Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian Ini difokuskan pada penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efetivitas pelaksanaan SPI yang tercermin dari; (i) pengamanan aset tetap, (ii) kepatuhan terhadap peraturan perundangan, (iii) efektivitas dan efisiensi kegiatan operasianal dan (iv) keandalan laporan keuangan Pemkot Depok. Gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan SPI pada Pemkot Depok berdasarkan persepsi karyawan Pemkot Depok, didapat melalui penyebaran kuisioner. Pertanyaan pada kuisioner bersumber pada Daftar Uji Pelaksanaan SPI Pemerintah (PP 60/2008) yang diadaptasi dari The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Selanjutnya hasil kuisioner diukur dengan menggunakan rating scale. Sehingga didapati bahwa secara umum pelaksanaan SPI pada Setda Depok menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya baru 73,50% dari kriteria yang ditetapkan. Angka tersebut secara kontinum masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik". Melalui wawancara dan observasi dokumen, uji kepatuhan (compliance audit) dilakukan untuk menilai kepatuhan Pemda Depok terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan prosedur proses belanja aset pada PERMENDAGRI No 13/2006 dan Perubahannya No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan prosedur pegelolaan aset pada PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dari hasil uji tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan proses belanja aset dan pengalolaan aset, Pemkot Depok masih belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundangan tersebut. Berdasarkan LAKIP Setda Depok Tahun Anggaran 2007 diperoleh informasi bahwa kegiatan operasional Setda Depok sudah efektif dan efisien, namun cara pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut belum jelas. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2008 terhadap laporan keuangan Pemkot Depok Tahun 2007 menunjukkan belum andalnya laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkot Depok sehingga BPK memberikan opini "wajar dengan pengecualian". Secara keseluruhan, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan asset tetap pada Pemerintah Kota Depok belum efektif

---

The research focused on the assessment to the implementation of Internal Control System (ICS) in managing fixed asset at Depok municipality. The aim of this research was to study the effectiveness of ICS implementation, reflected from: (i) how Depok municipality safeguarding their fixed assets, (ii) compliance with applicable laws and regulations, (iii) effectiveness and efficiency of operations, and (iv) reliability of Depok municipality financial report. General views about the effectiveness of ICS implementation in Depok municipality based on the perception of the employees was known by spreading questionnaires. The questionnaires was based on test list of government ICS implementation (PP No 60/2008), adapted from The Commitee of Sponsoring of the Treadway Commision (COSO). Next, the questionnaires were measured using rating scale and found that generally the implementation of ICS according to 62 respondents was only 73,50% from the criteria that`s being set up. The percentage in continuum was on intervals "less good"-"good". Using interviews and document observation, Compliance audit were done to assess how Depok municipality compliance with applicable laws and regulation in purchasing (PERMENDAGRI No 13/2006 and the alteration No 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) and managing their assets (PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). From the audit it is found that Depok municipality is not entirely compliance with those regulations. LAKIP of Depok municipality secretariat year 2007, informed that the operations at Depok is already effective and efficient, but the methods in measuring the effectiveness and the efficiency is questionable. Audit Report of financial report of Depok municipality done by BPK, informed that reliability of Depok municipality financial report is questioned. There for the opinion given to the financial report is "unqualified". Overall, the research comes to a conclusion that the implementation of ICS in managing fixed asset at Depok municipality in not effective."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas besi pada Perwakilan RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum memadai diantaranya belum adanya pedoman hukum yang kuat terkait pengelolaannya serta pembebanan biaya mutasi Home Staff Perwakilan RI yang mempengaruhi likuiditas anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern pengelolaan kas besi di Perwakilan RI di antaranya kebutuhan anggaran yang mendadak, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sejalan, revolving uang persediaan yang terlambat, adanya Pembukuan Fihak Ketiga PFK minus yang belum diselesaikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen dan keteladanan dari Pimpinan, ketersediaan infrastruktur dan efektivitas peran pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran di Perwakilan RI.

---

The aim of this research is to identify factors that affect the internal control systems to the management of reserved fund at Indonesian Embassies. This research is a qualitative research with descriptive design through survey and interview. The results of the research indicate the internal control system still indaquate cause of the absence of legal guidelines and the imposition of the deployment cost. The factors that affected the internal control system are improper budgetary planning, delayed of revolving, bookkeeping unrelated to third parties, competence of employees, commitment and role model of leadership, infrastructure and the effectiveness of internal control Inspectorat General."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhadap pengelolaan utang pihak ketiga. Objek penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemerintah X yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga Pemerintah X memiliki nilai utang pihak ketiga yang dinilai paling signifikan jumlahnya di antara kementerian/lembaga lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah atas pengelolaan utang pihak ketiga menunjukkan masih terdapat proses yang belum memadai dalam komponen lingkungan pengendalian atas penetapan reward dan punishment, kompetensi dan pelatihan SDM, jumlah pegawai, sistem penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan ketidaktersediannya informasi dan komunikasi yang memadai. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pembuatan petunjuk pelaksanaan pengelolaan utang pihak ketiga, petunjuk teknis pengelolaan utang pihak ketiga, Standar Operasional Prosedur pengelolaan utang pihak ketiga yang mendasari pekerjaan, dan penetapan akun risiko utang pihak ketiga yang tertuang dalam kertas kerja Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), serta tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai pengelola utang

---

This study aims to evaluate the implementation of the government's internal control system following Government Regulation No. 60 of 2008 on the management of third-party debt. The object of this research is Government Institution X, which is a non-ministerial government institution that has the task of assisting and reporting directly to the President of the Republic of Indonesia. Government Institution X has the value of third-party debt, which is considered the most significant in number among other ministries/institutions. Data were collected through semi-structured interviews and using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the analysis of the implementation of the government's internal control system on third-party debt management show that there are still inefficient processes in the components of the control environment for the determination of rewards and punishments, HR competencies and training, number of employees, risk assessment system, control activities, and the unavailability of information and communication. Recommendations from the results of this study for managing third-party debt are the preparation of guidelines and technical instructions. Prepared Standard Operating Procedures for managing third-party debt that underlies the work and determining third-party debt risk accounts contained in the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) working paper, as well as the availability of education and training for all debt management employees."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern pada BUMN X. Skripsi ini menganalisa sistem pengendalian intern yang. ada di BUMN X apakah sudah berjalan secara efektif atau belum, dengan melihat seberapa jauh sistem pengendalian intern yang ada dapat memenuhi tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Observasi dan wawancara dengan berbagai level manajer merupakan salah satu contoh dalam metode penelitian lapangan yang bertujuan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan peranan sistem pengendalian intern yang makin meningkat. Manajemen BUMN X dapat segera mengetahui kondisi Divisi-divisi yang memerlukan perbaikan secepatnya. Walau demikian, masih banyak ditemukan penyimpangan prosedur dalam kegiatan rutin perusahaan. Manajemen BUMN X berusaha mengantisipasi persaingan usaha yang makin ketat dengan cara melakukan perombakan organisasi maupun prosedur. Secara keseluruhan, manajemen BUMN X terus menggalakkan pengawasan melekat agar sistem pengendalian intern yang ada dapat berjalan dengan efektif. Sistem pengendalian intern yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih ada banyak karyawan yang melanggar prosedur baik itu untuk mempermudah pekerjaan atau sebab lainnya. Skripsi ini memberikan beberapa saran bagi manajemen agar tujuan sistem pengendalian intern dapat dicapai. Dengan meningkatkan pengawasan melekat akan dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dari bawahan. Analisa yang lebih mendalam terhadap kegiatan/Divisi yang menunjukkan adanya kecenderungan pelanggaran, akan dapat mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung-jawab atas pelanggaran yang terjadi sehingga dapat segera dilakukan tindakan koreksi."

"PT. Astra Graphia Tbk (Astra Graphia) merupakan sebuah perusahaan publik bagian dan group Astra Internasional, dengan kondisi tersebut informasi dari perusahaan, terutama informasi keuangan, dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak pihak diluar perusahaan, seperti kreditur, calon investor, kantor pajak dan lain lainnya yang memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan mereka. disamping itu pihak intern perusahaan yaitu manajemen juga memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui, mengawasai dan mengambil keputusan keputusan untuk menjalankan perusahaan.Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam perusahaan, disusun suatu sistem informasi akuntansi. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam perusahaan. Salah satu tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk membantu pihak manajemen didalam memperlancar kegiatan usaha perusahaan sehari hari. Oleh karena itu tujuan tersebut dapat dicapai melalui pemrosesan transaksi yang terjadi dari sumber sumber ekstern atupun sumber intern dan persiapan keluaran seperti dokumen dokumen operational dan laporan keuangan. Agar informasi yang dihasilkan pemrosesan transaksi tersebut dapat membantu Manajemen, maka para akuntan juga berperan didalam perancangan elemen elemen sistem perosesan transaksi seperti dokumen dokumen sumber, buku harian, buku besar dan laporan keuangan.Transaksi dan siklus akuntansi merupakan titik sentral untuk berfungsinya sistem informasi akuntansi. Dimana fungsi pemrosesan transaksi menguraikan fungsi-fungsi lain yang terlibat dalam memperiancar pperasi harian perusahaan. Untuk mempero[eh informasi yang cepat, tepat dan akurat diperlukan alat yang dapat memproses transaksi dengan cepat, dalam hal ini komputer dapat digunakan sebagai alat bantu didalam pemrosesan transaksi. Dimana komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat memproses data dengan cepat, tepat dan akurat.Pengendalian intern terhadap sistem penjualan juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena sistem penjualan merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari menginput data, memproses data sampai dengan data tersebut menghasilkan suatu informasi, tidak luput dari kesalahan yang kadang tidak dapat dihindarkan.Penelitian ini bermaksud untuk memahami secara lebih mendalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern yang dialami perusahaan, kemudian mencarikan pemecahan bagi masalah-masalah tersebut dengan menggunakan teori akuntansi, teori sistem informasi, teknik analisis deskriptif, dan analisis terhadap data yang dipero[eh dari pengamatan langsung terhadap obyek penelitian."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi sosialisasi Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan menggunakan konsep difusi inovasi. Tujuan dari studi adalah menganalisis strategikomunikasi untuk mensosialisasikan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan mendeskripsikanfaktor-faktor pendukung tercapainya optimalisasi strategi komunikasi yang dilakukan BPKPuntuk mensosialisasikan SPIP. Menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif didapatkanhasil temuan penelitian bahwa strategi komunikasi sosialisasi SPIP lebih optimalmenggunakan saluran komunikasi interpersonal karena komunikan bersifat homophily,menggunakan metode persuasif, dan para partisipan yang merupakan early adopter.

---

AbstractThis study analyzed the communication socialization strategy of Government InternalControl System (SPIP) by Board of Supervisory Financial and Development (BPKP) by usinginnovation diffusion concept. The purpose of this study is to analyze the communicationstrategies for socializing the PP 60 of 2008 on SPIP and to describe the supporting factors inachieving the optimization communication strategy performed by BPKP to socialize SPIP. Byusing qualitative research method, research finding shows communication socializationstrategy SPIP is more optimal using interpersonal communication channels. The main reasonis that communicant is homophily, using persuasive methods, and the participants are earlyadopters."