Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daearah, dan mengetahui faktor yang menghambat pemungutan pajak daerah....."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sudah berjalan sesuai aturan (Perda) yang berlaku atau belum). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan dengan cara menganalisis konsep, kebijakan, serta hasil survey atas persepsi pihak-pihak yang terkait dalam kajian mengenai potensi pajak dan retribusi daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis memiliki masalah yang signifikan terbukti dari hasil data yang diperoleh."

"This research aims to identify tax maximization of hotels and restaurants to increase Locally Raised Revenue of Bukittinggi City. Data collection used docementation and in- depth interview. The research showed that Bukittinggi City could improve Locally Raised Revenue and exced its target. However, the government realized that the obedience of tax payers is the key factors to materialized its target. The government also realized that behaviour of tax payers are main challenges for the government to maximize its income from taxing the hotels and restourants, since Indonesian government has been implementing Tax Law Regulation which uses self assessment system."

"Pendapatan asli daerah sendiri (PADS) merupakan salah satu faktor yang esensial dan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam pelaksanaan penitikberatan otonomi daerah pada Daerah Tingkat II. Selain itu tinggi-rendahnya PADS merupakan salah satu ukuran kredibilitas kemandirian Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan adanya langkah-langkah optimalisasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri tersebut agar kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terns dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan dasar pemikiran di atas, dalam tesis ini penulis mengangkat tentang langkah-langkah optimalisasi PADS di Kabupaten Dati II Bandung sebagai pokok bahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "survei" dengan tujuan untuk memperoleh data dan fakta yang aktual dan faktual tentang langkah-langkah optimalisasi PADS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung. Berdasarkan analisis atas hasil penelitian di lapangan, diperoleh temuan, bahwa perkembangan PADS di Kabupaten Dati II Bandung terus meningkat dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) dalam dua tahun anggaran terakhir ini (1994/1995 dan 1995/1996 cukup besar, yaitu rata-rata 23 %). Namun kenaikan PADS tersebut belum optimal, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kemampuan personil dan sistem informasi yang belum optimal. Atas permasalahan tersebut, penulis menyarankan bahwa dalam rangka optimalisasi PADS di Kabupaten Dati II Bandung, dipandang perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan administrasi dan manajemen PADS yang lebih berhasilguna dan berdayaguna."

"Peranan pemerintah kota dalam menciptakan kesejahteraan dan ketertiban kehidupan kota sedang melaksanakan berbagai pembangunan sarana dan prasarana kota, termasuk mengatur ketertiban pemanfaatan ruang/lahan kota. Fungsi pelayanan dari pemerintah kota tidak lain dari fungsi alokasi sumber daya ekonomi kota. Dalam hal ini fungsi alokasi sumber daya lahan kota. Bertambahnya penduduk daerah perkotaan, pada prinsipnya bermanfaat untuk mendukung pembangunan kota. Namun, pertambahan dan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan memerlukan adanya perluasan ruang kota sebagai wadah perkembangan kegiatan tersebut.Perkembangan kota Palembang yang merupakan ibu kola Propinsi Sumatera Selatan sulit untuk dapat dikendalikan tanpa adanya pengarahan untuk mengisi ruang-ruang kota yang ada. Sehingga dapat menampung sesuai arah perkembangan yang diinginkan, juga meningkatkan pemanfaatan ruang kota secara lebih fungsional dan berdaya guna. Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan pertumbuhan penduduk cenderung menjadikan keterbatasan daya tampung kota. Ditambah lagi dengan besarnya keikutsertaan swasta yang berintervensi kedalam kebijakan pembangunan kota. Hal ini bukan tidak akan menjadi permasalahan, karena sesuai dengan pertimbangan mekanisme pasar, motivasi penempatan kegiatan usaha swasta lebih sering tidak seiring dengan kepentingan masyarakat dan keteraturan kota secara tata ruang.Untuk itulah, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan kota Palembang yang semakin kompleks. Dimana adanya keterbatasan lahan kota serta perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya semakin meningkat. Kebutuhan akan sarana dan prasaran kota dengan sendirinya semakin meningkat pula. Sedangkan di lain pihak untuk menyediakan berbagai kebutuhan tersebut tentu memerlukan konsekuensi dana yang cukup memadai dengan ukuran luas administrasi wilayah kota.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan mempelajari upaya peningkatan pemanfaatan ruang kota Palembang secara lebih optimal dan mengoptimalkan daya tampung fisik kota. Dengan mempelajari upaya peningkatan pemanfaatan ruang kota secara optimal, sebagai kebijakan alternatif penyelesaian masalah-masalah perkembangan dan pertumbuhan kota. Selanjutnya dapat diketahui dampaknya terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatif dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat pakembangan pajak dan retribusi daerah serta penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Untuk alat analisa program linear, dengan cara konsep optimasi pemanfaatan ruang kota yang sesuai RTRWK Palembang 1999-2009 ataupun pemanfaatan ruang kota yang diduga sesuai dengan market process (mekanisme pasar) yang berlaku. Hal tersebut ternyata memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Berdasarkan hasil analisa dari konsep optimasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan lahan kota. Hasil solusi dari konsep optimasi yang terdiri dari 3 (tiga) alternatif dengan metode Program Linear maka didapatkan nilai PAD maksimum pada tahun 2009 adalah : Altematif 1 dengan nilai PAD maksimum tercapai sebesar Rp. 55.107.473.000,-. Pada Alternatif 2 dengan nilai PAD maksimum tercapai sebesar Rp. 149.911.523.000,-. Sedanglmn untuk Altematif 3 didapatkan nilai PAD maksimum tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 251.860.067.000, Dan berbagai komposisi pentanfaatan ruang kota, dengan konsep optimasi lahan kota ternyata perkembangan penggunaan lahan kota yang bebas sesuai dengan arah perkembangan investasi, memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi kota . Bilamana pengarahan ruang kota tidak kaku serta memberikan kesempatan yang luas pada perkembangan investasi di sektor komersial, dengan daerah campuran (mix used) penggunaan ruang komersial terlihat dari hasil alternatif 3.Sebagai pemasukan dan saran dari hasil penelitian optimasi pemanfaatan ruang kota ini, antara lain:- Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan optimum, diperlukan adanya pengaturan serta pengisian bagi daerah yang belum terbangun dengan mempersiapkan kawasan dan lingkungan siap bangun. Dengan demikian akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.- Sebelum tercapainya keadaan optimum kota, yang akan ditandai adanya stagnasi penerimaan PAD, alternatif upaya-upaya untuk peningkatan PAD perlu tetap digali. Hal ini diperlukan dalam rangka memperluas pelaksanaan otonomi daerah melalui upaya memperluas sumber-sumber pendapatan baru."

"Studi tentang pembangunan di tingkat lokal kaitannya dengan otonomi daerah ada empat bidang prioritas yaitu bidang ekonomi, bidang politik ,bidang budaya,bidang pendidikan....."

"Otonomi daerah merupakan wujud dari kemandirian daerah untuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri. Dalam rangka membiayai rumah tangganya sendiri, Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Akan tetapi dalam pemungutan pajak dan retribusi jangan sampai membuat masyarakat bertambah miskin. Penelitian ini membahas bagaimanakah hubungan antara otonomi daerah dengan keuangan daerah, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada daerah otonom untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, dan bagaimanakah Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri daerah tentunya memerlukan biaya. Oleh sebab itu otonomi daerah juga harus mencakup keuangan daerah, yang diwujudkan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 2) Daerah diberikan wewenang meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dapat di temukan dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan UU No. 34 Tahun 200 tentang Pajak dan Retribusi. 3) Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam prakteknya meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi dengan cara menaikkan tarif pajak dan retribusi, memperluas obyek pajak, dan menetapkan retribusi yang selama ini dikelola provinsi menjadi retribusi kota."

"Penelitian tentang Analisis Penetapan Tarif Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok bertujuan untuk menggambarkan hal yang melatarbelakangi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut dengan tingkat kunjungan ke tempat karaoke dan terhadap perekonomian daerah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis rangkaian penyusunan kebijakan ini, masalah publik yang melatarbelakangi formulasi, dan dampak yang mungkin muncul dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas jasa karaoke dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010.

---

The research is about Analysis determination of Entertainment Tax Tariff about karaoke entertaiment services in order to optimize revenue in Depok City has a purpose to describe the underlying government in making policy rate increase karaoke entertainment tax on service, and analyze the impact of the policy with the visit to the karaoke and the regional economy. With the qualitative research approach, researchers can find out and analyze a series of policy making is, issues underlying the public formulation, and the impact that may araise with the establishment of policy rate increases karaoke entertainment tax on services in Depok City Local Legislation Number 07 Year 2010."