Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya perkembangan internet service provider (ISP) lokal akan menstimuli kemungkinan masuknya perusahaan asing di bisnis ini. Usaha ISP ini adalah usaha yang bergerak di bidang informasi teknologi. Sehingga sifat dan cara kerjanya mempunyai ciri dan tingkat kerumitan sendiri. Demikian juga produk turunannya yaitu pemakai akses internet dan menggunakannya sebagai sebuah jenis usaha lagi misalnya situs Yahoo, Google, Detik, Kompas Cyber Media, dan lain-lain. Dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai masalah sangat penting. Termasuk bidang usaha IT seperti tersebut di atas, terutama yang menyediakan jasa e-commerce. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengenaan pajak atas usaha e-commerce di internet dan berapa besarnya pengaruh pengguna internet Indonesia terhadap nilai transaksi e-commerce global dan seberapa besar prediksi penerimaan pajak atas usaha e-commerce melalui internet."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui e-commerce untuk mengurangi kontak fisik dengan penjual. Besarnya potensi e-commerce membuat pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk mengatur pemungutan pajak dari transaksi e-commerce. Penelitian ini mengukur nilai elastisitas dan buoyancy pemungutan PPN dari transasksi e-commerce dengan menggunakan metode indeks divisia serta menghitung potensi penerimaan PPN dari transaksi e-commerce dengan menggunakan metode dekomposisi multiplikatif. Hasil dari penelitian ini mendapatkan nilai koefisien elastisitas sebesar 4,098 dan buoyansi sebesar 5,768. Sementara itu, penerimaan PPN dari transaksi e-commerce pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksi sebesar Rp 56,49 triliun dan Rp 73,93 triliun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya penyusunan strategi oleh DJP agar efektivitas dalam pemungutan PPN dari transaksi e-commerce semakin meningkat serta potensi PPN dari transaksi e-commerce dapat terealisasi optimal.

---

The Covid-19 pandemic has resulted in people choosing to carry out economic activities through e-commerce to reduce physical contact with sellers. The huge potential of e-commerce has prompted the government to issue Law Number 2 of 2020 to regulate tax collection from e-commerce transactions. This study measures the elasticity and buoyancy of VAT collection from e-commerce transactions using the index divisia method and calculates the potential for VAT receipts from e-commerce transactions using the multiplicative decomposition method. The results of this study obtained a coefficient of elasticity of 4,098 and a buoyancy of 5,768. Meanwhile, VAT revenues from e-commerce transactions in 2022 and 2023 are projected to be Rp. 56,49 trillion and Rp. 73,93 trillion. Based on the results of this study, this study recommends that DGT formulate a strategy so that the effectiveness in collecting VAT from e-commerce transactions increases and the potential for VAT from e-commerce transactions can be realized optimally."

"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Meningkatnya jumlah transaksi e-commerce belum mampu untuk dimaksimalkan oleh pemerintah khususnya otoritas pajak dalam memaksimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam mewujudkan cooperative compliance terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini, sehingga penerimaan pajak penghasilan dari industri e-commerce dapat optimal. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Pajak telah berupaya untuk mewujudkan cooperative dengan pelaku e-commerce khususnya penyedia marketplace untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan. Direktorat Jendral Pajak perlu untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk mewujudkan cooperative compliance pada wajib pajak e-commerce. Selain itu, terdapat tantangan-tantangan dalam mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce di Indonesia.

---

The growth of e commerce industry in Indonesia is currently experiencing rapid growth, so it needs special attention from the Indonesian government. The increasing number of e commerce transactions has not been able to be maximized by the government, especially the tax authorities in maximizing state revenues, especially from the income tax sector.

This research was conducted to get an overview of the efforts made by the Directorate General of Taxation in realizing cooperative compliance related to the growth of the current emerging e-commerce industry so that income tax revenue from the e-commerce industry can be optimal. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.

The results of this study indicate that the Directorate General of Taxes has been working to realize cooperative with e commerce actors, especially marketplace providers to optimize income tax revenue. The Directorate General of Taxation is required to make further efforts to realize cooperative compliance on e commerce taxpayers. In addition, there are challenges in realizing cooperative compliance in the e commerce industry in Indonesia."

"Keberadaan e-commerce sebagai cara mutakhir untuk melakukan bisnis sedikit banyak telah mengubah pola kehidupan masyarakat dunia. Kerap kali dipertanyakan dan diperdebatkan apakah fenomena e-commerce pada hakikatnya merupakan ancaman atau justru peluang bagi para pelaku bisnis di tanah air. Pemahaman mengenai karateristik dan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh e-commerce memerlukan suatu kemampuan berpikir secara lateral (outside the box). Skenario pengembangan teknologi informasi harus sejalan dengan tataran strategi dan aktivitas operasional bisnis perusahaan dan harus berada dalam kerangka arsitcktur bisnis.Dari penelitian yang dilakukan di PT Asuransi Raksa Pratikara, terungkap bahwa adopsi e-commerce pada perusahaan ini didorong oleh motif merebut konsumen segmen retail, meningkatkan efisiensi dan efektivitas poses internal perusahaan, dan untuk menyediakan jalur distribusi yang baru bagi konsumen, yaitu dengan mengimplementasikan e-business dan e-commerce ke dalam tiga komponen besar yaitu proses, organisasi, dan teknologi. Hingga saat ini implementasi tersebut masih pada tahap use of the innovation on a reguler basis. Dan Raksa tennasuk pada tipe Authority innovation-decisions, yaitu keputusan menerima inovasi ditentukan oleh dewan direksi.Pada perusahaan ini, e-commerce merupakan inovasi yang lambat diadopsi (adopted more slowly), karena penerapan e-commerce hingga kini menunjukan tingkat relative advantage, compatibility, observability, trialability yang masih rendah dan masih sangat complex.Saran untuk perusahaan ini, yang masuk dalam perusahaan berkategori new fundamentals dan opportunities taken, adalah mengimplementasikan e-commerce dengan menggunakan strategi defersifikasi. Yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekarang untuk membuka peluang jangka panjang pada design produk atau bentuk aktivitas lain yang sama sekali baru."

"ABSTRAKTesis ini membahas Mengenai Bagaimana keadilan dalam pengintregrasian hukumpajak antara pelaku usaha online dan offline bila dilihat berdasarkan peraturan, dalamdunia e-CommerceUMKM atau pengusaha kecil, dan juga Bagaimana keadilan hukumpajak antara pelaku usaha UMKM atau pengusaha kecil offline dan online dalamkegiatan usahanya, dilihat dari kewajibannya membayar pajak dengan cara selfessement. Metode penelitian yang digunakan terhadap penulisan ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukandengan meneliti bahan pustaka dan mengidentifikasi asas-asas serta menggunakaninformasi yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa walapun denganbeberapa kekurangan keadilan dalam hukum pajak sudah tercipta, dan selalumengalami perkembangan dari waktu-waktu, melalui peraturan-peraturan yangdiciptakan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis dicusses about how justice works in tax law between online and offlinebusiness actors viewed based on the rule, in the world of e-commerce UMKM or smallbusiness actors, and also how justice works in tax law between UMKM or smallbusiness offline and online in business activities, senn form it obligation to pay taxesbymeans of self assessment. The research method used in this writing uses normativejuridical research methods, namely legal research methods conducted by researchinglibrary materials and identifying principles and using relevant information. The resultsof this study indicate that even with some of the shortcomings of justice in the tax lawhave been created, and always experience the development of the times, throughregulations created by the government."

"Praktik menjual rugi adalah tindakan menetapkan harga yang sangat rendah terhadap suatu produk barang dan/atau jasa dengan maksud menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan menarik perhatian konsumen, salah satunya adalah pemberian potongan harga atau diskon. PT Shopee Indonesia sebagai E-Commerce nomor 1 di Indonesia dapat menarik perhatian konsumen dengan banyaknya penawaran yang diberikan, salah satunya melalui potongan harga atau diskon yang cukup besar. Bersamaan dengan PT Shopee Indonesia yang menguasai pasar, terdapat salah satu bisnis ritel yang mulai menutup beberapa gerainya yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa. Skripsi ini akan membahas apakah pemberian potongan harga atau diskon oleh PT Shopee Indonesia merupakan bentuk praktik menjual rugi yang berdampak terhadap pelaku usaha pesaingnya yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang serta bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara narasumber, pemberian potongan harga atau diskon PT Shopee Indonesia tidak terpenuhi sebagai bentuk praktik menjual rugi. Adapun PT Ramayana Lestari Sentosa sebagai pelaku usaha pesaingnya terbukti tidak sepenuhnya mati dan tersingkir dari pasar. Untuk menjamin kesempatan menjalankan strategi usaha yang sama dan berimbang antara E-Commerce dan bisnis ritel, diharapkan adanya pengaturan atau penjelasan lebih lanjut terkait terknis pemberian potongan harga atau diskon oleh para pelaku usaha di dalam pasar.

---

Predatory pricing is the act of setting a very low price for an item and/or service with the aim of getting rid of competitor. In running a business, merchant will take actions aimed at attracting consumers, one of which is through discounts. PT Shopee Indonesia as the number 1 E-Commerce in Indonesia, can attract consumers with the number of offers given, one of which is through a considerable discount. Along with PT Shopee Indonesia which controls the market, there is one retail business that has started to close some of its outlets, namely PT Ramayana Lestari Sentosa. This thesis will discuss whether the discount given by PT Shopee Indonesia is a form of predatory pricing that affect the business of its competitor, PT Ramayana Lestari Sentosa. This research used normative legal research method with legislation approach and the author uses primary and secondary legal materials supported by data collection tools in the form of document studies and interviews. Based on the results of the study documents and interviews, the discounts given by PT Shopee Indonesia are not proven to be a form of predatory pricing. PT Ramayana Lestari Sentosa as a competitor business is not proven to be completely eliminated from the market. To ensure the opportunity to carry out a fair business strategy between E-Commerce and retail businesses, it is expected that there are regulations or further explanations on the technicality of discounting by merchant."

"Perdagangan elektronik memiliki perkembangan yang pesat di era ekonomi digital saat ini. Dengan adanya e-commerce model online marketplace, aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dilakukan termasuk dikarenakan tersedia informasi produk atau konten yang diunggah penjual melalui penyedia online marketplace. Atas transaksi tersebut, terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak oleh penyedia online marketplace kepada penjual online marketplace. Sehingga dibutuhkan analisis pengenaan PPN termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pengenaan atas jasa periklanan dan penyediaan tempat maupun waktu pada model online marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat tiga skema yakni melalui pemotongan komisi, fitur prioritas, dan tanpa dikenakan biaya. Pada skema pemotongan komisi dan fitur prioritas sudah dikenakan PPN dengan pembebanan ditanggung oleh penyedia online marketplace. Pada skema tanpa dikenakan biaya memiliki implikasi pengenaan PPN atas jasa cuma-cuma namun hal ini sulit diterapkan karena nilai Dasar Pengenaan Pajak yang tidak mudah untuk ditentukan. Faktor pendukung atas pengenaan PPN ini adalah kepatuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan secara internal penyedia online marketplace. Faktor penghambat dalam pengenaan PPN jasa tersebut adalah terkait faktur pajak, sistem e-faktur, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya ketentuan PPN yang dapat menimbulkan kepastian, efisiensi, dan fleksibilitas dalam proses pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak tersebut.

---

Electronic commerce has a rapid development in the current era of the digital economy. With the e-commerce model online marketplace, economic activities have become easier to do including because of available product information or content uploaded by sellers through online marketplace providers. For these transactions, there is the delivery of Taxable Services by online marketplace providers to online marketplace sellers. So we need an analysis of the imposition of VAT, including supporting and inhibiting factors in the imposition of advertising services and the provision of place and time in the online marketplace model. The research method used is a qualitative method with qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, there are three schemes, namely through deduction of commissions, priority features, and no-fee charged. In the scheme of commission deduction and priority features already subject to VAT with burdens borne by the online marketplace provider. The no-fee scheme has implications for the imposition of VAT on free services, but this is difficult to apply because the value of the basic tax is not easy to determine. The supporting factors for the imposition of VAT are compliance as a Taxable Person and by internal of online marketplace provider. While the inhibiting factors in the imposition of VAT services are related to tax invoices, e-invoicing systems, and data availability. Therefore, there is a need for VAT provisions that can lead to certainty, efficiency, and flexibility in the process of imposing VAT on these Taxable Services."