as the controlling shareholder, entrenchment effect of controlling shareholder do not affect on tax avoidance. Effectiveness of board of commissioners proved to weaken the relationship between entrenchment effect of controlling shareholders with tax avoidance. Little test result show that audit committee effectiveness weakens the relationship between entrenchment effect of controlling shareholders with tax avoidance. However, the role of external audit quality does not proven to weaken the relationship between the entrenchment effect of controlling shareholders with tax avoidance."