Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu alternatif yang dapat dijadikan pilihan untuk pengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada dua kondisi yaitu: banyaknya aset iddle yang belum dimanfaatkan atau sudah dimanfaatkan tetapi belum berjalan dengan optimal. Aset daerah yang sudah dimanfaatkan tetapi belum berjalan secara optimal pada umumnya dikelompokkan ke dalam aset yang dipisahkan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan profit centre.Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD. Pasar Jaya) merupakan salah satu BUMD yang memiliki aset besar dan memainkan peranan strategis karena terkait langsung dengan urat nadi perekonomian rakyat dan membawa dampak sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomiJakarta. PD. Pasar Jaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinyamengemban misi komersil dalam pemupukan laba dan sosial dalam memberikanpelayanan umum kepada masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan analisisfaktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi keadaan perusahaan,untuk mendapatkan alternatif-alternatif tindakan atau strategi dalam rangkamengoptimalkan pengelolaan aset pada Perusahaan Daerah Pasar Jaya, baik dilihat dari manfaat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maupun sebagaiupaya pemberdayaan pedagang yang merupakan stakeholder utama PerusahaanDaerah Pasar Jaya.

---

One of the alternatives that can be chosen to optimize the regional income sources is to optimize the use of regional assets. The management of regional assets in the area of DKI Jakarta?s Provincial Government is faced with two conditions, they are : many idle assets which have not been used or have been used but not yet optimized. The regional assets which have been used but not yet optimized are generally grouped into assets separated from the ones managed by the Regionally Owned Corporation (BUMD) with the objective of profit centre.Regional Company ?Pasar Jaya? (PD. Pasar Jaya) is one of BUMD which owns large assets and plays a strategic role because it is directly connected with the people?s economic nerve and brings a very large effect towards manpower absorption also pushing the economic growth of Jakarta. PD. Pasar Jaya in implementing its main duty and function performs a commercial mission in building up profit and social in providing public service to the people. This research is an descriptive research, using the analysis factor of internal and external environment which affects the condition of the company, to achieve alternatives of action or strategies to optimize the asset management in PD Pasar Jaya, observed from the benefit of the increase in Region Actual Income (PAD) as well as an effort to endeavour the traders who are the main stakeholder of PD Pasar Jaya."

"PD. Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tugas operasionalnya berpedoman pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 tahun 1999 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Dengan dasar itu Perusahaan ini menjalankan dua fungsi utama yaitu Fungsi Ekonomi (Economic function) dan Fungsi Sosial (Social function).Memasuki era millennium 2000, PD. Pasar Jaya menghadapi tantangan yang cukup berat. Perubahan cepat masyarakat kota Jakarta, harus diantisipasi dengan langkah tepat, cepat dan profesional agar tetap eksis, berkembang dan berkelanjutan (sustainable) dalam perspektif globalisasi ekonomi.Untuk mengatasi hal tersebut PD. Pasar Jaya melakukan kebijakan Inovasi, dengan pertimbangan bahwa, jika perusahaan ingin mempertahankan, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan, kesejahteraan dan keunggulan bersaing maka tidak ada piiihan lain kecuali menggunakan inovasi sebagai alternatif untuk ditempuh. ini berarti inovasi perusahaan Daerah merupakan salah satu kunci untuk mendorong terwujudnya efektifitas Perusahaan Daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Mc.Kinsey 1984, West 1992, Nonaka dan Takeuchi 1995, Tushman dan O'Reilly III 1997, Siagian 1998 serta Janszen 2000.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahul inovasi organisasi (Strategy dan Shared Values) dan efektivitas perusahaan Daerah. Tipe penelitian ini : deskripsi terapan dengan pendekatan kuantitatif terhadap data kuantitatif dan data kualitatif yang berkaitan dengan efektifitas Perusahaan Daerah dan inovasi organisasi (strategy and shared values). Jenis penelitiannya adalah penelitian case study.Unit observasi penelitian : Pimpinan Perusahaan Daerah (Direksi dan Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ka. Subbagian, Ka. Subbidang) dan karyawan PD. Pasar Jaya sebagai informan/responden penelitian serta dokumen dan peraturan perundangan yang relevan. Teknik pengambilan sampelnya : Proportionate Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel berpedoman pada Tabel Krejcie.Dan hasil Penelitian, diketahui bahwa inovasi strategi di PD. Pasar Jaya adalah (1) Mendirikan Strategi Bisnis Unit (SBU) Pasar dan Jasa, SBU ini mampu berperan sebagai profit center, (2) Kemitraan - kurun waktu 1998 - 2002, program ini mencapai pertumbuhan rata-rata 6.56 %; (3) Restrukturisasi Organisasi dan Rasionalisasi Pegawai yang berdampak pada efisiensi biaya pegawai; (4) Restrukturisasi Keuangan, Kebijakan ini untuk mengefektivkan pendapatan dan menekan kebocoran keuangan iuran Biaya Pengelolaan Pasar (OBPP); (5) Diversivikasi Usaha (konsentrik); (6) Pelayanan costumer; (7) Wisata Pasar (Market Tour). Inovasi strategi ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan.Temuan pelaksanaan inovasi shared values menunjukkan sebagian besar pimpinan dan karyawan telah merespan dengan baik inovasi shared values, yang dibuktikan oleh nilai rasio antara data shared values pimpinan/pejabat PD. Pasar Jaya dengan score tertinggi (ideal) adalah 80,05 % yaitu sebesar 1521 terletak pada daerah sangat setuju, sedangkan untuk karyawan 79,90 %, yaitu sebesar 7910 yang terletak pada daerah setuju untuk berubah. Respon ini menggambarkan perkembangan shared values yang positif/kuat, yang berdampak positif_terhadap kinerja perusahaan.Dengan demikian inovasi strategi dan inovasi shared values mempunyai hubungan positif dengan efektivitas perusahaan (kinerja), sebagaimana dilihat pada perkembangan kinerja dari tahun 1998 - 2002 selalu meningkat secara signifikan, yaitu Tahun 1998 (nilai bobot 101.8), Tahun 1999 (104.35), Tahun 2000 (104.53), Tahun 2001 (104.67), terakhir tahun 2002 meningkat pula menjadi 107.44. Nilai bobot kinerja selalu di atas 100 sehingga termasuk dalam kategori "Sehat" sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7401KMK.0011989 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milk Negara, Tanggal 28 Juni 1989, Keputusan Menteri Kuangan RI Nomor 8261KMK.01311992 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7401KMK.0011989 tanggal 28 Juni 1989. Yang ditetapkan Tanggal 24 Juli 1992, serta 8K Gubernur KDKI Jakarta Nomor 849 Tahun 1994. Dengan demikian Inovasi Organisasi (Strategy, Shared Value) dapat mewujudkan Efektifitas Perusahaan.Rekomendasi penelitian : (1) PD. Pasar Jaya perlu merumuskan kebijakan strategis, cermat dan terukur guna merubah kelemahan menjadi kekuatan serta ancaman menjadi peluang untuk mewujudkan tujuan perusahaan; (2) Pemberdayaan peran dan tugas Bagian Riset dan Pengembangan dengan SDM yang bercommitment dan berkompetensi, agar Unit Kerja ini dapat menjadi "The Think Tank" dan "Pusat Pelayanan Data"; (3) Diversivikasi usaha (konsentrik) : pembangunan hotel, apartemen, pusat perdagangan, terminal agribisnis dan estate management (pengelolaan kawasan) agar direalisasikan dengan mempersiapkan infrastruktur pendukungnya; (4) Mengintensifkan penarikan iuran Biaya Pengelolaan Pasar (IBPP) (5) Perlu reposisi peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan program reinventing government melalui pembentukan holding company sehingga bertujuan jelas (komersiallnon komersial), melaksanakan reward dan punishment, sehingga mampu berkompetisi dengan dunia usaha swasta, (6) merumuskan kebijakan kepegawaian : spoil system menjadi merit system, arah restrukturisasi organisasi pada jabatan fungsional; (7) Pelayanan costumer untuk mewujudkan pasar tradisional yang modern. (8) Perlu follow up penelitian tentang Inovasi teknologi, market, aplikasi produk, jasa dan proses dalam rangka pengembangan pasar tradisional menuju pasar tradisional yang modern.

---

Innovation of Strategy, Shared Values and Effectivity of Regional Government-Owned Enterprises (Case Study in PD. Pasar Jaya DKI Jakarta)PD. Pasar Jaya is one of the enterprises owned by The Regional Government of Special Capital District of Jakarta Province, based on The Regional Regulation of Special Capital District of Jakarta Province number 12 of 1999 dated the 30 of December 1999 concerning the Regional Enterprise Pasar Jaya of Special Capital District of Jakarta Province. They have the main task to implement the double function (social and economic functions).

Entering the millennium era of the year 2000, PD. Pasar Jaya is facing quite hard challenge. The fast changes of Jakarta society must be anticipated with a precise, fast and professional way to keep existence, increase profit and also sustainable development in perspective of economy globalization.

For this matter in recent years, PD. Pasar Jaya has continuously implemented the policy of innovation, because innovation of Regional Government owned of enterprises is one of the keys to increase effectivity of regional enterprises (abilility to get the profit, prosperous enterprise, competitive advantage), in the same speaking as Mc.Kinsey 1984, West 1992, Nonaka and Takeuchi 1995, Tushman and O'Reilly III 1997, Siagian 1998 and Janszen 2000.

Purpose of this research is to know how innovation of organization (Strategy dan Shared Values), effectivity of enterprises. This type of research is applied-description. It used quantitative approach on quantitative and qualitative data concerning effectivity of regional government enterprise and innovation organization (strategy and shared values). While kind of this research is case study.

Unit of observation in this research is leader of regional government enterprise (Director, chief of division and chief of subdivision) and staff PD. Pasar Jaya as informant or respondent of research. The other relevant-data resources are document and Regulation. Technique of sampling is Proportionate Stratified Random Sampling, while total sampling based on Table of Krejcie.

Output of this research, we know that innovation strategy in PD. Pasar Jaya are (1) Strategic Business Unit (SBU) market and services, SBU has role as profit center, (2) Partnership - In the years 1998 - 2002 by this program achieve average of growth 6.56 %; (3) Restructuring of Organization and Rationalization of employee, this policy impacted on Efficiency of employee cost; (4) Restructuring of finance, this policy made effectivity revenue of enterprise, also to anticipate the lack of finance from service charge; (5) Diversivication of effort (concentric); (6) costumer service; (7) Market Tour. This Innovation of strategy give evidence, that it increased performance of enterprise.

Implementation innovation shared values show that majority of leader and employee responded innovation shared values finely. This evidence is values of ratio data shared values leader PD. Pasar Jaya with the most high score (ideal), that is 80,05 % namely 1521 laid on highly-agreed area, whereas for employee is 79,90 %, namely 7910 laid on agreed area to change_ The good respond depicted significant of shared values development, therefore its impact is positive on perfomance enterprise.

Thus Innovation strategy and innovation shared values correlated with enterprise effectivity (performance), this matter was depicted in performance of enterprise 1998 -- 2002 always increased significantly, namely in 1998 (value of standard) 101.8, in year 1999 (104, 35), in year 2000 (104.53), year of 2001 (104.67), and year 2002 also increased till 107.44. performance standard values always more of 100. This means that its Category liquid I °Sehat", it is regulated by Minister of Finance Ri Decision Number 740/KMK 00/1989 concerning increasing Efficiency and Productivity of Regional Government Owned of Enterprises, dated the 28 of June 1989, Minister of Finance Ri Decision 826/KMK.013/1992 concerning Changing Minister of Finance RI Decision Number 740/KMK.00/1989 dated the 28 of June 1989, dated the 24 of July 1992, The Jakarta Governor Decision Number 849 Year 1994. As a matter of fact, innovation of Organization (Strategy and Shared Values) can reach to enterprise effectivity.

This research recommends (1) PD. Pasar Jaya can make strategic policy, precise, measurement in order to change weakness to strong and anticipating threats become opportunity to achieve the goal of enterprise; (2) empowerment of role and task of Research and Development through commited and competenced human resources, in order to make a "Think Tank" and 'Data Service Centre'; (3) Diversification of business (concentric) such as hotel, apartment, trading centre, agrobusiness terminal and estate management. In this case, supporting infrastructure is needed; (4) to collect service charge intensively; (5) adjustment of role of the Regional Government of Special Capital District of Jakarta Province from business entities to be regulator / referee. This is commitment of the Regional Government of Special Capital District of Jakarta Province in executing reinventing government program by making the holding company in order to achieve goal of enterprise (commercial/non-commercial), to give reward and punishment, so they have competitive advantage, (6) to make policy of employment as spoil system to merit system, to restructure of organization to the functional job; (7) to conduct the costumer (trader) to build the modem-traditional market; (8) researcher/scientist to follow up this research results concerning Innovation of technology, innovation market or market segment, innovation aplication product, service or process for developing traditional market to be modem-traditional market."

"Keberadaan usaha perbelanjaan eceran (retail business) hadir di Pasar Tradisional, Pertokoan,Departement Store, Swalayan, Toserba, Mobil Toko (Moko), Warung Serba ada (Waserda), Grobak Dorong bahkan dilokasi-lokasi yang mengganggu ketertiban umum. Pesatnya perkembangan pembangunan diberbagai sektor dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi perlu diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di Indonesia.Dalam kondisi yang demikian usaha bisnis eceran mempunyai andil besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan dimaksud terutama di daerah, pemerintah mengeluarkan undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Pemda DKI Jakarta mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebagai pengelola pasar tradisional di DKI Jakarta sesuai Perda DKI Jakarta No.6 dan No.7 Tahun 1992. Kiprah PD Pasar Jaya sebagai pengelola pasar tradisional di DKI Jakarta mengemban tuntutan dari berbagai stakeholders yang beraneka ragam,dalam arti harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat dihadapan masyarakat yang sangat dinamis.Kenyataannya citra pasar tradisional dimata sebagian masyarakat dewasa ini digeneralisir cendrung adalah kotor, kumuh, becek, tidak nyaman, tidak aman, manajemennya tidak profesional dan sebagainya. Kepuasan pelanggan seolah-olah tidak diabaikan,tujuan manajemen PD Pasar Jaya hanya seolah-olah mengejar keuntungan semata maupun untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bermula dari latar belakang dan masalah tersebut penelitian diarahkan secara umum untuk dapat memberikan rekomendasi konsep alternatif bagaimana pengelolaan pasar tradisional. PD Pasar Jaya dalam transformasinya. Secara khusus penelitian ditujukan pada tiga tingkatan kebijaksanaan yaitu Public Policy, Organisasi dan manajemen, dan Operasional yang mengacu pada pendapat (Bromley-1989:32-34). Sebagai analisis tiga tingkatan kebijaksanaan tersebut adalah tiga tingkatan strategi yakni Corporate level strategy, Business level strategy, dan Functional level strategy yang dirujuk dari pendapat (Kotler terjemahan Ancelly A.1994:75). Tipe penelitian dilaksanakan dengan deskriptif untuk semua tingkatan perubahan perkembangan transformasi institusi. Sedangkan jenis disain penelitian dilaksanakan pendalaman secara kualitatif dan kuantitatif. Pada akhir tulisan diharapkan menjadi masukan bagi manajemen PD Pasar Jaya bagaimana transformasi pengelolaan pasar tradisional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan daya saing dimasa yang akan datang. "

"Dalam pengembangan karier pegawai diperlukan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi diperlukan. untuk menyampaikan pesan tentang pengembangan karier kepada pegawai, agar pegawai dapat mengetahui dan memahami status dan pengembangan kariernya. Dengan pengetahuan tersebut akan memberikan motivasi serta harapan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu diharapkan dengan komunikasi, pengembangan karier dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan PD. Pasar Jaya. Semakin kompleksnya tanggung jawab dalam menghadapi persaingan, sangat diperlukan pegawai yang berkualitas yang memiliki kejelasan tentang pengembangan karier. Untuk itu diperlukan suatu strategi yang dapat mengkomunikasikan karier, sehingga pegawai dapat mengetahui jenjang-jenjang yang harus dilaluinya dalam karier. Adapua tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan kebutuhan dan kemampuan pegawai dalam pengembangan karier, menyusun strategi, serta memberikan saran dalam mengkomunikasikan pengembangan karier. Teori utama yang dipergunakan adalah model komunikasi Lasswell yang penekanannya pada siapa, pesan apa yang disampaikan, media apa yang dipergunakan dan siapa khalayak serta efek apa yang ditimbulkan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang berpedoman pada kuesioner serta dilengkapi dengan wawancara mendalam. Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil temuan, tidak semua reaponden memahami pengembangan karier, karena isi pesannya kurang jelas, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan karier, dan kurang komunikasi antara atasan dengan bawahan. Dari hasil kajian tersebut dapat disarankan perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan baik formal maupuan informal. Penyampaian pesan harus memperhatikan karakteristik khalayak, metode penyampaian pesan hendaknya menggunakan tulisan dan lisan, dan meningkatkan komunikasi antara atasan dengan bawahan terutama mengenai pengembangan karier."

"Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Setiap tahunnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalokasikan dana penyertaan modal paling besar untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal tiap tahunnya pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam proyek rumah DP 0 Rupiah serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal ini karena proyek rumah DP 0 Rupiah dinilai memiliki banyak manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, dan proyek ini secara finansial membutuhkan dana yang besar, sehingga diharapkan dana penyertaan modal ini dapat mempercepat Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam menyelesaikan proyek rumah DP 0 Rupiah. Namun memasuki tahun ketiga, pembangunan rumah DP 0 Rupiah ini masih jauh dari target yaitu baru terbangun 780 unit hunian dari target 50.000 unit hunian.

---

A new Capital Addition of Local Government in Jakarta was given through Local Regulation Number 11/2018 about Capital Addition for local property enterprise. Each year the local property enterprise allocates the largest capital investment for housing projects with Down Payment (DP) 0 Rupiah. The aim of this paper is to know about the dominant motive of local government provide capital addition funds annually to local property enterprise in a house project DP 0 Rupiah, and the effect of this local regulation. This paper uses a post-positivism approach with collecting data methods used in depth interviews and literature studies. This research showing that the reason local government provides this capital investment for this enterprise because the DP 0 Rupiah house project is considered to have many benefits that will be obtained by the community, and this project financially requires large funds. So it is hoped that this capital investment can accelerate local property enterprise in completing a home project DP 0 Rupiah. However, entering the third year, the construction of the DP 0 Rupiah house is still far from the target, namely only 780 residential units have been built from the target of 50,000 residential units.

"

"Pelaksanaan otonomi daerah yang hingga saat ini telah memasuki tahun kelima memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagai sumber dana potensial guna mendukung biaya operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerimaan asli daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat.Sumber penerimaan asli daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2002 masih didominasi oleh pajak daerah (82%), retribusi daerah (7%) dan penerimaan lain-lain (10%), sedangkan untuk penerimaan laba dari instansi yang membidangi masalah pengelolaan aset (yaitu perusahaan daerah/BUMD, Sekretaris Daerah, dan Lembaga Teknis) masih sangat kecil (1%). Fakta ini menunjukkan lemahnya kinerja dan sistem organisasi tata kerja instansi/unit kerja pemerintah yang membidangi pengelolaan aset kota daiam melakukan pemberdayaan aset kota melalui program restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi.Besarnya nilai dan jumlah aset kota Jakarta, yaitu sebesar hampir 75 trilyun rupiah banyak diperoleh dari bidang tanah dan bangunan. Kondisi aset tanah dan bangunan yang pada umumnya memiliki potensi dan produktifilas tinggi ini belum dioplimalkan oleh Pemerintah. Akibatnya, beban biaya (anggaran) pemeliharaan terhadap aset tersebut terus bertambah, karena sifat biaya pemeliharaan aset untuk tanah dan bangunan adalah fixed cost, artinya biaya tersebut akan tetap ada meskipun tidak digunakan atau dimanfaatkan.Aset kota Jakarta berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan dengan melibatkan partisipasi dari pihak ketiga (masyarakat, yayasan sosial maupun sektor swasta). Keterlibatan unsur pihak ketiga ini selain mengurangi beban biaya anggaran juga membantu Pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kota Jakarta dan mensejahterakan warga kota Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aset Kota, terutama di bidang tanah dan bangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep Balanced Scorecard (BSC) unluk diterapkan pada Unit/Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pengelolaan aset kota. Teori yang dipakai sebagai dasar penelitian adalah kombinasi ilmu manajemen, yaitu manajemen perkotaan, manajemen aset, manajemen strategis dan berbagai teori yang mendukung pemilihan strategi. Penentuan alternatif strategi yang digunakan adalah analisis SWOT, sedangkan penentuan strateginya dilakukan dengan menggunakan analisis tata olah hirarki (analisis AHP) dengan menggunakan perangkat lunak expert choice.Berdasarkan penetapan alternatif strategi pengelolaan aset kota dengan menggunakan metode matriks SWOT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi kuadran III, artinya bahwa Pemerintah memiliki potensi dan peluang pasar yang sangat besar, namun di lain pihak, instansi ini dihadapkan pada beberapa kendala/kelemahan di sektor internal organisasi. Maka berdasarkan tahapan strategi, akan lebih tepat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan masalah internal organisasi.Dan berbagai pilihan stategis untuk melakukan pembenahan, strategi yang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan strategi pembenahan progresif, dan pelaku yang diprioritaskan untuk menerapkan Balanced Scorecard adalah Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta."

"Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang mendesak di kota-kota di Indonesia, sebab bila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan dan berbagai dampak negatif lainnya. Penanganan sampah yang menjadi andalan kota-kota adalah dengan penimbunan pada sebuah Tempat Pembuangan Akhir (TPA).Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan satu-satunya TPA bagi seluruh sampah dari DKI Jakarta. Semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA tersebut akan memperpendek usia pemanfaatannya. Kondisi ini diperparah dengan belum diterapkannya SOP Sanitary Landfill. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah semakin besarnya beban anggaran yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kondisi eksisting TPA Bantar Gebang dan menentukan strategi pengelolaan TPA Bantar Gebang yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan metode kualitatif. Sampel penelitian ini adalah para pakar di bidang persampahan baik dari pihak pemerintah, pakar maupun masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan AHP dengan perangkat lunak Expert Choice 2000.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa upaya optimasi pengelolaan TPA Bantar Gebang dapat dilakukan melalui empat alternatif pilihan strategi yaitu : 1) Peningkatan sarana prasarana; 2) Penyertaan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA; 3) Peningkatan peran serta masyarakat; dan 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para reponden memprioritaskan penyertaan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA dengan pemerintah sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam pengelolaannya.

---

Solid waste and its management has become an urgent issue for Indonesian cities. Without giving good treatment it will bring a change of balance to the environment and cause other negative impacts. The favorite way of solid waste treatment in cities is by burying it in a final disposal site (TPA).TPA Bantar Gebang is an asset owned by DKI Jakarta Provincial Government and the only final disposal site for all solid waste from Jakarta. The increase of solid waste volume buried in the site will have concequence of shorter use. The bad practice of sanitary landfill also makes the condition worse. Another thing to consider is the increase in operational expenses allocated anually by the local government.The research is intended to know the existing condition of TPA Bantar Gebang and to determine the alternatives of management strategy of TPA Bantar Gebang that could be adopted by DKI Jakarta Provincial Government using qualitative approach with analytic descriptive design. The sample of the research is the stakeholder in solid waste sector namely government, expert and community. The data collection is through questionnaire, interview, observation and documentation. The technique of data analysis using SWOT analysis and AHP method with the software of Expert Choice 2000.Based on the result of analysis, I conclude that optimizing the management of TPA Bantar Gebang could be achieved through four alternatives of strategy : 1) increasing infrastructures; 2) involving investors in the construction and operation of TPA; 3) promoting social participation; and 4) promoting the quality of human resources. The result of the research shows that priority of the choice is the involment of investors in the construction and operation of TPA with a big government role in its management."

"Penelitian ini membahas pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan McMaster, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilatarbelakangi oleh dorongan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam antisipasi bencana kebakaran dan kontribusi penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi PAD Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta antara lain kurangnya kesadaran dari pemilik/pengelola gedung akan pentingnya proteksi kebakaran, kurangnya jumlah sumber daya manusia, sarana yang belum memadai, serta prosedur pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

The focus of this study is to analyze the management of fire protection?s inspection charge in DKI Jakarta Province. Recently, fire disaster is becoming one of urban?s serious problem. This is related with rapid increase of urban population. The synergy system between local government and population nearby is needed to overcome this problem and upgrade fire protection?s inspection service that could be financed from fire protection?s inspection charge.The purpose of this study are to analyze the background of fire protection?s inspection charge, the management of fire protection?s inspection in DKI Jakarta Province based on theory of local tax and charge management by Mc.Master, and also analyze set of problems on fire protection?s inspection charge management.The research?s approach is the quantitative approach, the method data?s collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.The result of this study suggest that there are two arguments of fire protection?s inspection charge. First, providing an encouragement to residents to anticipate fire disaster and second, the need for contributions to DKI Jakarta?s province local own revenue. The management system is not accordance with enforce government rule. The problems on fire protection?s inspection charge are careless of fire protection system, lack of human resources, limited amount of facilities, and also different procedure of payment which is not accordance with government rule."