Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem kepenjaraan sudah lama terkubur sejak Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, SH pada tahun 1963 mendeklarasikan sistem emasyarakatan meski baru diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang 31 tahun kemudian. Bahkan setelah 13 tahun UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diiplementasikan, kondisi lembaga pemasyarakatan belum banyak berubah. Overcrowding tetap menjadi masalah serius yang belum dapat diatasi dengan alasan keterbatasan anggaran dan SDM.Overcrowding membawa dampak ikutan yang cukup panjang mulai dari tingkat pelarian yang tinggi, petugas menggunakan kekerasan, pemicu perkelahian dan kerusuhan, LP menjadi sekolah kejahatan dan sarang narkoba, stigmatisasi sampai prisonisasi. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan bukan hanya gagal namun cenderung melanggar undang-undang. Penelitian ini mencoba mencari solusi melalui privatisasi karena penjara yang dikelola swasta di beberapa negara jauh lebih baik dibanding ketika dikelola oleh pemerintah.Metode penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis melalui observasi, studi literatur, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta melakukan Focused Group Discussion dengan praktisi dan tokoh kompeten. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kelayakan privatisasi LP di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi LP sangat layak dilakukan di Indonesia. Argumentasinya, UU No 12 Tahun 1995 sangat akomodatif dengan privatisasi dimana pada pasal (2) digariskan bahwa napi berhak aktif secara produktif dalam pembangunan bangsa dan pasal (14) secara eksplisit menegaskan seorang napi berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Agar privatisasi LP terealisasi, Ditjen Pemasyarakatan disarankan segera membentuk tim kerja dan merumuskan landasan hukumnya.Karena masih dalam rentang kendali Ditjen Pemasyarakatan, privatisasi diharapkan dapat terlaksana dalam jangka maksimal 5 tahun ke depan sehingga menjadi terobosan besar dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia. Ditjen Pemasyarakatan ditutntut memiliki strategi kehumasan yang andal untuk membentuk opini publik sekaligus menjadi alat penekan bagi pemerintah. Sebab, tanpa political will dari pemerintah, privatisasi LP tidak akan pernah ada di republik ini.

---

The convicts system as a prison had became very old stories since the former Minister of Judicial Affairs Dr. Sahardjo, SH declared the correction system in 1963, in spite of its ordinance 31 years later. In fact that after 13 years, UU No. 12/1995 regarding that system has been implemented, the condition of many prison not had been changed yet. Overcrowding is solemn complication that has not been overcome with some reason such as financial and human resources things.Overcrowding bring length multiplier impact for its high escaping, official violence, quarrel and chaosity, prison became school of crime and drugs web, stigmatization and prisonization. The system not only failed implementated but also broken the law as well. These research try to find solution by privatization for the reason that prison which is run by private in many country more manageable than the government do.The methode in tesis researching is using analytical qualitative approach by observation, literature study, deepth interviews with the stakeholders and done some focused group discussion to practitioner and compatent person. The aim is to ascertain how properness of prison privatization in Indonesia.The research shows that prison privatization is very like fairness and proper do in Indonesia. For argumentation, UU No. 12/1995 is compatible with privatization. In (act. 2) the guidelines that convict or prisoner have right to active in nation building productively and (act. 4), in explicite they refers to get wages for their works. In order that prison privatization will become realization, the Directorate General of Correction in the ministry should form a task force and make the base law.Only in this division, privatization can be implemented in 5 years ahead. If so, it become a breaktrhrough, the big one in Indonesian prison history. Directorate General of Correction Department of Law and Human Right required to have a great public relation strategy not only in making opinion but also pushing the government. For its reason, if there is no authority political will, no prison privatization in these Republic either."

"ABSTRAKKetentuan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/16/PBI/2000 tanggal 5 Oktober 2006 mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank. Berlakunya ketentuan tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia yang saat ini menjadi Pemegang Saham Pengendali di 4 (empat ) Bank BUMN yakni PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Tabungan Negara perlu menyesuaikan struktur kepemilikannya. Terdapat 3 opsi sebagai jalan keluar bagi Pemerintah yakni (i) melakukan merger atau konsolidasi atas bank yang dibawah pengendaliannya (ii) mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya sehingga maksimal hanya menjadi PSP di 1 Bank atau (iii) membentuk Bank Holding Company. Dari 3 opsi yang tersedia, penulis berpendapat bahwa opsi privatisasi seluruh kepemilikan saham Pemerintah di Bank BUMN merupakan opsi yang terbaik dengan didasarkan pertimbangan (i) 2 (dua) opsi lainnya akan menghadapi kendala dalam pelaksanannya, (ii) Berbagai studi empiris menunjukkan terdapatnya korelasi negatif antara besarnya kepemilikan Pemerintah di bank dengan kinerjanya (iii) Kepemililkan Pemerintah di Bank BUMN memiliki beberapa sumber kelemahan yang dapat menghambat optimalisasi kinerja dan berpotensi membebani negara.

---

ABSTRACTSingle Presence Policy Regulation (Bank Indonesia Regulation No 8/16/PBI/2000 dated October 5, 2006), regulates that every party should only become a controlling owner in 1 (one) Bank. This regulation have an implication for Government of Indonesia who become a controlling owner in 4 (four) Bank which is PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia and PT. Bank Tabungan Negara. There are three options that could be a solution (i) merger or consolidation the Banks (ii) assign the Government shares, wholly or partly, to other party (privatization) and (iii) establish the Bank Holding Company. In line with this options, the writer have an opinion that privatization is the best solution to implemented the Single Presence Policy Regulation. This opinion based on some consideration which are (i) two other option will face problem in implementation, (ii) empirical studied have proved that there is a negative correlation between government shares in Banks and the Bank performance (iii) The are some weakness in line with the government of Indonesia shares in Bank that might hamper optimalization of the bank performance and potentially could affect to the Government budget."

"ABSTRAKAkhir-akhir ini efektivitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam melakukanpembinaan terhadap narapidana dipertanyakan sehubungan dengan adanya laporan mengenaiperlakuan negatif petugas di dalam Lapas. Dilaporkan pula tentang adanya diskriminasi dalammemperlakukan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.Diskriminasi perlakuan ini dapat disebabkan oleh perbedaan prasangka petugas terhadapbeberapa kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana tertentu. Penelitian ini mencobamembuktikan ada tidaknya perbedaan prasangka pada petugas Lapas terhadap tiga kelompoknarapidana dengan jenis tindak pidana tertentu.Untuk mengukur prasangka petugas digunakan skala sikap yang dikembangkan Likert.Pengambilan data dilakukan dengan teknik incidental sampling. Subyek penelitian dibagidalam tiga kelompok berdasarkan kelompok narapidana yang ditentukan, kelompok narapidanadengan jenis tindak pidana pencurian/penodongan, kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana perampokan/pembunuhan, dan kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanakorupsi.Hasil penelitian menunjukkan nilai F test sebesar 7,366 dengan level of significant0,001. Dengan demikian terdapat perbedaan prasangka pada petugas Lapas Cipinang JakartaTimur terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana pencurian/penodongan,kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana perampokan/pembunuhan, dan kelompoknarapidana dengan jenis tindak pidana korupsi.Hasil lainnya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara prasangka padapetugas Lapas Cipinang terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanaperampokan/pembunuhan dan prasangka terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindakpidana korupsi. Petugas cenderung lebih berprasangka terhadap kelompok narapidana denganjenis tindak pidana perampokan/pembunuhan daripada kelompok narapidana dengan jenistindak pidana pencurian/penodongan dan kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanakorupsi. Terdapat kecenderungan efek interaksi antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabelkelompok narapidana dan variabel masa kerja. Dengan demikian perlu diadakan studi lanjutanagar diperoleh hasil yang lebih akurat. Untuk mengurangi perbedaan prasangka petugas perludilakukan rotasi tempat tugas. Selain itu perlu juga melakukan evaluasi terhadap masa orientasitugas agar didapatkan bekal keterampilan yang memadai."

"Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemasyarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

---

Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfillment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent.

From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfillment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfillment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health."

"Studi ini bermula dari melihat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat yang membawa pengaruh ke hampir semua bidang kehidupan termasuk ekonomi, pertanian, sosial, kedokteran, dll. Serta kenyataan bahwa lapangan kerja bidang pertanian di Indonesia menyerap sebanyak 58.3% (1998) dari seluruh tenaga kerja. Begitu banyak yang menggantungkan diri pada lapangan pertanian ini. Dapatkah manfaat kemajuan teknologi informasi ini dinikmati oleh para pekerja di lapangan pertanian tersebut ?, atau dengan kata lain dinikmati oleh para petani yang tersebar di berbagai daerah dan wilayah Indonesia ini. Jika dilihat secara sepintas tampaknya tidak mungkin karena teknologi ini memerlukan perangkat dan jalur komunikasi yang khusus, yaitu komputer dan jaringan internet. Tetapi jika dilihat dalam kacamata agribisnis hal ini dapat dilacak. Karena agribisnis sendiri adalah bisnis di bidang pertanian yang proses kerjanya merupakan kesatuan sistem dari penyediaan sarana produksi, kegiatan on farm (produksi primer), pengolahan produksi (produksi sekunder), jasa dan pemasaran (produksi tarsier) sampai pihak konsumen.Penelitian ini ingin mendapat kejelasan mengenai pemanfaatan jaringan internet bisnis yang diwujudkan dengan adanya website pada bidang agribisnis, terutama pemanfaatan dalam proses kerja sehari-hari. Permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pemanfaatan jaringan pasar elektronik (e-commerce) oleh pelaku usaha agribisnis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat mendorong proses pemberdayaan komunitas petani.Sedang tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai pemanfaatan jaringan perdagangan elektronik dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha agribisnis dan gambaran mengenai jaringan perdagangan elektronik yang paling sesuai dalam memperdayakan komunitas petani, serta merumuskan satu model pemberdayaan komunitas petani.Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan agribisnis mulai dari proses pengadaan/on farm (produksi primer); pengolahan produksi (produksi sekunder), jasa dan pemasaran (produksi tersier). Informan yang dipilih sebagai sample ada 4 orang, mewakili 4 perusahaan agribisnis yang memanfaatkan jaringan intemet bisnis/e-commerce dalam kegiatan usahanya sehari-hari.Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan, baik bertemu secara langsung ataupun berhubungan atau diteruskan melalui email. sebagai pelengkap, dipergunakan pula data kuantitatif sebagai data sekunder, didapat dari website pelaku usaha agribisnis, laporan-laporan hasil survei yang pernah dilakukan dan kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan e-commerce terutama adalah sebagai media promosi, komunikasi dan informasi. Pemanfaatan ini sangat berpengaruh pada keefektifan dan keefisienan proses kerja, jika secara intens dan maksimal dilakukan.Manfaat yang dirasakan oleh para pelaku bisnis secara langsung dan tidak langsung memberi pengaruh positif pada komunitas petani yang terkait, terutama dari semakin luasnya jalur pemasaran pelaku bisnis yang meningkatkan permintaan produksi dan memacu pengadaan produksi di kalangan komunitas petani, dimana selalu diharapkan untuk meningkatkan produksi dengan standar kualitas yang ditentukan. Dengan lebih terpacunya kegiatan pengadaan, kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup para petani dan keluarganya terbuka lebar. Perumusan model pemberdayaan pada komunitas petani merupakan program kemitraan dengan kerjasama dalam bidang usaha yang melibatkan tiga unsur, yaitu : komunitas/ kelompok tani sebagai pemasok bahan baku dan penerima modal usaha, perusahaan agribisnis sebagai pembeli produksi kelompok tani dan penjamin kredit (avalist), dan pihak bank sebagai pemberi modal dalam bentuk kredit."

"This thesis discusses about the perfonmmce of security officers and negative behaviour of inmates in Tegal Prison, also the relationship in between based on that matter, the objective of this theses is to find out and ana1ize the perfonnance of security officer and inmates behaviour, also the relationship in between in Tegal Prison. This thesis uses Qualitative method with juridic managerial approach data collected through observation I serveitance, interview and documentation study. The observations carried out by direct observation of acth-ity and accasion accured in the field. Interview" carried out through the informats such as main infum1a11t namely the warden, important informant namely the inmates and security officers, also additional informant namely the officers related with the sludy, Furthermore documentation study is learning the documents such as book, journa1, codes, previous research and other ducuments related.The result is a description about the condition accured in the field. Thus, after being analyzed by theory and interview "'ith the informants, there are conclusions about the perfonnants of security officers in Tegai Prison and the obstacles encomentered in order of improvement, the negative behaviour of inmates in Tega1 Prison and the factors why it occoured, and also symbiotic relation bel:\veen the performance of security officers and inmates behaviour."