Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Di negara-negara sedang berkembang, kecenderungan terjadi pada saat ini adalah mulai mengalihkan fokus perhatiannya dari sektor pertanian ke sektor industri. Masalah-masalah perekonomian Indonesia antara lain berupa sempitnya lapangan kerja dan upah yang rendah.Untuk mencapai tujuan dan menjawab permasalahan tersebut, maka pada tesis ini dianalisa keadaan ketenagakerjaan di Indonesia dan analisa pergeseran tenaga kerja sektor industri dan tenaga kerja sektor pertanian. Dari hasil analisa tersebut di buat kerangka kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada.Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi. Pertama analisis deskriptif yang menjelaskan perkembangan angkatan kerja secara keseluruhan, Tingkat upah, Produktifitas, Tingkat Partisipasi angkatan kerja, Angkatan kerja yang bekerja menurut Lapangan kerja Utama, Struktur Pendidikan, Status Pekerjaan Utama serta pengangguran di Indonesia. Sementara untuk menganalisis pergeseran struktur tenaga kerja dengan menggunakan model regresi.Berdasarkan data yang ada didapat bahwa angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian meningkat setelah tahun 1997. Hal ini menggambarkan bahwa sektor ini relatif mampu bertahan terhadap krisis. Angkatan kerja yang bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan relatif rendah mengalami penurunan,Hal ini adalah konsekuensi logis dari peningkatan kesejahteraan. Dilain pihak angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi cenderung meningkat. Ini menunjukkan setelah terjadi krisis angkatan kerja dengan status sebagai buruh/karyawan berkurang dan memasuki sektor informal."

"Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terjadi proses akumulasi, alokasi, dan transformasi struktur produksi yang disebabkan antara lain oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dan perkembangan teknologi. Pada proses transformasi struktur produksi menunjukkan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto. Sedangkan sektor non-pertanian (industri dan jasa) cenderung meningkat. Terkait dengan transformasi struktur produksi juga terjadi transformasi dalam struktur ketenagakerjaan, yaitu penurunan distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan pertanian terhadap total tenaga kerja. Transformasi ketenagakerjaan dari sektor pertanian ke non-pertanian tersebut disinyalir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi faktor-faktor dimaksud.Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka secara teoritis dan praktis menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi merupakan faktor yang dominan seperti tingkat upah atau pendapatan yang lebih baik. Analisis lain untuk menjelaskan fenomena ini dengan pendekatan mobilitas secara geografis, yaitu antara daerah pedesaan yang mewakili sektor pertanian dengan daerah perkotaan yang didominasi kelompok sektor industri dan jasa. Selain itu alasan-alasan berikut yang dapat digunakan untuk menjelaskannya adalah adanya daya dorong sebagai faktor negatif dan daya tarik sebagai faktor positif.Untuk mengupas transformasi ketenagakerjaan dalam kajian ini digunakan metode dengan membandingkan antara pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian dengan pekerja yang tidak melakukannya. Lokasi penelitiannya di 2 wilayah perdesaan yaitu kel. / desa Pagentan kec. Singosari dan Kalirejo kec. Lawang Kabupaten Malang - Jawa Timur. Penentuan sampel sebagai responden menggunakan metode stratified random sampling berdasarkan lapangan pekerjaannya, kemudian dipilih secara simple random sampling dengan bantuan tabel angka random. Survai lapangan dilakukan untuk mendapatkan data baik sekunder maupun primer yang diupayakan dengan mewawancarainya secara langsung yang berpedoman pada kuesioner. Data I informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif (statistika dan ekonometrika), serta secara kualitatif (deskriptif).Berdasarkan data sekunder, karakteristik di lokasi penelitian yang dilihat secara geografi, demografi, dan ekonomi pada umumnya tergolong kondusif. Selanjutnya karakteristik sosial ekonomi pekerja yang dilihat dari usia, pendidikan dan pendapatannya secara statistik menunjukkan perbedaan antara pekerja yang melakukan transformasi dengan tidak. Sedangkan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan pekerja antara dua kelompok tersebut tidak terbukti berbeda secara signifikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja untuk melakukan transformasi sesuai hasil estimasi dengan model probabilitas liner, logit, dan probit, yaitu usia, pendapatan dan luas lahan yang dimiliki pekerja. Sedangkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal pekerja signifikan hanya pada model pertama, serta jumlah keluarga yang ditanggung pekerja tidak signifikan di semua model. Tetapi seluruh faktor-faktor tersebut secara serentak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transformasi pekerjaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan mengalami hambatan dalam proses tersebut. Selain itu terdapat manfaat lain sebagai faktor non-ekonomi yang tidak / sulit diukur (intangible benefit)."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya kesenjangan penghasilan antar gender para wirausaha dan pekerja dengan menggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Metode ini membagi penyebab kesenjangan penghasilan antar gender menjadi dua bagian, yaitu faktor endowment yang dijelaskan oleh variabel umur, pendidikan, tempat tinggal, jam kerja, status kegiatan, jenis pekerjaan, dan lapangan usaha, serta faktor diskriminasi. Dari data Sakernas Agustus 2013, ditemukan bahwa kesenjangan penghasilan antar gender para pekerja lebih besar dibandingkan para wirausaha. Kontribusi faktor endowment lebih besar dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan antar gender para pekerja, sedangkan kontribusi faktor diskriminasi lebih besar dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan antar gender para wirausaha.

---

This research aims to find out the gender earnings gap in self and wage employment using Blinder-Oaxaca decomposition method. This method divides the causes of the gender earnings gap into endowment factor which is explained by age, education, residence, working hours, activity status, occupation and industry, as well as discrimination factor. Using Sakernas August 2013, it is found that the gender earnings gap in wage employment is greater than self employment. Endowment factor contribution is bigger in explaining the gender earnings gap in wage employment, while discrimination factor contribution is bigger in explaining the gender earnings gap in self employment."

"This paper introduced and evaluates the five employment promotion programs for single mothers enacted from 2003 in Japan. These programs are designed to grant job training to mothers (Prpgram 3 ), to meet comprehensive needs (program 4 ) or motive employers through subsides (Program 5)..."

"Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung tergolong cukup tinggi. Ini membawa implikasi pada banyaknya jumlah penduduk pada kategori angkatan kerja. Akibatnya, mereka yang akan memasuki pasar tenaga kerja diperkirakan cukup banyak. Sementara daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja masih sangat terbatas sehingga over supply di pasar tenaga kerja diperkirakan akan cukup besar. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka jumlah pengangguran akan meningkat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral Propinsi Lampung (berdasarkan pendekatan demometrik), membuat proyeksi penyerapan tenaga kerja sektoral di Propinsi Lampung sampai dengan tahun 2010 dan melengkapi informasi kependudukan yang diharapkan dapat berguna dalam perencanaan tenaga kerja di Propinsi Lampung.Hasil penelitian menunjukan semakin tinggi NTB sektoral akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, semakin tinggi PDRB per kapita akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, kecuali untuk tenaga kerja sektor pertambangan. Semakin tinggi jumlah penduduk akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral dan semakin tinggi jumlah pengangguran akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sektoral.Hasil proyeksi dengan skenario pesimis, moderat, dan optimis menunjukkan tenaga kerja sektor pertanian mendominasi pola penyerapan tenaga kerja Propinsi Lampung pada tahun 2010. Proporsinya mengalami kenaikan dari tahun 2003 yang hanya 66 persen menjadi 68-71 persen pada tahun 2010. Sektor yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi selain pertanian adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa masing-masing 11-12 persen dan 6-7 persen. Sedangkan Sektor yang cukup kecil dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan, LGA dan keuangan.Dalam rencana stratejik (renstra) pembangunan Propinsi Lampung 2004-2009, disebutkan isu pokok pembangunan ekonomi Propinsi Lampung harus dapat lebih meningkatkan produktwitas dan nilai tambah sektor pertanian. Mengingat hasil proyeksi menunjukkan bahwa tahun 2010 tenaga kerja sektor pertanian mencapai sekitar 70 persen pada skenario pesimis, moderat, dan optimis, maka pemerintah daerah Propinsi Lampung perlu menitikberatkan pembangunan pada sektor ini.Hasii proyeksi sangat diperlukan untuk perencanaan tenaga kerja, terutama dalam hal kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terdapat ke!ebihan persediaan tenaga kerja sebesar 879.197 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,0 persen per tahun, maka tahun 2010 akan terdapat kelebihan persediaan tenaga kerja sebesar 93.370 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 2,0 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terjadi kekurangan tenaga kerja sebesar 408.634 orang.Untuk itu perlu adanya kebijakan ekonomi dan kebijakan kependudukan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan. Kebijakan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan."

"Tenaga kerja buruh proyek konstruksi di Jakarta cukup majemuk dan banyak memiliki pola serta keahlian tertentu, pada umumnya dengan dipimpin oleh seorang kepaia kelompok (mandor). Kendala kerap tenjadi pada seorang pelaksana lapangan/pengawas yang memimpin beberapa grup pekenja. Pemmasalahan sering terjadi pada proses pemberian imbalan kerja bagi para pekexja bumh konsiruksi. Pemberian imbalan yang tidak memuaskan bagi buruh konstmksi tersebut diindikasikan akan mengurangi produktivitas dan kinerja proyek dilapangan. Pemberian imbalan dapat didasari sebagai pengganti atas jezih payah, resiko, dll dari pekexja itu dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dhapangan.Terdapat dua jenis imbalan yang dapat diberikan kepada para pekerja tersebut, adalah : imbalan internal dan imbalan eksternal. Masing-masing jenis imbalan ini akan memberikan tingkat kepuasan yang berbeda bagi para pekerja tersebut, térgantung hingga dimana imbalan tersebut dirasakan mencukupi sebagai balas jasa.Dalam penelitian ini akan dicari aspek-aspek dalam pemberian imbalan yang dapat meningkatkan produktivitas kelja dilapangan, bagi para buruh konstruksi di Jabotabek. Pada akhimya pengelolaan pemberian imbalan perlu dipahami lebih mendalam bagi para staf proyek, dengan tujuan untuk lebih memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dari buruh konstruksi tersebut.Metoda analisa yang digunakan adalah analisa regresi terhadap aspek-aspek pemberian imbalan yang berkorelasi tinggi terhadap produktivitas. Hasil akhir yang didapat adalah suatu persamaan regresi, yang rnemiliki suatu nilai koetisien dad variabel penentunya, yaitu jaminan akibat kecclakaan, pcrlakuan manusiawi bagi bumh dan diberikannya bonus tambahan. Temuan akhir memberikan gambaran aspek-aspek yang patut diperhatikan dalam pemberian imbalan bagi buruh, dalam upaya peningkatan produktivias proyek."

"Tesis ini membahas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun yang terjadi terhadap seorang Direktur di PT. X. Penelitian ini bersifat normatif dan deskriptif. Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peranan hukum dalam mengatasi terjadinya pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Bila terjadi PHK, pekerja mempunyai hak yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dalam melakukan PHK agar mengikuti prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja, khususnya di level senior, agar lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian yang diajukan oleh pemberi kerja dan lebih memahami aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Baik pemberi kerja maupun pekerja mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dan, semua pihak mempunyai hak untuk melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja.

---

This thesis is about the Employment Termination (PHK) by reason of retirement which happens to a Director of PT. X. This research is normative and descriptive. This research is to know the importance of the role of law in overcoming the termination of a working relationship in the company. In the event of layoffs, workers have the right to set the Employment Act. Employers in layoffs have to follow the procedures as stipulated Employment Act. Workers, especially at senior levels, to be more cautious in signing the agreement submitted by the employer and a better understanding of the rules of law in force in the Republic of Indonesia. Both employers and workers have the same status in the eyes of the law. And, all parties have the right to make every effort to resolve disputes in the event of termination of employment."

"Dalam globalisasi ekonomi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat telah menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pada posisi yang serba dilematis dalam menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pilihan antara upaya mensejahterakan rakyat (pekerja) melalui peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan kebijakan untuk menarik investor asing melalui keunggulan komparatif upah murah dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang lunak benar-benar merupakan dilema bagi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar bebas dimana perusahaan-perusahaan berusaha mengurangi resiko usaha termasuk resiko dalam hal Sumber Daya Manusianya (SDM) untuk menekan biaya produksi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (kerja kontrak). Dalam menilai hukum/peraturan tidak hanya melihat hukum dalam konteks law-in-books, Akan tetapi, juga harus melihat hukum dalam kerangka law-in-action. Peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di Indonesia, yang berlaku saat ini, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. HGA belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh PT. HGA berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelaksanaan PKWT di PT. HGA yaitu: Pertama, faktor hukumnya sendiri (peraturan), dimana masih terdapatnya multitafsir norma dan inkonsistensi pasal-pasal mengenai PKWT dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua, faktor penegak hukum, dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada PT. HGA sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil serta organisasi yang baik dari sebuah perusahaan tidak terpenuhi. Keempat, faktor masyarakat dimana adanya kedudukan yang berbeda atau tidak seimbang antara pekerja dengan pengusaha membuat PT.HGA mendominasi dalam membuat perjanjian sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang dihasilkan sesuai dengan keinginan PT.HGA. Kelima, faktor kebudayaan dimana masih terdapatnya nilai-nilai dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan demi ketentraman dirinya sehingga pekerja akan menerima kondisi apapun demi mendapatkan pekerjaan karena adanya penilaian kurang baik dalam masyarakat apabila seseorang tidak bekerja sehingga penegakan hukum menjadi terhambat.

---

In the economic globalization that is characterized by increasing competition has put Indonesia as a developing country in the position of the all dilemmas in ensuring the right to decent work and livelihood. The choice between efforts to prosper the people (workers) through legislation in the field of labor with policies to attract foreign investors through low wage comparative advantage and the software implementation of employment law is really a dilemma for the Government of Indonesia in the face of free market where companies tried to reduce business risks including the risk in terms of Human Resources (HR) to reduce the cost of production. Efforts are made by companies is to implement a specific time work agreement (employment contract). In assessing laws / regulations not only see the law in the context of law-in-books, which is a normative phenomenon in the form of a collection of norms that govern relationships between individuals in society. However, it also must see the law within the framework of lawin- action.Peraturan labor legislation in Indonesia, current, among others, the Act No. 13 of 2003 concerning Manpower. Employment agreement setting a specific time in the law are set out in Article 56 through Article 59. Understanding Specific Time Work Agreement in Law No. 13 of 2003 is an agreement between the workers with employers who only made for a specific job which, according to the type and nature of work or activity will be completed within a certain time. Execution time employment agreement pursuant to Act No. 13 of 2003 on Manpower in PT. Hasanah Graha Afiah has not been done properly. This is because still have things that are not carried out by PT. Hasanah Graha Afiah under the provisions of Act No. 13 of 2003 on Labor, The factors affecting the implementation of law enforcement PKWT at. Hasanah Graha Afiah namely: First, the law itself (rules), which still have multiple interpretations of norms and inconsistencies regarding PKWT articles in Law No. 13 of 2003 on Manpower. Second, law enforcement factor, which is still a lack of quality and quantity of labor inspectors. Third, the factor means or facilities where there is still a lack of quality and quantity of human resources at PT. Hasanah Afiah Graha causing the lack of law enforcement employment laws because of educated manpower and skilled and good organization of a company are not met. Fourth, factors of society in which a different position or out of balance between workers and employers make PT.Hasanah Graha Afiah dominate in making arrangements so that certain employment agreement when produced in accordance with the wishes PT.Hasanah Graha Afiah. As for the workers, the economic factor is very important in getting a job because it's hard to find a job so they have to accept the condition or treatment that is right in getting a job. Fifth, cultural factors which still have the values in society that causes people to ignore the rules for the sake of peace itself so that workers would accept any conditions to get their jobs because of the unfavorable rating in the community if one does not work so that law enforcement be pursued."