Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu unsur penunjang Good Pension Fund Governance yang cukup pentingperanannya adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan organ yang dimaksudkan untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun secara langsung. Unsur Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri, peserta aktif dan juga peserta pasif (apabila jumlah pensiunan minimal 50 orang). Kewajiban utama Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus, termasuk juga mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun dan menyetujui rencana investasi tahunan yang disusun Pengurus.Hasil pengawasan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pendiri dan salinannya juga disampaikan kepada Peserta. Selain memiliki kewajiban, Dewan Pengawas juga memiliki wewenang seperti menunjuk Akuntan Publik dan Aktuaris. Efektivitas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun sangat penting untuk menjamin pengelolaan investasi dan pembayaran manfaat pensiun sesuai peraturan dan arahan Pendiri. Dana Pensiun Perum Peruri (Dapetri) adalah subjek dari pelaksanaan peraturan GPFG yang dirumuskan oleh Bapepam-LK nomor KEP- 136/BL/2006 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. Sebagai akibatnya, praktek Dewan Pengawas yang baik juga merupakan salah satu subjek dari peraturan tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk mempelajari peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian GPFG pada Dapetri.Penelitian atas peranan Dewan Pengawas dilakukan melalui observasi terhadap praktek sehari-hari yang dijalankan Dewan Pengawas dan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif dan eksploratif yang bertujuan mendapatkan gambaran mengenai peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian Good Pension Fund Government (GPFG) yang merupakan suatu hal baru dalam konteks dana pensiun.Analisa mengenai peranan Dewan Pengawas dalam menegakkan praktek GPFG pada Dapetri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :1.Membandingkan kesesuaian antara Praktek-praktek Dewan Pengawas dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun benchmarking dengan best practices Komisaris bank umum.2. Membandingkan kesesuaian antara berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan best practices dana pensiun internasional yang diterbitkan OECD Guidelines For Pension Fund Governance yang diterbitkan oleh OECD Council (Organisation for Economic Cooperation and Development) dan CAPSA Pension Governance Guideline yang diterbitkan oleh Canadian Association of Pension Supervisory Authorities (CAPSA).3. Menganalisa kesenjangan antara praktek yang telah dilakukan dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang juga telah dianalisa kesesuaiannya dengan best practices dana pensiun internasional.Hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap praktek Dewan Pengawas adalah bahwa aktivitas yang dilakukan Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya secara garis besar telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu hanya terdapat sedikit ketidaksesuaian yang terutama, disebabkan oleh beberapa praktek baru yang belum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas walaupun sudah diatur dalam peraturan dan Panduan Tata Kelola Dapetri. Kondisi ini terjadi karena kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun baru dimulai pada awal tahun 2008 dan terdapat masa tenggang 1 tahun sehingga masih dalam tahap adaptasi dan peralihan. Di sisi lain dapat diketahui bahwa standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia ternyata sudah sesuai dengan pada best practices dana pensiun internasional.Untuk menunjukkan komitmen Dapetri dalam pencapaian GPFG, saat ini Dapetri telah memiliki Panduan Tata Kelola yang disusun dengan bantuan konsultan eksternal. Sebagai penjabarannya, telah disusun beberapa prosedur operasional yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dewan Pengawas Dapetri demi mencapai praktek GPFG yang lebih baik di masa mendatang."

"Pelaksanaan transformasi dibidang organisasi dengan melikuidasi dan menggabungkan cabang-cabang yang merugi di PT. X berakibat ada beberapa posisi tertentu yang tidak dibutuhkan lagi dan hal tersebut akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Pelaksanaan likuidasi dan penggabungan cabang tersebut mendorong PT. X untuk melakukan antisipasi yaitu dengan melakukan downsizing.Downsizing menumt Sirico (1996) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi biaya sehingga membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan tetap dapat benahan. Namun dilain sisi, akan menimbulkan akibat bagi karyawan yang terkena yaitu timbul shock, kemarahan dan rasa malu (Illes, 1996). Downsizing dalam pelaksanaannya menurut Knodwell, Branstead dan Moraveo (1994) ada beberapa pilihan, salah satunya adalah dengan pensiun dini. Pensiun dini sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan kerja rnenurut Gomez, Balkin dan Cardy (1998) memiliki 2 (dua) sifat, yaitu : Voluntary (sukarela) dan Mandatory (keharusan).Pada saat ini PT. X memiliki rencana untuk melaksanakan downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory pada karyawan-karyawannya. Untuk itu, penulisan ini merupakan kajian pendahuluan mengenai persiapan PT. X dalam rencana pelaksanaan downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory dan penanganan dampak dari program tersebut.Dari data yang ada apabila PT. X melaksanakan downsizing dengan program pensiun dini yang bersifat mandarory maka ada 170 (seratus tujuh puluh) orang yang akan terkena program tersebun Dimana diantaranya 25 (dua puluh lima) orang masih menduduki jabatan struktural dan 53 (lima puluh tiga) orang perwira kapal. Dengan demikian dengan program tersebut akan menimbulkan permasalahan baru bagi PT. ?X? yaitu penyiapan pengganti untuk mengisi jabatan yang kosong akibat program tersebut dan apabila PT. X tetap akan menjalankan program tersebut secara umum dapat dikatakan PT. X belum siap.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengisi kekosongan karyawan yang menduduki jabatan maka direkomendasikan untuk menata ulang sumber daya manusianya, melakukan upaya kaderisasi untuk karyawan darat dan laut dengan rnelakukan upgrading bagi karyawan laut dan pelatihan manajerial bagi karyawan darat. Dengan solusi ini, diharapkan dapat diketahui kekurangan ataupun kelebihan jumlah karyawan, dan untuk persiapan pengisian kekosongan jabatan dengan kaderisasi karyawan darat maupun laut melalui program uprading ataupun pelatihan.Apabila prioritas di atas sudah dilaksanakan oleh PT. X maka program selanjumya adalah pelaksanaan survey mengenai sikap karyawan terhadap downsizing dengan program pensiun dini bersifat mandatory, Pembentukan Tim Kelayakan, serta Pelatihan-pelatihan."

"Penulisan Tugas Akhir ini ingin mengetahui : ?Model program pelatihan apa yang sesuai bagi peserta P.P.D.S di perusahaan "X". Sebagaimana diketahui, pemsahaan X di Jakarta merupakan salah satu cabang dari pemsahaan X yang berpusat di Amerika. Sehohrmgan dengan perubahan kebijakan bisnisnya yang berlaku di perusahaan X di seluruh dunia, maka pimpinan puncak perusahaan X tersebut bermaksud melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya.Langkah yang dilakukan tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi mereka juga turut memikirkan masa depan peserta P.P.D.S. Ide mendirikan program "0utplacement" (suatu tempat yang rnenyediakan program pelatihan dan konseling untuk pesena P.P.D.S) ditujukan untuk membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mempersiapkan mereka, baik secara fisik maupun psikologis, untuk hidup mandiri. Pada kenyataannya program ?outplacement' di perusahaan X ini tidak sepenuhnya memenuhi keinginan perusahaan karena tidak semua peserta P.P.D.S. memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan disini. Disisi lain, berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan, diperoleh hasil bahwa peserta P.P.D.S membutuhkan program pelatihan yang bisa mengembangkan diri dan mengembangkan keterampilan wira usahanya. Sesuai dengan judul dari Tugas Akhir ini, penulis mengusulkan : Program pelatihan 'Tangguh' bagi peserta P.P.D.S di perusahaan ?X?. Dalam penyusunan program pelatihannya sendiri harus mempertimbangkan :1. Ciri khas perusahaan.2. Ciri khas budaya setempat dimana perusahaan ini berada3. Situasi lingkungan yang berpengaruh terhadap karyawan.4. Kebutuhan peserta P.P.D.S dalam rangka menunjang keinginannya untuk bisa mandiri.Dalam membahas masalah ini digunakan beberapa teori mengenai program pensiun dini, program 'outplacement' dan penyusunan program pelatihan berikut mengenai hal-hal apa yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang pemandu.Melalui kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan P.P.D.S di perusahaan X, diketahui bahwa adanya kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan tersebut bukan hanya pada pemilihan topik pelatihan yang akan diberikan kepada peserta, tetapi juga pada perencanaan pemberlakuan P.P.D.S secara keseluruhan. Selain itu komitmen dari pihak manajemen juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan program ini."

"Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST.Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test.

The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks."

"Penelitian ini membahas evaluasi hasil (outcome) Program Diklat Re-orientasi 2012 yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) terhadap karyawan yang telah memasuki masa pensiun (55 tahun) dan yang telah pensiun (56 tahun) pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pembekalan persiapan psikologis, pengetahuan kewirausahaan, dan pengetahuan kesehatan pensiunan, pelatihan ini telah berhasil dengan baik memberikan pengetahuan tersebut kepada pesertanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner, ditujukan kepada 39 responden yang diambil dengan teknik stratified random sampling.

---

The focus of study is to know the outcome of Re-orientation Training Program 2012 organized by PT. Angkasa Pura II (Persero) for employees who have retired (55 years) and who have been retired (56 years) in 2012. The results showed that in giving a psychological preparation, knowledge of entrepreneurship, and retiree health knowledge, the training has been successfully increased knowledge of the participants. The approach used in this study is quantitative. The measurement tool used is questionnaires, which has been addressed to the 39 respondents who were taken by stratified random sampling technique."

"Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dalam memenuhi kewajiban yang harus di penuhi terhadap pesertanya, dana pensiun mempunyai tugas untuk mengembangkan dana yang telah di himpun dari peserta, dengan salah satu caranya yaitu investasi. Penyusunan portofolio dana pensiun mengedepankan keamanan investasi.Penelitian menggunakan konsep dasar pembentukan portofolio optimal dengan metode Model Markowitz. Optimal dalam penelitian ini disesuaikan dengan arahan investasi Dana Pensiun Jasa Tirta II yaitu memberikan return tinggi dengan tingkat risiko rendah. Untuk jumlah proporsi penempatan investasi juga di batasi oleh peraturan kementerian keuangan yaitu penempatan per saham individu tidak boleh melebihi 20% dari total investasi.Hasil penelitian ini adalah diperolehnya tingkat return yang tinggi dengan risikoyang rendah dibandingkan dengan portofolio yang ada. Sehingga investor dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi.

---

Pension funds is a legal entity that manages and run the program which promises pension benefits for the participants .In fulfilling obligations which must be in to meet participants, pension funds have a duty to develop the funds already acquired from participants, with one way that is investment. The portfolio pension fund investment security puts forward.

Research using the basic concept formation in markowitz model portfolio optimal method.Optimal research is adjusted to the referral investment fund pension jasa tirta ii is providing high levels of low risk and return.So the proportion of the investment was also at the limit by the financial regulation is at stake for individuals may not exceed 20 % of the total investment.

The result of this research is procures the risks that based on the level of return high relative to a portfolio which exist.Investors able to raise the results of research as a consideration in conduct infestation."

"Pensiun merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan uang untuk pembayaran pensiun. Melihat jumlahnya yang cukup membebani fiskal APBN maka dalam pelaksanaan pembayaran pensiun diperlukan pengendalian internal untuk menjaga agar dana tersebut tersalurkan kepada penerima yang berhak. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap mekanisme pembayaran pensiun serta pengendalian internal yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) selaku pelaksana pembayaran pensiun bulanan APBN. Adapun hasil penelitian ini berupa gambaran proses dan prosedur pengendalian internal dari pembayaran pensiun. Manfaat yang diperoleh manajemen PT TASPEN (Persero) adalah pemahaman atas pengendalian internal yang telah dilakukan dengan teori dan best practice yang ada dimana selanjutnya hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir risiko yang ada.

---

Pension is one kind of social security provided by the government for retired Civil Servant (PNS). Every year the government spend money for pension payments. By seeing a considerable amount that burden fiscal budget pension payments need an internal control to ensure that funds are distributed to eligible recipients. This research is aimed to analyze the mechanisms of pension payments and its internal control perforrmed by PT TASPEN (Persero) as executant of this program. The results of this study are a description of internal control process and procedure of pension payments. Besides, the benefit for the management of PT TASPEN (Persero) is also in terms of a better understanding regarding the internal control done in TASPEN between the theory and best practice, through which can further enhance the eficiency and minimize the risks."

"Tesis ini meneliti formulasi program pensiun untuk jaminan sosial nasional yang berskema program pensiun manfaat pasti sehingga dengan formulasi yang ada maka dapat dihasilkan besaran manfaat pensiun yang memadai bagi penerima manfaat pensiun untuk hidup layak. Dengan menggunakan pendekatan baik The Basic Satisfaction Level BASAL maupun The Replacement Ratio RR diperoleh tingkat akrual untuk formulasi manfaat pensiun adalah sebesar 2,1 dan 2,0 . Tingkat iuran pensiun yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jaminan pensiun tersebut dengan menggunakan metode pembiayaan fully funded jika menggunakan metode Projected Unit Credit adalah sebesar 20,2 dari gaji dan dengan metode perhitungan aktuaria Attained Age Normal sebesar 20,3 dari gaji. Namun dengan mempertimbangkan adanya program pensiun lain di Indonesia yang dapat melengkapi penghasilan masa pensiun untuk dapat hidup layak maka tingkat akrual yang dapat dipertimbangkan dalam formulasi mafaat pensiun pada jaminan pensiun dapat berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,0 dengan tingkat iuran yang diperlukan berkisar antara 5,0 hingga 10,1 dari gaji.

---

This thesis examines the formulation of the pension benefits for national social security which using defined benefit pension program and with the formulation results it can produce an adequate amount of retirement benefits for pensioners to live a decent retirement. By using the approach of The Basic Satisfaction Level BASAL and The Replacement Ratio RR obtained formulations accrual rate for pension benefits is 2.1 and 2.0 . Pension contribution rates required to meet pension obligations by using the financing method of fully funded using the projected unit credit actuarial cost method is amounted to 20.2 of the salary and using the Attained Age Normal actuarial cost method is amounted to 20.3 of salary. However, taking into account the presence of other pension programs in Indonesia that can supplement retirement income to be able to live a decent then the accrual rate that can be considered in the formulation of pension benefit on a social security plan can range between 0.5 to 1.0 with the contribution rates required ranged from 5.0 to 10.1 of salary."

"Pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh Penulis untuk dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:Apakah status yuridis dari iuran Pensiun Pegawai Negeri yang dipotong dari penghasilannya tiap bulan pada PT. Taspen (Persero) merupakan Keuangan Negara?Apakah dasar kewenangan Menteri Keuangan menetapkan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu sumber pembiayaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan iuran Pegawai Negeri yang dikelola PT Taspen (Persero) dan segi pemeriksaannya?Tujuan PenelitianUntuk memahami dan mengetahui apakab status yuridis dari iuran pensiun Pegawai Negeri yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) termasuk pengertian Keuangan Negara atau bukan; Untuk mengetahui dasar kewenangan dari Menteri Keuangan menetapkan akumulasi iuran Pensiun Pegawai Negeri sebagai sumber pembiayaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri. Sipil, selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan iuran Pegawai Negeri yang dikelola PT Taspen (Persero) dan segi pemeriksaannya."