Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia will be welcoming the ASEAN Economic Community in 2015 as a multilateral agreementto create integrated regions such as: (a) a single market and production base, (b) a highlycompetitive economic region, (c) a region of equitable economic development, and (d) a regionfully integrated into the global economy. These characteristics are interrelated and mutuallyreinforcing in a sense that overall development would not be complete without total completionof the previous sector. This article discusses the participation of Indonesia as part of ASEAN as asingle market and production base, through free flow of services which targets higher educationin law. The author researched that Indonesian higher education system still faces issues, especiallyin legal education. As a result, the quality of Indonesian law graduate still varies. Indonesian legaleducation is special in nature since it is considered profession and regulated by code of ethic.According to the author, legal education should be integrated with profession organization sothat upon graduation, law graduates can directly conduct internship according to their desiredprofession and compete against ASEAN law graduates.Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Commmunity pada tahun 2015 sebagai realisasiperjanjian multilateral untuk menciptakan wilayah terintegrasi seperti: (a) pusat produksi danpasar tunggal, (b) wilayah ekonomi yang kompetitif, (c) wilayah yang memiliki perkembanganekonomi yang memadai, dan (d) wilayah yang terintegrasi dengan ekonomi global. Karakteristikini saling berhubungan dan mendukung dalam arti semua perkembangan ini tidak akan lengkaptanpa terpenuhinya semua persyaratan tersebut. Artikel ini membahas partisipasi Indonesiasebagai anggota ASEAN mengenai potensi pendidikan tinggi dalam bidang hukum sebagai sektorjasa. Akibatnya kualitas lulusan hukum di Indonesia masih beraneka ragam secara nasional.Pendidikan hukum itu sifatnya khusus karena berupa profesi dan diatur oleh kode etik. Menuruthemat penulis, seharusnya pendidikan hukum terintegrasi dengan lembaga profesi, sehinggalulusan sarjana hukum sudah memiliki sertifikasi untuk langsung magang menurut profesinyamasing-masing dan bersaing dengan lulusan hukum dari ASEAN."

"International trade cannot be separated from the role of international shipping. More than 80%of goods transported through sea from a region to another, from one Country to another Country.Since the dawn of the voyage, port cannot be separated from the voyage itself. Adequate portwill ensure good international shipping. Increasing number of international shipping also meansincreasing volume of international trade. With a variety of factors such as geographical factor,natural resources, and population, Indonesia should be a key player in international trade by sea.However, the reality is still far from ideal, especially when compared with neighboring countries.This research aims to map the condition and situation of ports in Indonesia, especially in thelegal field so that can be known what things that can be recommended to optimize the role ofIndonesian ports in international trade by sea.Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari peranan pelayaran internasional.Lebih dari 80% barang-barang dibawa melalui laut dari satu daerah ke daerah lain, dari satuNegara ke Negara lain dan satu benua ke benua lainnya. Sebagaimana telah berlangsung sejakawal pelayaran lahir di dunia, pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari pelayaran itu sendiri.Pelabuhan yang memadai akan menjamin berlangsungnya pelayaran internasional yang baik.Dengan meningkatnya pelayaran internasional berarti meningkat juga volume perdaganganinternasional. Dengan berbagai faktor keuntungan seperti faktor geografis, sumber dayaalam, jumlah penduduk, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain kunci (key player) dalamperdagangan internasional melalui jalur laut. Akan tetapi, kenyataan masih jauh dari harapanyang ideal terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Riset ini bertujuanuntuk memetakan kondisi dan situasi pelabuhan Indonesia khususnya di bidang hukum sehinggadapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan peranpelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perdagangan internasional melalui laut."

"Industri fashion Indonesia merupakan industri yang sedang berkembang pesat saat ini. Hasil rancangan perancang mode Indonesia merupakan salah satu obyek yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal di bidang hukum yang mencari tahu bagaimana fakta-fakta seputar penerapan Undang-undang Desain Industri dalam industri fashion Indonesia, khusunya jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap hasil rancangan para perancang mode dan bagaimana perspektif perancang mode Indonesia mengenai undang-undang tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya sosialisai yang lebih terstruktur guna dapat menjangkau lebih banyak kalangan, salah satunya adalah desainer Indonesia.

---

Indonesia's fashion industry is growing rapidly at this time. Fashion items created by Indonesian fashion designer is one of the objects that are being protected by Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design. This research is a non-doctrinal study in the field of law to find out the facts about the implementation of Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design in Indonesia's fashion industry, especially if associated with the fashion items created by Indonesian fashion designers and their perspective about the law. Result of the study suggest that Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design still needs more structured socialization or promotion to reach more circles, such as Indonesian fashion designer. "

"This paper explores the regulatory reform in Indonesia corporate governance alongwith capital market regulatory framework which has continuously been conductedin response to enhance minority shareholders? protection and the implementation ofcorporate governance in public listed companies, particularly in protecting minorityshareholder right through three short cases studies. The three cases analysed inthis paper show that the implementation of corporate governance in public listedcompanies is still weak, resulting from the lack of awareness of how to implementcorporate governance by the public listed companies, the opportunistic behaviour ofpublic listed companies using loopholes in the regulations to the weaknesses in theenforcement of capital markets law.Makalah ini membahas reformasi regulasi dalam tata kelola perusahaan Indonesiabersama dengan pasar modal kerangka peraturan yang telah terus-menerus dilakukandalam menanggapi untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas danpenerapan tata kelola perusahaan di perusahaan publik, terutama dalam melindungipemegang saham minoritas kanan melalui tiga kasus pendek penelitian. Tiga kasus yangdianalisis dalam makalah ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaandi perusahaan publik yang terdaftar masih lemah, akibat kurangnya kesadaran tentangbagaimana menerapkan tata kelola perusahaan oleh perusahaan publik yang terdaftar,perilaku oportunistik perusahaan publik yang terdaftar dengan menggunakan celahdalam peraturan untuk kelemahan dalam penegakan hukum pasar modal."

"International trade cannot be separated from the role of international shipping. More than 80%of goods transported through sea from a region to another, from one Country to another Country.Since the dawn of the voyage, port cannot be separated from the voyage itself. Adequate portwill ensure good international shipping. Increasing number of international shipping also meansincreasing volume of international trade. With a variety of factors such as geographical factor,natural resources, and population, Indonesia should be a key player in international trade by sea.However, the reality is still far from ideal, especially when compared with neighboring countries.This research aims to map the condition and situation of ports in Indonesia, especially in thelegal field so that can be known what things that can be recommended to optimize the role ofIndonesian ports in international trade by sea.Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari peranan pelayaran internasional.Lebih dari 80% barang-barang dibawa melalui laut dari satu daerah ke daerah lain, dari satuNegara ke Negara lain dan satu benua ke benua lainnya. Sebagaimana telah berlangsung sejakawal pelayaran lahir di dunia, pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari pelayaran itu sendiri.Pelabuhan yang memadai akan menjamin berlangsungnya pelayaran internasional yang baik.Dengan meningkatnya pelayaran internasional berarti meningkat juga volume perdaganganinternasional. Dengan berbagai faktor keuntungan seperti faktor geografis, sumber dayaalam, jumlah penduduk, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain kunci (key player) dalamperdagangan internasional melalui jalur laut. Akan tetapi, kenyataan masih jauh dari harapanyang ideal terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Riset ini bertujuanuntuk memetakan kondisi dan situasi pelabuhan Indonesia khususnya di bidang hukum sehinggadapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan peranpelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perdagangan internasional melalui laut.;;"

"Business Enabling Environment (BEE) akan menjadi rumusan indeks baru yang dinilai lebih efektif dalam menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara, setelah penghentian indeks penilaian kemudahan berusaha yakni Ease of Doing Business (EoDB) pada September 2021 lalu. World Bank (Bank Dunia) akan menggantikan EoDB sebagai indikator dalam menilai iklim investasi suatu negara, dengan BEE. Penelitian ini bermaksud untuk untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman mengenai indikator penilaian untuk menilai iklim bisnis dan investasi suatu negara dengan pendekatan baru yakni BEE yang menggantikan indikator penialaian EoDB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitik yang didukung oleh data sekunder dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi di Indonesia, EoDB ternyata telah memainkan peran penting dalam mendorong reformasi regulasi dan kemudahan berusaha yang berdampak cukup signifikan pada peningkatan perekonomian nasional. Namun pada tahun 2020, World Bank telah menghentikan indeks penilaian EoDB dan merumuskan indeks penilaian baru yakni BEE yang bertujuan untuk mempromosikan reformasi ekonomi, membuka pintu untuk berbagi pengetahuan dan dialog kebijakan bagi pemerintah, masyarakat sipil termasuk sektor swasta, World Bank Group (WBG), dan lembaga pembangunan lainnya.

---

Business Enabling Environment (BEE) will be a new approach that is considered more effective in assessing the business and investment climate, after World Bank Group decided to discontinue Ease of Doing Business (EoDB) report in September 2021. World Bank will replace EoDB as an indicator in assessing an investment climate, with BEE. This study intends to analyze and gain an understanding of the assessment indicators to assess the business and investment climate with a new approach, namely BEE which replaces EoDB assessment indicator. The type of this research is descriptive analytic research supported by secondary data using qualitative data analysis techniques. The research concluded that based on the results of an evaluation of the implementation of economic policies in Indonesia, EoDB has played an important role in encouraging regulatory reform and ease of doing business which have a significant impact on improving national economic. However, in 2020, the World Bank has discontinued EoDB report and formulated a new approach, namely BEE which aims to promote economic reforms, opening the door for knowledge sharing and policy dialogue for governments, civil society (including the private sector), the WBG, and other development institutions."

"Indonesian legal system; collection of articles."