Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Post international agreement about the agriculture which is AoA, USA as one of the member supposed to liberated their agriculture,but instead of doing that they done some protect act through the highest subsidize agriculture...."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Daniel W. Bromley dan Edward III, penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian dan efektivitas kebijakan publik. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma positivisme. Kesimpulan penelitian ini mengarah pada dua besaran pokok, yaitu (i) implementasi kebijakan KIP yang berjalan kurang baik. Hal ini terlihat pada tahap operational level, dimana kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik oleh PPID kepada pelaksana kebijakan; (ii) terdapat faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang terkoordinasi, komitmen pimpinan, sumber daya manusia yang memadai dan terampil di bidangnya, disposisi yang sesuai, serta birokrasi. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah pelaksanaan uji konsekuensi, dibuatnya program yang jelas untuk kegiatan sosialisasi kebijakan KIP, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, reorganisasi demi meningkatkan koordinasi.

---

This study examines the implementation / application of the policy of public disclosure in the Ministry of Agriculture. By using the theory proposed by Daniel W. Bromley and Edward III, this study looked at the suitability of the policy of public disclosure should be the policy implemented by the Ministry of Agriculture and efectivity public policy. This approach uses a qualitative approach with a constructivist paradigm. Informants were selected based on purposive sampling, the manager of public information the Ministry of Agriculture and NGOs ever dispute the information with the Ministry of Agriculture.

Conclusion of this study focuses on two principal amount, namely (i) the implementation of policies KIP running poorly. It looks at the operational stage level, where policies are not well socialized by the PPID to implementing policies, (ii) there are factors that hinder the successful implementation of coordinated communication, leadership commitment, adequate human resources and skilled in their field, disposition appropriate, as well as the bureaucracy.

Measures suggested to fix implementation of the policy of public disclosure is a consequence of the implementation of the test, made ​​clear program for socialization activities KIP policy, improving the quality of public information services, reorganization to improve coordination."

"[Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai proses perumusan RUU American Clean Energy and Security Act tahun 2009 RUU yang diajukan dalam Kongres Amerika Serikat ke 111 ini gagal menjadi UU karena tidak lolos dalam tahap pembahasan di tingkat Kongres Penulis menemukan bahwa pengaruh pengaruh dari kelompok korporasi dan partai politik yang diduga sebagai pendorong utama atas kegagalan tersebut Kepentingan kapitalis mereka telah mengalahkan kebutuhan atas perubahan kebijakan lingkungan dan energi Amerika Serikat Dengan metode penelitian kualitatif teori kapitalisme oleh Bruce R Scott teori perwakilan politik oleh Gilbert Abcarian dan teori kebijakan publik yang disampaikan oleh Charles Lindblom dan Edward Woodhouse dipergunakan dalam karya ini untuk menganalisis kasus tersebut ;This Paper discusses a bill rsquo s formulation process of the American Clean Energy and Security Act of 2009 The bill that had been proposed in the US 111th Congress failed to become a law because of it didn rsquo t pass the discussion phase in the Congress I find that the influences from corporate groups and political parties are suspected as the main cause for this failure Their capitalist interests have defeated the need of changes in the environmental and energy policy in the United States This research used a qualitative method Capitalism theory from Bruce R Scott political representative theory from Gilbert Abcarian and public policy theory from Charles Lindblom Edward Woodhouse were used in this paper to analyze this case , This Paper discusses a bill rsquo s formulation process of the American Clean Energy and Security Act of 2009 The bill that had been proposed in the US 111th Congress failed to become a law because of it didn rsquo t pass the discussion phase in the Congress I find that the influences from corporate groups and political parties are suspected as the main cause for this failure Their capitalist interests have defeated the need of changes in the environmental and energy policy in the United States This research used a qualitative method Capitalism theory from Bruce R Scott political representative theory from Gilbert Abcarian and public policy theory from Charles Lindblom Edward Woodhouse were used in this paper to analyze this case ]"

"Geo-ekonomi merupakan konsep yang diperdebatkan dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI). Edward Luttwak mengatakan bahwa terdapat perubahan relevansi penggunaan power dan instrumen dari militer, menuju ekonomi untuk pemenuhan keamanan negara. Relevansi ekonomi dalam persaingan great power mendorong analisis kompetisi perebutan kapital dan pasar yang sistemis, salah satunya terjadi pada fenomena industri semikonduktor. Pada 8 Agustus 2022, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, resmi menjadikan CHIPS for America Act sebagai undang-undang yang berlaku. Undang-undang ini berisi mengenai penguatan manufaktur dan desain produksi semikonduktor di domestik, sekaligus melindungi rantai nilai semikonduktor AS sebagai visi ekonomi dan keamanan nasional. Hal ini dilakukan dengan mengakomodasi para pelaku bisnis semikonduktor untuk membangun pabrik fabrikasi mereka di AS melalui serangkaian insentif dan kemudahan regulasi. Meskipun begitu, kebijakan ini bertolak belakang dengan pencapaian inovasi, teknologi, dan pertumbuhan industri yang telah didorong oleh pengalihdayaan produksi, utamanya nilai-nilai pasar bebas yang dipromosikan oleh AS. Tulisan ini akan berusaha menjawab ketidaksinambungan tersebut melalui perspektif geo-ekonomi dengan pemetaan jaringan produksi global. Dalam temuan yang ada, jaringan produksi global memperlihatkan interdependensi industri cip AS yang asimetris terhadap Tiongkok dan kawasan Asia Timur, dan perubahan tata kelola industri cip yang semakin kompleks dan koordinatif menuju relasional. Faktor-faktor ini berimplikasi pada pelaksanaan CHIPS for America Act sebagai respon geo-ekonomi AS terhadap ancaman keamanan nasional, terutama dalam usaha AS mempertahankan posisi mereka sebagai hegemoni global.

---

Geo-economy is a debated concept in the field of International Relations (IR). Edward Luttwak contended that there had been a change in the relevance of the use of power and instruments from the military to the economy in the national security strategy. The economic relevance of great power competition initiated a systemic analysis of competition for capital and market, which occurs in the recent phenomenon of the semiconductor industry. On August 8, 2022, the President of the United States, Joe Biden, officially introduced the CHIPS for America Act as law. This law is concerned with strengthening the manufacture and design of domestic semiconductor production, while protecting the US semiconductor value chain as an economic and national security vision. The law accommodates semiconductor business players to build their fabrication factories in the US through a series of regulatory incentives and reliefs. Even so, this policy contrasts with the achievements of innovation, technology, and industrial growth that have been driven by the outsourcing of production activities, especially the free and open market values promoted by the US. This paper will attempt to address this anomaly through a geo-economic perspective by mapping global production networks of semiconductor. The existing findings on the global production network show the asymmetrical interdependence of the US chip industry towards China and the East Asian region, and dynamics in chip industry governance that are increasingly complex and coordinative towards relational governance. These factors promote the implementation of the CHIPS for America Act as the US geo-economic response to national security threats, especially in the US effort to maintain their position as global hegemony."

"Pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca Perang Dunia II, telah mendorong pertumbuhan dana pensiun swasta di Amerika Serikat. Namun pertumbuhan ini diiringi dengan permasalahan yang membuat banyak pekerja tidak bisa mendapatkan tunjangan pensiun yang dijanjikan oleh pemberi kerja. Untuk menyelidiki masalah tersebut, dibentuklah Committee on Corporate Pension Funds (Komite Kabinet) oleh pemerintah AS pada tahun 1962. Didorong dengan kasus bangkrutnya pabrik Studebaker di South Bend, Indiana pada tahun 1963 yang membuat banyak pekerjanya kehilangan tunjangan pensiun, akhirnya Komite Kabinet mempublikasikan laporan penyelidikannya pada tahun 1965 yang di dalamnya terdapat rekomendasi legislasi. Laporan ini menjadi dasar dari upaya mereformasi sistem dana pensiun swasta di AS. Pada tahun 1968, Senator partai Republik dari New York, Jacob Javits, membuat rancangan undang-undang yang didasari oleh laporan tersebut. Setelah melalui perdebatan panjang di Senat, akhirnya reformasi dana pensiun swasta dapat direalisasikan menjadi undang￾undang sebagai Employee Retirement Income Security Act (ERISA) pada tahun 1974. Satu dekade setelah diimplementasikan, ERISA ternyata menemui banyak permasalahan. Sebagai undang-undang reformasi dana pensiun yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pekerja di hari tua, ternyata ERISA belum secara menyeluruh dapat mewujudkan tujuannya. Dinamika penetapan dan implementasi dari ERISA tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan metode sejarah. Penelitian ini dibuat untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang belum menjelaskan dampak ERISA dari berbagai perspektif, sehingga diharapkan akan memberi pemahaman mengenai ERISA yang lebih komprehensif.

---

Rapid economic growth after World War II, has spurt the growth of private pension funds in the United States. But this growth was accompanied by problems that prevented many workers from getting their pension benefits promised by employers. To investigate these problems, the US government establish Committee on Corporate Pension Funds (Cabinet Committee) in 1962. Encouraged by shutdown of the Studebaker plant in South Bend, Indiana in 1963 which caused many of its workers to lose their pension benefits, the Cabinet Committee finally published its investigative report in 1965 which contain recommendations for legislation. This report forms the basis of movement to reform private pension system in the US. In 1968, Republican Senator from New York, Jacob Javits, drafted a bill based on the report. After a long debate in the Senate, private pension reform finally can be realized into law as the Employee Retirement Income Security Act (ERISA) in 1974. A decade after it was implemented, ERISA apparently encountered many problems. As a private pension reform law that aims to provide workers' welfare in old age, it turns out that ERISA has not been able to fully realize this objective. These dynamics of the enactment and implementation of ERISA will be explained using historical methods. This research was made to complement previous studies that have not explained the impact of ERISA from various perspectives, hopefully this research will provide a more comprehensive understanding of ERISA"

"Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib.Tesis ini berupaya menganalisa bagaimana arah pembangunan hukum di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini. Pembangunan hukum menyangkut pembangunan stuktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Perlu dipahami dalam tesis ini yang di maksud sebagai pembangunan hukum adalah substansi hukum.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiasn yuridis normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam pembangunan hukum dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan kebijakan publik. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa arah pembangunan hukum dan implementasi dalam pengaturan hukum daerah Kabupaten Poso.Berdasarkan analisis, pembangunan hukum di kabupaten poso telah sesuai dengan asas kebijakan publik dan mengarah pada pembangunan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga disimpulkan bahwa implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso saat ini cukup baik, dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum daerah yang menunjang rencana pembangunan di kabupaten Poso.

---

With the implementation of regional autonomy in Indonesia, local governments have considerable authority in implementing regional development. The authority to implement the regional development should be aligned with the development of law in regions. The local and regent regulations as local laws are means for umbrella to the regional development in order to remain harmonious and orderly.

This research tried to analyze the development of law in Poso regency based on the principle of public policy. Besides, this research also analyzed the implementation of arrangement of law related to current development in Poso regency. The development of law involves development of law structure, law substance, and law culture. It needs to be understood that in this thesis, what is meant as development of law refers to law substance.

The writer used juridical normative research method with an emphasis on the study application of rules and norms in the development of law and various literature relevant to development problems and public policy. Another method used to answer the problems was by describing and analyzing the development of law and the implementation of arrangement of law in Poso regency.

Based on the analysis, the development of law in Poso regency has been in accordance with the public policy and led to the development of security and order, economic development, and development of people's welfare. With the release of a variety of local laws that supported the development plans in Poso regency, it was concluded that the implementation of arrangement of law regarding development in Poso regency is currently quite satisfied."

"Tesis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika Scrikat yang ingin dicapai melalui doktrin Clinton atau humanitarian inzerventionism di Kosovo. Pokok pemmalahan yang di bahaa dalam tesis ini adalah terdapamya dua kepentingan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerimahan Presiden Bill Clinton, yaitu upaya pengembangan dcmokrasi kc scluruh dunia dan upaya menjaga keamanan nasionalnya. Adanya dua kcpentingan tersebut Amerika Serikan menghadapi dilcma dalam upayanya mewujudkan peranan kepemimpinan dunianya. Agenda politik luar negeri Amerika Serikat paska -Perang Dingin mendorongnya untuk Letap pro aktif di dunia intcmasional. Namun rakyat Amerika Serikat sendiri mendambakan suasana normal sebagai bangsa yang tidak terbebani oleh keterlibatannya yang terlampau eksesif di dunia.Sebagui kerangka pemikiran tesis ini menggunakan pendekatan politik yang menggabungkan realisme dan idealisme (realistic-idealism). Kcrangka pemikiran ini diambil karena sumber dan prinsip dari politik luar negeri Amerika Serikat merupakan gabungan dari kcpcntingan nasional yang merupakan dasar dari pendckatan rcalis dcngan nilai-nilai moral yang merupakan dasar dari pendckatan idealis. Karena kajian wilayah Amerika merupakan kajian amar hidang, maka selain menggunakan pendckatan politik khususnya hubungan inlcmasional, penulisan tesis ini juga akan melibatkan bcbcrupu bidang scperti budaya dan sejarah. Peranan budaya dan sejai-ah mclihal pada peranan nilai-nilai yang dianut suatu bangsa sebagai bagian dari kebuclayaannya yang turut mempengaruhi penenluan kebijakan politik luar ncgerinya.Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada bahan-bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, dokumen, karya ilmiah, tcrmasuk data dan informasi penting melalui internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kcbijakan Amerika Scrikal mcnyebarluaskan dcmokrasi mendapat posisi penting dalam pelaksanaan politik luar negeri ppmerintahan Presiden Bill Clinton. Pemerintahan Clinton mclihat teijadinya pembunuhan massal dan bcrbagai pclanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Slobodan Milosevic dan etnis Serbia lainnya lerhadap ernis Albania Kosovo merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menghormati kehidupan dcmokrasi. Oleh karena ilu, perncrintahsm Clinton mcrasa pcrlu mclakuican upaya pemulihan demokrasi di KOSOVO melalui kcbijakan humanitarian intervention. Implementasi dari kebijakan demokrasi dalam politik luar negeri pemerintahan Presiden Bill Clinton dalam kasus konflik Kosovo murupakan conloh upaya Amerika Serikat mcmpromosikan demokrasi. Misi Amerika di Kosovo tidak terlopas dari kepentingan kekuasaan untuk menguasai kawasan slratcgis demi terciptanya perdamaian, dan kepentingan ekonomi."