Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin canggih dan beranekaragam peralatan serta sistem yang digunakan, menuntut untuk memilih sistem komunikasi yang relatif murah handal dan efisien. Pada tugas akhir ins ini diperkenalkan salah satu macam peralatan dan sistem komunikasi data, yaitu Paket Radio Komunikasi Data. Sistem komunikasi ini menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Peralatan utama yang dipakai adalah CPU, Transceiver dan Soundcard dengan perangkat lunak Flexnet untuk mengendalikan sistem komunikasi data tersebut. Pada sisi pengirim, data digital dari CPU dikendalikan oleh perangkat lunak Flexnet, data tersebut diubah oleh Soundcard ke bentuk data analog. Data analog ini kemudian ditransrnisikan secara otamatis dengan bantuan rangkaian PTT ( Push To Talk ) melalui gelombang radio oleh Transceiver. Demikian pula sebaliknya pada sisi penerima, data analog yang diterima oleh Transceiver diubah ke digital melalui Soundcard dan dikendalikan oleh perangkat lunak Flexnet. Keuntungan dari paket radio komunikasi data ini adalah, pembuatan paket relatif murah, tidak perlu bergabung dengan jaringan telepon dan tidak dikenai biaya bulanan yang relatif mahal, dan jaringan paket radio ini dapat diperluas tanpa tambahan biaya tagihan seperti pads jaringan telepon."

"ABSTRAKDalam Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu tahapan dalam menyusun IT Design and Strategy adalah menyusun tata kelola dan tata laksana teknologi informasi (IT governance and management). Namun, tata kelola teknologi informasi (TI) di BPS belum mencakup semua bidang keputusan terkait TI. Salah satu bidang keputusan TI yaitu Infrastruktur TI. Infrastruktur TI yang memiliki peranan penting di BPS adalah Data Center atau Pusat Data. Tidak adanya tata kelola yang mengatur pengelolaan Pusat Data dapat berdampak pada terganggunya layanan Pusat Data yang menghambat proses bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodologi penelitian case study dan action research. Perancangan kebijakan dan pedoman diawali dengan penyusunan aspek-aspek pengelolaan Pusat Data yang diperoleh dari standar ANSI/TIA-942 dan standar ANSI/BICSI-002. Dari aspek-aspek pengelolaan Pusat Data tersebut kemudian diamati kondisi pengelolaan Pusat Data saat ini dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pusat Data, Kemudian dari kondisi yang ada dan kendala yang dihadapi diberikan rekomendasi. Selanjutnya dilakukan perancangan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data dengan masukan berupa hasil dari tahapan sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan usulan kebijakan dan pedoman pengelolaan Pusat Data yang sesuai untuk BPS sehingga pengelolaan Pusat Data dapat lebih baik dalam memberikan layanan kepada pengguna.

---

ABSTRACT

On the strategic plan of BPS-Statistics Indonesia 2015-2019, one phase to develop IT design and strategy is to develop IT governance and management. However, IT governance in BPS does not include all area of IT decisions. One of these areas is IT infrastructure. IT infrastructure which has an important function in BPS is data center. The absence of governance that regulates the data center management can have an impact on service disruption of data center that later impedes the business process.

The purpose of this research is to make a design of policy and guideline of data center management that is suitable for BPS. This research is qualitative research using two methodologies: case study and action research. Design of policy and guideline begins with drafting aspects from data center standards: ANSI/TIA-942 and ANSI/BICSI-002. Then, the current condition and constraints encountered on data center management are observed based on aspects derived from standards. If the management does not meet the standards then recommendations given. Next, design of policy and guideline for data center management, using aspects from standards, current conditions, constraints and recommendations.

The result of this research is a proposed policy and guideline for data center management that fit to BPS in providing better services to users."

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur merupakan satuan kerja di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik di wilayah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Meskipun Badan Pusat Statistik Kabupaten merupakan satuan kerja terkecil di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, namun Badan Pusat Statistik Kabupaten menyumbang peran besar dalam pencapaian tujuan Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan kualitas data. Hal ini disebabkan oleh peran Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai tombak dalam pengumpulan data langsung ke responden dan sekaligus sebagai pengolah dan diseminasi data. Sebagai contoh adalah pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang tengah berlangsung pada semester I tahun 2019 saat penyusunan penelitian ini. Dari survei ini diperoleh permasalahan yaitu terdapat ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan isian dan ketidaktepatan harga pada Modul Kor dan Konsumsi Pengeluaran saat entri data dalam aplikasi. Begitu pula saat pasca entri masih ditemukan ketidakkonsistensian dan ketidaktepatan isian. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan evaluasi tingkat kematangan manajemen kualitas data menggunakan kerangka kerja Manajemen Kualitas Data Loshin. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kematangan berada pada kisaran 2 dan 3. Dari delapan dimensi, terdapat empat dimensi yang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu harapan kualitas data, protokol kualitas data, standar data, dan teknologi. Selain itu, hasil dari pengukuran kualitas data statistik menggunakan kerangka kerja European Statistical System menunjukkan bahwa total skor yang dicapai adalah 5.7 dari target yang diharapkan sebesar 9.4. Dari hasil penelitian ini selanjutnya disusun rekomendasi peningkatan kualitas data.

---

The BPS-Statistics of Kaur Regency is a work unit under the BPS-Statistics of the Republic of Indonesia which is responsible for carrying out statistical activities in the regency area, precisely the Regency of Kaur, Bengkulu Province. Although the Regency Statistics Agency is the smallest work unit, the BPS-Statistics of Kaur Regency contributes a large role in achieving the goals of the BPS-Statistics of Republic of Indonesia to improve data quality. This is due to the role of the Regency Statistics Agency as a spearhead in collecting data directly to respondents and at the same time as data processors. An example is the implementation of the National Socio-Economic Survey which was taking place in the first semester of 2019 during the preparation of this study. From this survey, there are problems, namely there are incompleteness, inconsistency in the contents and inaccuracy of the price range in the Cor Module and Expenditure Consumption during data entry in the application. Likewise, inconsistencies and inaccuracies are found after post entries. To overcome this problem, an evaluation of the maturity level of data quality management using the Loshin’s Data Quality Management was done. The results indicate that the maturity level is in the range of 2 and 3. Of the eight dimensions, there are four dimensions that have not met the expected targets, namely expectations of data quality, data quality protocols, data standards, and technology. In addition, the results of measuring the quality of statistical data using the European Statistical System indicate that the total score achieved is 5.7 of the expected target of 9.4. From the results of this study, recommendations were made for improving data quality."

"Demam Berdarah Dengue DBD merupakan permasalahan kesehatan masyarakat hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Ibukota Jakarta. Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan Incidence Rate IR tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014. Penelitian ini menganalisis hubungan antara karakteristik demografi, sosial ekonomi, lingkungan fisik, dan perilaku pencegahan DBD dengan kejadian DBD di Jakarta Selatan. Data kejadian DBD diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan variabel independen diperoleh dari Data Potensi Desa BPS 2014. Penelitian ini dilakukan secara observasional dengan rancangan studi potong lintang dengan uji Chi-Square. Populasi dan sampel adalah seluruh kasus DBD yang tercatat dan dilaporkan dari RS ke Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan proporsi kasus terbanyak pada laki-laki 52.67 dan pada kelompok umur 15-44 tahun 41.69 . Diperoleh hubungan kepadatan penduduk p 0.007 , jumlah keluarga di permukiman kumuh p 0.008 , jumlah rumah di bantaran sungai p 0.015 , jumlah permukiman di bantaran sungai p 0.09 , jumlah permukiman kumuh p.0.018 yang menurunkan prevalensi kejadian DBD. Oleh karena itu, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara peningkatan kasus dengan variabel demografi, sosial ekonomi, lingkungan fisik, dan perilaku pencegahan DBD.

---

Dengue Hemmorhagic Fever is a problem of public health in Indonesia, including Jakarta. South Jakarta where is the highest Incidence Rate of dengue in Jakarta Province in 2014. This research is to analyze relationship between demographic characteristics, socioeconomic, physical environment, and practice against dengue in South Jakarta. Data is collected from Surveilance of Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta and Badan Pusat Stastistik. This is an observational cross sectional study with Chi Square test. Population and sample are whole cases of dengue recorded and reported from Hospital to Surveilance Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

The results showed the highest proportion of cases is in men 52.67 and on age group is in 15 44 years 41.69 . The relations of population density p 0.007 , number of family lived in slums p 0.008 , number of houses along the river p 0.015 , number of settlements along the river p 0.09 , number of Slums p.0.018 which are reduce the prevalence of dengue incidence. therefore, not found a significant relationship between the increase in cases wtih demographic, socioeconomic, physical environment, and practice prevention against of dengue."

"ABSTRAKKebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi unmet need KB didefinisikan sebagaipersentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Tren unmet need KBdi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,4 pada Tahun2012 menjadi 15,8 pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuideterminan pada tingkat individu dan tingkat kabupaten/kota terhadap status unmet needKB di empat provinsi dengan proporsi unmet need tinggi dan rendah Maluku,Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat . Analisis data sekunder dariSusenas pada tingkat individu, laporan rutin BKKBN dan BPS Tahun 2016 pada tingkatkabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebesar 23.276 wanita usia subur berstatuskawin PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Baratyang merupakan bagian dari sampel Susenas Tahun 2016. Analisis data dilakukandengan menggunakan regresi logistik multilevel. Determinan yang berpengaruhterhadap status unmet need KB pada PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKIJakarta dan Kalimantan Barat secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang terdapatpada tingkat individu yakni umur wanita, usia kawin pertama, jumlah anak masih hidup,daerah tempat tinggal dan kepemilikan asuransi BPJS kesehatan. Umur wanitamerupakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perbedaan status unmetneed KB. Faktor-faktor yang terdapat pada tingkat individu memiliki peran yang lebihbesar terhadap kejadian unmet need KB dibandingkan dengan faktor-faktor yangterdapat pada tingkat kabupaten/kota.

---

ABSTRACTUnmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4 in 2012 to 15,8 in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district city in the four provinces with a high need proportion Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district city level. "