Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"WTO sebagai produk dari faham liberalisme ekonomi mempunyai tujuan sangat ideal untuk menciptakan kondisi perdagangan bebas yang kondusif, kompetitif, adil dan membawa kesejahteraan. Dalam kerangka kerjasama ekonomi multilateral diharapkan berbagai hambatan perdagangan dapat sepenuhnya dihilangkan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Berbagai kesepakatan perdagangan dan jasa yang tertuang dalam aturan-aturan WTO juga mempunyai konsekwensi mengikat bagi para anggotanya sehingga mempengaruhi kebijakan suatu negara misalnya kebijakan negara untuk meliberalisasi sektor pertaniannya. Aturan mengenai liberalisasi pertanian ini tertuang dalam aturan AoA. Idealnya diharapkan dengan adanya aturan tersebut berbagai hambatan di sektor pertanian seperti hambatan tarif dan non tarif subsidi domestik dan resktriksi impor dapat dikurangi alau dihapus namun pada kenyataannya hal ini masih sulit dilakukan karena masih banyaknya anggota WTO khususnya negara-negara maju yang masih memberlakukan kebijakan proteksi tersebut. Sehingga dapat dikatakan nilai-nilai merkantilisme lebih kuat mewarnai perdagangan bebas dalam kerangka WTO.Berkaitan dengan hal tersebut kesepakatan yang tertuang dalam agenda pembangunan Doha khususnya dibidang pertanian awalnya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara negara maju, negara berkembang dan negara miskin karena dalam agenda Doha termaktub komitmen negara maju untuk mengurangi berbagai subsidi dan menghapus restriksi impor yang diberlakukan terhadap produk-produk pertanian negara berkembang namun hal ini tetap tidak efektif dalam realisasinya.Di dorong oleh kenyataan tersebut dan resesi ekonomi pada tahun 1997, Indonesia bersama negara berkembang lainnya berupaya memperjuangkan agar konsep SP (spesial product) untuk produk pangan dan konsep SSM (special safeguard mechanism) sebagai pengejawantahan konsep S&D (special & different treatment) tertuang dalam draft modalitas pertanian. Hal ini amat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia karena sektor pertanian terkait dengan masalah ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta pembangunan pedesaan. Selain itu akibat restrukturisasi ekonomi dibawah IMF dan World Bank membuat sektor pertanian Indonesia kian terpuruk. Menghadapi hal ini Indonesia meminta agar produk-produk pangan seperti gula, kedelai, jagung dan beras dikecualikan dari usulan pengurangan subsidi karena keempat produk tersebut mempunyai nilai strategis serta menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih lanjut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Proteksi dan Promosi untuk melindungi sektor pertaniannya.Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti dokumen internal Deptan, Deperindag dan Deplu, kertas posisi pemerintah Indonesia dalam beberapa perundingan setingkat pejabat tinggi dan menteri di WTO, kertas posisi yang dikeluarkan lembaga swadaya masyarakat yang concern dengan masalah liberalisasi pertanian, serta proposal-proposal yang diajukan oleh negara-negara anggota WTO dalam menyusun draft modalitas pertanian dari KTM IV hingga KTM V Cancun dan perkembangan lain yang muncul kemudian. Dalam menganalisa friksi yang timbul dalam perundingan draft modalitas pertanian penulis menggunakan konsep merkantilis dari Robert Gilpin dan kepentingan Nasional dari Susan Strange, untuk menganalisa bagaimana perundingan berlangsung penulis menggunakan teori Ikle dan Odell."

"The article discusses that various supports have been made available to agricultural sector, especially for rice under the framework of AoA WTO. The article also explore the domestic support methodology for calculating Total AMS (aggregate measure support) and de minimis for rice. Expenditure for general services has increased significantly after 1999. Most of the support under Green Box was designed for domestic food aid. Market price support for rice has continued to increase since 1999, however, de minimis level stood on average 6% p.a. in the period of 1998-2002. The implication is if the market price support for rice depends heavily on the domestic cost of paddy production and ignores the border price, this support can be beyond the de minimis level. De minimis above 10% for LDC is believed distorting the production and trade, and should go under Amber Box."

"Disepakatinya perjanjian WTO oleh Pemerintah Indonesia merupakan babak baru dalam perdagangan yang lebih terbuka dan bebas. DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 13 Oktober 1994 dengan dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1994. Realitas adanya ketimpangan kekuatan politik dan ekonomi antar negara anggota berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara, apalagi negara tersebut berada pada level ekonomi yang lemah. Artinya pelaksanaan perdagangan global tidaklah semulus dengan apa yang hendak dicita-citakan. WTO sendiri mempunyai aturan, instrumen dan prinsip sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar yang berpotensi menimbulkan distorsi. Dapatkah negara-negara berkembang, khususnya Indonesia memanfaatkan aturan tadi pada sektor pertaniannya? apakah keadilan yang dicita-citakan oleh perdagangan yang bebas dan terbuka di sektor pertanian ini hanyalah impian atau topeng kapitalis untuk menguasai perekonomian suatu negara? atau sebetulnya ada masalah yang lebih mendasar dari penyebab kegagalan sektor pertanian kita dalam persaingan ekonomi global. Adanya sebuah kajian dan analisis sektor ini dan dampaknya terhadap harmonisasi dan reformasi hukum bisnis menjadi salah satu jalan memperkuat posisi tawar sektor pertanian kita dalam perdagangan dunia."

"Lemahnya posisi tawar lessee seringkali dimanfaatkan oleh lessor yang berpotensi merugikan pihak lessee. Lessor berlindung kepada asas kebebasan berkontrak untuk menjustifikasi perlakuan sewenang-wenang tersebut. Bahwa walaupun perjanjian dibuat standar, bagi mereka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum karena telah disetujui oleh lessee. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris, yaitu menjelaskan keterkaitan perjanjian sewa guna usaha dengan sahnya perjanjian. Dalam skripsi ini dibahas Permasalahan sejauh manakah lessor dapat berlindung pada asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sewa guna usaha yang memakai klausula baku dengan diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kedua pembahasan tentang kedudukan, keabsahan dan keberlakuan dari perjanjian/klausul baku dalam perjanjian pembiayaan Sewa Guna Usaha ditinjau dari UUPK. Dan yang ketiga mengenai peranan pemerintah atau otoritas publik dalam ikut menentukan isi dari suatu perjanjian agar terciptanya posisi tawar seimbang (equal position) . Bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH-Perdata keberlakuannya tidaklah absolut. Salah satu yang membatasinya adalah berupa syarat objektif yaitu kausa yang halal. Bahwa berdasarkan kausa yang halal perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Sementara UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang penggunaan klausul standar dalam suatu perjanjian. Dengan demikian perjanjian yang menggunakan perjanjian baku seperti yang dilakukan dalam perjanjian sewa guna usaha berakibat batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320 (4) KUH-Perdata. Disisi lain perlu dilakukan beberapa instrumen hukum publik untuk menyeimbangkan posisi tawar lessee."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis ketentuan persyaratan muatan lokal untuk industri kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan persyaratan muatan lokal dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan tidak sesuai dengan peraturan GATT dan Perjanjian TRIMs. Pasal 17 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dapat menerima insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIMs dan juga Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian atas peraturan persyaratan muatan lokal untuk kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO).

---

This undergraduate thesis discusses the analysis of local content requirements for the electric vehicle industry in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 regarding the Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation in terms of its compliance with the regulations in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). The research in this undergraduate thesis is juridical normative. The results of this research conclude that the provisions of local content requirements in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 Regarding Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation are not in accordance with the regulations of the GATT and the TRIMs Agreement. Article 17 states that companies that meet the requirements of Local Content Value (TKDN) as mentioned in Article 8 can receive fiscal and non-fiscal incentives from the government. This is inconsistent with the provisions of the TRIMs agreement as well as Article III:2 and Article III:4 of the GATT. Therefore, the Indonesian government must make adjustments to the local content requirements for electric vehicles in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 so that it is more consistent with its obligations as a member country of the World Trade Organization (WTO). "

"Tesis ini membahas tentang pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO dengan fokus pada kasus-kasus penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO, penerapan pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Uni Eropa dan implikasinya terhadap ekspor hasil perikanan dari Indonesia serta langkah-langkah strategis yang harus ditempuh Pemerintah Indonesia terkait dengan penolakan ekspor hasil peiikanan Indonesia oleh Uni Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pengaturan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kerangka WTO diatur dalam SPS Agreement. Sedangkan penerapan standar mutu yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap hasil perikanan dari Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan GATT khususnya SPS Agreement. Terkait dengan kasus-kasus penolakan hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa, Pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah strategis, baik secara internal yaitu memfasilitasi pengembangan standar mutu dan keamanan hasil perikanan, maupun secara eksternal yaitu melalui forum negosiasi bilateral dengan Uni Eropa agar Uni Eropa dapat memberikan bantuan teknis yang sesuai dengan keburuhan Indonesia sebagai negara berkembang dalam memenuhi standar mutu dan keamanan produk perikanan yang dipersyaratkan.

---

This thesis discusses about the provision of quality and safety standards of fisheries products within the framework of the WTO, especially related to the cases of Indonesian fisheries product exports rejected by the European Union. The aim of this thesis is to understand the provision of quality and safety standard of fisheries products in the framework of WTO, to understand the implementation of quality and safety standard of fisheries products by the European Union and its implications for exports of fisheries products from Indonesia, and what strategic steps should be taken by the Govemment of Indonesia concerning the rejection of Indonesian fishery product exports by the European Union. The results of this study show that provision of quality and safety standards of fisheries products within the WTO framework set out in SPS Agreement. While the application of quality and safety standards by the European Union to the fisheries products from Indonesia is not in conflict with the provisions of GATT, particularly the SPS Agreement. Related to the cases of rejection of Indonesian fisheries products by the European Union, the Govemment of Indonesia can take strategic actions, both internally by facilitating the development of quality and safety standard of fisheries products, as well as externally through the forum of bilateral negotiations with the European Union, so that they can provide technical assistance to Indonesia as a developing country in complying quality and safety standards of fisheries product required."