Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek perdagangan berkaitan erat dengan pemberian kredit. Atas pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan, jaminan diperlukan untuk mengamankan pengembalian kredit. Jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan kepada kreditur adalah jaminan khusus. Termasuk dalam jaminan khusus adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkan. Benda yang sering dijadikan obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar. Kepemilikan atas kendaraan bermotor dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B). Pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan pada B.P.K.B. adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia seyogyanga dilakukan pemblokiran dalam B.P.K.B. yang bersangkutan. Undang-undang tidak mewajibkan dilakukannya pemblokiran. Dalam prakteknya tindakan pemblokiran jarang dilakukan. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum pada pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor yang hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka kesempatan bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk mengalihkan atau menjual atau melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia yang akan berakibat timbulnya sengketa baru pada saat proses eksekusi berlangsung. Kreditur dan pihak ketiga (selaku pemilik atau kreditur baru) tidak mendapat perlindungan secara menyeluruh.

---

This thesis discuss fiduciary security encumbrance on motorized vehicle. Author employs method of normative research with descriptive research typology. Status of encumbered motorized vehicle as object of a fiduciary security is shown in the registration note in the Certificate of Ownership by the Police Department of the Republic of Indonesia. The fiduciary security holder often ignores this fiduciary security encumbrance registration process by the Police Department. What is the legal effect of this ignorance? Is there any legal protection to the debtor, creditor, and other third parties in the case that the motorized vehicle encumbrance is registered in the Fiduciary Security Registration Office, bu t not registered by the Police Department in the Certificate of Ownership? Fiduciary security encumbrance on motorized vehicle without the Police registering the encumbrance in the Certificate of Ownership provides a legal gap, to be exploited by a bad faith debtor. The bad faith debtor could transfer, sell, or re-encumber the object, which might cause a legal dispute if the fiduciary security holder confiscates the object. Creditor (the initial creditor and the subsequent creditor) and any third party are not, legally, fully protected."

"ABSTRAKJaminan fidusia adalah suatu perjanjian accessoir antara debitur dan kreditur yang berisipernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debiturkepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjampakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang yang telah dipinjam.Berkenaan dengan pendaftaran Fidusia, pada tanggal 7 Agustus 2012 telah ditetapkan peraturanmengenai pendaftaran Fidusia dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yaitu Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan fidusiaBagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk kendaraanBermotor Dengan Pembebanan jaminan fidusia yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2012,dengan adanya jangka waktu Pendaftaran Fidusia selama 30 (tiga puluh) hari kalender yangcukup singkat, dimana apabila perusahaan pembiayaan konsumen (Penerima Fidusia) dalammelakukan Pendaftaran Fidusia melebihi jangka waktu yang telah ditentukan akan dikenakansanksi yaitu berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha, makadibuatlah suatu pola pelayanan yang tepat dan dibutuhkan masyarakat yakni sistem pendaftaranpermohonan Jaminan Fidusia yang berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyarakatkapan saja dan dimana saja atau yang biasa kita sebut sebagai Fidusia Online yang diharapkandapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

---

ABSTRACTFiduciary is an accessoir agreement between the debtor and creditor containing a statement oftrust in the transfer of property rights over movables object owned by the debtor to the creditor,but the objects still controlled by the debtor as a borrower and intended only for use as collateralfor the repayment of money that has been borrowed. Regarding to the registration of Fiducia, onAugust 7, 2012 the regulation regarding fiduciary registration for a period of 30 (thirty) days hasbeen set Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number.130/PMK.010/2012 regarding fiducia Registration for The Finance Companies that FinancingThe Consumer To Perform With Imposition vehicles fiduciary which came into force on October7, 2012, with the Fiduciary Registration period for 30 (thirty) calendar days is quite short, if thefinance company (Recipient Fiduciary) in conduct the Fiducia Registration exceeds apredetermined period of time will be penalized in the form of a warning, suspension of businessactivity until revocation effort, then made a pattern of appropriate services and the communityneeds Fiduciary service System registration-based electronics can be accessed by the public atany time and anywhere, or what we refer to as Online Fiducia is expected to shorten the timerequired to perform the registration of fiduciary."

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangbersifat preskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai kaitan lahirnya jaminanfidusia dengan larangan penarikan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 3PMK No. 130/ PMK. 010/ 2012, kemudian bagaimana perlindungan hukum bagiperusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagai penerima fidusiaketika akan melakukan eksekusi tetapi belum menerima sertifikat jaminan fidusia,dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan pembiayaan,kantor pendaftaran fidusia dan notaris untuk dapat melaksanakan pendaftaranfidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut? UUJF secara hierarki lebihtinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan, legal standing lahirnya jaminanfidusia dalam pasal 14 UUJF adalah tanggal pada saat dicatatkannya jaminanfidusia dalam Buku Daftar Fidusia sesuai tanggal permohonannya dimanaSertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan pada hari yang sama, maka ketentuanlarangan penarikan karena sertifikat jaminan fidusia belum terbit dalam PMKtersebut kurang sesuai. Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan berbedapada saat sebelum diberlakukannya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan setelahdiberlakukan PMK Nomor 130/ PMK. 010/ 2012. Upaya-upaya yang dilakukanseperti over credit, pengalihan piutang, permohonan untuk segera diterbitkan SJF,pendekatan secara intensif dan persuasif kepada nasabah. Pelaksanaan pendaftaranfidusia secara efektif berdasarkan PMK tersebut dibutuhkan kecermatan,ketelitian, sikap dinamis dan inovatif dari Notaris,tertib administratif bagiperusahaan pembiayaan agar tidak dikenai sanksi administratif dari keterlambatanmendaftarkan jaminan fidusia maupun penarikan jaminan fidusia dan kantorPendaftaran Fidusia saat ini telah berusaha melaksanakan sistem pendaftaranfidusia one day service dengan adanya sistem fidusia online. (Cahyo AyuSetiowati)

---

ABSTRACTThis research is a normative legal research with prescriptive analysis. Thisthesis discusses about the relation between the legal standing of the birth offiduciary with the prohibition of fiducia guarantee withdrawal as defined inarticle 3 the PMK No. 130/ MK. 010/ 2012, then how legal protection for themotor vehicle consumer financing company as fiduciary when it will be executedbut not yet received a fiducia certificate , and how efforts to do either by financecompanies, Fiduciary Office Registration and Notary, to be able to effectivelycarry out fiduciary registration based on PMK No. 130/ PMK.010/ 2012? UUJFhierarchically higher than the Regulation Of The Finance Minister, the legalstanding of the birth fiduciary in UUJF mentioned in article 14 is the date whenthe fiducia guarantee has been sign in the list of the book registration in KPF asthe aplication given on the date, and fiduciary certificate will be published on thesame day, there for the withdrawal of prohibition because the certificate has notbeen issued in the PMK is less appropriate. Legal protection for finance companybefore the enforcement of Perkapolri No. 8, 2011 and after the enforcement PMKNo. 130/ PMK. 010/ 2012 are different. There are some solutions for financecompany can do are over credit, transfer of receivables, request immediatelyissued a fiduciary certificate to KPF, intensive and persuasive approach tocustomer. The effectivity implementation of fiduciary registration is required byPMK needs accuracy, precision, dynamic and innovative attitude of the notary,also the orderly administration of the finance company in order to avoidadministration sanction for delay in doing fiduciary registration at the limit timegiven or about fiduciary withdrawal, and now KPF has been launch an onlinefiduciary registration system with one day service. (Cahyo Ayu Setiowati)"

"ABSTRAKTesis ini Tesis ini meneliti mengenai penyimpangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan syariah kepemilikan kendaraan bermotor oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” dengan jaminan fidusia bawah tangan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan, sedangkan tipologi penelitian ini adalah penelitian evaluatif perskriptif dengan metode analisis kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah evaluatif-preskriptif analisis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga financial intermedary juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan usaha dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” adalah memberikan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB) kepada masyarakat. Sebelum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” memberikan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB) kepada calon nasabahnya, maka PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Permasalahan muncul ketika PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” atas pertimbangan tertentu melakukan pengikatan jaminan/ agunan menggunakan perjanjian pemberian jaminan secara fiducia yang dibuat dibawah tangan dan/atau tidak didaftarkan, sedangkan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ditinjau dari Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, maka penggunaan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia yang dibuat bawah tangan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” akan menimbulkan risiko hukum dan risiko kepatuhan. Untuk mengurangi penyimpangan tersebut, maka Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perlu dilakukan amandemen terkait dengan pengaturan mengenai pemberian sanksi yang tegas atas penjaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan/atau tidak didaftarkan, sehingga masyarakat akan lebih taat pada kewajiban pendaftaran fidusia dan pada akhirnya dapat tercapai tertib hukum. Penggunaan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia yang dibuat bawah tangan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” tidak perlu digunakan lagi. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” cukup menggunakan surat kuasa jual kendaraan karena hal tersebut dimungkinkan oleh pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perbankan Syariah.

---

ABSTRACTThis thesis examines about Deviation Of Prudential Principles Application In Order Granting Of Shariah Financing Of Vehicle Ownership In PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah "X"With Fiduciary Unofficial Deed. This type of research is normative with literature research methods, while the typology of this research is evaluative prescriptive research with qualitative analysis methods, so that form of the results of this research is evaluative-prescriptive analysis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah “X” in its function as a financial intermediary institutions also have to apply prudential principles in running its operations. One of the business activity of PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah “X” is providing Shariah Financing Of Vehicle Ownership to the public which is called by PSKKB. Before PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” gives Shariah Financing Of Vehicle Ownership to prospective customers, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” must do a thorough assessment against character, capability, capital, collateral, and business prospects from prospective customers. The problems appear when PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” based on a certain reasoning for doing binding against the collaterals by using fiduciary unofficial deed and/or not registered, while based on Article 11 section 1 of Act No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary specified that the object which burdened with the fiduciary must be registered. Viewed from the implementation of risk management as stipulated in Bank Indonesia regulation number 13/23/PBI/2011 concerning the implementation of risk management in islamic commercial banks and islamic business units, so the using of fiducary unofficial deed by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” will lead to legal risk and compliance risk. To reduce the deviation, Act No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary necessary to amend related to the setting on provision of firm sanctions against the use of fiduciary unofficial deed and/or not registered, so that people will be more obedient to the registration of fiduciary duty and finally the rule of law can be achieved. In addition, the use of fiduciary unofficial deed by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” does not need to be used anymore. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” can use a power of attorney to sell the vehicle, because it is made possible by Article 40 section 1of Law Islamic Banking."

"Dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Bank memerlukan agunan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Bank selaku pemegang Hak Tanggungan atas fasilitas KPR seharusnya mempunyai hak preferen terhadap hak atas tanah tersebut, namun kepentingan Bank sering tidak terlindungi dengan adanya putusan pengadilan yang antara lain menyatakan hak atas tanah yang sedang diagunkan di Bank batal demi hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dalam pemberian KPR dalam hal peralihan hak atas tanah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1606 K/Pdt/2013 tanggal 1 Oktober 2013. Melalui penelitian ini diketahui bahwa kepentingan Bank selaku kreditur sekaligus pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik belum sepenuhnya terlindungi secara hukum dan hakim juga belum menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk mempertimbangkan menerapkan yurisprudensi yang menyatakan bahwa terhadap jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan, guna memberikan perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dalam pemberian fasilitas KPR kepada debiturnya.

---

In the granting of House Ownership Credit (House Loan), the Bank requires land right as collateral which is bound by Encumbrance Right. Bank as the holder of Encumbrance Right should have preferential rights, but the interests of the Bank are often unprotected by any court ruling that among other states the right to land that is being pledged to the Bank is null and void. This study was conducted in normative, aims to determine how the legal protection for Bank as the holder of Encumbrance Right which has good faith in the case of transfer of land right is decided unlawful regarding to the laws and how the implementation of sentence of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1606 K/Pdt/2013 dated October 1, 2013. Through this research is known that the interests of creditors as well as the holder of Encumbrance Right are acting in good faith is not yet fully protected by the law and the judge also has not used its freedom to consider applying the jurisprudence which states that the guarantee of the debt can not be subject to sequestration, in order to provide legal protection for the Bank as holder of the Encumbrance Right which has a good faith in the provision of House Ownership Credit to debtors."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penggunaan upaya penggeledahan di jalan rayayang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pengemudi kendaraan bermotor,dimana dalam praktek banyak ditemui pelaksanaan upaya paksa penggeledahanyang dikeluhkan oleh pengemudi karena tidak dilakukan sesuai prosedurpersyaratan pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dalam peraturan perundangundangan.Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untukmengetahui prosedur upaya paksa penggeledahan dan keabsahan tindakan tersebutdalam praktek di jalan raya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga dihubungkan denganperaturan lain yang terkait untuk menghindari penyimpangan kewenangan petugaskepolisian dan pelanggaran hak pengemudi. Penelitian ini adalah penelitian yangmenggunakan pendekatan yuridis normatif dan ditambah dengan metodepartisipatori.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the search conducted by the police officer in the highway tothe driver of the vehicle, which in practice is gaining many complaints from thedriver side because the search is conducted without due process of law. Thepurposes of the main issues on this thesis are to understand the procedure of asearch and the legal side of the search conducted in the highway based on Act.22/2009 on Road Traffic and Transport, also Act. 8/1981 on Criminal ProcedureLaw and another related regulation in order to avoid the abuse of power by thepolice officer and to avoid the violation of the driver?s right. This study is using anormative juridical approach and method of participatory"

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pajak pigouvian dari pajak terkait kendaraan bermotor di Indonesia. Pajak terkait kendaraan bermotor yang dibahas dalam studi ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB , dan progresivitas PKB untuk untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2014, studi ini menggunakan metode regresi fixed effect untuk melihat pengaruh dari pajak terkait kendaraan bermotor dan dinamikanya terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per rumah tangga di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa PKB, BBNKB, dan progresivitas PKB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per rumah tangga sedangkan PBBKB tidak memiliki pengaruh yang jelas. Meskipun demikian, ketika pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per rumah tangga dipisahkan antara kendaraan bermotor jenis mobil dan sepeda motor, ditemukan bahwa pajak terkait kendaraan bermotor cenderung lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per rumah tangga untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dibandingkan kendaraan bermotor jenis mobil. Pada akhirnya, studi ini merekomendasikan penyesuaian tarif pajak terkait kendaraan bermotor untuk sepeda motor dan mobil dalam rangka penanganan isu equity dan meningkatkan efektivitas fungsi pajak pigouvian dari pajak terkait kendaraan bermotor.

---

This study aims to identify pigouvian tax function of vehicle related taxes in Indonesia. The vehicle related taxes which being discussed in this study are vehicle tax for first vehicle ownership or locally known as Pajak Kendaraan Bermotor, vehicle purchase tax or locally known as Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, fuel tax, and vehicle tax progressivity for more than one vehicle ownership. Using panel data from 31 provinces in Indonesia between 2010 and 2014 with fixed effect regression method, this study specifically tried to identify national scale impact of vehicle related taxes on vehicle quantity growth per household in Indonesia.

This study found that vehicle tax, vehicle purchase tax, and vehicle tax progressivity had a negative and significant while fuel tax had unclear impact on vehicle quantity growth per household in Indonesia between 2010 and 2014. Further, this study disaggregated vehicle quantity growth per household into vehicle quantity growth per household for car and vehicle quantity growth per household for motorcycle. After disaggregating vehicle quantity growth per household, this study discovered that vehicle related taxes are more effective in reducing motorcycle quantity growth rather than car quantity growth.

This findings leads into a main policy recommendation Vehicle related taxes adjustment in order to handle equity issue and to improve the effectiveness of vehicle related taxes in Indonesia both for car and motorcycle."

"Banyaknya kasus pengambilan paksa kendaraan bermotor milik debitor yang menjadi objek fidusia oleh kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan perbuatan dari kreditor tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga ketentuan tersebut membuat pihak debitor merasa dirugikan. Seharusnya Debitor mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terlebih dahulu kepada pengadilan negeri. Metode Penelitian dalam Penulisan ini berbentuk doktriner, yaitu suatu Penelitian yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari. Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 10/Pdt.G.S./2021/PN.Jkt.Tim telah merugikan Debitor. Kreditor merampas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik Debitor. Penarikan kendaraan tersebut telah melanggar ketentuan penarikan kendaraan yang dibeli secara kredit yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

---

There are many cases of forced taking of motor vehicles belonging to debtors which are fiduciary objects by creditors based on the provisions of Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary and the creditors' actions are contrary to the constitution so that these provisions make the debtor feel disadvantaged. The debtor should submit a request for execution of the object of the fiduciary guarantee first to the district court. This research method in writing is in the form of doctrinaire, namely research that works to find the correct answers by proving the truth sought. The contents of the East Jakarta District Court Decision Number 10/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Tim have harmed the Debtor. The Creditor confiscated 1 (one) four-wheeled motorized vehicle belonging to the Debtor. The withdrawal of the vehicle violates the provisions for withdrawing vehicles purchased on credit as contained in Minister of Finance Regulation Number 130/PMK.010/2012 concerning Registration of Fiduciary Guarantees for Finance Companies that Provide Consumer Financing for Motorized Vehicles with Fiduciary Guarantees."