"
ABSTRAKSejalan dengan penyehatan dan penyempurnaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), timbul
dengan gencar isu mengenai komersialisasi dan privatisasi BUMN ¡su yang melanda dunia
dewasa ini. baik pro maupun kontra, permasalaliannya ada pada penngkatan produktivitas dan
efisiensi BUfvIN. Menghadapi permasalahan ini kemudian timbul berbagai kebijakan dan
strategi kemudian yang diterapkan dan ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajernen
antara lain dengan menìngkatkan segi pengawasan dan pengendalian.
Setiap manajemen instansi atau BUMN bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengendalikan
semua operasi yang berbeda di bawah tanggung jawabnya dan mengusahakan agar memperoleh
hasil yang optimal dengan meminimaLisasikan kekurangan yang ada. Menurut lnstruksi
Presiden Nomor : 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Sistem
pengendalian yang dterapkan oleh manajemen dapat meningkatkan efektivitas dan efísiensinya
meialui pengawasan melekat (built in control) dan pengawasan fungsional.
Terdapat berbagai ragam pengertian pengawasan. Pengertian melekat dimaksudkan kewajiban
pengawasan yang melekat pada diri si pengawas selaku pimpinan/atasan pada tiap tingkat
organisasi baik yang struktural maupun fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan
yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.
Tolak ukur penilaian kesehatan BUMN/perusahaan adalah rentabilitas, likuiditas, dan
soivabilitas (RLS).
Serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam Pspat Umum pemegang
sabam/RUPS.
Agar dapat meningkatkan RLS ini untuk mencapai predikat sangat sehat, maka perusahaan
has-us rneningkatkan efisiensi, kehematan, produktivitas dan efektivitas. Untuk mencapai hal
tersebut, salah satu jalan adalab dengan menìngkatkan pengawasan dan pengendalian
SPI dapat berperan positip dalam usaha peningkatan sistern pengendalian, dengan jalan
memberikan informasi kondisi kelemahan dan merekomendasikan berbagai perbaikannya. Jenis
audit yang dapat dilakukan dalam Audit Manajemen.
Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan fungsional dimana aparat SPI mempunyai
tugas pokok dibidang pemeriksaan.
Pemeriksaan tersebut tidak terbatas pada bidang keuangan tetapi juga meliputi bidang teknis
maupun bidang operasional.
Hal tersebut bukan berarti meneampuri urusan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan kedudukan
para pemeriksa atau pengawas tbngsional sebag4i orang-orang yang menjalankan fungsi staff
bukan fungsi line (pelaksana).
Saran tindak yang konstruktifdirnaksud sebagal problem solving yaitu memecahkan persoalan
persoalan yang dihadapi termasuk didalamnya masalah-masalah lama yang belum terpecahkan.
Banyak Perusahaan besar, Badan Pemerintah atau Instansi Pemerintahan Lainnya yang sudah
mempunyai SPI namun belum bisa diharapkan keampuhannya. Hal ini kemungkinan disebabkan
kualitas para pemeriksa kurang diandalkan ata pegawal yang tidak mencukupi atau organisasi
SPI kurang dikelola secara profesional. Terutama pada BUMN/lnstansi Pemerintah lainnya
kebocoran-kebocoran, atau penyelewengan-penyelewengan kenangan negara masih saja terjadi
cukup besar. Adanya kecenderungan bahwa para personil pemeriksa di SPI bukanlah tenaga
terpilij dan kapabel, dimana biasanya direkrut dari fungsi operasi yang tidak terpakai karena
melakukan suatu kesalahan atau kurang mampu melaksanakan tugas.
Sementara itu keberadaan SPI itu sendiri belum diterima sebagai nitra kerja dalam memecahkan
segala persoalan yang timbul dalam perusaiiaan oleh pimpinan perusahaan. Didalam prakteknya
SPI sering mendapat tantangan karena dinilai selalu mencari-cari kesalahan dalam melakukan
pemeriksaan.
Fenomena mengenai kualifikasi personil SPI ini memang menjadi the big trouble dítubuh SPI.
Semestinya seorang pemeriksa mempunyai wawasan yang luas dan mendalam atas segala
kegiatan yang diperiksanya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemeriksa intern yang
buta akan seluk beluk kegiatan yang akan diperiksanya. Sehingga kadang-kadang pemeriksa
telah membuang-buang waktu hanya untuk mengenali obyek pemeriksaan. Hal itu akan
bertambah tidak menguntungkan dengan kualitas dan kapabilitas dan masing-masing pemeriksa
yang tidak merata babkan kurang memadai.
Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan suatu mekanisme yang dapat menciptakan
tercapainya kondisi para personil SPI dengan tingkat kualitas yang memadai.
Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti dengan diberikannya pendidikan dan
fatihan secan berkesinambungan. Misalnya diberìkannya kursus atas setiap kegiatan di
perusahaan, seminar atau penataran pemeriksaan dan sebagainya. Disamping itu pemberian
kesempatan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kualitasnya dengan melanjutkan studi
formal alcan mendorong dapat segera terwujucjnya tingkat kualitas personil SPI yang memadai.
SPI PERTAMINA saat ini belum membuat mekanisme yang dapat menciptakan tercapainya
suatu kondisi dimana para pemeriksa sudah mencapai tingkat kualitas yang memadai, terutama
keharusari mengikuti pendidikan pemei-ìksaan dan kegiatan operasional yang diperiksa.
Rekrutmen tenaga pemeriksa di SPJ PERTAM[NA belum dilakukan secara efektif, terutama
untuk jabatan Rikina keatas tidak dilakukan melalui proses seleksi yang ketat yang dapat
menyaiing tenaga-tenaga yang kapabel sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam persyaratan
bagi pemeriksa di lingkungan SPI.
Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan adalah dengan
menerapkan sistem insentip bagi karyawan yang berprestasi tinggi, temasuk untuk para
pemeriksa SPI sehingga lebih mendorong SPI untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih
produktif Seyogianya SPI PERTAMINA melakukan evaluasi petaksanaan reward dan
punishment.
Perlu adanya upaya dan Dirut untuk menjelaskan tugas dan fùngsi SPI kepada seluruh satuan
atau jajaran organisasi sedemikian nipa, sehingga benar-benar dimengei-ti dan dipahami, bahwa
petugas SPI dalarn melakukan tugasnya pada dasarnya adalah untuk kepentingan Direktur
Utama."
