Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara konseptual mengenai pengembangan karir seorang merupakan unsur yang strategis dalam menentukan sehat tidaknya suatu organisasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terencana dan berkelanjutan karenanya merupakan kebutuhan yang mutlak terutama untuk masa depan organisasi. Hakekat pola karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai baik secara horizontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada tingkat atau jenjang posisi yang lebih tinggi. PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat pada Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional. Kemudian terkait dengan jabatan, dapat dikatakan kedudukan yang menunjukkan tugas/ tanggungjawab/ wewenang/ hak seorang PNS dalam rangkaian susunan suatu satuan organisasi negara, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.Selanjutnya Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. Secara normatif selain Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999, aturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. KEP-386/K/1996; tanggal 6 Juni 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.Penelitian ini dimaksudkan untuk menampakkan realitas mengenai sistem perencanaan dan pengembangan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dilingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM serta bagaimanakah strategi pengimplementasiannya ?. Selanjutnya dengan dilatar belakangi belum adanya beberapa hal terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karir.Kesimpulannya Sistem perencanaan dan pengembangan karir PFA Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM telah berjalan serta dengan menggunakan media yuridis normatif berupa aturan/kebijakan terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor. Terdapat gambaran atau kondisi belum diaturnya beberapa hal terkait pengaturan mekanisme perjalanan karir seorang PFA, misalnya salah satunya adalah pemberlakuan Pejabat Fungsional Auditor yang dipindahkan ke dalam jabatan struktural harus dibebaskan sementara dari JFA dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari JFA t.m.t pelantikan. Kemudian adanya pemberlakukan kebijakan pimpinan secara stelsel pasif atas pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor, walaupun mekanisme perencanaan jenjang karir seorang pegawai untuk menduduki jabatan fungsional auditor dengan memiliki persyaratan keikutsertaan dan kelulusan sertifikasi JFA, pendapatan angka kredit minimal serta memiliki syarat pangkat minimal pada jenjang jabatan yang ada.

---

Ones career development are conceptional a strategic element determing a healthy organization. A well planned and continous human resources development is necessary for the future of an organization. Officer government career patterns are ways of developing employee?s progress, with horizontal as well as vertical movements towards upgrading levels. Officer government (PNS) we positioned as structural position or functional (fungsional) position. An employee?s position indicates duty/ responsibility/authority/ rights of PNS within the organization structure.Auditor Functional (fungsional) Position (JFA) are appointed officer government (PNS) with given duties, responsibility, author and rights to conduct impactions with the government institution. Normatively other then Presidential of Legal Decision Number 87 year 1999 on the implementation of JFA, there are Ministry of Legal Decision Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Number 19 year 1996 on JFA and credit point and joint affair Chief BAKN, Secretary General of BPK and chief BPKP Number 70/1996, Number 49/SK/S/1996, Number KEP-386/K/1996 date 6 june 1996 on Instruction of JFA and Credit Point Implementation.This research are intended to reveal realities on career lanning and development system of Auditor Functional Position (JFA) within the Inspectorate General of Law and Human Rights Department and how to be implemented ? Based on the fact that there have not yet been any exposure on JFA inspectorate General of Law and Human Rights Department in the Ministry Rules Law and Human Rights Number : M.3819.KP.04.15 year 2006 on career pattern.As a conclusion although career planning and development system of Auditor Functional Position (JFA) Inspectorate General of Law and Human Rights Department, have been implemented based on juridicial norm such as regulation/policy related to Auditor Functional Position (JFA), there are still condition that have not been regulated concerning JFA career course. For example, the validation of JFA trasferring to a structural career position, with issuing a letter of exemption from JFA. In effect of stelsel pasif leaders policy on appointed JFA, although the career planning and development mechanism of an employee to obtain JFA certification and qualification are gathering minimum credit rate and accomplishing minimum grade position."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh profesionalitas Auditor yang memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap/perilaku, juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas pengawasan terutama dalam melaksanakan standar profesional aparat pengawas internal pemerintah yang merupakan acuan bagi Auditor dalam bertugas untuk dapat menjamin kualitas pengawasan tersebut, khususnya pada standar pelaksanaannya dimana peran dari masing-masing Auditor sangat besar pengaruhnya.Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Profesionalitas Auditor terhadap Kualitas Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan pokok perrnasalahan apakah ada pengaruh pengetahuan, keahlian dan prilakulsikap yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R,I; Hubungan antara keahlian yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.; dan mengetahui hubungan antara sikap/prilaku yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode survey eksploratif yakni berusaha menggambarkan serta mengetahui berbagai data yang menyangkut masalah kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaPenelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I sebanyak 35 orang terdiri dari 20 auditor ahli, dan 15 orang auditor penyelia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dengan menggunakan regresi sederhana, yang perhitungannya dilakukan dengan komputer yaitu menggunakan program SPSS for Window.Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,808 antara pengetahuan yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan profesional auditor yang memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.Ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,828 antara keahlian yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan auditor yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.Ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,673 antara sikap/prilaku yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan auditor yang memiliki sikap/prilaku sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam standar umum kedua serta pendoman umum kedua, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum dan atau negara."

"Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif, oleh karena itu penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Selain itu dengan menggunakan data sekunder melalui kajian daftar pustaka berdasarkan kajian buku akan tergambar perkembangan konsep supervisi. Berdasarkan kerja lapangan yang diterima ditemukan fakta bahwa, di Lembaga Remaja Kelas IIA Tangerang terjadi kelebihan kapasitas penghuni. Hal ini telah ditangani oleh Lembaga namun belum optimal, karena penghuni yang tersedia bukan hanya narapidana, melainkan lebih banyak narapidana titipan. Sehingga mengakibatkan over kapasitas. Berdasarkan over kapasitas Lembaga Pemuda Kelas IIA Tangerang Lembaga Pemuda Kelas IIA Tangerang. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya faktor tingkat kriminalitas, akibat faktor ekonomi dan kebutuhan hidup. Oleh karena itu dapat disarankan kepada Lembaga agar narapidana tersebut dipindahkan ke lembaga yang belum melebihi kapasitasnya, dan hukuman pengawasan 3 bulan tidak boleh dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi diberikan oleh pengurus di dinas sosial

---

This research used the qualitative approach method that was untangled in a descriptive manner, therefore this research stressed the primary data that was received through the deep interview and observation. Besides using the secondary data through the study of the bibliography be based on study the book will be depicted by the development of the concept of the supervision. Was based on field work was received by the discovery concerning, in the Institution people young class IIA Tangerang happened over occupants capacity. This matter has been done by the handling by the Institution but not yet optimal, because of available occupants are not only the prisoner, but more entrusted prisoner. So as result in over capacity. Based on the over capacity of the Institution people young class IIA Tangerang Institution people young class IIA Tangerang. This because of having the criminal level factor increased, as a result of the economic factor and the requirement for the life. Because of that could be suggested to the Institution that the prisoner must be moved to a institution that have not yet over capacity, and the punishment were supervised 3 months might not be put into the Correctional Institution but were given by the management in the social service."

"lsi tesis ini adalah tentang penyelenggaraan kemanan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ruang lingkup penelitian mencakup sistem pengamanan yang diterapkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta efektifitas dari sistem keamanan yang diterapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kegiatan pengamanan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terletak di Jl Veteran No. 11 Jakarta Pusat yang kemudian memberikan koreksi dan masukan terhadap sistem pengamanan yang dipakai selama ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuatitatif dan pengumpulan data dilakukan melalaui pengamatan, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian dianalisa menggunakan fungsi-fungsi manajerial yakni planning, organising, actuating dan controlling, Pertaman, Planning. Hasil penelitian memperlihatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki perencanaan untuk divisi pengamanan, karena petugas pengamanan diambil dari pegawai rumah tangga. Kedua, Organising. Bagian pengamanan Kantor Ditjen Pemasyarakatan berada di bawah subbagian rumah tangga, namun tidak ada pembagian tugas dan kewajiban satuan pengamanan, dimana hanya didasarkan pada pola kebiasaan. Ketiga, Actuating. Ditjen Pemasyarakatan belum memakai Sistem Manajemen Pengamanan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen maupun Protap Strategi Pencegahan Gangguan dan keamanan Departemen Hukum dan HAM. Keempat, Controlling. Pengawasan kinerja satuan pengamanan belum terlaksana dengan baik, belum adanya koordinasi dengan pihak terkait dalam mengontrol keamanan kantor, serta belum adanya pengawasaan dengan melakukan pengecekan laporan buku jurnal kegiatan pengamanan Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Dari empat aspek yang dilakukan penilaian yaitu masalah penjagaan. pengawalan dan penanganan perkara ternyata pelaksanaan keamanan yang dilakukan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih jauh dari efeketif untuk melakukan sebuah sistem keamanan yang mampu memberikan jaminan keamanan yang layak."

"Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., sistem pemeriksaan yang diterapkan oleh Inspektorat Jenderal mengalami perubahan dari sistem parsial ke sistem komprehensif. Dengan perubahan sistem tersebut membawa konsekuensi terjadinya kesenjangan kompetensi auditor dibandingkan dengan tuntutan organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi auditor.Kajian pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi dipengaruhi oleh karakteristik individu, pengalaman dan pelatihan yang diperoleh selama berinteraksi dalam organisasi. Pada penelitian ini indikator kompetensi mengacu pada pendapat Dave Ulrich (1997, 68) yang menyatakan : kompetensi merupakan gambaran pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan (represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees).Hasil penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi dokumen kepegawaian yang diperloleh di Bagian Kepegawaian, sedangkan data primer berupa pendapat auditor yang dihimpun dengan instrumen kuesioner. Skoring kuesioner menggunakan skala ordinal Likert. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan melakukan sensus terhadap populasi auditor berjumfah 57. Tingkat responsi responden maksimal dibuktikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas menggunakan teknik content validity dengan rumus Product Moment Pearson. Pengujian reliabilitas dilakukan internal consistency dengan teknik split-half rumus Spearman-Brown.Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel dilanjutkan analisis data. Selanjutnya dilakukan analisis distribusi frekuensi tiap butir indikator, korelasi nonparametrik Spearman's rho. Hasil penelitian berdasarkan scatterplot menunjukkan makin tinggi skor pengalaman terdapat kecenderungan makin tinggi skor kompetensi; dan makin besar skor pelatihan terdapat kecenderungan akan makin tinggi pula skor kompetensinya.Analisis statistikal menunjukkan : terdapat hubungan sangat nyata/signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pengalaman dengan kompetensi dan pengaruh pengalaman terhadap kompetensi sebesar 23,6%. Terdapat korelasi sangat nyata arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pelatihan dengan kompetensi dan pengaruh pelatihan terhadap kompetensi sebesar 27,2%. Secara bersama-sama terdapat hubungan sangat nyata positif dengan tingkat hubungan sedang dan terdapat pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi sebesar 36,3%.Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan melalui perencanaan program yang komprehensif. Pelatihan mencapai hasil optimal apabila dilaksanakan secara internal (on the job training). Guna mewujudkan spesialisasi kompetensi maka pembagian Inspektorat Jenderal lebih tepat apabila didasarkan pada bidang tugas pokok dan fungsi yaitu Bidang Hukum dan Peradilan, Bidang Pemasyarakatan, dan Bidang Imigrasi dengan tuntutan setiap auditor memiliki kompetensi bidang tugas pokok dan aspek pendukungnya."

"Produktivitas pegawai yang tinggi dan berkualitas adalah harapan setiap organisasi, termasuk Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, untuk mencapainya bukanlah merupakan hal yang mudah, sebab dipengaruhi oleh berbagai variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pelatihan, motivasi kerja, dan iklim organisasi dengan produktivitas Pemeriksa Paten dalam bidang pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) terdapat hubungan yang kuat dan positif serta signifikan antara pelatihan dengan produktivitas Pemeriksa Paten di bidang pemeriksaan,(2) terdapat hubungan yang sedang dan positif serta signifikan antara motivasi kerja dengan produktivitas Pemeriksa Paten di bidang pemeriksaan, dan (3) terdapat hubungan yang sedang dan positif serta signifikan antara iklim organisasi dengan produktivitas Pemeriksa Paten di bidang pemeriksaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif serta signifikan antara pelatihan, motivasi kerja, dan iklim organisasi secara bersama-sama dengan produktivitas kerja Pemeriksa Paten. Dengan demikian, bila peran pelatihan, motivasi kerja dan iklim organisasi terhadap produktivitas kerja Pemeriksa Paten dibidang pemeriksaan hendak dipertahankan bahkan ditingkatkan, maka Direktorat Paten perlu melakukan pelatihan berjenjang dengan kurikulum yang berpedoman pada program pelatihan Kantor-kantor Paten negara maju, melaksankan secara konsisten dan berimbang sistem reward dan punishment serta adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab antara Pemeriksa Paten sebagai pejabat fungsional dan Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan sebagai pejabat struktural.

---

A high and in a good quality of staffs’ productivity is an expectation of any organization, including the Directorate of Patents, Directorate General of Intellectual Property. However, it is not easy to achieve this expectation. It is influenced by some variables. An objective of this study is to get to know whether or not there is a link between trainings, working motivation and organization climate to Patent Examiners' productivity in substantive examination field. The result of this study shows that: (1) there is a strong and positive, as well as significant link between training and Patent Examiners’ productivity in substantive examination field, (2) there is a middle and positive, as well as significant link between working motivation and the Patent Examiners’ productivity in substantive examination field, and (3) there is a middle and positive as well as significant link between organization climate and Patent Examiners' productivity in substantive examination field. The result of this study also shows that there is a strong and positive as well as significant link between training, working motivation, and organization climate jointly and Patent Examiners’ productivity. Therefore, if the contributions of training, working motivation, and organization climate are needed to be retatned, or even improved, the Directorate of Patents will heedlo have a grading training with a curriculum that is guided to training programs in Patent Offices of developed countries, consistently provided and with a balance reward and punishment system, as well as a clear job description and responsibility between a Patent Examiner as a functional officer and a Head of Sub Directorate of Examination as a structural officer.

"

"Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan penyusunan untuk melakukan rencana pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RL Proses penyusunan yang dilakukan saat ini dirasakan sangat tidak efektif dikarenakan banyak terjadinya revisi sehingga tujuan dan sasaran yang diletapkan menjadi tidak terarah hal tersebut dilakukan dikarenakan banyak terjadinya benturan antara Inspektorat Bidang lain serta tumpang-tindih antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Penclitian yang digunakan yaitu pendekatan kua!itatif dengan responden yaitu para penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu beberapa Auditor Ahli Madya di lingkungan Inspektorat Jenderal serta berkoordinasi dengan Sekretariat Inspcktorat Jenderal yaitu Bagian Penyusunan Program dan Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran.

---

Preparation of Work Plan Supervision Inspectorate General of the preparation of the Annual Audit Work Program is preparing to conduct internal monitoring plan within the Ministry of Justice and Human Rights Affairs, Conducted during the preparation process was felt very ineffective because many of the revisions so that the objectives and targets set to be directed not done it because a lot of conflict between other fields and the Inspectorate of overlap between the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Stare Audit Agency (BPK).The study used the qualitative approach with the respondent that the compilers of the Annual Work Program which is a few Auditor Oversight Associate Expert in Environmental Inspectorate as well as coordination with the Secretariat General of the Inspectorate: General of Part Preparation Program and the Division of Planning and Budget Data collected through interviews with the method of observation and through literary study."

"Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu unit eselon I yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I mempunyai peran strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu unsur pelayanan pemerintah kepada masyarakat luas dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum di bidang hak kekayaan intelektual.Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat memerlukan dukungan sarana dan prasana yang memadai serta sumber daya manusia yang berkualitas. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas menjadikan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara yang melayani masyarakat dituntut untuk selalu bersikap dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam memberikan pelayanan menuju organisasi negara yang lebih efektif, efisien dan produktif, yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Oleh sebab itu, pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merasa tertantang untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan terus berupaya meningkatkan prestasi kerjanya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena "masalah prestasi atau kemunduran prestasi lebih gampang terjadi daripada meningkatnya prestasi kerja" (Walker, '1992:259). Sedangkan suksesnya pertumbuhan organisasi diyakini berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia, kampensasi, dan penghargaan bagi pegawainya yang berdasarkan pencapaian prestasi memacu pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi yang berdasarkan pencapaian prestasi, menjadikan sumber daya manusia menjadi asset terbesar organisasi (Gilley, 1999:153).Sehubungan dengan prestasi kerja pegawai yang ingin dicapai, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang berdampak signifikan pada prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dilatarbelakangi oleh pentingnya prestasi kerja pegawai bagi kinerja organisasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif regresi ganda, yakni suatu metode untuk menggambarkan keadaan pada saat penelitian berlangsung, dengan cara mengumpulkan data, mengolahnya, melakukan uji KMO dan Bartlett's test, menganalisa dengan analisa faktor dengan teknik Rotation Method : Varimax Kaiser Normalization, dan kemudian melakukan uji regresi, yang kesemuanya dilakukan dengan menggunakan Program SPSS 12.0 for Windows.Hasil penelitian diperoleh variabel penentu yang berdampak secara signifikan pada prestasi kerja pegawai. Adapaun variabel penentu tersebut adalah motivasi pegawai dalam bekerja, kedisiplinan dalam bekerja, bekerja di luar jam kerja, imbalan dan jaminan hari tua, rasa ingin maju, reputasi dan pujian, ketenangan dalam bekerja, dan pengambilan keputusan. Sedangkan kepemimpinan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab terhadap bawahan, dan gaya kepemimpinan belum berdampak secara signifikan pada prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran kebijakan yang sangat mungkin diterapkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu untuk tiga variabel yang belum berdampak secara signifikan pada prestasi kerja pegawai patut menjadi perhatian para pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual."

"Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara strategi, struktur, sistem, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai pembuktian ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara elemen strategi, sistem, struktur, gaya kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama di Ditjen HAM ditinjau dari dimensi 7S McKinsey.Dalam kerangka kerja 7S McKinsey, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 7 elemen dasar yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yaitu Strategi, Sistem, Struktur, Shared Values (Nilai Bersama), Style (Gaya Kepemimpinan), Staf, dan Skill (Ketrampilan). Ketujuh elemen tersebut saling terkait satu sama lain dengan elemen nilai bersama sebagai inti dari ketujuh elemen tersebut.Keberadaan nilai bersama yang berada di tengah-tengah ini menunjukkan pentingnya peranan nilai bersama dalam suatu organisasi. Nilai bersama ini merupakan nilai-nilai yang dimiliki dan dibagi secara bersama di antara anggota organisasi, atau yang dikenal sebagai budaya organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM RI. Penelitian ini merupakan penelitian sensus dengan menjadikan subyek data sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner mengenai ketujuh elemen dalam kerangka 7s McKinsey. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi sederhana dan korelasi parsial dan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa Variabel "gaya kepemimpinan", "staf", "ketrampilan", "sistem" dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM. Hanya variabel "struktur" yang tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap "nilai bersama" yang dimiliki oleh pegawai di Ditjen HAM. Secara parsial, variabel "gaya kepemimpinan", "staf", dan "strategi" memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen HAM, sedangkan tiga variabel independen lainnya, yaitu variabel "ketrampilan", "sistem", dan "struktur" tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel "nilai bersama". Kata Kunci :

---

ABSTRACTThe main question in this research is how is the relation between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights. Based on that main question, the aims of this research is to find out the relationship between style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy towards shared values in the Directorate General of Human Rights seen in the 7S McKinsey Framework.In the 7s McKinsey Framework, organization is seen as a system that consist of seven elements that influence the performance of the organization. Those seven elements are shared values, style of leadership, staff, skill, system, structure, and strategy. They are interrelated each other with the element of shared values as the central of the interrelation.The position of shared values in the middle of the seven elements shows the important of the shared values in the organization. Shared values are values that owned by and shared among members of the organization, which also known as organization culture. This research was held in Directorate General of Human Rights, Departmen of Law and Human Rights. This research is a sensus study with the subject of the data is the resource of the data. The data collection was carried out using questionaire about the seven elements in 7S McKinsey Framework. The analysis of the data carried out using the formulation of bivariate correlation and partial correlation by application of SPSS version 16.Based on the results of this research, it is concluded that the variables of "style", "staff", "skill", "system", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". Only variable of "structure" that do not have a significant correlation with the variable of "shared values". Partially, the variables of "style", "staff", and "strategy" have a significant corrrelation with the variable of "shared values". The other three variables, those are "skill", "system", and "structure" do not have a significant correlation with the variable of "shared values"."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir dan kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Secara teoritik pengembangan karir didefinisikan sebagai usaha merespons kebutuhan karir karyawan dengan menyediakan program-program untuk memenuhi kebutuhan karir individu bagi pengembangan dirinya sekarang dan di masa depan melalui tahap eksplorasi, penanaman, perawatan, dan pelepasan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan kepada pegawai atas pekerjaan yang dilakukan yang meliputi: gaji, insentif, dan tunjangan. Motivasi kerja adalah dorongan, keinginan dan tingkat kesediaan pegawai untuk mengeluarkan upaya dalam rangka mencapai prestasi terbaik melalui rasa tanggung jawab, pertimbangan terhadap resiko, umpan balik, kreatif-inovatif, waktu penyelesaian tugas, dan keinginan menjadi yang terbaik.Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel 89 pegawai yang diambil dengan teknik acak sederhana. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensial dengan regresi dan korelasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir dan kompensasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Artinya, semakin baik pengembangan karir dan kompensasi, maka semakin tinggi motivasi keija karyawan, dan sebaliknya semakin buruk pengembangan karir dan kompensasi, maka semakin rendah motivasi keija. Dengan demikian, motivasi kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan memperbaiki pengembangan karir dan kompensasi.Berdasarkan temuan tersebut, maka pelaksanaan pengembangan karir perlu diperbaiki antara lain dengan menyediakan bimbingan dan konseling karir, rotasi jabatan, pengembangan pegawai, sistem penghargaan, dan perencanaan pensiun. Kompensasi juga perlu diperbaiki baik menyangkut gaji, insentif maupun tunjangan. Pihak manajemen perlu melakukan evaluasi secara cermat kebijakan- kebijakan kompensasi yang telah diimplementasikan dan melakukan studi banding dengan instansi-instansi lain agar kompensasi yang diterapkan dapat memenuhi keadilan eksternal pegawai.

---

This research was aimed to examine the influence of career development and compensation on officer’s work motivation at Directorate General for Legislation Regulation Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Theoretically career development defined as the effort to response employee’s career need with provide the programs to fulfill individual career need for present andfuture self development through eiploration, establishment, maintenance, and disengagement. Compensation is the reward that giving to officer for its job that done involves: salary, incentive, and allowance. While work motivation is the drive, want and officer's redness level to performing effort for attain the besi achievement through responsibility, consideration to the risk, feedback, creative-innovative, time to finished the task, and drive to achieve the besi.

This research used survey melhod with 89 officers that taken with random sampling technique. Data collected with questionnaire that was tested with validily atid reliability. Research data analyzed descriptively and interferential statistics with regressions and correlations.

The result of research show that career development and compensation as well as partially or simultaneously had positive and significant effect on officer 's work motivation at Directorate General for Legislation Regulation Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This is mean, better in career development and compensation, then higher officer 's work motivation, and otherwise more bad in compensation and compensation, then lower officer ’s work motivation. Therefore, officer ’s work motivation can be improved with improving career development and compensation.

Based on these findings, then the implementation of career development need to improved with providing career guiding and counseling, job rotation, employee development, reward systern and career planning. Compensation also need to improved as well as relate to salary, incentive or allowance. Management party need to performing accurately evaluation about the compensation policy that was implemented and to do bran marking with another inslitutions in order to the compensation that implemented can meet the officer 's external equality."