Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 141860 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hairuman Pria Perdana
"Pendayagunaan aset tanah idle milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerjasama dengan pihak swasta merupakan salah satu cara bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi minat swasta untuk melakukan kerjasama adalah lokasi tempat dimana aset tanah tersebut berada. Tanah dalam suatu lokasi memiliki karakteristik fisik tertentu disamping pengaruh lingkungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali karakterisitik fisik yang paling dipertimbangkan pihak swasta dalam memilih suatu lokasi. Mengacu pada hal tersebut selanjutnya dapat ditentukan minat pihak swasta terhadap 3 lokasi aset tanah yang diteliti berdasarkan potret kondisi eksistingnya, yaitu aset tanah di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, di Jl. Pegangsaan Dua Jakarta Utara dan di Jl. Pejaten Raya Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Sebanyak 40 perusahaan yang bergerak dibidang properti terutama pengembang swasta di di wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tabulasi frekuensi, tabulasi silang dan analisis Cluster. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Dari ketiga lokasi aset tanah yang diteliti, masing-masing masih memiliki sisa tanah yang potensial untuk dikerjasamakan namun memiliki karakteristik yang berbeda-beda; 2) Faktor aksesibilitas, harga tanah, ukuran tanah dan penggunaan eksisting tanah merupakan hal-hal yang paling dipertimbangkan pihak swasta dalam memilih suatu lokasi; 3) Ditinjau dari lokasinya, aset tanah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur merupakan lokasi yang paling diminati oleh pihak swasta untuk dikerjasamakan. Hasil penelitian juga merekomendasikan perlunya dilakukan revisi atas ketentuan perundangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang pendayagunaan kekayaan daerah melalui kerjasama dengan pihak swasta."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24979
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Puspla Dirdjaja
"Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan mendasar mengenai pengetahuan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya di bidang Administrasi Pemerintahan rnaupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai Otonomi Daerah.
Dalam era Otonomi Daerah yang sekarang ini, Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi.
Penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian keduanya dikenal sebagai Undang-undang otonomi Daerah, adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel.
Hal ini dapat diperhatikan dalam penjelasan Undangundang tersebut yang menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu ada dukungan berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengkturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, Berta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Konsekuensi dari penyerahan kewenangan yang demikian besar sudah barang tentu adalah tanggung jawab yang semakin besar pula terutama dalam hal penyelenggaraan seluruh kewenangan sehingga pemberdayaan, kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci bagi setiap daerah otonom.
Kecuali dari dana perimbangan ataupun dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Daerah harus mampu mencari sumber-sumber pembiayaan melalui Sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah. Disinilah sebenarnya terletak peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui salah satu Sumber Pendapatan Asia. Daerah (PAD) yaitu aset daerah. Penyerahan kewenagan yang berimplikasi pada membengkaknya aset daerah di satu sisi dapat menguntungkan Pemerintah Daerah, namun di sisi lain dapat menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik.
Disinilah letak perlunya pengelolaan aset daerah secara hati-hati dan baik. Karena tak jarang dijumpai adanya pengelolaan aset seperti aset properti (tanah, bangunan dan infrastruktur) yang pada umumnya merugikan. Tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memastikan agar aset Pemerintah Daerah tidak lagi menjadi beban keuangan, tapi sebaliknya menjadi sumber pendapatan.
Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang telah diberikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dalam rangka memenuhi dari segi pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan tersebut, dapat terpenuhi dengan adanya kewenangan pemerintah daerah mencari sumber-sumber pembiayaan lain untuk pelaksanaannya yang didukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan Daerah yang berkenaan dengan hal dimaksud, terutama yang berkenaan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pemanfaatan aset maupun pemasukan terhadap pendapatan daerah."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19864
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
S8511
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudi Fathoni Wijaya
"ABSTRAK
Tugas akhir ini membahas Konflik Hubungan Industrial Dalam Keijasama
Perusahaan BUMD dengan Perusahaan Mitra Swasta di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta. Tugas akhir ini adalah penelitian dengan mengkomparasikan antara fakta
dan data-data dalam Perusahaan BUMD, kemudian dianalisa dengan landasan
teoritis yang telah dikemukakan. Diharapkan dapat mempeijelas serta menjawab
tujuan dan manfaat penelitian. Hasil penelitian menyarankan konflik hubungan
industrial pada Perusahaan BUMD dipecahkan dengan melakukan kompromi
melalui negosiasi antara manajemen dengan karyawan (serikat pekeija).;"
2009
T37867
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Ratnasari
"ABSTRAK
Pelayanan publik mengalami tranformasi digital. Salah satu cara pemerintah DKI Jakarta mengembangkan Jakarta Smart City adalah dengan menyediakan layangan perpustakaan digital iJakarta. Dengan mengembangkan model konseptual yang berkaitan dengan intensi masyarakat untuk menggunakan aplikasi perpustakaan digital, penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model TAM sebagai latar belakang teori. Penelitian ini bertujuan untuk 1 Menjelaskan pengaruh perceived ease of use dan perceived usefulness terhadap intention to use, dan 2 Menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi hubungan ketiga konsep tersebut, yaitu: computer experience, domain knowledge, aksesibilitas, dan relevansi. Data diambil melalui survei kepada 130 pengguna aplikasi iJakarta dengan menggunakan metode sampel acak sederhana. Dengan menggunakan analisis jalur, hasil dari penelitian ini mendukung secara kuat teori dari TAM untuk memahami niat masyarakat untuk menggunakan aplikasi iJakarta. Faktor yang paling memengaruhi intention to use adalah perceived of usefulness, walaupun perceived ease of use juga berpengaruh signifikan. Perceived of usefulness dipengaruhi oleh aksesibilitas, relevansi, dan perceived ease of use, dengan pengaruh terbesar adalah variabel relevansi. Sementara, faktor yang signifikan mempengaruhi perceived ease of use adalah domain knowledge dan aksesibilitas, dengan pengaruh terbesar berasal dari variabel domain knowledge.

ABSTRACT
Public service has undergone digital transformation. The government of Special Region of Jakarta has provided iJakarta digital library as a way to develop Jakarta Smart City. By developing a conceptual model associated with people 39 s intention to use digital library application, this research uses Technology Acceptance Model TAM as its theoretical framework. The objectives of this research are 1 to provide explanation of the influence of perceived ease of use and erceived usefulness towards intention of use, and 2 to describe the factors which influence the relations of the three concepts computer experience, domain knowledge, accessibility, and relevance. Data was gathered in a survey on 130 users of iJakarta, using simple random sample. Using path analysis, the outcome of the research strongly supports the theory in TAM in understanding people rsquo s intention to use iJakarta application. This study found that the factor that influences Intention to use the most is perceived of usefulness, despite the significant influence of perceived ease of use. Perceived of usefulness is affected by accessibility, relevance, and perceived ease of use with relevance variabel having the most influence. At the same time, the significant factors affecting perceived ease of use are domain knowledge and accessibility with domain knowledge variabel having the most influence. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T50252
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihombing, B.F.
"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di DKI Jakarta, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan instrumen perizinan sebagai salah satu instrumen teknis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
D1009
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Hadi Wibowo
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan siklus hidup aset dengan pendekatan Total Asset Management TAM agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik manajemen aset tetap yang ada dengan kerangka TAM serta best practice yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang saat ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memenuhi komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan adanya keterkaitan langsung antara pengelolaan aset tetap dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

ABSTRACT
This study aims to analyze the fixed assets management at Jakarta Provincial Government DKI Jakarta based on assets life cycle approach and Total Assets Management TAM in order to achieve organizational objectives economically, efficiently, and effectively. This study used a qualitative method with case study approach. The analysis is done by comparing the current practices of fixed assets management with asset management best practice criteria and elements based on assets life cycle and TAM concept. The results shows that fixed assets management currently implemented in DKI Jakarta has not entirely meet the component in the the Aset Life Cycle Management and TAM concept thus has not shown any direct link between fixed assets management and an organizational strategy."
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Kartika Sari
"Salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan swasta (public-private partnership) pada sektor air di Indonesia adalah kerjasama antara PDAM Jakarta (Pam Jaya) dengan PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). Penulis meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, serta meneliti sifat hubungan hukum dan bentuk imbalan yang terdapat pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif.
Tesis ini menyimpulkan bahwa sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta adalah kerjasama yang berbentuk operasional/pemeliharaan, kelola, sewa, konsesi, bangun guna serah, bangun serah guna, bangun sewa serah, rehabilitasi kelola serah, bangun tambah kelola serah, dan patungan; sedangkan sifat hubungan hukum yang ada pada perjanjian kerjasama antara Pam Jaya dengan Aetra adalah kerjasama berbentuk konsesi. Bentuk-bentuk imbalan yang digunakan pada perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta adalah fee (pembayaran) yang dibayarkan pemerintah kepada swasta dan bagi hasil imbalan antara pemerintah dengan swasta. Bentuk imbalan pada perjanjian kerjasama Pam Jaya dengan Aetra adalah bagi hasil imbalan, di mana masing-masing Aetra dan Pam Jaya menerima Pendapatan Yang Dibagi dan Pendapatan Yang Tidak Dibagi.
Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar Pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pemberian imbalan dalam perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta, khususnya di sektor air.

An example of public-private partnership in water sector in Indonesia is the partnership between PDAM Jakarta (Pam Jaya) and PT. Aetra Air Jakarta (Aetra). The writer conducted a research in the legal nature relation and the form of charge of the public-private partnership contract and the legal nature relation and the form of charge of the partnership contract of Pam Jaya and Aetra. The method that is used in the research is juridical normative, which conducted a research of legal norm in the regulations, with the evaluatif research typology.
This thesis concludes that legal nature relation of the public-private partnership contract is a partnership in the form of operational/ maintenance , management, lease, concession, build operate transfer, build transfer operate, build lease transfer, rehabilitate operate transfer, build rehabilitate, operate transfer, and joint venture; and the legal nature relation of the Pam Jaya-Aetra partnership contract is concession. Forms of charge of public-private partnership contract are divided into service fee that is paid by the public to the private and revenue sharing between public and private. Form of charge of Pam Jaya-Aetra partnership contract is revenue sharing, where each Pam Jaya and Aetra receives shared revenue and unshared revenue.
At the end of this thesis, the writer proposes an idea to the Government of Indonesia to enact a regulation that governs the guidance of charge giving in the public private partnership contract, especially in water sector.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28696
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Reza Firmansyah Manomang
"Infrastruktur Jalan Tol merupakan salah satu pembangunan infrastruktur dibidang jalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pembangunan Infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara Negara, namun pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dan hal tersebut juga berlaku bagi pembangunan infrastruktur jalan tol. Salah satu aspek dalam pembangunan infrastruktur jalan tol adalah bagian pengadaan tanah, yang pembiayaannya dapat dilakukan dengan menggunakan Layananan Dana Bergulir yang merupakan dukungan pemerintah karena dalam proses pengadaan tanah sering terjadi masalah. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai program layanan dana bergulir dalam pengadaan tanah jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kerjasama pemerintah dan swasta, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, dan bagaimana penerapan program layanan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol.

Toll road infrastructure is one field of road infrastructure development which duty is held by Indonesia Government, because Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country. The infrastructure development is the government obligation as an organizer of the State, but the infrastructure development can be done through the public-private partnership scheme and it also applies to the development of toll road infrastructure. One of the important part of toll road infrastructure development is land acquisition. To acquire a land for toll road, the financing can use land revolving fund, which is government support, because there are so many problems often occur in the process of land acquisition for toll road. Therefore, this research will discuss about land revolving fund service as one of the financing system for land acquisition. The purpose of this research was to determine general arrangements of public-private partnership scheme, knowing the regulation concerning the infrastructure development of toll road through public-private partnership scheme in Indonesia and to explain how land revolving fund works for land acquisition.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60266
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Athaya Safiraputri
"Pengelolaan sampah terutama di negara-negara berkembang memiliki tantangan sendiri dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah dimulai dari tahap pemilahan sampai dengan tahap pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah sendiri tentu menjadi kegiatan pengelolaan sampah yang sangat penting dan berperan besar untuk mengetahui apakah bentuk pengembalian atau hasil pengembalian sampah yang dikembalikan ke media lingkungan dapat diproses dengan aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar tentu memiliki permasalahan tersendiri dalam kegiatannya, termasuk Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, perlu diingat bahwa transisi adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah, termasuk dengan pemrosesan akhir sampah yang dulunya hanya sebatas open dumping (pembuangan terbuka), menjadi diproses dengan pengurugan di landfill atau dikenal dengan lahan urug terkendali tentu tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan sampah termasuk kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang. Dalam hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan pemrosesan akhir sampah wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang persampahan mengatur mengenai kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara spesifik, dan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang dan bagaimana pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di sana dengan regulasi-regulasi yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang dikenal dengan bentuk penelitian yuridis normatif.

Solid waste management, especially in developing countries, has its own challenges in its implementation. This is related to activities in solid waste management; waste reduction and waste handling. Waste handling activities start from the waste sorting to the final waste processing. The final waste processing itself is very significant in solid waste management activities and it plays a major role in determining whether the results of final waste processing returned to environmental media can be processed safely and will not cause any environmental pollutions. Final waste processing in large metropolitan areas, including DKI Jakarta Province as the capital of the country, it is necessary that there is a transition in solid waste management, including the final waste processing which was previously implemented open dumping method, being processed by landfilling the waste or known as controlled landfill, and it also has its own challenges in its implementation. The following problems in solid waste management activities in DKI Jakarta Province requires the responsible parties, mainly including the Local Government to execute solid waste management activities at Bantargebang Integrated Waste Disposal. This topic is brought up to examine the legal responsibility of the DKI Jakarta Provincial Government in final waste processing activities, how the DKI Jakarta Provincial Government conducts final waste processing activities with appropriate management methods that do not cause any environmental pollutions, and the compliance with environmental law and regulations and specifically regulate solid waste management activities and final waste processing activities in compliance with the existing regulations. A normative legal research method is used to conduct the research."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>