Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 145484 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ma`mun
"Penelitian tentang masalah masyarakat multikultural di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, masih sedikit jumlahnya. Di lain pihak, masyarakat kota Jakarta saat ini telah berkembang menjadi masyarakat multikultural yang terdiri atas beragam kelompok etnis dan agama. Perbedaan budaya tersebut, bila ditangani dengan kebijakan yang tepat, maka akan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta menumbuhkembangkan nilai berdemokrasi. Sebaliknya, kebijakan pemerintah (penguasa) yang tidak tepat dalam menangani keragaman akan melahirkan konflik sosial yang akan mengancam peradaban manusia. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana relasi hubungan sosial antar keragaman etnis dan agama di Jakarta? Lebih lanjut lagi, kebijakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani adanya keragaman budaya tersebut?
Penelitian ini terfokus pada kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani perrnasalahan yang muncul dari keberadaan masyarakat multikultural di Jakarta antara tahun 1998 sampai 2005, karena pada masa ini tingkat kesadaran etnis dan simbol-simbol keagamaan menjadi lebih terbuka, seiring dengan gerakan reformasi dan demokratisasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan pengumpulan data-data yang kemudian dianalisis.
Dari analisis tersebut penulis menemukan adanya keragaman warga Jakarta telah terjalin hubungan relasi yang baik. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta juga telah mengarah pada kerukunan etnis dan agama di Jakarta. Namun nilai-nilai yang mengatur adanya keragaman itu, masih belum terinternalisasi dalam kehidupan sosial, sehingga Jakarta masih rawan konflik sosial manakala ada faktor pemicunya.
Untuk meneliti masalah tersebut, penulis menggunakan teori politik multikulutral yang digagas oleh Will Kymlicka yang menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam menangani adanya perbedaan kelompok masyarakat atas dasar etnis dan agama. Selain itu, teori Harold R. Ishak juga digunakan yang mengisyaratkan bahaya sentimen kelompok etnis bila tidak diantisipasi dengan tepat.

Research on problems of multicultural society in Indonesia, in Jakarta particularly, is still rare in quantity. On the other hand, Jakarta's community at the moment is expanding to be a multicultural society of various ethnic and religious groups. This cultural difference, when managed with proper and accurate policy will be able to create a harmonious social life and develop a democratic value. On the other hand, a mishap on government policy in dealing with multiculturalism will result in social conflict, which can endanger human civilization.
Problem posed in this thesis is how the social relationship between various ethnic and religious groups established in Jakarta? Furthermore, what policy the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing has taken with this cultural diversity? This research focused on the 1998-2005 policy of the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing with problems resulted from the existence of multicultural society in Jakarta. In this period of time, the ethnic consciousness and the usage of religious symbols become more visible, in parallel with the reform movement and democratization. This research used interview technique, library research and collecting data, which were analyzed later on.
The analysis resulted that the existence of good relationship between diverse groups. The Provincial Government's policy also has able to create a framework for ethnical and religious peace in Jakarta. However, the values underlying this diversity have not internalized within the social life of Jakarta's society and hence Jakarta is still fragile in anticipating emerging social conflict whenever a trigger factor occurs.
The theory used to analyze this research problem was the multicultural politics theory posed by Will Kymlicka, which stressed the importance of government's role in dealing with society's diversity in ethnic and religion. Another theory used in this thesis is a theory posed by Harold R. Ishak, which warn the danger of ethnic groups stereotypes if not address properly."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T21538
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Kurnia
"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada mutasi pejabat struktural pada Januari 2015 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pejabat merupakan bagian dari reorganisasi kelembagaan (institutional reorganizational). Mutasi yang terjadi dapat berupa mutasi horizontal maupun mutasi vertikal (promosi dan demosi). Mutasi pejabat struktural dilakukan melalui metode seleksi terbuka, sehingga pejabat harus mengikuti serangkaian test terlebih dahulu. Setelah itu, hasil test diberikan kepada Tim Baperjakat untuk mempertimbangkan penempatan pejabat yang bersangkutan.

This research describes how the implementation of Structural Official?s transfers in the Provincial Government of DKI Jakarta. This study focused on transfers in structural official in January 2015 in DKI Jakarta. This research was conducted using post-positivist approach through qualitative data collection techniques, which is in-depth interviews and literature study.
Results from this study indicate that structural official?s transfers as a part of institutional reorganizational. The types of transfers can be either horizontal transfers or vertical transfers (promotion and demotion). Structural official?s transfers carried out through an open selection method, so that officials must follow a series of tests. After that, the results of the tests given to Baperjakat Team to consider the placement of structural officials.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S59732
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Irine Magdalena
"ABSTRAK
Penelitian ini mengevaluasi manajemen komunikasi yang menekankan pada sosialisasi kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan reklame di DKI Jakarta. Teori dasar penelitian ini adalah evaluasi manajemen komunikasi pada kebijakan pemerintah. Melalui paradigma post-positivism, peneliti merujuk pada wawancara dengan pelaksana kebijakan dan dokumen yang menempatkan Pemda DKI Jakarta dan pengusaha reklame sebagai subyek dalam mengevaluasi manajemen komunikasi kebijakan reklame dengan memfokuskan pada proses sosialisasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen komunikasi pada proses sosialisasi mengenai kebijakan reklame masih mengalami kendala pada tahap perencanaan, perizinan dan pengawasan serta penertiban karena berdasarkan hasil evaluasi terdapat strategi general context pada budget, time table,dan strategi communication belum tercapai sedangkan strategi general context pada target public dan reasoning of program tercapai.

ABSTRACT
This research evaluates communication management which emphasizes on socialization government policy, emphasizes on socialization of government policy especially advertising policy in DKI Jakarta. The main theory of this observation is evaluation of communication management. Through this post positivism paradigm, the observer refers to interview with implementer of the policy and documents which place local government of DKI Jakarta and advertising company as subjects in evaluating communication management of advertising policy which is focusing on socialization process the observation show that communication management in socialization process about advertising policy still has some obstacle in planning licensing and monitoring also demolition because it?s based on evaluation result there are strategies of general context in budget, time table and communication strategy which hasn?t been achieved although there are strategy in general context on public target and reasoning of program which
has been reached .
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T45448
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Nurjanah
"Alpukat Betawi merupakan sebuah pelayanan publik elektronik yang memiliki tujuan untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun demikian, tidak semua pelayanan elektronik memiliki kualitas pelayanan yang baik terlihat dari adanya sejumlah permasalahan, seperti sistem yang kurang berjalan dengan baik dan tidak dapat diakses tepat waktu, serta keamanan data yang tidak terbebas dari risiko berbahaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Alpukat Betawi menggunakan pendekatan e-service quality. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality pada pelayanan kependudukan elektronik Alpukat Betawi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori baik dengan 92%. Hal ini terbukti dari empat dimensi e-service quality yang dikemukakan Papadomichelaki Mentzas (2012) tergolong ke dalam kategori baik yang ditunjukkan pada dimensi efisiensi, dimensi kepercayaan, dimensi keandalan, dan dimensi dukungan bagi masyarakat.

Alpukat Betawi is an electronic public service that has the aim of facilitating population administration services in the DKI Jakarta Province. However, not all electronic services have good service quality, which can be seen from a number of problems, such as systems that do not work well and cannot be accessed on time, and data security that is not free from dangerous risks. Therefore, this study aims to analyze the quality of Alpukat Betawi using an e-service quality approach. The research approach used in this study is quantitative with a mixed-method data collection technique, which combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the e-service quality of the Betawi Avocado electronic population service in the DKI Jakarta Provincial Government is in the good category with 92%. This is evident from the four dimensions of e-service quality proposed by Papadomichelaki Mentzas (2012) which belong to the good category as indicated by the dimensions of efficiency, the dimensions of trust, the dimensions of reliability, and the dimensions of support for the community."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anisha Marjani Putri Firaldi
"ABSTRAK
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386 / SJ dan Nomor
903/3387 / SJ yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 mengarahkan pergeseran pos anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Komponen Tambahan Keluarga, Manfaat Umum dan Tambahan Penghasilan PNSD yang sebelumnya tidak dianggarkan dianggap memberatkan. Variasi Besarnya tunjangan dan pengenaan APBD tersebut memicu kontroversi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan pos Pengeluaran Tak Terduga untuk menutupi kekurangan dana serta memutuskan menambah TKD 14 as salah satu komponen disediakan meski tidak mendapat penandaan DPRD DKI Jakarta. Rasionalitas Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini menjadi pertanyaan penelitian. Novinskey (2015) menyatakan bahwa Pilihan Rasional Kelembagaan cenderung konsekuensialisme, strategis, kalkulatif, adaptif
strategi, dan pelaku kebijakan individualis-metodologis. Sebagai teori pendamping, Menggunakan Birokrat yang Memaksimalkan Anggaran oleh Niskanen (1971) perilaku birokrat dan sponsor. Uraian tersebut dibuat atas unsur 1) rasionalitas, 2) motif strategis, 3) mendorong lembaga formal, dan 4) mendorong lembaga informal di Kebijakan. Penelitian dengan pendekatan post-positivis bertujuan untuk memperkaya teori pilihan rasional, khususnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan ditriangulasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, Seknas FITRA, TGUPP, dan KPPOD. Penelitian menunjukkan itu Berdasarkan dimensi 1) rasionalitas, pemerintah daerah menilai konsekuensi anggaran
tidak selalu signifikan; 2) motif strategis, didorong oleh kemampuan keuangan dan wewenang; 3) lembaga formal, mengikuti rekomendasi Surat Edaran dan Peraturan yang diamanatkan Pemerintah; dan 4) kelembagaan informal karena keutamaan etika pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, pendorong utama aktor berasal dari institusi formal. Akan Namun, penggunaan surat edaran sebagai regulasi kebijakan memiliki kecenderungan
penyalahgunaan anggaran sehingga tidak sesuai dengan konteks pencairan THR ini. Saran yang bisa disediakan adalah memperbaiki mekanisme kendali pelaksanaan anggaran dan membatasi penggunaan peraturan kebijakan oleh kementerian.
ABSTRACT
Minister of Home Affairs Circular Number 903/3386 / SJ and Number
903/3387 / SJ, which explains Government Regulation No. 19/2018 directs a shift in the budget post to pay for the 2018 holiday allowance (THR). Additional Family Components, General Benefits and Additional PNSD Income that were not previously budgeted are considered burdensome. The variation in the amount of allowances and the imposition of the APBD has sparked controversy from the Regional Government. The DKI Jakarta government used the Unexpected Expenditure post to cover the lack of funds and decided to add TKD 14 aces as one of the components to be provided even though it did not receive the mark of the DKI Jakarta DPRD. The rationality of the DKI Jakarta Government in implementing this policy is a research question. Novinskey (2015) states that Institutional Rational Choices tend to be consequentialism, strategic, calculative, adaptive strategy, and individualist-methodological policy actors. As a companion theory, Using Bureaucrats to Maximize Budgets by Niskanen (1971) the behavior of bureaucrats and sponsors. The description is made on the elements of 1) rationality, 2) strategic motives, 3) encouraging formal institutions, and 4) encouraging informal institutions in policy. Research with a post-positivist approach aims to enrich the theory of rational choice, particularly in the budget policy of the DKI Jakarta Government. Observations were made to the Regional Civil Service Agency, the Regional Financial Management Agency, and the DKI Jakarta Regional Development Planning Agency and triangulated with the DKI Jakarta DPRD, Ministry of Home Affairs, Academics, Seknas FITRA, TGUPP, and KPPOD. Research shows that based on dimension 1) rationality, local governments assess the consequences of the budget not always significant; 2) strategic motives, driven by financial capacity and authority; 3) formal institutions, following the recommendations of Circular and Regulations mandated by the Government; and 4) informal institutions because of the ethical virtues of policy makers. Overall, the main drivers of actors come from formal institutions. However, the use of circular letters as policy regulation has a tendency misuse of the budget so that it does not fit the context of this THR disbursement. Suggestions that could be provided are improving budget execution control mechanisms and limiting the use of policy regulations by ministries."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Ghina
"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Sanjaya
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi inovasi dalam kegiatan sosialisasi program Jakarta Open Data pada lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hambatan atau kendala yang menyertainya. Hasil penelitian ini merupakan penjelasan dari Teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers mengenai proses difusi inovasi dalam lingkup internal organisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan program Jakarta Open Data di lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan difusi inovasi yang dijelaskan oleh Rogers tersebut. Beberapa hambatan proses difusi inovasi yang ditemukan adalah adanya penentangan dalam bentuk kebiasaan adopter terkait materi inovasi serta distorsi pesan dalam bentuk penggunaan bahasa teknologi informasi yang dinilai perlu untuk disederhanakan.

The research is aimed to find out the process of diffusion of innovation in the socialization activities on Jakarta Open Data program in internal Jakarta Provincial Government, as well as barriers that support it. The research result is taken from the innovation diffusion theory written by Everett M. Rogers about the diffusion of innovation process in the scope of the organization's internal. Through qualitative method and case research strategy, this research shows, in general, Jakarta Open Data has been implemented in accordance with the innovation diffusion stages as explained by Rogers. Some barriers found are opposition in the form of adopter habits related to innovation materials and distortion message in the form of use of information technology language that must be simplified."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T48605
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agustin Dwi Widyaningrum
"ABSTRACT
Pekerja merupakan aktor penting dalam hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, salah satunya ialah masalah upah. Untuk itu, Pemerintah mengatasi permasalahan upah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya dan dilaksanakannya PP 78/2015 banyak dari serikat pekerja yang menolak karena ada perubahan metode dalam pembayaran upah yang merugikan pekerja. Skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan apa permasalahan dan tantangan dalam penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan dimensi-dimensi kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PP 78/2015 belum memenuhi penghasilan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dimana bahwa dari enam dimensi dan indikator yang digunakan dalam evaluasi belum terlaksana dengan baik. Permasalahan dalam penetepan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yakni dikarenakan PP 78/2015 bertentangan dengan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, tidak melibatkan peran Dewan Pengupahan, intervensi politik, dan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain, terdapat tantangan dalam penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yakni harus sesuai dengan kebutuhan riil pekerja, dan mengembalikan konsep safety net.

ABSTRACT
Workers are the main factor in industrial relations. Industrial relations can not be separated from men power issues, one of which is wages. The Government works to resolve the following issue by formulating the Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages. However, after being released and implemented, many labor unions decline the regulation since there is an amandment of method in wage payment that harms the workers. This study discusses the evaluation of implementations of Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and what are the issues in formulating the provincial minimum wage in Jakarta. This study uses post positivist approach with the dimensions of policy evaluation criteria proposed by Dunn that is effectiveness, effieciency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The data is obtained from the interviews and the study of literature. The result of this study shows that the evaluation of the implementation of the following regulation has not yet reached the need of proper living of the workers based on the six dimensions and indicators that are used in this study. The issues in fomulation provincial minimum wage in Jakarta is because the regulation is not legally harmonized with Act No. 13 of 2003 on Manpower, in which the act does not involve any role from Wage Councils, political intervention, and distinction of interests between workers and entrepreneurs. On the other hand, there are also two obstacles along the way which must be in accordance with the real needs of workers and restore the concept of safety net. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christa Thresia Zefanya Rut Vaalova
"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulyanah
"Masyarakat nelayan Teluk Jakarta terdiri atas dua nelayan, yaitu nelayan pendega dan nelayan juragan. Pada tahun 1950-1960 kemiskinan nelayan terutama tampak pada nelayan pandega perorangan dan buruh nelayan. Kemiskinan itu terjadi karena keterbatasan teknologi penangkapan ikan, alat-alat penangkapan ikan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikan dan untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan presentase hasil tangkapan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan Teluk Jakarta.

There are two fishermen in the area, consist of namely nelayan pandega and nelayan juragan. In 1950-1960 poverty problems struct this group of people, especially the pandega fishermen. This poverty problems usually caused by the people`s inability to operate the fishing equipment with higher technology, this kind of shortage make the fishermen with low knowledge on fishing technology works as labors of fishermen who masters the fishing technology. Policies that Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raya make regulated the issue that should get more attention, not only from the autorithy but also the whole people. With the right implementation of those policies the technology in fishery and fishermanship could be improved, with the technology improved the percentage of the fish catched and the living standard of the people who dwell in Jakarta`s coastal line especially the nelayan pendega class could be improved."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T36856
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>