Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris llmiawan D. S., SH,, adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta. Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama. Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris llmiawan D. S., SH.. Notaris llmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta. Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulalions. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. Tire Case of Beckett Pte. Ltd. versus llmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco BaraUtama's debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by llmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notary. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH., adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH.. Notaris Ilmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulations. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. The Case of Beckett Pte. Ltd. versus Ilmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco Bara Utama’s debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by Ilmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notaiy. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Perbankan dalam melaksanakan Pemberian pinjaman kepada Debitur dapat menahan Saham yang dimiliki oleh suatu Debitur, sehingga bila Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, maka Pihak Bank dapat menggadaikan saham tersebut. Namun terdapat permasalahan dalam proses Eksekusi Gadai Saham milik Beckett, Pte, Ltd, yang dilakukan oleh Deutsche Bank. Untuk itulah ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu 1). Bagaimanakah eksekusi Gadai Saham menurut Hukum Indonesia, 2). Apakah eksekusi gadai saham Beckett, Pte, Ltd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode Penelitian menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu cara penelitian dengan menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif analistis. Kesimpulan dari penulisan ini adalah 1). Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dan perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 KUH Perdata, 2). Dalam kasus gadai saham Beckett, Pte, Ltd, penjualan barang gadai yang dilakukan setelah debitur wanprestasi telah dilakukan dengan parate eksekusi secara tepat, karena penjualan tidak dilakukan di muka umum, melainkan secara private, dan kreditur telah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengijinkannya melakukan hal tersebut.

---

Lien is a security by virtue of control over the object. Shares Lien is conducted through assignment of shares that are the object of lien to a lending party or it is also referred to as loan agreement with Shares Lien. In applying the provision of loan, banks can retain shares owned by a Debtor. In the event that the Debtor failed to comply with his obligation, the bank could put the shares concerned under lien. However, problems are found on the execution of the lien of shares owned by Beckett, Pte, Ltd; an execution conducted by Deutsche Bank.

The problems would be elaborated by this writing through the following questions: (1) how is the execution of Shares Lien in Indonesia? (2) whether the execution of lien of shares of Beckett, Pte, Ltd complies with the prevailing laws? The method of this research applies a juridical norm research, which is a research relying on secondary data. The type of research is analytical-descriptive.

The conclusion of this writing is that: 1) direct execution of shares lien can be conducted by virtue of execution in accordance with Article 1155 of the Indonesian Civil Code and through Court as governed under Article 1156 of the Indonesian Civil Code. In the case of Lien Shares of Beckett, Pte, Ltd, the sales of the encumbered objects were conducted following the breach of contract. The execution was conducted properly. The sales were not conducted before the public; the sales were conducted privately and the creditor had requested a decree from the District Court of South Jakarta to allow the sales."

"Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dua skema pembayaran yang dirancang oleh perusahaan klien atas transaksi franchise Transaksi franchise ini menimbulkan sejumlah biaya yang harus dilunasi sehingga perlu dilakukan klasifikasi atas masing masing biaya untuk keperluan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda Beberapa biaya dikategorikan sebagai business profit royalti atau cost Implikasi perpajakan timbul atas sejumlah pembayaran tersebut Business profit akan dikenai pajak di Swedia dan 10 PPN Luar Negeri royalti akan dikenai pajak 15 dan 10 PPN Luar Negeri dan cost dikenai pajak 10 PPN Luar Negeri Semua analisis akan mengacu kepada peraturan perpajakan domestik Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Swedia.

---

The purpose of this report is to analyze two payment schemes designed by client rsquo s company for franchise transaction There are several payments arose from franchise transaction so it is necessary to classify each payment for the need of tax treaty implementation Several payments are categorized as royalty business profit or cost There are tax implications from these payments Business profit is taxed in Sweden and subject to 10 VAT Offshore royalty is subject to 15 tax rate and 10 VAT Offshore and cost is subject to 10 VAT Offshore All analysis are based on domestic taxation regulation in Indonesia and tax treaty between Indonesia and Sweden."

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap perusahaan over the top asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan data yang bersumber dari laporan keuangan X, Pte.Ltd dan proses bisnis yang dilakukan oleh X, Pte.Ltd. Aturan perpajakan yang ada saat ini sangat sulit dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top asing, karena Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur, untuk pendirian Bentuk Usaha Tetap mensyaratkan harus terdapat tempat yang bersifat tetap (Fixed Place) dilokasi usaha tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha (negara sumber), supaya negara sumber dapat mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh di negara sumber (Indonesia), dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) ataupun penunjang (auxiliary). Sedangkan proses bisnis dari perusahaan over the top tidak memerlukan tempat tetap, tetapi melalui jaringan internet (over the top). Sehingga sangat besar potensi pajak yang tidak bisa dipungut dan menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun terkendala dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun Indonesia dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top, namun untuk jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan aturan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Otoritas Pajak dalam membuat kebijakan dan aturan dalam mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia

---

This thesis discusses about Income Tax on foreign over the top companies that doing business activities in Indonesia. This study uses a qualitative research approach with descriptive design, with data sourced from the financial statements X, Pte. Ltd and business processes carried out by X, Pte.Ltd. The current tax rules are very difficult to serve as a legal basis for imposing income tax on foreign over the top companies, because the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) set that to be a Permanent Establishment (PE) need a fixed place in the Taxpayers location that they doing business activities (source country), and activities that carried out in the source country are not preparatory or auxiliary activities, so that the source country can collect income tax on the profits earned in the source country (Indonesia). Whereas the business process of an over the top company does not require a fixed place, but through an internet network. So that there is a huge potential for taxes that cannot be collected and incur large losses for state revenues. The results of this study conclude that although constrained by the existence of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B), Indonesia can impose income tax on over the top companies, so it is hoped that this research can be one of the inputs for the Tax Authority in making income tax policies and rules to over the top companies that doing business in Indonesia"

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme right issue dan secara khusus merujuk pada proses right issue yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisa 3 (tiga) pembahasan utama, yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai stand by buyer dalam proses right issue, (ii) akta kesanggupan stand by buyer, dan (iii) kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses right issue, khususnya kewenangan dalam menghadapi mundurnya stand by buyer. Analisa dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan stand by buyer di Indonesia serta masih minimnya peran OJK dalam proses right issue tersebut. Oleh karena itu peraturan mengenai right issue maupun kewenangan OJK di dalamnya perlu diperjelas guna menciptakan iklim pasar modal yang sehat.

---

This study focuses on right issue process evidence from right issue conducted by Mayapada Bank. Therefore, this study will further elaborate on 3 (three) main issues which are (i) the regulations governing on stand by buyer - in particular the right issue process, (ii) the breaches against statement letter of the stand by buyer, and (iii) the authorities of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) herein. The analysis shows that the regulations do not promptly govern on the right issue process: so that it creates rechtsvacuum and the detailed authority of Indonesia Financial Services Authority. Thus, the vivid regulations and authorities will be required to establish a decent capital market circumstances."

"Perjanjian Waralaba terhadap merek Breadstory all time bestseller merupakan awal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PT. Raja Boga Sukses selaku Penerima Waralaba ditujukan kepada Breadstory by Jun, Pte, Ltd. Kelalaian dalam mengajukan upaya hukum terhadap penolakan atas pendaftaran merek oleh Dirjen HKI dan tidak dilakukannya Surat Pernyataan Bersama (Clean Break) menjadi dasar gugatan oleh PT. Raja Boga Sukses. Gugatan tersebut diajukan karena telah menimbulkan kerugian bagi PT. Raja Boga Sukses karena adanya gugatan dari pihak lain sehubungan dengan merek dagang tersebut.Diawali dari alasan penulis mengangkat permasalahan ini menjadi tema dari penulisan tesis ini, dengan mengangkat hal-hal yang telah diketahui penulis, dan hal-hal yang belum diketahui penulis, serta tujuan dari pengangkatan permasalahan ini kedalam suatu penulisan. Sehingga dalam hal ini, penulis menganggap perlunya ada pokok-pokok permasalahan seperti apakah perbuatan pemberi waralaba dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum? Lalu kemudian bagaimanakah Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan bagi penerima waralaba? Serta apakah ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba telah memberikan perlindungan kepada penerima waralaba?Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan tipe penelitian eksploratif, penulis bertujuan untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini secara lebih mendalam dengan mengkaji norma-norma hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dimaksud. Melalui data sekunder dan metode analisis data bersifat kualitatif, juga dimaksudkan penulis agar dalam melakukan analisis bertumpu kepada kualitas data, sehingga kemudian dapat menemukan asas-asas yang dapat dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.Pada akhir dari penulisan ini adalah penutup dimana berisi kesimpulan dan saran dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perbuatan pemberi waralaba dalam kasus ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan perlindungan yang diberikan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001 juga belum dapat memberikan proteksi yang berarti, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba juga tidak memberikan perlindungan pada penerima waralaba, hanya saja dapat digunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 59/MPP/Kep/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba sebagai bentuk perlindungan kepada penerima waralaba atas kelalaian yang dilakukan oleh pemberi waralaba yang dalam hal ini telah menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba."

"Chickin adalah sebuah startup teknologi di bidang poultry yang memiliki sebuah departemen teknologi informasi (TI) yang dipimpin oleh seorang CTO. Departemen TI Chickin memiliki tiga tim Scrum yang membangun produk TI berupa aplikasi mobile dan IoT untuk menunjang kegiatan peternakan. Masalah utama yang ditemukan pada proses pengembangan aplikasi ini adalah persentase ketepatan waktu hanya mencapai 50% sehingga mengganggu pencapaian target. Tujuan penelitian ini adalah evaluasi proses implementasi Scrum untuk menilai tingkat ketangkasan implementasi Scrum dan membuat rekomendasi perbaikan implementasi Scrum untuk meningkatkan ketepatan waktu pengembangan aplikasi. Penelitian merupakan case based research yang dilakukan menggunakan mixed method, yaitu paduan kuantitatif dan kualitatif dengan instrumen Agile Assessment. Metode kuantitatif dilakukan dengan survei terhadap 21 responden dari tim produk Chickin (Product Manager, Developer, dan Scrum Master) untuk mengukur tingkat ketangkasan implementasi Scrum. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada Technology Lead dan Scrum Master untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat ketangkasan implementasi Scrum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketangkasan implementasi Scrum mencapai 81.4% dengan interpretasi Largely Achieved. Namun, masih ditemukan 14 masalah dari empat area implementasi. Penyusunan rekomendasi dilakukan dengan memetakan 14 masalah pada praktik Scrum Guide 2020 untuk meningkatkan proses dan pada praktik Software Craftsmanship mengatasi masalah teknis. Dari pemetaan masalah menghasilkan rekomendasi proses untuk 13 masalah dan rekomendasi teknis untuk 9 masalah. Rekomendasi diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan ketepatan waktu pada proses pengembangan produk dengan mengimplementasikan Scrum secara lebih tangkas.

---

Chickin is a poultry’s technology startup that has an information technology (IT) department led by a CTO. Department IT of Chickin has three Scrum teams that build IT products in the form of mobile and IoT applications to support livestock activities. The main problem in the application development process is that the timeliness percentage only reaches 50%, which disrupts in achieving the target. The purpose of this study is to evaluate the Scrum implementation process to assess the agility level of Scrum implementation and make recommendations for improving Scrum implementation to increase the timeliness of IT product development. The research is a case-based-research conducted using a mixed method, namely a combination of quantitative and qualitative with Agile Assessment instruments. The quantitative method was carried out by surveying 21 respondents of the Chickin product team (Product Manager, Developer, and Scrum Master) to measure the level of agility in Scrum implementation. The qualitative method is carried out by interviewing the Technology Lead and the Scrum Master to identify factors that influence the level of agility of Scrum implementation. The results showed that the agility of Scrum implementation reached 81.4% with the Largely Achieved interpretation. However, 14 problems still needed to be found from the four implementation areas. The recommendations are prepared by mapping these 14 problems on the Scrum Guide 2020 practice to improve processes and Software Craftsmanship practices in overcoming technical problems. The problem mapping resulted in process recommendations for 13 problems and technical recommendations for 9 problems. The recommendations are expected to help companies improve the timeliness of the product development process by implementing Scrum more agile."

"Potensi startup di Indonesia sangat tinggi. Pada tingkat Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kedua ekosistem startup yang mempunyai valuasi terbesar serta menjadikan Indonesia di posisi pertama dengan jumlah startup terbanyak di tahun 2020. Sektor industri peternakan ayam yang mempunyai potensi tinggi dengan total produksi ayam broiler mencapai 3,2 juta ton pada tahun 2020. Melihat startup mempunyai potensi yang besar, namun kebanyakan startup hanya memiliki usia di bawah dua tahun. Hal tersebut dikarenakan startup seringkali tidak dapat menemukan customer mereka dengan mudah, produk yang belum market fit dan model bisnis yang masih membutuhkan pengembangan. Chickin saat ini mempunyai 100 peternak yang berpotensi menjadi mitra, yang mana peternak tersebut menggunakan produk IoT Chickin namun belum bermitra dengan Chickin. Tujuan penelitian ini untuk melakukan product improvement dan merumuskan model bisnis startup sehingga terbentuk minimum viable product (MVP) yang product-market fit. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode customer development. Tahap pertama dari penelitian ini yaitu melakukan analisis model bisnis startup poultry sejenis untuk menghasilkan model bisnis kompetitor. Setelah itu dilakukan iterasi menggunakan customer development. Pada tahap customer discovery dilakukan pemetaan value proposition canvas (VPC) yang selanjutnya dibuat MVP-nya. Responden pada penelitian ini yaitu peternak Chickin di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai pengguna IoT Chickin. Penelitian ini memiliki masing - masing lima responden yang dilakukan wawancara pada tahap penyusunan VPC dan customer validation. Minimum viable product yang diujikan kepada peternak mendapatkan conversion rate sebesar 100%. Dari penelitian ini terbentuk model bisnis dan high fidelity MVP yang menjawab product-market fit.

---

The potential for startups in Indonesia is very high. At the Southeast Asia level, Indonesia occupies the second position in the startup ecosystem, which has the largest valuation and puts Indonesia in the first position with the highest number of startups in 2020. The poultry industry sector has high potential, with a total production of broiler chickens reaching 3,2 million tons in 2020. Startups have great potential, but most are only under two years old. This is because startups often need help finding their customers easily, products that are not yet a market fit, and business models need to improve. Chickin currently has 100 farmers who have the potential to become partners. The farmers use Chicken's IoT products but have yet to partner with Chickin. This research aims to improve the product and formulate a startup business model so that a minimum viable product (MVP) that product-market fit. This research was conducted qualitatively using the customer development method. The first stage of this research is to analyze a similar poultry startup business model to produce a competitor's business model. After that, iteration is carried out using customer development. At the customer discovery stage, a VPC is mapped, which is then made a MVP. Respondents in this study were Chickin farmers in Central Java and Yogyakarta as IoT Chickin users. This study had five respondents each who were interviewed at the stage of preparing the VPC and customer validation. The MVP that is tested on farmers gets a conversion rate of 100%. From this research, a business model and a high fidelity MVP have formed that answer the product- market fit.

"

"Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan pedoman mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran defmisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli.

---

This thesis is made to examine whether the cross ownership of shares by Temasek Holdings Pte. Ltd. in PT Telekomunikasi Seluler and PT Indosat Tbk. is a restricted majority shares cross ownership as regulated in Article 27.a of Anti Monopoly Law and what kind of legal method used by Business Competition Supervisory Board in proving any such violation. This research is using prescriptive method with secondary data as its source. The results of this research suggest that Business Competition Supervisory Board issue a guideline regarding the cross ownership that is restricted under Article 27.a of Anti Monopoly Law that can gives a clearer measure to the definitions of each substance in Article 27 of Anti Monopoly Law."