Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agama Islam telah mengajarkan umatnya untuk memerhatikan keadaan sesama, termasuk lingkungan. Semakin tinggi dan beragamnya permasalahan lingkungan membuat perspektif konsumen terkait kegiatan konsumsi menjadi berbeda. Hal ini mengubah konsumen untuk memiliki perilaku yang sadar lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penentu perilaku eco-conscious konsumen muslim Indonesia dengan menggunakan Theory of Planned Behavior serta menganalisis teori yang telah terbukti untuk menyelidiki apakah attitude toward green products, subjective norm, dan perceived behavioral control dapat mendorong eco-conscious behavior konsumen muslim di Indonesia dengan menggabungkan intrinsic religious orientation, green trust, dan environmental concern sebagai variabel tambahan. Kemudian, penelitian ini juga menganalisis pengaruh variabel intrinsic religious orientation, green trust, dan environmental concern secara langsung terhadap eco-conscious behavior konsumen muslim dan menganalisis efek moderasi intrinsic religious orientation pada hubungan green trust terhadap attitude toward green products. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung perilaku eco-conscious konsumen muslim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intrinsic religious orientation memengaruhi eco-conscious behavior konsumen muslim di Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui mediasi attitude toward green products. Begitupula dengan environmental concern yang memengaruhi eco-conscious behavior konsumen muslim di Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui mediasi subjective norm dan perceived behavioral control. Sedangkan, green trust hanya memengaruhi eco-conscious behavior konsumen muslim di Indonesia apabila melalui mediasi attitude toward green products dan tidak memiliki pengaruh secara langsung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ditemukannya efek moderasi intrinsic religious orientation pada hubungan green trust terhadap attitude toward green products.

---

Islam has taught its followers to be mindful of others, including to the environment. The increasing and more diverse environmental problems can change the consumer's perspective towards consumption. This shapes consumers to have ecologically conscious behavior. The purpose of this study is to analyze the determinants of eco-conscious behavior of Indonesian Muslim consumers by using the Theory of Planned Behavior, and also analyze a theory that has been proven to investigate whether attitude toward green products, subjective norms, and perceived behavioral control can encourage eco-conscious consumer behaviour for Indonesian Muslim consumers with several additional variables, namely intrinsic religious orientation, green trust, and environmental concern. This study also analyze the influence of intrinsic religious orientation, green trust, and environmental concern to eco-conscious behavior of Indonesian Muslim directly, and moderating effect of intrinsic religious orientation on the relationship of green trust to attitude toward green products. The analysis used for this research is Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS software to analyze any factors that support the eco-conscious behavior of Indonesian Muslim consumers. The result showed that intrinsic religious orientation influence eco-conscious behavior of Indonesian Muslim directly and indirectly through attitude toward green products as mediator. It same goes with environmental concern that influence eco-conscious behavior of Indonesian Muslim directly and indirectly through subjective norm and perceived behavioral control as mediator. However, green trust influence eco-conscious behavior of Indonesian Muslim directly only and there was no mediator effect through attitude toward green products. The result also showed that there was no moderating effect of intrinsic religious orientation on the relationship of green trust to attitude toward green products."

"ABSTRAK

Industri perbankan memainkan peran penting dalam ekonomi suatu negara dan secara proaktif terlibat dalam kegiatan CSR sementara industri lainnya reaktif terhadap CSR karena tekanan stakeholder eksternal Decker, 2004 . Reputasi lembaga keuangan bergantung pada program CSR mereka Poolthong Mandhachitara, 2009 , inilah sebabnya mengapa lembaga perbankan cenderung memiliki peringkat tinggi pada indeks peringkat CSR internasional Perez et al., 2013 . Salah satu tantangan ini berasal dari dampak negatif persepsi individu terhadap institusi keuangan 39; Matute et al., 2010 . Hal ini merujuk bahwa persepsi tiap individu memainkan peranan sangat penting terhadap institusi keuangan. Salah satu fokus program CSR Bakti BCA yakni pendidikan karena menyadari bahwa pendidikan merupakan indikator untuk membentuk mental dan karakter individu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi beneficiaries program CSR pendidikan terhadap dimensi CSR dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi positif dari para penerima manfaat baik itu stakeholder internal ataupun eksternal akan memberikan dampak terhadap operasional dan bisnis perusahaan sehingga memberikan manfaat secara langsung dalam kesejahteraan sosial yakni manfaat kepada masyarakat umum sebagai external stakeholder dan karyawan sebagai internal stakeholder dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan.

---

ABSTRACT

The banking industry plays an important role in a country 39 s economy and proactively engaged in CSR activities while other industries are reactive to CSR due to external stakeholder pressure Decker, 2004 . The reputation of financial institutions depends on their CSR programs Poolthong Mandhachitara, 2009 , which is why banking institutions tend to rank high on the international CSR rating index Perez et al., 2013 . One of these challenges stems from the negative impact of individual perceptions on financial institutions 39 Matute et al., 2010 . This refers to the perception that each individual plays a very important role in the financial institution. One focus of Bakti BCA CSR program is education because it realizes that education is an indicator to form mental and individual character to improve social welfare. The objective of this research is to know the perception of beneficiaries of education CSR program on CSR dimension by using quantitative research. The result of this research explained that positive perceptions of beneficiaries consisting external or internal stakeholder will have an impact on company rsquo s operations and business. So that provide direct benefits in the social welfare of the benefits to the general public as external stakeholders and employees as internal stakeholders in order to improve the standard of living"

"Program peningkatan sumber daya personil Polri merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup yang akhir-akhir ini kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat. Pembangunan berwawasan lingkungan menuntut partisipasi semua pihak, termasuk didalamnya Polri, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Hal ini merupakan kendala terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan, kasus-kasus percemaran lingkungan hidup yang selama ini sulit tertangani akibat kurangnya perhatian pemerintah. Berbagai fakta menunjukkan pelaksanaan dan penegakan hukum tidak memberikan hasil yang memuaskan karena timbulnya berbagai persepsi yang keliru dalam penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup oleh sebagian besar aparat penegak hukum dan masyarakat. Sulitnya proses pembuktian disebabkan oleh banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, serta mahalnya biaya finansial dan sosial (Financial and social cost) yang harus dipikul masyarakat umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah, rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis para korban percemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu partisipasi Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup sangat diharapkan terutama dalam hal memberikan penyuluhan, kegiatan lingkungan, penaatan, pencegahan, teguran dan tindakan hukum.Untuk menjelaskan informasi tentang bagaimana peranan Polri dalam menangani kasus-kasus percemaran lingkungan hidup, maka dilakukan penelitian tentang "Otimalisasi peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup", dengan tujuan mempelajari faktor -faktor yang mempengaruhi peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Faktor-faktor apa sajakah yang perlu diprioritaskan didalam mengoptimalkan peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan lingkungan hidup.Hipotesis penelitian ini adalah peningkatan pemahaman tentang aspek lingkungan hidup, pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan kemitraan polisi dengan instansi terkait, masyarakat serta dukungan sarana laboratorium lingkungan hidup mempengaruhi terhadap optimalnya peranan polisi dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Lokasi penelitian ditentukan di Polres Jakarta Timur, yang merupakan salah satu Kepolisian Resort yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk mencapai tujuan penelitian dibuat kerangka konsep penelitian yaitu dilakukan pemahaman hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh.Di dalam penelitian ini ditentukan variabel penelitian sebanyak 92 variabel yang dikelompokkan dalam:1. kelompok variabel terkait pemahaman tentang lingkungan hidup.2. kelompok variabel yang terkait dengan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.3. kelompok variabel yang terkait dengan kemitraan responden dengan instansi terkait dan masyarakat.Populasi penelitian adalah personil Polri sebagai responden yaitu Kepolisian Resort Jakarta Timur, dengan sampel 50 responden yang dipilih di setiap fungsi-fungsi yang ada di tingkat Polres. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, wawancara dengan instansi terkait, masyarakat dan studi literatur.Data dianalisis secara deskriprif dengan pendekatan kualilatif dan kuantitatif, hipotesis diuji dengan menggunakan Analisis Faktor. Faktor Analisis atau analisis komponen utama (principal component analysis) yang merupakan salah satu metode analisis variabel banyak (multivariate analysis). Data diolah dengan program SPSS for Windows.Berdasarkan hasil pengelolaan data dari 92 (sembilan puluh dua) variabel yang diasumsikan terkait dengan tujuan penelitian, diperoleh 23 (duapuluh tiga) faktor utama yang memberikan kontribusi penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor-faktor yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan di dalam mengoptimalkan peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut:1. Aspek pemahaman tentang lingkungan hidup.Responden harus mengetahui kosep-konsep ekologi, dan dapat mengaplikasikan di wilayah tugas responden serta dapat mengidentifikasi dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan oleh limbah industri maupun rumah tangga dan daerah yang sering tercemar dan rawan banjir.2. Aspek pemahaman Peraturan Perundang-Undangan tentang Lingkungan hidup.Responden harus mampu dan dapat menerapkan undang-undang tentang lingkungan hidup serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, jumlah penyidik bidang lingkungan hidup kurang memadai, informasi tentang lingkungan hidup, dan seringnya tidak tertangani akhirnya dilimpahkan ke instansi yang lebih berkompeten.3. Aspek kemitraan responden terhadap instansi terkait dan masyarakat. Responden belum terlihat optimal untuk bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat, terlebih dalam memprakarsai kegiatan-kegiatan tentang lingkungan.4. Pengadaan Laboratorium Lingkungan hidup di tingkat Kepolisian Resort dalam mendukung peranan Polri menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup di Tempat Kejadian Perkara dalam menemukan bukti permulaan.Dalam hal ini responden masih cenderung bersifat menunggu laporan dari masyarakat. Responden diharapkan dalam melaksanakan tugas seharusnya mengutamakan tindakan preventif daripada represif.Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan untuk:1. Mengadakan pelatihan, pendalaman tentang lingkungan hidup secara rutin dan terpadu antara Polri, Jaksa, Hakim, LSM, Instansi terkait untuk menciptakan satu visi tentang lingkungan hidup.2. Meningkatkan sarana dan prasarana di tingkat Polres seperti membuat identifikasi lingkungan hidup atau laboratorium lingkungan.3. Personil Polri diharapkan lebih proaktif dalam melakukan tindakan pencegahan yaitu melalui penyuluhan, bimbingan, kegiatan-kegiatan lingkungan, pemantauan, patroli, dan penegakan hukum.

---

The Optimallization of Police Role in Handling Living Environment Pollution Cases (A Case Study on Living Environment Pollution Cases Handling at East Jakarta Resort Police Jurisdiction]The empowerment program of Policemen is one of the alternatives to solve environmental cases that recently increased fast both in its quality and quantity. Development based on environmental insight requires the involvement of all the Indonesians including the Police Force to take care of the sustained capability of environment through environmental management. Development activities is not giving positive impact only but also negative impact This become the constraint to create development based on environmental insight and it can be observed during the times where many cases of environment pollution can not he handled well by the government. The facts indicated that the implementation of law enforcement still not giving satisfied results because of wrong perception in handling environment pollution by law enforce apparatus and community. The difficulties to proof environment pollution resulted by many factors for example weakness of law enforce apparatus professionalism, expensive of financial and social cost that must be carried by the people, and complexity of judicature bureaucracy where sometimes it becomes non juridical constraint for environment pollution victims. Therefore participation of police in this case is really required particularly in giving information, arrangement, prevention, warning, and law action.To explain how police role in handling living environment pollution cases, research was done with title "The Optimallization of Police Role in handling Living Environment Pollution Cases (a case study on living environment pollution cases handling at East Jakarta Timur Resort Police jurisdiction)". The objective of this research was to know what factors influence police role in handling living environment pollution cases and what factors must be the priority to increase police role in handling living environment pollution cases.The research hypotheses was increasing of living environment understanding, living environment regulations and partnership with related instances, community and supporting of environment laboratory were very influence to the optimally of police role in handling living environment pollution cases. East Jakarta Resort Police was chosen as the research location with consideration this Resort Police is one of the biggest Resort Police in DKI Jakarta. To achieve the research objective, researcher made a research concept frame that is relationship understanding among influenced variables. There are 92 research variables that divided into 3 groups namely:1. Variables that related with living environment understanding 2. Variables that related with living environment regulations understanding 3. Variables that related with partnership among respondent, community and related instances.50 respondents were chosen randomly at all function level of East Jakarta Resort Police. Data collecting conducted by field observation, structured interview with respondents, related instances and community. The obtained data were analyzed descriptively by qualitative and quantitative approaches and hypotheses were tested by factor analysis. Analysis factor or principal component analysis is one of the multivariate analysis methods.According to data processing output from 92 variables that assumed have relation with research objective, 23 main factors obtained giving significant influence, Research result concluded that generally there are 3 main factors influenced the optimally of police role in handling living environment pollution cases, they are: 1. Living environment understanding aspectRespondent must understand ecology concepts and able to apply it in his/her duty area, able to identify environmental impacts produced by industrial waste and domestic waste and flood sensitive area.2. Living environment regulations understandingRespondent must able to apply the regulations of living environment. number of environment investigator still not enough; little information of living. environment make police often to delegate living environment pollution cases to the competent instance,3. Partnership aspect among respondent. related instance and community Respondent do not yet make optimal partnership related instance and community particularly to initiative living environment activities.4. It is needed to build an living environment laboratory at Resort Police level to support polices' role in handling living environment pollution cases to find initial evidencesIn this case respondent still waiting the report from community. Respondent must doing preventive action than repressive action.Based on these results, it was suggested:1. To make an integrated regular training about living environment among police, lawyer, attorney, NGO and related instances to create one vision about living environment management,2. To increase the infrastructures at Resort Police level for example build an environment laboratory.3. Police must more proactive in doing prevention action through giving information, guidance, monitoring, patrol and enforcement."

"Penelitian ini membahas tentang keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup. Permasalahan ini menjadi penting dan mengemuka setelah dunia melihat bahwa proses produksi produk-produk perdagangan ternyata menimbulkan dampak bagi pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup. Terutama pada konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia yang terangkum dalam dokumen The Control of Industrial Pollution and International Trade. Dokumen ini secara langsung mendorong GATT sebagai regime perdagangan untuk meninjau kembali kebijakannya. Keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup disisi lain menyebabkan terjadinya distorsi perdagangan berupa hambatan, penolakan dan produk perdagangan yang dianggap tidak ramah lingkungan. Bahkan dijadikan alat untuk melegitimasi penekanan perdagangan satu negara atas negara lain. Dalam kajian ilmu hubungan internasional isu ini merupakan bagian dari isu non-konvensional. Hal ini berhubungan dengan adanya kesadaran bahwa isu ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, terutama negara.Negara sebagai aktor hubungan internasional sangat berkepentingan dalam perdagangan internasional. Karena selama ini perdagangan intemasional telah mampu memberikan masukan bagi devisa negara yang turut menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional selalu berupaya agar produk perdagangannya dapat diterima di pasaran internasional secara luas. Karena selama ini perdagangan inilah yang telah memberikan devisa negara cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan internasional GATT/WTO. Penelitian ini mengambil kurun waktu antara tahun 1992 sampai tahun 1999. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian ini menggunakan konsep Adjustment Strategy dengan model Domestic Offensive Adjustment Strategi sebagai alat analisa Pada strategi ini terjadi perubahan struktur domestik agar lebih kompetitif dalam persaingan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan data sekunder.Berdasarkan analisa dengan konsep tersebut bahwa Indonesia telah melakukan strategi domestic offensive adjustment untuk melindungi produk perdagangannya dari penolakan dan hambatan. Strategi ini merupakan upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan intemasionalnya. Upaya tersebut antara lain dengan membentuk bad an standarisasi dan sertifikasi nasional, mengadopsi beberapa konvensi lingkungan hidup dari Multilateral Environment Agreements (MEAs), membuat kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bagi produsen dan konsumen serta melakukan kerjasama global. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan Indonesia, bukan berarti tanpa hambatan. Karelia untuk melaksanakan strategi ini diperlukan persiapan baik dalam structural-nya maupun rasional-nya berupa biaya yang harus ditanggung bagi pelaksanaan, proses maupun hasil dari perubahan tersebut."

"ABSTRAKPenataan ruang dapat diartikan sebagai struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak. Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruanng yang diharapkan Pemerintah DKI Jakarta telah ditetapkan dalam RUTR DKI Jakarta 2005.Dalam RUTR DKI Jakarta 2005 juga telah digariskan arah penyebaran kota yang intinya antara lain adalah mengharapkan pertumbuhan utama ke arah wilayah penyebaran (WP) Timur dan WP Barat.Kajian mengenai arah perkembangan suatu wilayah di perkotaan menggunakan cara difusi man (spatial diffusion) terhadap perubahan penggunaan tanah, khususnya terhadap jenis penggunaan tanah permukiman dan industri.Perubahan penggunaan tanah pada setiap tempat dapat berbeda tergantung faktor lokasi. sehubungan dengan itu, menarik untuk marimba menelaah bagaimana kualitas lingkungan di Kecamatan Cakung dan adakah perbedaan tata ruang kota pada wilayah yang berbeda kualitas lingkungannya? Bagaimana teknik pemanfaatan pemwilayahan kualitas lingkungan dalam penataan ruang ?Penyusunan pemwilayahan kualitas Iingkungan itu akan dilakukan dengan menggunakan teknik overlay, terdiri dari kualitas lingkungan baik dan buruk. Kualitas lingkungan baik apabila sumber air minum bening dan tidak berbau, sedangkan kualitas lingkungan buruk apabila sumber air minum asin.Kecamatan Cakung terdiri dari tujuh kelurahan. Pemenuhan kebutuhan akan air minum diperoleh dari ledeng yang hanya ada di Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang dan Cakung Timur, sedangkan kelurahan lain dari sumur dangkal dan ada yang terpaksa membeli air. Wilayah Cakung ini seolah-olah terbagi atas dua bagian yaitu utara Kali Ciliwung mempunyai kualitas air minum buruk (berasa asin) dan yang sebelah selatan mempunyai kualitas air minum baik.Intensitas perubahan penggunaan tanah permukiman antara periode tahun 1972-1994 yang tertinggi terjadi pada periode tahun 1976-1986, begitu pula yang terjadi pada industri. Perubahan tersebut untuk permukiman rata-rata 60,70 hektar pertahun di wilayah berkualitas lingkungan baik (sumber air bening dan tidak berbau) sedangkan untuk industri rata-rata 28,8 hektar per tahun di wilayah yang sama.Periode tahun 1990-1994, intensitas perubahan permukiman di wilayah yang mempunyai kualitas buruk (sumber air asin), justru meningkat hingga mencapai rata-rata 31,9 hektar per tahun. Intensitas perubahan penggunaan tanah industri justru sebaliknya, yaitu bertambah di wilayah yang mempunyai kualitas lingkungan baik yakni 16,2 hektar per tahun.Penggunaan tanah permukiman bila dibandingkan dengan yang terdapat dalam RBWK maka hanya di Kelurahan Cakung Timur yang luasnya sudah melampaui yang telah ditetapkan dalam RBWK. Untuk penggunaan tanah industri hal demikian juga terjadi di Kelurahan Pulo Gebang dimana luas penggunaan tanah yang dicadangkan untuk industri dalam RBWK sudah telampaui."

"Masalah dasar penelitian ini adalah pelestarian lingkungan pada masyarakat jawa kuna. Masyarakat yang diteliti dibatasi pada masyarakat Jawa dari abad ke-8 hingga ke 16. Data diperoleh melalui prasasti, naskah, dan literatur karya para ahli epigrafi. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penterjemahan terhadap seluruh dan sebagian dari bagian-bagian prasasti dan naskah. Penelitian ini berakhir pada tingkat dekripsi. Hasil penelitian ini telah dapat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:a. Telah terjadi upaya--upaya dari masyarakat Jawa kuna yang dapat diartikan sebagai kegiatan pelestarian lingkungan yaitu (1) penjagaan satu daerah dari kerusakan akibat tanaman liar, (2) pembatasan perburuan dan perlindungan binatang buruan, (3) perlindungan terhadap tanaman tertentu, pembuatan hutan dan aturan-aturan pemanfaatannya, dan adanya aturan-aturan berkenaan dengan pengelolaan lingkungan.b. Pengelolaan lingkungan diatur oleh para pejabat yaitu: (I) para abdi dalam raja/keraton yanga bertugas menangani masalah kehutanan disebut Pasuk Alas (petugas kehutanan)"

"Proses konstruksi etika lingkungan sebagai bagian penting dari budaya korporasi multinasional bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipraktekkan. Pada umumnya korporasi multinasional telah lama terkondisi oleh pemikiran bahwa praksis-praksis lingkungan hidup hanya merupakan beban bagi korporasi itu yang bisa mengurangi daya saing mereka secara domestik maupun internasional. Presiden AS Bill Clinton berusaha mengubah cara pandang itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi Amerika. Korporasi Amerika didorong untuk menjadikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari etika bisnis mereka melalui perluasan UU Hak Mengetahui masyarakat. Cara ini secara tidak langsung menuntut korporasi Amerika untuk bersikap responsif terhadap masalah lingkungan hidup. Dukungan yang datang dari LSM dan anggota Konggres serta dari kalangan pengusaha sendiri menambah keyakinan bahwa lingkungan hidup merupakan masalah yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi. PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari korporasi Freeport McMoRan dituntut pula untuk mengimplementasikan nilai baru dalam etika bisnis di Amerika tersebut. Banyak kendala yang ditemui dalam tahapan-tahapan proses konstruksi etika lingkungan ini. Meskipun telah mempunyai komitmen terhadap masalah lingkungan hidup, tetapi mereka masih pula melakukan penyimpangan-penyimpangan. Konsekuensinya pemerintah Bill Clinton menangguhkan bantuan OPIC senilai US$ 100 juta. Tekanan terhadap PTFI tidak hanya datang dari badan federal Amerika saja tetapi juga LSM-LSM luar negeri. Semuanya ini menunjukkan bahwa PTFI masih harus bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan etika lingkungan sebagai budaya korporasi mereka."