Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan kriteria dan bobot penilaian yang tepat pada evaluasi penawaran merupakan faktor terpenting dalam seleksi pemilihan penyedia barang/jasa. Seringkali yang dijadikan kriteria utama dengan bobot terbesar pada evaluasi penawaran untuk pemilihan penyedia barang/jasa masih berdasarkan atas penawaran terendah (lowest bid). Saat ini kriteria utama yang digunakan di dalam evaluasi penawaran pekerjaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero) hanya meliputi evaluasi harga penawaran (70 %) dan aspek teknis (30 %). Kriteria lainnya berdasarkan konsep best value evaluation seperti kemampuan teknis, kualifikasi personil, dan target waktu penyelesaian proyek tidak memiliki bobot penilaian yang cukup besar di dalam evaluasi penawaran. Sedangkan kriteria kemampuan manajerial dan kemampuan finansial belum dimasukkan ke dalam evaluasi dokumen penawaran. Tentunya kriteria dan besarnya bobot penilaian tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja (performance) peserta lelang ketika nantinya ditetapkan menjadi pemenang lelang.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bobot penilaian kriteria yang paling tepat untuk digunakan pada evaluasi penawaran pekerjaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero) dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Untuk itu dilakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus dan objeknya adalah PT Jasa Marga (Persero). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara kepada responden yang pernah terlibat pada pekerjaan pengadaan jasa pemborongan di PT Jasa Marga (Persero).Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh besarnya komposisi bobot penilaian pada evaluasi penawaran untuk kriteria kemampuan finansial sebesar 40 %, harga penawaran sebesar 27 %, kemampuan teknis sebesar 11 %, kemampuan manajerial sebesar 11 %, project performance milestone sebesar 6 %, dan kualifikasi personil sebesar 5 %. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tersebut dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat besarnya bobot penilaian evaluasi penawaran dari sudut pandang kontraktor untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.

---

Selecting the most suitable criteria in bidding evaluation method is the most important factor in selecting goods and services supplier. mostly low bid method become the most important criteria with the biggest weighting point on evaluating bid for choosing supplier for goods and services based on low bid methods. This time the major criteria used in evaluating bid procurement project in PT Jasa Marga (Persero) only contain of evaluating bid pricing (70%) and technical aspect (30%). Another criteria based with best value evaluation such as evaluation of technical excellence, personal qualifications, and completion date doesn?t have a large scale weighting point in bidding evaluation. While managerial capability and financial capability not yet included to this evaluation bidding document. This weighting point and all of those criteria will give a significant effect to the performance of all bidders when finally they announce becoming the winner of tender.The purpose of this research is to find the most suitable weighting point criteria to use for evaluating bid construction project in PT Jasa Marga (Persero) by using Analytic Hierarchy Process (AHP). For that purpose we do some research with study case approach and the object is PT Jasa Marga (Persero). Data research result obtained by distributing questioners and interview to all responden who has involved previously in procurement project in PT Jasa Marga (Persero).Based on research result we find out the weighting point composition in bidding evaluation for financial ability 40 %, bidding price 27 % , technical ability 11 %, project performance milestone 6 %, and personnel qualification 5 %. Hopefully with all this research result we can do the next research to find out the weighting point scale in bidding evaluation from contractors point of view to get the optimal result."

"Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan industri konstruksi adalah dengan selalu memonitor kinerja rekanan pada proses kerja sama. Ditemukan beberapa kendala yang dominan terjadi dalam penilaian kinerja rekanan penyedia barang dan jasa. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem penilaian pada evaluasi akhir CQSMS untuk meningkatkan kinerja rekanan penyedia barang dan jasa pada proyek konstruksi PT X menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Melalui pendapat pakar, penelitian ini memvalidasi 29 kriteria yang terbagi ke dalam 6 kelompok kriteria (X1) Kualitas Dokumen QHSE Plan, (X2) Implementasi QHSE Plan Tahap Pre Job Activity, (X3) Implementasi QHSE Plan Tahap Work In Progress, (X4) Komitmen Penanganan & Penyelesaian Defect, (X5) Lagging Indicator Kinerja QHSE, dan (X6) Dokumen Pendukung pada evaluasi akhir CQSMS yang berpengaruh terhadap kinerja mutu dan K3L. Kemudian diketahui bobot penilaian terbesar berada pada kriteria (X4.1) Tindak Lanjut Perbaikan Temuan sebesar 17%. Model sistem penilaian telah disusun dan disimulasikan pada 10 sampel penyedia barang dan jasa di PT X dan ditemukan rata-rata peningkatan nilai sebesar 15% dari hasil penilaian menggunakan model penilaian terdahulu.

---

ne way that can be used in facing the challenges of the rapid growth of the construction industry is to always monitor the performance of vendors in the collaboration process. Several dominant constraints were found in assessing the performance of vendors providing goods and services. This study discusses the development of an assessment system in the final evaluation of CQSMS to improve the performance of vendors on PT X construction projects using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Through expert opinion, this study validates 29 criteria which are divided into 6 groups of criteria (X1) Document of QHSE Plan, (X2) Implementation of QHSE Plan at Pre Job Activity, (X3) Implementation QHSE Plan at Work In Progress, (X4) Commitment of Defect Completion, (X5) Lagging Indicator QHSE Performance, (X6) Other Supporting Document in the final evaluation of CQSMS which affect quality and K3L performance. Then it is known that the largest weight of the assessment is in the criteria (X4.1) Improvement of Findings by 17%. An assessment system model has been developed and simulated for 10 samples of vendors at PT X and found an average value increase of 15% from the assessment results using the previous valuation model."

"Industri farmasi merupakan salah satu industri yang memiliki banyak aturan yang ketat. Oleh sebab itu, proses pemeliharaan mesin-mesin dan fasilitas menjadi salah satu perhatian utama manajemen perusahaan. Saat ini, belum banyak penelitian yang dikhususkan untuk menilai kinerja manajemen pemeliharaan di industri farmasi. Melalui penelitian ini, penulis berusaha mencari, mengelompokkan, dan membobotkan kriteria utama dan subkriteria dalam penilaian kinerja manajemen pemeliharaan di industri farmasi. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah para manajer pemeliharaan di beberapa perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia. Untuk melakukan pembobotan pada kriteria utama dan subkriteria digunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP).Hasil akhir dari penelitian ini adalah model hirarki keputusan untuk penilaian kinerja manajemen pemeliharaan di industri farmasi yang berupa kriteria utama dan subkriteria penilaian beserta bobotnya. Untuk memperjelas penggunaan model hirarki keputusan tersebut, diberikan contoh model hipotesis berikut analisis sensitivitasnya.

---

Pharmaceutical industry is one of some high-regulated industries. that is why the maintenance of machines and facilities becomes highly concerned by the company management. today, there are only few researches on performance measurement of maintenance management in pharmaceutical industry. in this research, the writer search, classify and weight the criteria and sub criteria for measuring performance of maintenance management in pharmaceutical industry. respondents of this research are managers of soma pharmaceutical companies operating in indonesia. In order to weight the criteria and sub criteria, analytic hierarchy process (ahp) is used.

The result of this research is a model of decision hierarchy for performance measurement of maintenance management in pharmaceutical industry, containing criteria and sub criteria with their weights. the implementation of the model is illustrated by an example of hypothesis model and its sensitivity nalysis."

"Dalam dunia bisnis terdapat kebutuhan terhadap sebuah strategi yang didefinisikan dengan baik. Tingkat kecepatan perubahan dan tekanan yang dihadapi menuntut organisasi harus mampu merencanakan dan menjelaskan bagaimana mendapatkan keuntungan kompetitif yang merupakan esensi dari strategi. Maintenance Scorecard (MSC) digunakan untuk mengukur kinerja sekaligus menerjemahkan tujuan perusahaan ke dalam berbagai ukuran atau indikator-indikator yang tersusun dalam enam perspektif: productivity perspective, cost effectiveness perspective, safety perspective, quality perspective, learning perspective, dan environmental perspective. Sebagai sebuah metodologi yang berdasarkan pengukuran kinerja, MSC dibangun dalam penggunaan indikator manajemen yang dikenal sebagai Key Performance Indicator (KPI) untuk menuju pada pengembangan dan implementasi strategi. Aplikasi teknik manajemen asset berbeda antara satu industri dengan industri yang lain. PT EMHO adalah sebuah organisasi maintenance contracted services di bidang pertambangan. Tujuan PT EMHO adalah mencapai voice of customer berupa availability dan voice of business berupa optimum life-cycle costing. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Penggunaan MSC dalam pengukuran kinerja di PT EMHO diharapkan mampu menjabarkan visi, misi dan strategi menjadi kerangka kerja yang jelas dan terukur, sehingga dapat mengukur keberhasilan pencapaian implementasi strategi. Selanjutnya bobot kontribusi masing-masing KPI ditentukan dengan metode Analytical Hierarchy Process sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi KPI yang paling berpengaruh terhadap pencapaian suatu tujuan. Dari hasil proses perancangan MSC pada level corporate, strategic dan functional diperoleh 50 KPI yang direkomendasikan, yaitu 15 KPI pada productivity perspective, 10 KPI pada cost effectiveness perspective, 10 KPI pada quality perspective dan 15 KPI pada learning perspective. Dari hasil pembobotan diketahui KPI yang paling besar bobotnya pada setiap level, yaitu: Quality Perspective, Percentage of Benchmarks Achieved, Percentage of Target Achieved, dan Mean Time First Stoppage After Preventive Maintenance.

---

In the bussiness world there is a need for a well-defined strategy. The rate of changes and pressures that should be faced by companies have urged them to be able to plan and describe how to gain the competitive advantages, which is the essential meaning of strategy. Maintenance Scorecard (MSC) is applied to measure the performance, interpretes the company goal into several dimensions or indicators that are arranged in six perspectives; productivity perspective, cost effectiveness perspective, safety perspective, quality perspective, learning perspective, dan environmental perspective.

As a performance measurementbased methodology, MSC is built with the application of management indicators, known as Key Performance Indicators (KPI) towards the development and implemetation of strategy. The application of management assets techniques from one industry to other industry are not similar each others. PT EMHO is maintenance contracted services organization in mining sector. The goal of PT EMHO is to achieve voice of customer, in form of availability, and voice of business in form of optimum lifecycle costing.

In order to achieve all those things, it is required to have an accurate strategy and appropriate with the company business condition. The application of MSC in the performance measurement in PT EMHO is expected able to describe the vision, mission, and strategy in a clear and measurable work-frame, so we can measure the rate of achievement of strategy implemented. KPI is determined with Analytical Hierarchy Process method so it is possible to identify what KPI has influence most in achieving the goal.

From the result of MSC design process at the corporate, strategic and functional level, there are 50 KPI's recommended, where 15 KPI at productivity perspective, 10 KPI at cost effectiveness perspective, 10 KPI at quality perspective and 15 KPI at learning perspective. From the result of weighing of KPI's it is found that the most influencing KPI's at all levels are Quality Perspective, Percentage of Benchmarks Achieved, Percentage of Target Achieved, and Mean Time First Stoppage After Preventive Maintenance."

"

Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan layanan arsip elektronik di PT. Jasa Marga (Persero). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan instrumen kuesioner, di mana instrumen tersebut merupakan sumber informasi utama dalam penulisan artikel ini. Untuk memperdalam analisis penelitian, peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yanglebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pegawai PT. Jasa Marga (Persero) sudah menggunakan layanan arsip elektronik SISPADU yang dimiliki PT. Jasa Marga (Persero). Selain mengetahui siapa saja yang mengakses SISPADU, penelitian ini juga mengetahui apa tujuan responden memakai SISPADU, bagaimana pengguna dapat mengakses SISPADU, apakah responden merasa dipermudah dengan adanya SISPADU, apakah responden mengalami kesulitan dalam mengakses SISPADU, serta apakah responden kepuasan dengan layanan SISPADU. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah menggunakan SISPADU untuk kebutuhan pekerjaan mereka. Untuk akses SISPADU bersifat close access sehingga tidak semua arsip terbuka. Untuk kepuasan dan upaya dalam memperkenalkan SISPADU, responden memberikan nilai 3 (rata-rata) dan masih memiliki peluang untuk mencapai angka 5.

---

This research discusses the utilization of electronic record service called SISPADU in PT. Jasa Marga (Persero). This research using a quantitative method with a questionnaire as the instrument. The instrument is used as primary information in this research. To deepen the analysis, the researcher using a qualitative method to find some information that still unclear. This main research objective is 2 to seek are the employees of PT. Jasa Marga (Persero) using the electronic record service SISPADU that own by PT. Jasa Marga (Persero). Other than seeking user of SISPADU, the researcher also seeks information about for what the user using SISPADU, how the user can access SISPADU, are there any advantage for using SISPADU, is there any difficulty to access SISPADU. This research concludes that the majority of the employees are using SISPADU for their work necessity. For the access SISPADU applying for close access so not all records can be accessed so easily. For the satisfaction and their effort to socialize SISPADU, the user is giving 3 out of 5, and there is room for improvement to get 5 out of 5. 

"

"Salah satu upaya untuk menghadapi tingginya tingkat persaingan bisnis dalam industri otomotif adalah dengan meningkatkan kinerjanya, dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya. Namun perbaikan di internal perusahaan tidaklah cukup, sehingga dibutuhkan peran serta semua pihak mulai dari vendor yang mengolah bahan baku dari alam hingga menjadi komponen, pabrik yang mengubah komponen dan bahan baku menjadi produk jadi, perusahaan transportasi yang mengirimkan bahan baku dari vendor ke pabrik, serta jaringan distribusi yang akan menyampaikan produk ke tangan pelanggan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap vendor agar bahan baku dan produk yang diterima perusahaan sesuai dengan harga, kualitas, ketersediaan, pengiriman, dan pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kriteria dan subkriteria penilaian performa vendor dengan menggunakan metode Fuzzy AHP serta membandingkan bobot kriteria dan subkriteria tersebut dengan metode AHP.

---

One of the efforts to dealing the high level of business competition in the automotive industry is improved performance, and optimize all resources. But improvements in the company's internal is not enough, so that required the participation of all parties starting from the vendor who manufactures raw materials from nature to be a component, the plant that processing components and raw materials into finished products, transportation companies that send raw materials from vendors to the factory, and distribution network that will deliver the product to the customer.

In connection with that matter, need to do regular evaluation of the vendor to raw materials and products received by the company in accordance with the price, quality, availability, delivery, and service. This study aims to get criteria and subcriteria for vendor performance assessment using Fuzzy AHP method and compare the weights of criteria and subcriteria with AHP method."

"ABSTRAKPengadaan pemerintah wajib memenuhi prinsip pengadaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kriteria penentuan sistem pengadaan jasa penyelenggaraan konferensi internasional dengan metode analytic hierarchy process AHP . Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada KAA 2015. Hasil penelitian menunjukkan penentuan sistem pengadaan melalui pelelangan umum didominasi oleh kriteria akuntabilitas sedangkan kriteria efektifitas menempati urutan prioritas terakhir. Hasil validasi menjelaskan hal tersebut dipengaruhi oleh sikap menghindari umpan balik negatif berupa sanksi atas kesalahan prosedur dalam proses pengadaan. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil keputusan menggunakan metode AHP hampir sama dengan cara konvensional tetapi lebih didukung dengan dokumentasi prioritas kriteria dalam pengambilan keputusan.

---

ABSTRACTGovernment procurement has to obey the procurement principles. This study aims to analysis the criteria in procurement system determination for international conference using analytic hierarchy process AHP method. Research using qualitative method approach with the case study for the Asian African Summit 2015. It shows a tendency to determine procurement system through open bidding as a result of accountability criteria domination. Procurement organization less concern in effectiveness criteria. The validation of analysis implementation shows that accountability is a priority because of the attitude to avoid negative feedback or legal form of negative sanction which may caused by errors in procurement procedure. Research result with AHP method is not different with conventional decision but it is supported with calculated description of criteria priority."

"ABSTRAKProyek listrik 35.000 MW bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 97 pada tahun 2019. Dengan target yang sangat tinggi, pelaksanaan proyek pembangkit listrik diharapkan tidak menemui kendala dan keterlambatan sesuai jadwal Commercial Operation Date COD yang ditetapkan di dalam RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik . Salah satu penyebab terjadinya kendala proyek adalah kurang akuratnya penentuan tipe pembangkit listrik di dalam RUPTL karena hanya menitik beratkan pada prakiraan beban demand forecast , efisiensi dan keandalan sistem. Dalam penelitian ini dilakukan analisa pemilihan tipe pembangkit listrik berbahan bakar gas menggunakan metode Proses Hirarki Analitik AHP . Dari hasil penelitian, kriteria dengan prioritas tertinggi pada studi kasus pembangkit 250 MW lokasi Arun adalah kriteria kebutuhan sistem dengan nilai Eigen Vector sebesar 0,507 diikuti operasional pembangkit, finansial dan konstruksi. Prioritas sub kriteria teratas adalah demand forecast, jadwal penyelesaian pembangkit dan biaya EPC dengan nilai Eigen vector global lebih dari 0,100. Tipe pembangkit PLTG Aero derivative merupakan alternatif prioritas pertama dengan nilai Eigen Vector global 0,249 disusul oleh PLTMG dengan nilai Eigen Vector global 0,239 dan PLTG Heavy Duty dengan nilai Eigen Vector global 0,227. Nilai prioritas yang hampir sama antara tiga prioritas alternatif PLTG AD, PLTMG dan PLTG HD menunjukkan bahwa tipe pembangkit yang dipilih dalam RUPTL sangat memungkinkan untuk dibuka hanya antara ketiga jenis pembangkit tersebut. Kata kunci: kebutuhan listrik Indonesia, pembangkit listrik berbahan bakar gas, analisa multi kriteria, AHP, kebutuhan sistem, demand forecast, PLTG AD

---

ABSTRACTThe 35,000 MW power project aims to increase the electrification ratio to 97 by 2019. With very high targets, the implementation of power generation projects is expected to meet no obstacles and delays in accordance with the Commercial Operation Date COD schedule set out in the RUPTL Business Plan for Power Supply . One of the causes of project constraints is the inaccurate determination of the type of power plant in RUPTL as it only emphasizes on the demand forecast, efficiency and reliability of the system. In this research, there is an analysis of the selection of gas fired power plants using the Analytical Hierarchy Process AHP method. From the research result, the criteria with the highest priority in the case study of 250 MW Arun location is the system requirement criterion with the Eigen Vector value of 0.507 followed by the operational of the plant, finance and construction. The priority of the top sub criteria is demand forecast, plant completion schedule and EPC cost with global Eigen vector value more than 0.100. Aero derivative Gas Turbine power plant type is the first priority alternative with global Eigen Vector 0.249 followed by Gas Engine with global Eigen Vector 0.239 and Heavy Duty Gas Turbine with global Eigen Vector 0.227. Similar priority values among the three alternative priorities of Gas Turbine AD, Gas Engine and Gas Turbine HD indicate that the type of plant selected in RUPTL is possible to be opened only between the three types of plants. Keywords Indonesia 39 s electricity needs, gas fired power plants, multi criteria analysis, AHP, system requirements, demand forecast, Aero Derivative Power Plant"

"Peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi di Indonesia harus dipacu juga dengan pembangunan di segala bidang, khususnya prasarana traspartasi. Salah satu kebijakan yang panting adalah pembangunan jalan tol.Pada tahun 1997, akibat krisis ekonomi di Indonesia, pembangunan jalan tol sempat dihentikan, Namun, setelah Indonesia mulai bangkit kembali, pembangunanjalan tol juga mulai di l akukan. Salah satu jaringan jalan tol yang dijadwalkanuntuk dibangun kembali adalah jalan tol yang menghubungkan Cikampek-Padalarang. Pembangunan jalan tol Cikampek Padalarang ini terdiri dari sembilan paket, namun di dalan tesis ini fokus Penulis adalah hanya pada satu pakat saja yaitu paket 4.3 : Ruas Cikalong wetan-Cikamuning, tamasuk Jembatan Cipada.Pr Jasa Margaa (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa pelayanaan jalan tol di Indonesia bertindak sebagai pemberi Tugas/Owner/Pengguna Jasa, dan Kontraktor/Penyedia Jasa/ Pelaksana acdalah PT. Hutarra Karya (Pesero)Didalain tesis ini, Penulis akan menguraikan dan mencoba menganalis.a isi dari perjanjian antara PT Jasa Marga (Persero) dangan PT Hutama Karya (Persero). Apakah perjanjian tersebut sudah seimbang dan adil. Apakah perjanjian tersebut tidak berat sebelah.Setelah Penuli.s mencoba menganalisa perjanjian tersebut, maka Penulis berkesimpulan bahwa perjanjian tersebut masih belun seimbang, karena masih ada hal-hal dalan perjanjian yang tidak adil, misalnya nengenai jaminan. Penyedia Jasa selaku pelaksana harus memberikan jaminan pelaksanaan kepaada Pengguna Jasa, namun di1ain pihak Pengguna Jasa tidak ada kewajiban untuk memberikan janinan pembayaran kapada Penyedia jasa. Walaupun dalam pembangunan jalan tol paket 4.3 ini menggunakan Pra pendanaan penuh dari Penyedia jasa. Jadi, disini PT Hutama Karya (persero) yang mendanai terlebih dahulu semua pengeluaran, baru kemudian PT. Jasa Marga (Persero) mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Namun, tidak ada pemberian jaminan dari PT Jasa Marga (Persero) kepada PT Hutama Karya (Persero) bahwa pembayaran tersebut pasti akan dilakukan. Hal ini perlu diatur didalam Perjanjian sehingga ada kepastian pengembalian biaya dari pihak PT Jasa Marga (Persero).Selain itu, perjanjian masih di buat diantara para pihak saja tanpa keterlibatan Notaris. Padahal dalarn perjanjian yang berskala besar seperti ini perlu dibuat secara notariil ."