Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agar dapat menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Polda Metro Jaya harus didukung SDM yang berkualitas, terutama pada saat penempatan personel, termasuk Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) di wilayah Polda Metro Jaya. Berdasarkan atas landasan berpikir tersebut dan mengingat belum adanya strategi dan perencanaan pola rekrutmen dan seleksi calon Kapolsek di Polda Metro Jaya oleh Ropers u.p. Bag Binkar. u.p. Sub Bag Mutjab, yang antara lain dengan tidak adanya analisis jabatan, maka masalah tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh dalam tesis ini. Adapun pokok permasalahan penelitian yang akan diteliti dalam tesis ini adalah mengkaji pola rekrutmen dan seleksi Kapolsek yang dilakukan oleh Biro Personel u.p. Bagian Pembinaan Karier. u.p.Sub Bagian Mutasi Jabatan Polda Metro. Dari pokok permasalahan di atas, adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen sumber daya manusia (SDM) khususnya yang berkaitan dengan masalah rekrutmen dan seleksi SDM mencakup analisis jabatan (job analysis), uraian jabatan (job description), persyaratan jabatan (job specification) dan metoda assessment center. Adapun untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen dan seleksi Kapolsek didekati dengan sejumlah teori, yaitu Teori Patron-Klien, Teori Motivasi, dan Teori Dominan-Minoritas. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami makna di balik fakta dan data proses rekrutmen dan seleksi Kapolsek, melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman. Informan penelitian adalah pihak-pihak yang berwenang dalam rekrutmen dan seleksi Kapolsek di Polda Metro Jaya. Temuan tesis menunjukkan Ropers u.p Bag. Binkar u.p Sub Bagmutjab mempedomani SK Kapoiri No. Pol: Skep/74/XI/2003, yang tidak menjelaskan penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi Kapolsek tetapi melimpahkan kewenangan Kapolri kepada Kapolda. Adapun kebijakan Kapolda dalam rekrutmen Kapolsek berkaitan dengan kebijakan promosi, alih tugas atau mutasi, dan demosi personel didasarkan atas prinsip merit system. Rekrutmen didasarkan atas kebutuhan Kasatker. Ropers hanya memfasilitasi mutasi Kapolsek antar Poires dan mengakomodasi kebijakan pimpinan jika ada masalah khusus. Seleksi Universitas Indonesia dilaksanakan setelah daftar calon Kapolsek usulan Kasatkers disaring melalui seleksi administrasi, lalu diusulkan ke Wanjab untuk ditetapkan menjadi Kapolsek melalui Sidang Wanjab. Ropers Polda Metro Jaya belum memiliki analisis jabatan (job analysis) Kapolsek. Seleksi Kapolsek tidak melibatkan calon kandidat secara langsung dalam sejumlah uji kepatutan dan kelayakan. Penelitian juga menemukan tidak adanya ukuran kinerja Kapolsek. Tidak adanya strategi perencanaan baik berupa analisis jabatan (uraian jabatan dan spesifikasi jabatan) Kapolsek atau penggunaan metode assessment center, menyebabkan adanya praktik pendekatan para calon kandidat kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penentuan rekrutmen dan seleksi Kapolsek. Ke depan, Ropers disarankan menjadi lembaga yang dapat menerapkan metode assessment center (AC) dalam proses penempatan Kapolsek. Untuk itu, lembaga tersebut harus mendapatkan dukungan SDM dan pendanaan yang memadai sehingga dapat membuat analisis jabatan (job analysis), mencakup uraian jabatan (job description) dan persyaratan jabatan (job specflcation) Kapolsek di lingkup tugas Polda Metro Jaya yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Polsek yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Agar dapat mengukur kinerja Kapolsek atau calon Kapolsek secara objektif, maka Ropers u.p. Bag Binkar u.p. Sub Bag. Mutjab Polda Metro disarankan untuk membuat standar pengukuran kinerja seorang Kapolsek di Polda Metro Jaya yang tidak hanya berkaitan dalam hal penuntasan perkara kejahatan tetapi juga berkaitan dengan aspek manajemen administrasi, aspek kesiapsiagaan, dan aspek progresivitas Kapolsek."

"Berbagai permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri masih terjadi. Pada tahun 2017, dari 33 Polda yang menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri, terdapat 8 Polda dan 1 Satker Mabes Polri yang masih ditemukan adanya penyimpangan. Namun demikian, Polda Metro Jaya justru mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas prestasinya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya tahun 2018 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan Polda Metro Jaya dapat menjadi role model bagi Polda-polda lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur secara tegas tentang penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri. Peraturan yang ada menggariskan bahwa prinsip yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri adalah bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) yang selaras dengan prinsip merit. Terdapat celah-celah yang berpotensi kecurangan dalam mekanisme tiap metode seleksi hingga penentuan kelulusan akhir sehingga berpotensi merit system tidak terimplementasi dengan baik. Namun demikian, Polda Metro Jaya dapat menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri tahun 2018 berdasarkan merit system. Faktor utama yang menentukan keberhasilan Polda Metro Jaya adalah faktor Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri dengan berbasis merit system.

---

Various problems in the recruitment and selection process of non-commissioned officer still occur. In 2017, of the 33 Regional Police Offices (Polda) that held national police recruitment and selection process, there were 8 Regional Police Offices and 1 National Police Headquarters Work Unit where  irregularities were still found. Nevertheless, Polda  Metro Jaya instead received an award from The Chief of Indonesian Police for its achievements in holding the 2017 national police recruitment and selection process.

The purpose of this study is to analyze the implementation of merit systems in the recruitment and selection process of Non-commissioned  Police Officer held by Polda Metro Jaya in 2018 as well as the factors that influenced them, with the expectation that Polda Metro Jaya could become a role model  for other Regional Police Offices. The study uses an approach post-positivist. Data collections are done by document studis and in-depth interviews which the data analysis then were carried out.

The results showed that there was no Kapolri Regulation that explicitly regulated the implementation of merit systems in the process of recruitment and selection of National Police. The existing regulations outline that the principles used in the National Police recruitment and selection process are clean, transparent, accountable and humane (BETAH) that are in line with the principle of merit. There are potential loopholes in the mechanism of each selection method which determine the final graduation  with the result that the potential merit system is not implemented properly.

Nevertheless, Metro Jaya Regional Police could still hold the 2018 National Police commission recruitment and selection process based on the merit system. The main factor that determines the success of Polda Metro Jaya is Chief of Regional Police as the Chairperson of the Regional Committee who has a high commitment to administer Non-commissioned  Police Officer recruitment and selection process with a merit-based system."

"Tesis ini membahas mengenai analisis implementasi program “AREA” sebagai bentuk affirmative action dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu. Penurunan rekrutmen bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu, membuat biro SDM Polda Metro Jaya membuat sebuah program dengan tujuan dapat menjadi jembatan bagi putera-puteri di wilayah Kepulauan Seribu dapat terakomodir sebagai bagian dari personil Polri. Hal ini didasarkan pada nilai keadilan sosial yang diupayakan untuk dipenuhi dalam sebuah praktik manajemen SDM publik. Fakta yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, hasil dari rekrutmen dan seleksi di wilayah Kepulauan Seribu tidak memiliki putera-puteri yang berhasil lolos menjadi personil Polri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan memfokuskan penelitian dalam sejak tahun 2016-2018 dimana program “AREA” pertama kali di laksanakan. Teori yang digunakan dalam tesis ini yaitu teori implementasi program, dan model kesesuaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan ada ketidaksesuaian di 3 unsur yaitu pelaksana (biro SDM Polda Metro Jaya), program “AREA” dan pemanfaat (pemuda-pemudi Kepulauan Seribu). Selain itu pelaksanaan implementasi program “AREA” memiliki bebebrapa faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi , dan struktur organisasi yang dimana ke-4 faktor tersebut menyebabkan bentuk tindakan affirmative action yang dilakukan melalui program “AREA” belum dapat dikatakan sebagai jembatan bagi nilai keadilan sosial dalam praktik manajemen sumber daya manusia publik seperti instasi Polri.

---

This thesis analyze the implementation of 'AREA' program as affirmative action form in the bintara Polri recruitment process and selection in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region. The decreasing of Bintara Polri recruitment in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region, made the Human Resources Bureau of Polda Metro Jaya make a program that has the aim to bridging Kepulauan Seribu sons and daughters to be able to join as Polri personnel. This is based on the social justice value that is sought to be fulfilled in a public Human Resources management practice. The fact that occurred in the last 2 years, the results of recruitment and selection in the Kepulauan Seribu region did not have sons and daughters who managed to qualify as Polri personnel. In this study, the authors used qualitative methods, focusing on research in 2016-2018 where the 'AREA' program was first implemented. The theory used in this thesis is the program implementation theory and program suitability model. The results showed that the  program impementation had not been implemented properly because there were incompability in 3 elements, which are the executor (Polda Metro Jaya Human Resources bureau), the 'AREA' program and the beneficiaries (Kepulauan Seribu sons and daughters). In addition, the implementation of the 'AREA' program has several factors that influence its implementation, which are communication, resources, disposition, and organizational structure. This 4 factors cause the affirmative action form that carried out through the 'AREA' program can not be called yet as a bridging to social justice value in public Human Resources management practice like Polri agency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan merit system pada rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 maupun faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni post-positivism, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap internal dan eksternal Polri dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 sesuai dengan penerapan merit system pada proses seleksi yang mengutamakan adanya kualifikasi, sertifikat/lisensi dan tes uji kompetensi keahlian. Namun, terdapat temuan pada penelitian ini yakni belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Bintara kompetensi khusus penerbang yang berbeda dengan rekrutmen dan seleksi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) yang terselenggara di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Faktor utama pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang dapat berjalan optimal yakni adanya kebijakan dan aturan Panitia Pusat Mabes Polri apabila terdapat penyimpangan akan dilakukan proses hukum kepada peserta dan panitia seleksi daerah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang sesuai dengan penerapan merit system

---

This study aims to analyze the application of the merit system in the recruitment and selection of National Police Officers with special competence for pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 as well as the factors that influence the implementation of the recruitment and selection of the Special Aviation Police Officer at Polda Metro Jaya T.A. 2020. The approach used in this research is post-positivism, data collection is done through document studies and in-depth interviews with internal and external Polri followed by data analysis. The results showed that in the implementation of the recruitment and selection of National Police Officers Special Competence for Pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 is in accordance with the application of a merit system in the selection process that prioritizes qualifications, certificates/licences and skill competency tests. However, there are findings in this study, namely that there is no National Police Chief regulation that regulates the application of a merit system in the recruitment and selection process for Special Competency Officers (Bakomsus) for Aviation, which is different from the recruitment and selection of General Duty Police Officers (PTU) held at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020. The main factor in the implementation of the recruitment and selection of the National Police Officers Special Competence for Pilots can run optimally, namely the policies and rules of the National Police Headquarters Central Committee if there are deviations, the legal process for the participants and the regional selection committee will be carried out in accordance with the legal procedures applicable to the implementation of the recruitment and selection of NCOs The National Police Special Competence for Pilots is in accordance with the application of the merit system."

"Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel."

"Penelitian ini membahas pola penanganan demonstrasi omnibus law oleh Sat Brimob Polda Metro Jaya Tahun 2020. Sebagai aparat penegak hukum sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Polri memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dimana pada demonstrasi omnibus law ini, berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data Primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung yang dilakukan kepada narasumber,data sekunder didapatkan melalui hasil penelitian jurnal tentang demonstrasi, buku-buku terkait serta dokumentasi yang terkait demonstrasi.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Penanganan faktual dinamika demonstrasi omnibuslaw dilakukan dengan BKO dengan jumlah personel Korbrimob dan Satbrimob Polda yang melaksanakan tugas BKO berjumlah 6.688. Kedua, Pola penanganan Demonstrasi Omnibus Law Tahun 2020 yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dilakukan dengan strategi-strategi yang dilakukan Sat brimob Polda Metro Jaya antara lain; meningkatkan kegiatan penggalangan, sambang dan silaturahmi dengan Tokoh-Tokoh. Menggunakan peran media massa melalui Humas Polri. Satuan Kewilayahan terus melakukan monitor, deteksi kantong-kantong massa Demonstrasi omnibus law. Ketiga, Faktor-faktor yang menjadi kendala Sat Brimob Polda Metro Jaya dalam penanganan Demonstrasi Omnibus Law Tahun 2020 antara lain; keterbatasan Sumber Daya Manusia, Metode Pengamanan yang tidak semua anggota pahami, minimalnya Sarana Prasarana

---

This research discusses the pattern of handling omnibus law demonstrations by the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya in 2020. As law enforcement officers as mandated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police, the National Police has the duty and responsibility to maintain security and order in society. Where this omnibus law demonstration has the potential to cause chaos in society. This research method uses qualitative research. Primary data in this research was obtained through direct interviews conducted with resource persons, secondary data was obtained through research results from journals about demonstrations, related books and documentation related to demonstrations. The results of this research explain that First, the factual handling of the dynamics of omnibuslaw demonstrations was carried out with BKO with The number of Korbrimob and Satbrimob Polda personnel carrying out BKO duties is 6,688. Second, the pattern of handling the 2020 Omnibus Law Demonstration which occurred in the jurisdiction of Polda Metro Jaya was carried out using strategies carried out by the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya, including; increase fundraising activities, meetings and friendships with prominent figures. Using the role of mass media through Police Public Relations. The Regional Unit continues to monitor and detect mass pockets of the omnibus law demonstration. Third, the factors that become obstacles for the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya in handling the 2020 Omnibus Law Demonstration include; limited human resources, security methods that not all members understand, minimal infrastructure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh praktek-praktekmanajemen sumber daya manusia human resource practice , motivasi kerja jobmotivation dan budaya organisasi organizational culture terhadap kepuasan kerjapara Kapolsek dan Wakapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Metodesampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh saturatedsampling . Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 184 orang yang terdiri dariKapolsek dan Wakapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Teknik analisis menggunakan structural equation model SEM untukmenganalisis pengaruh antar variabel secara kompleks. SEM merupakan teknikanalisis multivariat generasi kedua yang menggabungkan antara faktor analisis dananalisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel praktek-praktek manajemensumber daya manusia, budaya organisasi dan motivasi kerja memiliki pengaruhsignifikan terhadap kepuasan kerja R2=0. 950, p

---

This research is to examine the effect of human resource pratices, jobmotivation, and organizational culture toward the Kapolsek and Wakapolsek jobsatisfaction at Regional Police Office in Jakarta Polda Metro Jaya . Samplingmethod is saturated sampling. The number of sample employed in this researchwere 184 consisting of Kapolsek and Wakapolsek within the regional police office. The analysis of this research used Structural Equation Model SEM to examine theeffect the complexities among independent variables and employee rsquo s jobsatisfaction. The research indicated that human resource practices, job motivation, andorganizational culture has an significant relationship with employee rsquo s jobsatisfaction R2 0. 950, p"

"Perkosaan anak merupakan fenomena yang terjadi pada lingkungan domestik antara pelaku dengan anak. Korban dipandang sebagai anak yang belum memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mempertimbangkan risiko yang timbul akibat terjadinya perkosaan. Perkosaan adalah tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga untuk dapat menjelaskan gejala tersebut diperlukan metode yang tepat untuk menelitinya. Penulis mencoba menganalisis pola hubungan sosial antara pelaku dan korban terhadap penanganan kasus perkosaan di Polda Metro Jaya pada periode tahun 2021-2022 dengan menggunakan teori The Criminal and His Victim dan The Relationship Between Victim-Perpetrator. Subjek penelitian anak sebagai korban perkosaan dengan skala waktu dimulai antara 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2022 yang dilaporkan kepada Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta) Polda Metro Jaya. Ketika dikatakan dalam The Criminal and His Victim bahwa anak menempati beberapa posisi sosial, mereka tidak memiliki posisi negosiasi yang tinggi sehingga rentan menjadi korban serta didalam The Relationship Between Victim-Perpetrator bahwa hubungan antara pelaku dan korban akan menentukan jumlah kejadian perkosaan, durasi hubungan, tingkat pemaksaan, motif, kesempatan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan korban untuk melaporkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan hasil menunjukkan bahwa perkosaan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan sosial dengan korban dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hubungan sosial pelaku dan korban, sosiodeografi pelaku dan korban, kondisi pelaku, jumlah pelaku, tempat kejadian dan hubungan pelapor dengan korban. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bahwa tingkat hubungan pelaku dan korban terjadinya perkosaan dapat membentuk suatu pola perkosaan yang dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang terjadi sebelum perkosaan terhadap anak itu terjadi.

---

Perkosaan anak merupakan fenomena yang terjadi pada lingkungan domestik antara pelaku dengan anak. Korban dipandang sebagai anak yang belum memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mempertimbangkan risiko yang timbul akibat terjadinya perkosaan. Perkosaan adalah tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga untuk dapat menjelaskan gejala tersebut diperlukan metode yang tepat untuk menelitinya. Penulis mencoba menganalisis pola hubungan sosial antara pelaku dan korban terhadap penanganan kasus perkosaan di Polda Metro Jaya pada periode tahun 2021-2022 dengan menggunakan teori The Criminal and His Victim dan The Relationship Between Victim-Perpetrator. Subjek penelitian anak sebagai korban perkosaan dengan skala waktu dimulai antara 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2022 yang dilaporkan kepada Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta) Polda Metro Jaya. Ketika dikatakan dalam The Criminal and His Victim bahwa anak menempati beberapa posisi sosial, mereka tidak memiliki posisi negosiasi yang tinggi sehingga rentan menjadi korban serta didalam The Relationship Between Victim-Perpetrator bahwa hubungan antara pelaku dan korban akan menentukan jumlah kejadian perkosaan, durasi hubungan, tingkat pemaksaan, motif, kesempatan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan korban untuk melaporkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan hasil menunjukkan bahwa perkosaan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan sosial dengan korban dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hubungan sosial pelaku dan korban, sosiodeografi pelaku dan korban, kondisi pelaku, jumlah pelaku, tempat kejadian dan hubungan pelapor dengan korban. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bahwa tingkat hubungan pelaku dan korban terjadinya perkosaan dapat membentuk suatu pola perkosaan yang dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang terjadi sebelum perkosaan terhadap anak itu terjadi.

---

Child rape is a phenomenon that occurs in the domestic environment between the perpetrator and the child. Victims are children who do not have the capacity and

knowledge to consider the risks that arise as a result of rape. Rape is an act that society does not like, so to be able to explain this phenomenon, an appropriate method is needed to examine it. The author tries to analyze the pattern of social relations between perpetrators and victims regarding the handling of rape cases at Polda Metro Jaya in the 2021-2022 period by using The Criminal and His Victim and The Relationship Between Victim-Perpetrator theories. The research subjects were children as victims of rape with a time scale starting from 1 January 2021 to 31 December 2022 which was reported to the Sub Directorate for Youth, Children and Women (Subditrenakta) Polda Metro Jaya.

When it is said in The Criminal and His Victim that children occupy several social

positions, they do not have a high negotiating position so they are vulnerable to becoming victims and in The Relationship Between Victim-Perpetrator that the relationship between the perpetrator and the victim will determine the number of rape incidents, the

duration of the relationship, the degree of coercion, motive, opportunity, and how long it took the victim to report. This study used a quantitative approach and the results showed that rape was committed by people who had social relations with the victim. It was influenced by several factors, such as the social relationship between the perpetrator and the victim, the sociodeography of the perpetrator and the victim, the condition of the

perpetrator, the number of perpetrators, the scene of the incident and the relationship between the complainant and the victim. The results of this study can be knowledge that the level of relationship between the perpetrator and the victim of rape can form a pattern

of rape which is influenced by various circumstances that occurred before the rape of a child occurred."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang kegiatan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya. Permasalahan tesis ini adalah mengenai kegiatan di dalam melakukan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas.

Adapun fokus dari pernasalahannya adalah perilaku petugas Unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kajian tesis ini perilaku petugas dilihat dan sudut pandang rangkaian tindakan birokrasi yang dilakukan, serta peran dari petugas kepolisian yang sesuai dengan posisinya dalam menjalankan kegiatan penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan, sejauh mana para anggota dari Unit Laka Lantas Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan tugasnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengapa penyimpangan perilaku bisa terjadi di dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana teknik pengumpulan data didapat dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dengan pedoman serta melakukan pengamatan terlibat.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dalam setiap bentuk pekerjaan ada kemungkinan terbuka kesernpatan untuk dilakukannya penyimpangan, demikian juga halnya dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pekerjaan polisi memberikan sejumlah besar kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan tindakan penyimpangan dan penyelewengan dalam melaksanakan tugas.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggota Unit Laka Lantas Sat Idik Ditlantas Polda Metro Jaya, tidak terlepas dari kebijaksanaan pimpinan kesatuan tersebut. Karena sistem kontrol dan kendali pimpinan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas dapat dikatakan lemah. Akibatnya, terjadilah perilaku menyimpang dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga tidak ada standarisasi dan batasan yang jelas dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, sehingga tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana guna melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas kepolisian.

Dengan demikian dapat dikatakan, apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, bukan seratus persen disebabkan kemauan atau kehendaknya sendiri, tetapi bisa karena keadaan yang membuatnya harus melakukan tindakan tersebut.

Daftar Kepustakaan : 31 buku + 4 dokumen."

"ABSTRAKKeberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

---

ABSTRACTAn individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police."