Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat "erat" dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya, menguraikan permasalahan yang timbul dan melakukan analisis untuk mengatasi masalah yang timbul ditinjau dari prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa banyak hal- hal yang perlu dikaji lebih jauh dan dilakukan perubahan dalam hal kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya. Reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan sukarela, perubahan ketentuan perundang- undangan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak bisa meningkatkan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus.

---

From the beginning of Tax Payer Compliance Policy from 2001, the progress its implementation is not very good. It is proven from the fact that the amount of tax payer compliance compare to registered tax payer is very low according to data in 2001 it is only 0,008%. Based on that fact, it needs to examine why the policy is not functioned well and what are the factors that influence the implementation of the policy.The aim of the research is to identify the tax payer compliance policy and its implementation especially in the Office of Tax Services for Foreign Investment one and the District Office of General Directorate of Tax Special Jakarta. It aims to define the problem that rises from the implementation of the policy.The research uses the method of descriptive analysis with literature only and field study to interview related sources as data collection technique. From the analysis it is found that there are many things of the policy and its implementation that Must be explored and changed. The study relates several factors that detain the implementation of the policy in term of the tax payer and other factors. Other thing discussed in the research is the influence of the policy on tax auditing and the Nation of the policy and the voluntarily compliance."

"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif antara KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pembanding) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).Analisis dibagi ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester 2 tahun 2007.Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario 1 maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi perbaikan sumber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuan.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal manajemen input bagi KPP-KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus secara khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang sesungguhnya. Pengukuran efisiensi kineija di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kineija Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai.

---

This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices (LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA).

The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; with four period of time for each, which are: semester 1 year 2006, semester 2 year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007.

Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that either scenario 1 or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making process because there’s no significant differences in efficiency scores beetween those scenarios.

This study concludes that tax administration reform in Directorate General of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result.

The result of this study can be used in decision making process related to input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax Office should continously conducted in each homogenous organization level for controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform can be achieved as mentioned before."

"Pendekatan deterrence kepada wajib pajak memiliki korelasi lemah terhadap kepatuhan (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Konsep cooperative compliance hadir sebagai pendekatan alternatif untuk hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dengan mengedepankan rasa saling percaya, kerjasama dan transparansi. Penerapan cooperative compliance secara optimal dapat memberikan manfaat bagi otoritas pajak dan wajib pajak dari segi biaya kepatuhan, tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana keteterapan konsep cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia. Analisis keterterapan dilakukan dengan mengevaluasi pilar cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yaitu commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by Authority dan disclosure and transparency by taxpayer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilar cooperative compliance belum terterapkan sepenuhnya karena beberapa hambatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai komitmen, pengungkapan dan transparansi informasi, mekanisme pemberian kepastian, keterbukaan mengenai pendekatan manajemen risiko, dan mekanisme Alternative Dispute Resolution diperlukan untuk penerapan cooperative compliance secara optimal.

---

The deterrence approach to taxpayers has a weak correlation with compliance (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). The concept of cooperative compliance as an alternative approach to the relationship between Tax Authorities and taxpayers with mutual trust, cooperation, and transparency. The optimal implementation of cooperative compliance can benefit the Tax Authority and taxpayers in terms of compliance, level of compliance, and realization of tax revenue. This study aims to understand concept of cooperative compliance and its limitations in the supervisory activities carried out by the Tax Authorities in Indonesia. The applied analysis is carried out by developing the pillars of cooperative compliance in supervisory activities, namely commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by the authority, and disclosure and transparency by taxpayers. The results of this study indicate that the cooperative compliance pillar has not been fully demonstrated due to several obstacles. Further arrangements regarding commitment, achievement and transparency of information, provision of assurance, risk management approach, and Alternative Dispute Resolution mechanisms required for optimal implementation of cooperative compliance"

"Employee engagement merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus. Employee engagement dapat dipengaruhi salah satunya melalui keterlibatan pegawai dengan dukungan penuh dari atasan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus dengan responden berjumlah 192 yang berasal dari 4 Kantor Pelayanan Pajak dengan kriteria kinerja tertinggi dan terendah. Gaya kepemimpinan diukur menggunakan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Form 5X dari Bass dan Avolio (1995), keterlibatan pegawai diukur menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Vandenberg et. al. (1999 dalam Richardson dan Vandenberg, 2005), sedangkan employee engagement diukur menggunakan Utrecht Work Engagement Scale (UWES) dari Schaufeli dan Bakker (2003). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keterlibatan pegawai merupakan mediator bagi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap employee engagement. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang peduli dan mendukung bawahannya dapat mengakomodir pegawai untuk terlibat di dalam pekerjaannya sehingga pegawai menjadi lebih bersemangat, antusias, fokus, dan bangga terhadap pekerjaan dan organisasinya.

---

Employee engagement is an important factor that must be considered by Directorate General of Taxes especially in the Large Tax Offices and Jakarta Special Tax Offices. Employee engagement can be influenced through employee involvement with full support from the leaders. This research was conducted at the Large Tax Office and Jakarta Special Tax Office with 192 respondents from 4 Tax Offices with the highest and lowest performance.

Leadership styles were measured using Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) Form 5X from Bass and Avolio (1995), employee involvement was measured using a research instrument developed by Vandenberg et. al. (1999 in Richardson and Vandenberg, 2005), while employee engagement was measured using Utrecht Work Engagement Scale (UWES) from Schaufeli and Bakker (2003).

This research found that employee engagement is a mediator for the effects of transformational leadership on employee engagement. It shows that leaders who care and support subordinates can accommodate employee involvement process so that employees become more power, enthusiastic, focused, and proud of the work and organization."

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."

"Penelitian ini mempunyai tujuan mengkaji efektifitas penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Tiga dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penagihan pajak tersebut.Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori pajak, teori organisasi, teori administrasi. Teori statistik non parametrik digunakan untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas, sedangkan statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran efektifitas penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak secara garis besar.Teknik analisa data yang digunakan adalah untuk melihat gambaran efektifitas penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak. Analisa deskriptif berupa analisa tabulasi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penagihan yang digunakan untuk pra penelitian uji validitas, uji reabilitas, uji konsistensi sedangkan pada penelitian digunakan uji modus.Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan efektifitas sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Tiga, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penagihan terdiri dari variabel yaitu dukungan & perhatian pimpinan, jumlah juru sita, pertanggungjawaban penagihan pajak dapat ditindak lanjuti, dan kualitas ketetapan pajak.Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi kinerja penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak dan terdapat faktor-faktor efektifitas seperti: variabel dukungan & perhatian pimpinan Kantor Pelayanan Pajak, jumlah juru sita, pertanggungjawaban penagihan pajak dapat ditindak lanjuti dan kualitas Surat ketetapan pajak dapat mempengaruhi kinerja seksi penagihan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

---

This examination is to lesson about effectiveness, of the tax claim at Taxes Service Offices under Region Jakarta III and to get influential factors to effectiveness tax claim.

Theory for this examination is tax theory, organization theory and administration theory. Non Parametric Statistical Theory used to see influential factor, whereas Description theory used to see effectiveness of tax claim and expedients to cash uncollecting tax.

Data analysis technical used to get illustration from effectiveness of tax claim and expedients to cash uncollecting tax. Description analysis as a tabulation is to find influential factors to effectiveness tax claim, for a beginning with validity and reability test. In the examination used mode test

Result from this exam are more differential effectiveness factors between tax service offices under Region Jakarta III, even though that factors are 5 variable that is supporting attention from the leader, total collector, responsibility claim of tax can be follow up, and quality of tax assessment."

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

---

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta pusat. Sensus Pajak Nasonal berawal dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan untuk meningkatkan penerimaan Negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Sampai dengan saat ini Sensus Pajak Nasional telah dilaksanakan sebanyak dua tahapan. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta Pusat baik Tahap I maupun Tahap II sama-sama memperoleh hasil yang tidak mencapai target. Berdasarkaan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I dan Tahap II penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional dengan menganalisis menggunakan Teori Evaluasi dari Dunn. Jika melihat kriteria evaluasi dari Dunn Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional masih memerlukan banyak perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This research discussed the evaluation of implementation National Tax Census in Regional Tax Office in Central Jakarta. National Tax Census started from governments effort to solve the problem about low level of Tax Payers to pay the tax and to increase state income.The Research is done using a qualitative approach and including in research cross sectional with the technique of collecting data are the study of literature and field studies. Up to now National Tax Census had been held as many as two stage. Implementation of National Tax Census in Central Jakarta Regional Tax Office during phase I and II show the same results that could not hit the target.

Based on the result of Implementation of National Tax Census Phase I and Phase II this research will evaluate the implementation National Tax Census by analyzing the use of the theory evaluation of dunn. From criteria of the evaluation of Dunn the implementation of national tax census still need a lot of improvement in order to attain a desired goal."