Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi diserahkannya beberapa kewenangan pusat kepada daerah, termasuk juga kewenangan di bidang industri dan perdagangan. Seiring praktek otonomi daerah, muncul fenomena di daerah yaitu semangat pembuatan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menarik pajak daerah ataupun retribusi daerah.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan instrumen kebijakan perizinan di sektor perdagangan yang kini secara penuh diselenggarakan di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Pengenaan retribusi dalam pengurusan SIUP di beberapa daerah telah memberatkan pelaku usaha (kondisi ekonomi biaya tinggi), karena disamping harus membayar retribusi, pelaku usaha juga kadangkala dihadapi dengan kegiatan pungutan liar yang berkedok dengan praktek "percaloan". Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kota Bekasi, pengenaan retribusi dalam pengurusan SIUP tidak menurunkan minat pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Kota Bekasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah permohonan SIUP dari tahun 2000 hingga tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi. Dasar teori yang dipergunakan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut adalah kombinasi antara teori yang dikemukakan oleh Mustopadijaja dan Edward III dengan beberapa penyesuaian. Variabel yang dianalisis antara lain: pada dimensi ketepatan kebijakan itu sendiri, konsistensi dan efektifitas pelaksanaannya, komunikasi, sumberdaya, serta struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis dan observasi di lapangan, diketemukan bahwa kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi cenderung berfungsi sebagai instrumen budgeter dibandingkan dengan fungsi regulasi. Peningkatan jumlah permohonan SIUP dari tahun ke tahun tidak dapat diindikasikan sebagai bentuk keberhasilan implementasi kebijakan. Peningkatan jumlah permohonan SIUP di Kota Bekasi lebih disebabkan adanya perubahan lingkungan sosial berupa mobilisasi penduduk dari daerah lain serta meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha dan perubahan Iingkungan ekonomi. Di samping itu posisi/letak strategis dan kelengkapan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, ruko dan lain sebagainya turut memberikan andil bagi perkembangan sektor perdagangan di Kota Bekasi.Walaupun demikian, terdapat hal yang lebih penting dari sekedar peningkatan jumlah permohonan SIUP yakni, pengembalian fungsi perizinan itu sendiri sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa saran bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi antara lain peningkatan pelayanan perizinan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, penambahan secara kuantitas dan kualitas aparat pelaksana, pemanfaatan jaringan internet sebagai media komunikasi dan informasi kebijakan daerah serta pengawasan vertikal dari pejabat atasan aparat pelaksana guna meminimalisir terjadinya praktek percaloan yang merugikan pelaku usaha.

---

Implementation of Law Number 22 Year 1999 concerned with Local Governance brings consequence delivering of some central authority to Local Government, including also authority in industry and commerce. The practice of regional autonomy emerges phenomenon in the local region, which is spirit of making various regulations with aim to increase regional income (PAD) by collecting regional tax.License of Commerce (SIUP) is an instrument of licensing policy in commercial sector, which nowadays is fully carried out by Local Government (sub-province/municipality). Imposition of retribution in arrangement of SIUP in some area has weighed against business perpetrator (high cost economy), because besides having to pay for retribution, they also facing with illegal charge practice (profiteering). In Bekasi Municipality, imposition of retribution in arrangement of SIUP does not decrease enthusiasm of business perpetrator. This is reflected from the increasing amount of application of SIUP from year 2000 to 2004.The research conducted in order to analyze the implementation of licensing policy in commercial sector in Bekasi Municipality. The basic theory used in analyzing the implementation of the policy is a combination between theory told by Mustopadijaja and Edward III with a few adjustment. The variables analyzed are: at dimension: accuracy of policy itself, consistency and effectiveness of the implementation, communication, resource, and bureaucracy structure.Based on analysis and observation in location, it is concluded that the policy in license of commerce in Bekasi Municipality tends to function more as instrument of budgeter rather as regulation function. The increasing amount of application of SIUP from year to year could not regard as indication of effective implementation policy. It is more caused by social environmental changes (in form of resident mobilization from other area and the increasing of awareness of business perpetrator society) and economic environmental change. Beside that, strategic position and sufficient facilities (such as road, market, etc) have significant role to the growth of commercial sector in Bekasi Municipality.Even though, there are more important matters from simply the increasing of the amount of application of S1UP, which is reversion of licensing function itself as instrument of restoration, monitoring, and controlling. With reference to the mentioned, there are some suggestions to enhance the implementation of license of commerce policy in Bekasi Municipality. They are service enhancing in licensing with orientation to the protection of public interest, increasing government official quantitative and qualitatively, utilization of Internet connection network for communicating and informing the regional policy, and also vertical supervising of high functionary to minimize the profiteering practice which harming business perpetrator."

"Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan pajak air tanah.

---

A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax."

"Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

---

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan Pajak Restoran di Kota Bekasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Latar belakang penelitian adalah adanya temuan dari BPK yang menunjukan bahwa masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi wajib pajak restoran. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang mendukung dan proses sosialisasi kebijakan pajak restoran yang tidak maksimal.

---

This research discusses about Policy Implementation of Restaurant Tax in Bekasi Municipality by using a model of policy implementation from Van Meter and Van Horn. Researcher use post-positivist paradigm, in-depth interview, and field research methods to analysis main problem. The background of this research is Audit Board of Republic Indonesia has found many restaurants not registered as a tax-payer. The research revealed that Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough. The main factors that show Implementation Policy of Restaurant Tax in Bekasi Municipality is not good enough are human resources and process of sosialization in restaurant tax,"

"Skripsi ini membahas mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Bekasi yang semakin berkembang sehingga membutuhkan angkutan umum yang layak dan memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan angkutan umum tersebut pemerintah daerah membuka kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan jasa angkutan umum. Demi tersedianya lingkungan angkutan yang tertib dan nyaman, pemerintah Kota Bekasi melakukan pengaturan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berupa izin trayek bagi orang atau badan yang ingin menyediakan jasa angkutan. Izin trayek yang diberikan akan terus dipantau dan diawasi demi kelancaran dan ketertiban angkutan umum di Kota Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deksriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dinilai masih belum baik. Masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek. Hal tersebut terjadi karena sanksi dan pengawasan yang diberikan dinas perhubungan Kota Bekasi masih kurang. Pemerintah Kota Bekasi harus meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi izin trayek.

---

This research criticizes the collection stages of implementation for routing permits retribution in Bekasi Municipality and discusses the constraints during that activity. This research is based on the growing and developing condition in Bekasi Municipality, therefore this condition requires a need for decent and adequate public transportation. In fulfilling this public transportation requirement, the government provides an opportunity for the public to participate in supplying such public transportation services.

In order to create a pleasant transportation environment, the government of Bekasi Municipality regulates a policy to organize the traffic and transportation in the form of routing permits for individuals and entities that intend to supply transportation services. The given routing permit will be sustainably supervise in order to maintain the well being of public transportation in Bekasi Municipality. This research applies qualitative approach, in the form of a descriptive type research. The data is retrieved by observation, literature study and field research.

The result of this study shows that in the collection implementation of routing permits retribution in Bekasi Municipality is still poor, considering the delinquency throughout the process indicated by inadequate sanctions and supervision by the local transportation department.The local government in this case Bekasi Municipality should improve the supervision and the firmness in law enforcement to increase the income from the transportation sector."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai pengimplementasian Program Percepatan Dana Alokasi Khusus khususnya di Kota Bekasi. Pengimplementasian Program Percepatan Dana Alokasi Khusus dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari 4 aspek yang menjadi tolak ukur, terbukti bahwa Kementerian Keuangan telah mempersiapkan dan melaksanakan dengan baik disetiap aspek. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil yang dicapai oleh Kementerian Keuangan masih belum mencapai target. Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang juga menjadi sasaran implementasi kebijakan, sudah terbantu dengan adanya Program Pecepatan Dana Alokasi Khusus, namun masih belum mencapai target pelaksanaan.

---

The aim of this research is for analyze the implementation of the Specific Grants Acceleration Program especially in Bekasi. The implementation of the Specific Grants Acceleration Program can be seen from the communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Of the four aspects benchmark, proved that the Ministry of Finance has prepared and perform well in every aspect. The study was conducted by using a post positivist approach. Data collection techniques used by in-depth interviews and document study. The results achieved by the Ministry of Finance has yet to reach the target. Bekasi municipality as one of the governments which were also targeted by policy implementation, has been helped by the Specific Grants Acceleration Program, but has yet to reach the implementation target."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"Jumlah restoran di Kota Bekasi dalam perkembangannya selalu meningkat khususnya sejak tahun 2018 hingga 2021 yang ditandai dengan adanya kenaikan wajib pajak restoran yang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target setiap tahunnya dan mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan melakukan upaya terhadap pengawasan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah memasang aplikasi pengelola data di beberapa restoran yaitu tapping box. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan tapping box pada pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak seluruhnya berjalan dengan baik yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung; dan adanya penolakan dari wajib pajak restoran terkait implementasi kebijakan tapping box serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tapping box sebagai salah satu bentuk pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kendala sosialisasi, kendala teknis, dan pemasangan yang belum merata.

---

The number of restaurants in Bekasi City is always increasing, especially from 2018 to 2021 which is marked by an increase in the restaurant tax payer which always occurs every year. However, the realization of restaurant tax revenue in Bekasi City never reaches the target every year and experiences instability which tends to decrease. To increase restaurant tax revenue and make efforts to supervise restaurant taxes, the Regional Revenue Agency for the City of Bekasi has installed a data management application in several restaurants, namely tapping box. This study analyzes the implementation of the tapping box policy on restaurant taxes in Bekasi City. This study uses a post positivist research approach with descriptive analysis methods and uses literature study data collection techniques and in-depth interviews. This implementation analysis uses Edwards III's implementation theory. The research results show that the dimensions of success factors and taxpayer compliance are not all going well, namely facilities and infrastructure that are not yet supportive; and there was resistance from restaurant taxpayers regarding the implementation of the tapping box policy and there were several obstacles in the implementation. The obstacles faced in implementing the tapping box policy as a form of oversight of restaurant taxes in Bekasi City include socialization constraints, technical constraints, and uneven installation.

"

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan alokasi belanja hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Grindle. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan earmarking tax belum diimplementasikan di Kota Bekasi disebabkan tidak diaturnya ketentuan tersebut. Selain itu ketidaksesuaian antara regulasi keuangan daerah dengan earmarking tax serta ketidakpahaman masingmasing pihak mengenai ketentuan tersebut.

---

Law of the Republic of Indonesia Act No. 28 of 2008 about Local Taxes and Levies has mandated earmarking for street lighting tax that partially shall be reallocated to the provision of street lighting, but there is no provision of reallocation in Bekasi City Regional Regulation No. 13 of 2012 about Street Lighting Tax. This undergraduate thesis discussed about The Implementation of SpendingAllocation on Revenue of Street Lightning Tax Policy in Bekasi City. This undergraduate thesis used post-positivist qualitative approach. The result of this study showed that earmarking tax policy has not been implemented in the city of Bekasi because of no such provision in the regional regulation of street lighting tax. Less awareness of each partyregarding that Act causes the exclusion of these provisions."