Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Sejak lepas dari TNI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan dipertegas dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000, POLRI terus berusaha memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modem, dan mandiri, dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental, dan kultural. Salah satunya adalah perbaikan citra anggota jajaran Polri yang sempat terpuruk dan rendahnya kepercayaan masyarakat atas institusi kepolisian melalui perbaikan perilaku dan pembentukan pola pikir. Tujuan: Bahan masukan pada upaya perbaikan citra Polri melalui pembinaan perilaku anggota Polri secara intensif, sistematis, berencana dan konsepsional. Metode penelitian: Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang didukung dengan pendekatan secara yuridis dan manajerial, melalui eksplorasi data pelanggaran dan penanganan anggota jajaran Mako Korbrimob Kelapa Dua, dipadukan dengan data penelitian, serta memperhatikan literatur ilmiah yang empiris dengan masalah penelitian. Hasil temuan penelitian: Perilaku menyimpang dan pelanggaran secara dominan dilakukan oleh anggota dalam jenjang Bintara, dengan asumsi kurang matangnya mental dan kedewasaan pola pikir serta budaya perilaku akibat kesenjangan kualitas pendidikan dan pelatihan kepribadian (lack of quality of personalization education and training) dalam pembebanan wewenang dan tugas kepolisian. Diperlukan sebuah pola pembinaan mental dan perilaku anggota Polri yang dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku didukung dengan pembenahan dalam sistim pembinaan yang holistik sejak perekrutan anggota sampai penempatan kedinasan, penguatan solidaritas positif kesatuan, faktor kepemimpinan yang kredibel, pembinaan rohani dan mental, serta bimbingan personel yang terstruktur, sistematis, konsepsional, dan tepat sasaran. Kesimpulan dan saran: Keberhasilan pola pembinaan anggota hams ditunjang dengan kesadaran untuk melaksanakan sebuah sistem organisasi yang bersih dan didukung oleh peningkatan kesejahteraan dan upaya pengembangan kemampuan melalui perubahan struktur dan sistem pendidikan. Pola pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan sejak awal sampai dengan pengakhiran dinas diprogramkan berdasar kompetensi manajemen personel, penghargaan dan penghukuman, serta penguatan mental melalui bimbingan spiritual dan psikologis, diikuti langkah pengawasan dan pengendalian serta adanya kontrol sosial. Kata kunci: reformasi, profesional, bermoral, pembinaan perilaku, rohani dan mental"

"Latar belakang: Sejak lepas dari TNI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan dipertegas dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000, POLRI terus berusaha memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern, dan mandiri, dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental, dan kultural. Salah satunya adalah perbaikan citra anggota jajaran Polri yang sempat terpuruk dan rendahnya kepercayaan masyarakat atas institusi kepolisian melalui perbaikan perilaku dan pembentukan pola pikir.Tujuan: Bahan masukan pada upaya perbaikan citra Polri melalui pembinaan perilaku anggota Polri secara intensif, sistematis, berencana dan konsepsional.Metode penelitian: Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang didukung dengan pendekatan secara yuridis dan manajerial, melalui eksplorasi data pelanggaran dan penanganan anggota jajaran Mako Korbrimob Kelapa Dua, dipadukan dengan data penelitian, serta memperhatikan literatur ilmiah yang empiris dengan masalah penelitian.Hasil temuan penelitian: Perilaku menyimpang dan pelanggaran secara dominan dilakukan oleh anggota dalam jenjang Bintara, dengan asumsi kurang matangnya mental dan kedewasaan pola pikir serta budaya perilaku akibat kesenjangan kualitas pendidikan dan pelatihan kepribadian (lack of quality of personalization education and training) dalam pembebanan wewenang dan tugas kepolisian. Diperlukan sebuah pola pembinaan mental dan perilaku anggota Polri yang dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku didukung dengan pembenahan dalam sistim pembinaan yang holistik sejak perekrutan anggota sampai penempatan kedinasan, penguatan solidaritas positif kesatuan, faktor kepemimpinan yang kredibel, pembinaan rohani dan mental, serta bimbingan personel yang terstruktur, sistematis, konsepsional, dan tepat sasaran.Kesimpulan dan saran: Keberhasilan pola pembinaan anggota harus ditunjang dengan kesadaran untuk melaksanakan sebuah sistem organisasi yang bersih dan didukung oleh peningkatan kesejahteraan dan upaya pengembangan kemampuan melalui perubahan struktur dan sistem pendidikan. Pola pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan sejak awal sampai dengan pengakhiran dinas diprogramkan berdasar kompetensi manajemen personel, penghargaan dan penghukuman, serta penguatan mental melalui bimbingan spiritual dan psikologis, diikuti langkah pengawasan dan pengendalian serta adanya kontrol sosial.

---

Backgrounds: Since release from Indonesian National Army according to President?s Decree effectively in 2000, Indonesian Police keep on trying to re-improve itself from inside by taking some reformation steps to become morally, professional, modern, and self-establishment Police Institution. One of the reform objectives is to fix its image and public trust whichever being believed that Police is such as Law Enforcer with arrogant Power and Strength by taking steps in behavior and mindset building.Aims: To contribute to the re-improvement of Police image by intensively, systematically, well planned, and conceptually officers? behavior building.Research Methodology: The research using qualitative methodology and contribute by legal and management approach in the way to explore in deviant and problems handling data from Sat Intel Mako Korbrimob Kelapa Dua, combining with research results and empirical literatures review.Results: Police deviance behavior is dominated by officer in field operation known as Bintara grade, which assumed that is just because of mental, mindset, dan pattern of conduct factors not match with the pressure of police tasks and duties being burdenend in case of lack of education and trainings. Therefore it is needed an officers? behavior building which could optimally reach if Police Department has a building system which can recognize the influence factors of behavior and being supported by a holistic system reform of candidate recruitment, placement strategy, groups positive solidarity strengthen, good credibility of leadership, spiritual and mental strengthen, and also personnels brief which concerning psychological and religion norms, and if there?s a competencies police management.Conclusions: Police officers? mental and behavior building must be supported by a inner conciousnes to run the clean and transparent organization and also there is a guarantee to increase the welfare and to improve the skills and intellectuality of all officers."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ancaman pada Mako Brimob Kelapa Dua Depok dari serangan terorisme di masa Pilkada 2024. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis serangan terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, pola sistem pengamanan yang telah diterapkan oleh Mako Brimob Kelapa Dua Depok dalam menghadapi ancaman terorisme dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mitigasi, teori manajemen strategis, konsep pengamanan dan konsep terorisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, yang dilaksanakan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Serangan terorisme di Indonesia seringkali memiliki motif ideologis atau separatisme, menuntut respons hati-hati dari pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan operasi penegakan hukum. Di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, strategi pengamanan meliputi evaluasi ancaman mendalam, penguatan teknologi keamanan, dan kerjasama internasional untuk intelijen. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi respons krisis tetap menjadi fokus untuk ditingkatkan guna menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan beragam.

---

This research is motivated by the threat to Mako Brimob Kelapa Dua Depok from terrorism attacks during the 2024 regional elections. To anticipate this issue, the study aims to analyze terrorism attacks at Mako Brimob Kelapa Dua Depok, the security system patterns implemented there in response to terrorism threats, and the influencing factors.

The theoretical framework includes mitigation theory, strategic management theory, security concepts, and terrorism concepts. This qualitative research employs a case study method conducted at Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

The findings indicate that terrorism attacks in Indonesia often have ideological or separatist motives, demanding a cautious response from the government to enhance security and law enforcement operations. At Mako Brimob Kelapa Dua Depok, security strategies include thorough threat assessments, enhancing security technologies, and international intelligence cooperation. However, challenges such as resource limitations and crisis response coordination remain focal points for improvement to address the increasingly complex and diverse terrorism threats."

"Tesis ini tentang pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri setelah Iepas dari ABRI. Perhatian utama tesis ini adalah pada proses penyidikan dengan fokus menyangkut corak pelayanan hukum bagi anggota Polri sesuai dengan sistem peradilan umum sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Dalam kajian tesis ini pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri akan terwujud sesuai dengan KUHAP dan KUHP, apabila perangkat hukumnya memadai dan diorganisasikan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang dilaksanakan saat ini masih terdapat adanya ketidak pastian hukum, terutama dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka anggota Polri.Hasil penelitian menunjukkan:1. Tindakan penangkapan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh Provost tanpa Surat perintah penangkapan,2. Tindakan penahanan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada awalnya di Iakukan oleh Provost tanpa surat perintah penahanan3. Tindakan penahanan terhadap anggota Polri pada awalnya dilakukan oleh Provost, kemudian dilimpahkan kepada fungsi Reserse.4. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan tidak didampingi oleh penasehat hukum.Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya penjabaran yang Iebih jelas dan tegas terhadap pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri berkaitan dengan pelaksanaan sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana."

"[ABSTRAKKeprihatinan terhadap penggunaan obat-obat terlarang oleh para petugas polisi. Para petugas polisi merupakan bagian dari masyarakat dan akan mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, baik dan buruk. Penggunaan obat-obat terlarang merupakan sebuah keprihatinan, karena dapat merusakan kemampuan seorang petugas untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan tepat, mempertinggi kemungkinan korupsi, menggambarkan pelanggaran etika dan hukum kepercayaan, merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan integritas mereka.Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni bertujuan mengetahui motivasi penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di jajaran Polda X. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan wawancara secara mendalam dan tidak berstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anggota polisi sebagai penegak hokum justru melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Melalui penelitian kualitatif terhadap 6 kasus ditemukan bahwa faktor yang paling dominan adalah gaya hidupnya yang berhubungan dengan aktivits rutin.Teori aktivitas rutin manunjukkan bahwa mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni : (a) Pelaku yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahtan, (b) adanya sasaran yang cocok, dan (c) Ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap dan canggih, seperti masyarakat ketetanggaan yang siap siaga, dan system alarm untuk mencegah kejahatan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa seorang oknum kepolisian yang melakukan prilaku menyimpang dikarenakan kama gaya hidup, aktivitas rutin yang mana sehari-hari bertugas sebagai penyidik.

---

ABSTRACTConcern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ?X? local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator., Concern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ‘X’ local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator.]"

"Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anggota Polri yang terlibat masalah, mulai dari pelanggaran disiplin kepolisian, pelanggaran kode etik, hingga terlibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengkaji penanganan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang bermasalah; 2) merancang model penanganan SDM Polri yang bermasalah yang lebih efektif; 3) merancang model pembinaan SDM Polri yang bermasalah agar dapat meningkatkan profesionalisme kinerja Polri sesuai dengan nilai-nilai organisasi Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam,Focus Group Discussion(FGD), dan analisis dokumen yang berkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian dilakukan disebelas Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran personel masih banyak terjadi,terutama untuk pelanggaran disiplin sebanyak 1.366 kasus, etik 435 kasus, dan pidana 172 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi instrumen penanganan SDM Polri yang bermasalah yang dilaksanakan selama ini belum efektif. Karena itu, perlu dilakukan empat hal. Pertama, mengevaluasi pasal dalam PP Nomor 2 Tahun 2003, yang menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang dijatuhkan untuk suatu jenis pelanggaran tertentu. Kedua, mendesain ulang implementasi kebijakan penanganan personel Polri yang bermasalah, dengan memperhatikan variabel (sosialisasi peraturan, sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, pengaturan birokrasi, intensif, dan struktur birokrasi/organisasi). Ketiga, mendesain implementasi kebijakan pembinaan personel Polri yang bermasalah dalam bentuk Peraturan Kepolisian (Perpol) yang mengatur Pembinaan/Pengendalian dan Rehabilitasi/Pemulihan Personel Polri yang bermasalah. Keempat, agar pola pengendaliannya terintegrasi, simultan dan terukur, pelaksanaan pengendalian dan rehabilitasi/pemulihan personel Polri yang bermasalah dilaksanakan oleh satuunit organisasi (Bag Rehabilitasi Divpropam Polri"

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka penyimpangan atau pelanggaran anggota Polri baik disiplin, kode etik maupun pidana pada tahun 2022. Jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana sebanyak 1.281 personel, pelanggaran kode etik sebanyak 1.903 personel dan pelanggaran disiplin sebanyak 3.090 personel. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa peran Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota begitu dominan dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagai penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori peran, teori pembinaan, konsep pembinaan pengamanan internal Polri dan konsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Paminal memiliki peran yang besar dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota khususnya terkait dengan peran dalam artian kebijakan, strategi, dan terapi. Meskipun demikian, harus disadari, peran Biro Paminal tidak cukup kuat pada komunikasi dan penyelesaian sengketa. Penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri dapat ditempuh melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas personel, Peningkatan manajemen media, Pengajuan peningkatan struktur kepangkatan, Implementasi Transformasi Pengawasan Polri Presisi yang berbasis teknologi informasi, Peningkatan sinergitas antar fungsi untuk melakukan akselerasi yang berbasis perubahan mind set dan culture set pada pembinaan penyimpangan anggota serta Menjalin kerjasama dengan Univesitas, Lembaga Sertifikasi, Lembaga NAC serta Lembaga sosial untuk meningkatkan kompetensi personel, membangun integritas moral serta komitmen personel dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota.

---

This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of members of the National Police both discipline, code of ethics and criminal in 2022. The number of members of the National Police who committed criminal violations was 1,281 personnel, violations of the code of conduct were 1,903 personnel and disciplinary violations were 3,090 personnel. These results also indicate that the role of the Paminal Bureau in fostering member malfeasance is dominant in its law enforcement. Based on these problems, this study is intended to analyze how to strengthen the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member irregularities at the National Police Headquarters. The analysis knife in this study is role theory, coaching theory, the concept of fostering internal security of the National Police and the concept of Precision Police. This type of research is qualitative research with a field research approach method. The results of this study show that the Paminal Bureau has a large role in fostering member deviations, especially related to the role in the sense of policies, strategies, and therapies. However, it must be realized, the role of the Paminal Bureau is not strong enough in communication and dispute resolution. Strengthening the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member deviations at the National Police Headquarters can be achieved through increasing the quantity and quality of personnel, improving media management, proposing to improve the rank structure, implementing the transformation of precision police supervision based on information technology, increasing synergy between functions to accelerate based on changes in mind set and culture set in fostering member deviations and establishing cooperation with Universities, Certification Bodies, NAC Institutions and social institutions to improve personnel competence, build moral integrity and personnel commitment in coaching against member deviations."

"Mako Korps Brimob Polri merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kepolisian. Dalam melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (BMN), khususnya bidang peralatan khusus penanggulangan keamanan berkadar tinggi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan peralatan khusus yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Secara umum, Mako Korps Brimob Polri telah melakukan pengelolaan peralatan khusus sesuai dengan PP No.6/2006. Namun, Mako Korps Brimob Polri tidak melakukan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan karena peralatan tersebut masih dalam kondisi baik dan termasuk sebagai rahasia inteligen negara. Selain itu, dalam pengelolaan peralatan khusus ada tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu tidak dilekatkan kode penomoran identitas aset sehingga menyulitkan pengendalian dari sisi kuantitas.

---

Mako Korps Brimob Polri is a taskforce under the jurisdiction of constabulary. In terms of managing their state property, directly to the special equipment for high level security countermeasures, they are referring it to The 6th Government Regulation (2006) which explains about the management of state property, The 120th Minister of Finance Regulation (2007) about the administration of state property, and The 29th Minister of Finance Regulation (2010) that concern about the classification and codification of state property. This paper mainly focus on the management of special equipment, which includes planning and budgeting, procurement, utilization, safety and maintenance, appraisal, deletion, transfer, administration, guidance, supervision, and control. In general, Mako Korps Brimob Polri has implemented the management of special equipment related to The 6th PP (2006), except for utilization, transfer, and appraisal, because all of this equipment is still good and this is included in the sector of state?s secret intelligence. Furthermore, there is thing that not fit in management of special equipment, for example: no identity number/ code attached to the assets that made it more difficult to control in terms of quantity."

"Dilakukan penelitian dengan latar belakang bahwa perlu mengetahui kondisi bangunan Polsek dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menunjang kinerja Polri sekaligus bertujuan untuk mengetahui kondisi riil bangunan Mako Polsek saat ini dan memberikan rekomendasi peningkatan kelayakan mutu bangunan Polsek yang sesuai standar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta pendekatan Teori Evaluasi dan Pelayanan Prima. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode FGD, pengisian kuesioner secara online, wawancara dan observasi. Lokasi, responden dan informan penelitian di 10 (sepuluh) Polda dan 1 (satu) Polsek untuk masing-masing Polres. Obyek penelitian berupa struktur dan non struktur bangunan Polsek (aspek fasum dan fasos). Penelitian dilakukan tanggal 8 Februari s/d 11 Maret 2021 dengan melibatkan Peneliti Puslitbang Polri dan Konsultan yaitu Slog Polri, Universitas Indonesia (UI), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan PT. Rekacipta Kreasindo. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala terkait struktur dan non struktur bangunan Mako Polsek yang kurang selaras dengan standar dan kelayakan mutu bangunan. Selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan mutu dan standar bangunan. Berdasarkan temuan dari sampel uji petik terlihat bahwa mayoritas bangunan Mako Polsek yang dikunjungi tidak memenuhi persyaratan konstruksi yang aman, terutama pada Polsek yang dibangun 15 tahun lalu atau sebelumnya. Bangunan Polsek yang lama tersebut juga banyak yang tidak memiliki sertifikat dan IMB. Kondisi fasilitas umum dan sosial terlihat sudah cukup memadai, namun dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan lebih memperhatikan fasilitas untuk warga dengan disabilitas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah standardisasi pemasangan CCTV dan jaringan internet, serta penyesuaian anggaran Harwat untuk pemeliharaan rutin bangunan."