Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

---

ABSTRACTThe research was held from December 2010 up to February 2011 in Kerinci District, Jambi Province. The data collecting was doing by interview, direct observation, participation, and vegetation analysis in the field. The result shows that local community group the unit of land use in their area into 10, those are sawah or sawauh (rice fields), batang ayik or bati ayay (rivers), dusun or neghiw (villages), pelak or kandaw or cuguk (fields of vegetables and annual crops around the village), ladang pnanam mudo (annuals and vegetables crops fields), ladang pnanam tuo (complex agroforestry fields), bluka mudo (young secondary forest), bluka tuo (old secondary forest), imbo adat or imbew adaik (customary forest), and imbo lengang or imbew suwaw or imbo gano (primary forest). The people take multiple use strategy in using land and resources around them to complete their daily needs. Dual economy system makes them able to deal with the differences of ecological, social economy, cultural conditions, and the pressure of population growth. The social activity concerned with environmental antrophisation creates heterogeneity of ecosystem with the differences of floristic compositions and structures"

"Pembangunan kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progresif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan di berlakukannya Amandemen I - IV UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan negara sudah semakin jelas di mana secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang. harus tersedia merata. Konsekwensinya daerah-daerah harus mengalokasikan pendanaan.. yang lebih besar terhadap sektor kesehatan. Pendanaan kesehatan merupakan kunci utama dalam suatu sistem kesehatan di berbagai negara. Penelitian Oleh WHO di Indonesia yang selama bertahun-tahun prihatin bahwa masalah kesehatan di Indonesia mengalami kemandegan akibat pendanaan, sebagai salah satu masukan (input) yang penting kurang mendapat perhatian. Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah anggaran kesehatan yang masih rendah di tambah lagi dengan belum teratasinya beberapa masalah kesehatan, penting dilakukan analisis pembiayaan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang peta pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif operasional di bidang analisis pembiayaan kesehatan Masyarakat yang bersumber dari pemerintah di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Penelitian ini adalah telaah dokumen Dalam DASK yang di kelompokan menurut, sumber, provider, Fungsi biaya, program Prioritas dan realiasasi angearan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan masyarakat bersumber pemerintah sebesar Rp 21,052,017,064,- dan nilai per kapita adalah Rp 71,104,11,- per tahun, yang bersumber dari APBD Kabupaten Rp 13,448,602,038 (65 %), Pinjaman Luar Negeri/Bantuan Luar Negeri PLN/BLN adalah sebesar Rp 4,300,000,000,- (21%) dan APBN sebesar Rp 3,015,000,000,(15 %). Dari 7 Provider, Bagian Tata Usaha mendapat porst terbesar Rp 7,013,652,601,- (34%) sedangkan terkecil alokasi biaya Bidang Pelayanan Kesehatan dasar Rp 919,380,000,- (4%). Pengelompokan menurut biaya pelayanan kesehatan yang terbesar adalah suporting Rp 12,770,145,438,- (62%). Fungs) pembiayaan Line Htem dengan alokasi dana terbesar adalah biaya Operasional yaitu Rp 16.121,935,838,(78%). Pembiayaan program kesehatan alokasi terbesar adalah program kesehatan kuratif Rp, 6,543,320,200,- (32%). Pembiayan 9 program kesehatan prioritas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) alokasi terbesar untuk program pelayanan kesehatan dasar sejumlah Rp 4,695,774,960,- (23%). Realisasi dana yang sudah di alokasikan adalah sejumlah 92% terdiri dari: Dana yang bersumber APBN 99%, realisasi anggaran bersumber APBD adalah 98%, dana yang besumber dari BLN/PLN mempunyai realisasi dana terrendah hanya 68% dani total alokasi anggaran. Di sarankan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyusun kebijakan pembiayaan sektor kesehatan kiranya lebih memperhatikan distribusi per Provider, Program prioritas dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan maupun distribusi sesuai fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal ini harus di ikuti dengan peningkatan pembiayan sektor kesehatan terutama untuk pelayanan publik untuk menunjang visi dan misi kesehatan serta visi Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tercapai. Dinas Kesehatan perlu memaksimalkan penyusunan Disirict Health Account (DHA) sehingga diperoleh bahan evaluasi dan penentuan alokasi pembiayaan program yang lebih memudahkan dalam pengelompokan pembiayaan kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah lebih meningkatkan advokasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan sektor swasta serta masyarakat dalam memobilisasi sumber pembiayaan kesehatan.

---

Development of health is progressive and continuous process to increase degree of health of public. With in the doing of Amendment I - [VY UU Dasar Negara Republic Indonesia year 1945, purpose of state have been progressively clear where explicitly place health as part of prosperity of people to be be available flatten. The consequence of allocation areas have to financing of larger oneses to health sectors. Financing of health is main key in health system in various states. According To Thabrani H" Research By WHO in Indonesia which during through years concerned that problem of health in Indonesia experience stag as result of financing, as one of input ( input) important less getting attention "

The purpose of this research is to know about defrayal of health from duty of health government of Sub-Province Muaro Jambi year 2006. This research type is descriptive operational research design in deftayal analysis of Public health which stemming from government in health of duty, Puskesmas (public health centre) and Pharmacy warehouse in Sub-Province of Muaro Jambi, this research is DASK document study which grouped according, source, provider, cost function, Priority program and budget realization.

This research result show that total budget for defrayal of public health from government equal to Rp 21,052,017,064,,- and assess per capita is Rp 71,104,11,- per year, from Sub-Province District Revenue Plan (APBD) Rp 13,448,602,038 (65%), Foreign Loan /Foreign Aid (PLN/BLN) is equal to Rp 4.300,000,000,- (21%) and State Revenue Plan (APBN) equal to Rp 3,015,000,000,- (15%). From 7 Provider, Arranging Effort get the biggest portion Rp 7,013,652,601,- (- 34%), smallest cost allocation is Base Health Service Rp 919,380,000,- (- 4%). Subdividing according to the service health budget the biggest is supporting Rp 12,770,145,438,- (- 62%). Line Item defrayal function with the biggest fund allocation is Operational expense that is Rp 16,121,935,838,- (78%). The biggest allocation health program defrayal is curative Medicare Rp 6,543,320,200, (32%). Defrayal of 9 priorities Medicare according to Minimum Standard Service (SPM) the biggest allocation for base health service program is Rp 4.695.774.960, (23%). Fund Realization which allocated was 92% consisted: Fund from APBN 99%, budget realization from APBD 98%, fund from BLN/PLN have low fund realization which is only 68% from total budget allocation.

In suggesting for government of Sub-Province of Muaro Jambi in compiling policy of health defrayal sector presumably more pay attention to distribution per Provider, Priority program and Minimum Standard Service and also distribution according health service defrayal function. This thing must follow with increasing of health defrayal sector especially public service for supporting health mission and vision and also to reach the vision of Sub-Province Muaro Jambi Government. Duty of Health enquires to maximize compilation of District Health Account (DHA) so that can obtained a material for evaluation and determination of defrayal allocation of program which more facilitate in subdividing of health public defrayal. Duty of Health and district hospital needs more advocating to local government, private sector and Local Parliament and also public in mobilization source of health defrayal."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah anak berusia sekolah SLTP (13-15 tahun) dan SLTA (16-18 tahun) serta menganalisis apakah terjadi perbedaan partisipasi sekolah anak yang berusia sekolah SLTP dan SLTA antara daerah perkotaan dengan perdesaan di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Panel Triwulan III Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik (model logit) dengan alat analisis yang dipakai untuk mengolah data yaitu Program SPSS 16. Hasil estimasi menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun dipengaruhi oleh banyaknya anggota rumah tangga, jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ayah dan tingkat pendidikan ibu. Sedangkan partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun dipengaruhi oleh banyaknya anggota rumah tangga, tempat tinggal (desa-kota), jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ayah dan tingkat pendidikan ibu. Secara statistik daerah tempat tinggal (kota-desa) berpengaruh signifikan terhadap peluang bersekolah bagi anak usia 16-18 tahun. Secara umum permasalahan tidak sekolah lebih banyak dijumpai di daerah perdesaan. Sedangkan di daerah perkotaan, masalah tidak sekolah relatif lebih kecil. Terjadi perbedaan partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun (jenjang SLTA) antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Hal ini memperlihatkan terjadinya disparitas pendidikan antara daerah perdesaan dengan perkotaan pada jenjang pendidikan SLTA.

---

The purpose of this study was to analyze the factors that affect school participation of junior high school-aged children (13-15 years) and senior (16-18 years) and to analyze whether there are differences in the participation of school children aged between junior and senior high school urban areas with rural areas in the province of Jambi. This study uses the data of National Socioeconomic Survey (Susenas) BPS Panel Third Quarter 2012. This study uses logistic regression (logit models) with the analytical tools used to process the data that program SPSS 16.

The estimation results indicate that the participation of school children aged 13-15 years are affected by the number of household members, sex of child, education level of father and education level of mother. While the participation of school children aged 16-18 years are affected by the number of household members, place of residence (rural-urban), sex of the child, education level of father and education level of mother.

Statistically area of residence (urban-rural) significantly affects schooling opportunities for children aged 16-18 years. In general, schools are not the problem more prevalent in rural areas. Whereas in urban areas, the problem is not the school is relatively small. There is a difference in school participation of 16-18 year olds (high school level) between urban and rural areas. This shows the disparity of education between rural and urban areas at high school education level."

"Desentralisasi tata kelola kehutanan dalam paradigma awal di wilayah Asia-Pasifik diartikan sebagai mekanisme prosedural dan aturan dalam mengambil keputusan yang mencakup pada transfer kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui tata kelola yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi dan, 2) Bagaimana proses membangun peran stakeholder dalam tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kehutanan yang baik dan proses membangun peran stakeholder setelah berlakunya Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivisme dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (indepth interview) serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian diperoleh bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23/2014 yakni; Pertama, berdasarkan enam prinsip tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi masih banyak terdapat kelemahan. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya pada setiap kebijakan sektor kehutanan yang ditetapkan pemerintah. Kurangnya penyuluhan dan informasi terkait kebijakan tata kelola kehutanan dari pemerintah menjadi salah satu faktor munculnya konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta atau masyarakat dengan pemerintah. Kedua, dari analisis proses membangun peran dan kepentingan masing-masing stakeholder pada kebijakan tata kelola kehutanan di Provinsi Jambi, pihak swasta lebih mendominasi perizinan dan pengelolaan hasil hutan daripada masyarakat daerah yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Hal ini terjadi karena sumbangsi pihak swasta pada pemerintah di sektor ekonomi, seperti pada penyerapan dana pendapatan daerah yang sangat tinggi. Dampaknya masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan tata kelola kehutanan itu sendiri. Oleh sebab itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan pada rencana pengelolaan hutan, sosialisasi yang tepat sasaran, dan membangun komunikasi pada masyarakat di sekitar hutan dan SAD. Pentingnya peran masyarakat dan SAD yang harus diikutsertakan karena mereka mengetahui persis kondisi hutan, masalah, dan solusi yang tepat dalam penanganannya.

---

Decentralization of backwoods administration in the underlying worldview in the Asia- Pacific district is characterized as a component for methods and decides for settling on choices that incorporate the exchange of focal position to nearby legislatures through great administration. The problem formulations of this study are, 1) How are good foresty governance in Jambi Province, and 2) How are the process of building stakeholder roles in good foresty govenance in Jambi Province since the the authorization of Law 23/2014 about regional government. This study expects to break down great ranger service administration and the method involved with building partner jobs after the order of Law no. 23/2014 concerning Regional Government. The strategy utilized in this exploration is post positivism approach and subjective technique. Information were gathered through top to bottom meetings and organized interviews. The consequences of the review showed that since the authorization of Law 23/2014, to be specific; First, in view of the six standards of good administration in Jambi Province, there are as yet numerous shortcomings. This is shown by the absence of local area cooperation in partaking in each ranger service area strategy set by the public authority. The absence of directing and data connected with ranger service administration arrangements from the public authority is one of the elements for the development of residency clashes that happen between the local area and the confidential area or the local area and the public authority. From the examination of the most common way of fostering the jobs and interests of every partner in woods administration arrangements in Jambi Province, the confidential area overwhelms both permitting and backwoods item the executives than nearby networks living around and in the timberland. This is because of the help of the confidential area to the public authority in the financial area, for example, the extremely high retention of provincial income reserves. individuals living around and in the woods are the most impeded by the timberland administration strategy itself. Consequently, proposals that can be given are improvement of timberland the executives plans, designated socialization, and correspondence to networks around woods and SAD. The significance of the job of the local area and SAD that should be incorporated on the grounds that they know the state of the timberland, the issues, and the right arrangements in taking care of them.

 

"

"Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi hampirterjadi setiap tahun tetapi dengan intensitas dan luasan yang tidak selalu sama.Melalui interpretasi citra NOAA tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 denganmenggunakan parameter hotspot, penelitian ini bertujuan membahas perubahanpola sebaran hotspot dan karakteristik wilayah kebakaran hutan dan lahan diProvinsi Jambi. Hasil analisis spasial dengan teknik overlay diperoleh bahwasecara umum kebakaran di Provinsi Jambi memiliki pola yang mengelompok danlokasinya hampir selalu tetap setiap tahun. Wilayah yang terjadi kebakaran lebihbanyak terjadi di musim kering dan berada dekat dengan pemukiman penduduk,dimana lokasi tersebut merupakan wilayah dengan vegetasi yang kurang rapat dandengan jenis tanah hasil pelapukan bahan-bahan organik."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan langkah awal dari suatu upaya untuk memahami hubungan manusia dan lingkungan pada masa laludi seluruh wilayah provinsi Jambi.Keterangan mengenai lokasi situs-situs arkeologi dan keadaan sumber daya lingkungan alam di seluruh wilayah itu dikumpulkan terutama melalui data sekunder dan kemudian dipetakan dalam 2 jenis peta persebaran (situs dan lingkungan) untuk selanjutnya dikaji hubungannya melalui teknik tumpang(sumperimposed) antara kedua jenis petatersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs-situs arkeologi berlokasi di daerah-daerah yang memiliki sifat-sifat sebagaiberikut: Kelerengannya 0-2%, bentuk lahan berupa dataran aluvial, jenis batuannya tergolong batuan endapan aluvial,jenis tanah aluvial, dan jaraknya ke sumber air kurang dari 500 meter. "

"This research raises problem about “How's traditionall media role in development information dissemination in province of Jambi now?, and it purposes to get describing about that media at the present, with uses and gratification theory, positive paradigm, description type, quantitave approach and survey methode with indepth interview. "