Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Administrasi pulblik tidak hanya menyediakan palayanan bagi masyarakat, namun juga melakukan pengaturan terhadap masyarakat sebagai konsekwensi dari kenyataan bahwa penyediaan pelayanan bagi anggota masyarakat akan membatasi sebagaian masyarakat yang lainnya. Sehingga, penyediaan pelayanan dan pengaturan masyarakat dalam administrasi public harus saling terkait. Pajak Negara untuk membiayai pengeluarn-pengeluaran bagi kepentingan penyelenggaraan administrasi public tersebut dimana dalam pemungutannya dapat dipaksakan. Dengan demikian, pajak sebagi bagian dari administrasi public mutlak memiliki dasar peraturan perundangan pula.Penelitian ini mensinyalir adanya sejumlah peraturan di bidang perpajakan yang tidak selaras, baik dilihat dari aspek keadilan, kepastian hukum, maupun hierarki perundang-undangan. Jika sinyalemen ini terbukti, peraturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada wajib pajak dan aparat pelaksana administrasi pajak di lapangan. Ketidakselarasan antar peraturan perpajakan dapat menurunkan tingkat dalam pemungutan pajak, yang pada gilirannya akan membuka potensi bagi terdistorsinya fungsi dan peran penting pajak bagi pembangunan. Kondisi ini sangat berbahaya karena dalam keadaan peraturan yang serba pasti sekalipun, masih dimungkinkan timbulnya penyimpangan dalam tataran pelaksanaan, apalagi manakala penyimpangan itu sudah timbul pada tataran peraturannya.Penelitian ini lebih lanjut akan menganalisis keselarasan antar peraturan perundangan di bidang perpajakan melalui pendekatan hukum dalam administrasi publik. Faktor-faktor yang memungkinkan menimbulkan adanya ketidakselarasan tersebut, kemungkinan dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang mungkin diterapkan merupakan hal-hal yang akan dieksplorasi lebih jauh dalam penelitan ini.Berdasarkan analisis terhadap tiga peraturan di bidang perpajakan, yang diperkaya dengan pendapat para informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa peraturan perpajakan paling yang menjadi objek penelitian tidak tiga terbukti telah menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau tidak memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Terhadap ketiga peraturan yang terbukti tidak sesuai dengan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas hukum tersebut, pemerintah disarankan untuk mencabut atau merevisi peraturan tersebut."

"Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan lalar belakang rersebut maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan berpildr sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga, adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan unruk mencari rekomendasi alas solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakal dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini menoakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga (RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik.Kedua adalah mekanisme yang berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat. Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal. Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukmmgan ini dapat dilakukan dengan menycdiakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan penyelenggara daerah terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan implementasi kebijakan daerah.

---

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support public participation, the lack of local organization?s capacity, and lack of the public awareness to participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research. Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public participation in local government? The using of system thinking in this research based on several reasons. First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide solution of the complex problem. Third, Coyle?s Analysis of system dynamic describing the system through both qualitative and quantitative data. The progress of public participation in local govemment in era of refonn is in S-curve type. There .are extended mechanism of public participation, which are divided into two types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting, neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan lvlasyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Altemative mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration. Effectiveness of public participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process- This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization?s activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in ladder of empowerment theory. Citizen?s hope for better degree of participation in the top ladder proves that prescriptive suggestion in the ladder ofempowerment comes true. System dynamic analysis indicated that the leverage of public participation in local government is local elite?s role. It means that local elite?s role is the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it?s support for public participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local elite?s role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing regulation for transparency in public policy process."

"Persaingan bisnis yang ketat saat ini memaksa banyak perusahaan untuk mencari strategi yang berbeda dalam menarik minat beli konsumen. Dengan perkembangan teknologi internet yang semakin pesat, banyak perusahaan memakai sosial media menjadi salah satu media promosi baru bagi perusahaan untuk memasarkan produknya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh terpaan iklan produk Lazada Indonesia di situs sosial media Facebook terhadap minat beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan regresi sederhana sebagai metode analisisnya. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 konsumen yang berdomisili di DKI Jakarta yang diambil dengan menggunakan metode nonprobability sampling serta teknik purposive. Data primer dikumpulkan melalui metode survey dan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengambilan datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpaan iklan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli.

---

Tight business competition today forced many companies to seek a different strategy to attract consumers to buy. With the rapidly increasing development of Internet, many companies are taking social media into a new media campaign for the company to market its products. The purpose of this study is to analyze how the influence of social media advertising exposure as one of the promotion media of Lazada Indonesia towards buying interest.

This study uses a quantitative approach with the use of a simple regression analysis method. The sample in this study was 100 consumers who live in Jakarta whom were taken using nonprobability methods and techniques of purposive sampling. Primary data was collected through a survey method and use questionnaire as a data collection technique. The results of this study indicate that exposure to advertising has a significant impact on buying interest."

"Kebijakan pemekaran daerah sebagai sarana penguatan otonomi daerah telah menjadi permasalahan serius karena menghasilkan banyak daerah bermasalah. Namun demikian, kebijakan ini terus berjalan. Ada banyak daerah yang menunggu untuk dimekarkan dalam waktu dekat, salah satunya adalah kabupaten Sukabumi. tuntutan pemekaran kabupaten Sukabumi muncul sejak tahun 1970-an namun akhirnya mereda dengan sendirinya. Tuntutan itu direvitalisasi pada tahun 2005-an oleh para aktivis LSM. Melalui studi yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sukabumi dinyatakan layak untuk dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi baru. Sayangnya, kajian ini tidak memperhitungkan kapasitas institusi kabupaten Sukabumi secara spesifik yang terindikasi memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini: Apa dampak tuntutan pemekaran terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi'Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, kapasitas institusi dan pembangunan kapasitas, kapasitas institusi pemerintah daerah, dan pengambangan kapasitas dalam kerangka pemekaran dan penataan wilayah. Sebagai alat analisis peneliti menggunakan dimensi kapasitas institusi menurut USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan positivist dan tipe penelitian deskriptif dengan teknis analisis kualitatif dalam penelitian ini. informan kunci diambil dari internal Pemda Kabupaten Sukabumi (BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Humas Setda, dan Camat Sukaraja) dan eksternal Pemda (Aktivis LSM dan Ketua Komisi I DPRD).Dalam penelitian ditemukan bahwa tidak ada dampak tuntutan pemekaran yang berarti terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan namun tidak terkait dengan adanya tuntutan pemekaran. Oleh karena itu, wacana pembentukan miniatur kabupaten perlu segera realisasikan sebagai alternatif kebijakan pemekaran daerah. Selain itu, wacana penguatan kapasitas institusi tetap harus dilakukan. Secara internal, kepememimpinan dan kemampuan majemen secara umum perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, saran diberikan seputar kepemimpinan dan manajemen di sektor umum, keuangan, maupun sumber daya manusia. Sementara itu, kemampuan eksternal perlu diperbaiki dengan memperbaiki hubungan Pemda dan LSM.

---

Area algamation policy as a tool of local otonomy strenghtening had been becoming a serious problem because of created so many problematic areas. Nevertheless, this policy never want to stop. There are so many areas waiting to be algamated. One of them is Sukabumi County. The algamation claim had appeared since 1970's but finally dissapeared by its self. The claim had been revitalized about 2005's by NGO. Through UNPAD study, Sukabumi county had been stated as a proper area to be algamated. Unfortunately, the study hasn't touched institutional capacity of its local goverment (Sukabumi county). Whereas, there are several problems related to this institutional capacity. This problem bought researcher to formulate a research question which is what is the blooming claim effect to institutional capacity of Sukabumi County Government.This research base theories are local government, institutional capacity and capacity building, institutional capacity of local government, and capacity building in the contex of area arrangement and algamation. As tools of analysis, researcher uses institutional capacity dimensions refers to USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Then, positivist becomes an approach that is used in this research by using descriptive research type and qualitative analysis. Key informan was taken from BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Public Relation of Local Government Secretariat, and subdistrict head of Sukaraja (as internal informans), and NGO and DPRD representative (as external informans).In the research was found that there is no significant algamation effect to institutional capacity of Sukabumi County Government. Eventough there are the changes in vision dimension but those touch policy, programme, and work plan levels only. Agregately, there are no strenghtening efforts to institutional capacity, specifically in the contex of algamation claim. Therefore, it needs to realize alternative policy besides algamation area, which is creating county miniature. Another reccomendation is given to improve institutional capacity of Sukabumi County. In the internal side, researcher sees that the major problem is about leadership of local government. That's why, one of reccomendation is improving leadership quality. Besides that, finance and human resources capacity need to be improved also. Meanwhile, in the external side, government has to improve its relationship with NGO's."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio terhadap volatilitas harga saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian selama periode 2007-2011 dan menerbitkan dividen secara rutin setiap tahunnya selama tahun penelitian.Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menjelaskan hubungan antara volatilitas harga saham dengan kebijakan dividen yang diproksikan dengan variabel dividend yield dan dividend payout ratio. Model regresi yang utama diperluas dengan menambahkan variabel kontrol termasuk ukuran perusahaan, volatilitas pendapatan, hutang perusahaan dan pertumbuhan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dividend yield tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (2) dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (3) kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham.

---

This study aims to analyze the effect of dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio of the company's stock price volatility. This study uses 40 companies listed on the Indonesian Stock Exchange as the study sample during the period of 2007-2011 and issuing dividends regularly every year during the study year.

This study uses multiple linear regression to explore the association between share price volatility and dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio. The primarily regression model was expanded by adding control variables including size, earning volatility, leverage, debt and growth.

The results showed that: (1) dividend yield does not have a significant effect on the volatility of stock price, (2) the dividend payout ratio has no significant effect on the volatility of stock prices, (3) the dividend policy is proxied by dividend yield and dividend payout ratio does not have a significant influence on stock price volatility."

"Sepakbola adalah olahraga yang paling digemari diseluruh dunia dan seiring dengan perkembangan zaman, popularitas sepakbola mampu menarik minat banyak penggemar baru. Berbicara mengenai sepakbola berarti berbicara mengenai banyak orang yang terlibat didalamnya, termasuk fans sepakbola itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas fans klub sepakbola Liverpool melalui dimensi keunggulan asosiasi merek, kekuatan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang fans klub Liverpool yang menghadiri acara nonton bareng di lapangan Andik Futsal Depok dengan menggunakan metode non-probability sampling serta teknik purposive. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 9,5% dan sisa nya 90,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil analisis menunjukkan citra merek memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen.

---

Football is the most popular sport around the world and along with the times, the popularity of football could attract more new fans. Speaking of football means to talking about many people involved in it, including themselves football fans. The purposeof this study is to analyze how the effect of brand image on loyalty Liverpool football club fans through the dimensions of favorability of brand association, strength of brand association, and uniqueness of brand association. The method used is quantitative. The samples in this research were 100 people who attended the Liverpool supporters club watching the live match on the field Andik Futsal Depok by using non-probability sampling method and purposive techniques. The instrument of this research using questionnaires and analyzed by using simple linear regression analysis. The results ofthis study indicate that brand image affects customer loyalty by 9.5% and the rest of its 90.5% influenced by other factors. The analysis showed that brand image has a positive influence on customer loyalty."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh perubahan peringkat obligasi terhadap tingkat penahanan kas (cash holdings) perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-2012. Pemeringkatan obligasi dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat peringkat obligasi di Indonesia yaitu PEFINDO. Dari 198 data observasi yang didapatkan selama tahun penelitian terdapat 62 kali perubahan peringkat obligasi; perubahan within class, across class dan perubahan across investment grade. Perubahan peringkat didominasi oleh perubahan secara upgrade di investment grade yaitu sebesar 72,58%. Dengan menggunakan model regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa perubahan peringkat obligasi dan grade obligasi tidak signifikan berpengaruh terhadap cash holdings perusahaan.

---

This research aims to analyze how credit rating change on corporate cash holdings into non financial firms which listed in Indonesia Stock Exchange for the period of 2005 ? 2012. Credit rating was issued by Indonesia credit rating agency named PEFINDO. From 198 observation data that was gained during research period, there were 62 credit rating change; within class change, across class change, and across investment grade change. Upgrade rating change dominates credit change in investment grade for 72,58%. Using multiple regression, this research found that unsignificant credit rating change and grade rating change influences the corporate cash holdings."

"Skripsi ini membahas reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan strategi untuk menjalankan reformasi yang terdiri dari penataan organisasi, perbaikan bisnis proses, dan peningkatan MSDM, dalam rangka meningkatkan public service sekaligus mewujudkan good governance. Fokus penelitian ini adalah implementasi dari strategi tersebut dan kesesuaiannya dengan road map reformasi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ilustratif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya sosialisasi strategi reformasi dan program akuntabilitas dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi di Departemen Keuangan.

---

The focus of this study is bureaucratic reform at the Monetary Department and their strategy to implement the reform, whereas it is containing of reinventing organization, business process reengineering and improvement of MSDM, in regards to increase the public service and to generate good governance. The purpose of this study is to understand the implementation of the strategy and its adjustment towards the available road map. This research is qualitative research with illustrative method. Result of this research is to advice on the importance of socialization of the reformation strategy and accountability program for the implementation of bureaucratic reform strategy."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah perusahaan konstruksi Indonesia yang berusaha melaksanakan ekspansi ke luar negeri untuk mengembangkan pasarnya. Perusahaan konstruksi ini telah melaksanakan proyek konstruksi di berbagai negara di kawasan Afrika dan Asia Tenggara, diantaranya Aljazair, Timor Leste dan Brunei Darussalam. Risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan ini di luar negeri lebih tinggi dari pada ketika menjalankan proyek konstruksi di Indonesia. Selain risiko yang bersifat teknikal, juga terdapat risiko-risiko dari bidang lain seperti dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti dampak risiko keuangan dan politik seperti tingkat pajak, tingkat risiko politik, dan tingkat bunga terhadap cost of capital dalam foreign direct investment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dari ketiga variabel tersebut terhadap cost of capital. Masih terdapat faktor-faktor lain seperti risiko sistematis (beta), risk premium, dan risk free rate yang ikut mempengaruhi perhitungan.

---

The background of this research comes from an Indonesian construction company who has made its efforts to expand its business internationally. This construction company has gone through several projects in countries of African and South East Asia Territory, which are Algeria, Timor Leste, and Brunei Darussalam. Risks faced by this company are higher than facing risks in Indonesia. Beside technical risks, there are risks in other domain, for example in economy, social, political, and cultural risks.The researcher examines the effects of financial and political risks like tax rate, political risk premium, and interest rate towards cost of capital of its foreign direct investment. The results show that there are no significant relationship between the three variables and the cost of capital. There are other factors like systematic risk (beta), risk premium, and risk free rate which also affected the calculation."

"Skripsi ini mengenai analisis pelaksanaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pedagang Kaki Lima Lokasi Binaan Usaha Sementara berdasarkan pengadministrasian pendapatan daerah Proses Identifikasi objek retribusi berdasarkan data yang diusulkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Identifikasi. Subjek Retribusi berdasarkan KIPTU yang dikeluarkan Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Penetapan retribusi berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun2012. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Seksi UMKM JakartaTimur ahli asosiasi pedagang dan Koordinator Pedagang. Dalam pemungutan retribusi pasar ditemukan kendala baik internal Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan maupun eksternal. Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilpenelitian yaitu masih banyak kelemahan dalam pemungutan diantaranya adalah kebocoran dalam pemungutan dan tidak tegasnya sanksi yang dikenakan sehingga Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukumagar wajib retribusi patuh dalam membayar retribusi.

---

This thesis discusses about the analysis of market services charges on Street Vendors at Temporary Locations Patronage of Business based on local revenue administration. The process of identification charge object is based on the data by the village and district levels. The identification of charges subject based on KIPTU issued by Parts Trade Cooperatives and SMEs. Market setting fees based on Regulation No. 3 of 2012. In-depth interviews conducted on SMEs Head of East Jakarta, expert, associate, merchants and traders Coordinator. In implementing market levy, found several obstacles both internal SMEs and Cooperatives Dept of Trade and externally like collection leaks. This research using a qualitative approach with descriptive research. The results obtained from this research are, there are still many weaknesses in the collection, such as leaks in the collection and not specifically sanction imposed, so governments need to conduct oversight and enforcement in order to obey the compulsory levy to pay the charges."