Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah/Badan POM sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki. Sebagai organ pemerintah Badan POM mempunyai peran panting dalam melakukan fungsi pengawasan sebagaimana telah diberikan kepadanya melalui Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir No. 64 Tabun 2005. Melihat perkembangan ilmu dan teknologi pada hakekatnya proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran termaksud selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan social budaya. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi serta perkembangan hukum perdagangan internasional sampai pada tahapan dimana transaksi perdagangan hampir tidak lagi mengenal Batas Negara dengan biaya transaksi yang lebih murah, dengan demikian produk-produk farmasi dan makanan dapat menyebar cepat ke wiayah berbagai Negara dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat, oleh karena itulah diperlukan fungsi pengawasan secara tepat dan benar terhadap peredaran obat dan makanan dari hulu sampai hilir dan juga tidak menutup kemungkinan pengawasan obat dan makanan akan ditentukan pengawasan yang berskala nasional dan internasional. Kembali kepada tugas dan fungsi Badan POM, jika dikaitkan dengan program yang menjadi tugasnya, ruang lingkup kegiatan menjadi sangat luas, upaya pegendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan/produksi distribusi, pelayanan dan penggunaan perbekatan farmasi, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Disamping itu upaya pengendalian pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui kerjasama dengan sector terkait dengan penekanan pada tugas dan fungsi masing-masing. Dalam tulisan ini akan dijelaskan Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan terhadap mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan, dimana karena kedudukannya sebagai organ Negara diberikan tugas dan fungsi untuk mengawasi seluruh peredaran obat dan makanan yang mencakup pengawasan dari pre-market sampai dengan post-market artinya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sangat Iuas dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan makanan perlu suatu kerja sama yang baik antara para penegak hukum itu sendiri dengan instansi terkait yang hares menangani bagaimana peredaran obat dan makanan seharusnya yang diatur dan yang diperbolehkan oleh aturan yang berlaku dan oleh sebab itu pemerintah memberikan kepercayaan kepada Badan POM tentang kewenangan pengawasan obat dan makanan diseluruh Wilayah Indonesia melalui keputusan Presides No. 103 Tahun 2001, namun Badan POM bukan merupakan single player, akan tetapi Pemerintah Daerah juga terlibat dalam pengawasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya."

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"Perundungan oleh sebaya merupakan fenomena yang penting untuk dibahas karena dampaknya yang terbukti negatif pada regulasi emosi kognitif remaja akhir. Sementara itu, penelitian terdahulu menemukan bahwa perkembangan regulasi emosi kognitif dipengaruhi oleh sosialisasi emosi ibu. Penelitian ini ingin melihat peran moderasi sosialisasi emosi ibu terhadap hubungan antara perundungan oleh sebaya dan regulasi emosi kognitif remaja akhir. Remaja akhir (N=111) yang pernah mengalami perundungan di SMA diuji menggunakan Multidimensional Peer Victimization Scale (MPVS), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), dan Emotion as A Child Scale (EAC) Abbreviated version untuk mengukur pengalaman perundungan oleh sebaya, regulasi emosi kognitif, dan persepsi sosialisasi emosi ibu, secara berurutan. Analisis statistik simple moderation menunjukkan bahwa sosialisasi emosi suportif ibu memoderasi hubungan perundungan oleh sebaya dan regulasi emosi kognitif kurang adaptif. Penelitian ini memiliki kekurangan yaitu perundungan oleh sebaya diukur secara retrospektif sehingga pemaknaan partisipan terhadap ingatan pengalaman perundungan mereka dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya, penelitian terkait perundungan sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh dari pengalaman partisipan.

---

Peer victimization is an important phenomenon to be discussed since it has proven to be harmful to adolescents’ cognitive emotion regulation. Meanwhile, studies have shown that the development of cognitive emotion regulation is influenced by maternal emotion socialization. This study aimed to explore the role of maternal emotion socialization in moderating the relationship of peer victimization and cognitive emotion regulation of late adolescents. Late adolescents (N=111) who have experienced peer victimization in high school were tested with Multidimensional Peer Victimization Scale (MPVS), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), and Emotion as A Child Scale (EAC) Abbreviated version to measure peer victimization, cognitive emotion regulation, and maternal emotion socialization, respectively. Simple moderation analysis showed that maternal emotion socialization moderates peer victimization and maladaptive cognitive emotion regulation. Current research has a limitation in which peer victimization was measured retrospectively, thus adolescents’ meaning of their memories being victimized could affect the research’s result. Furthermore, research in peer victimization should be done in which peer victimization takes place."

"Sisa makanan adalah indikator standar pelayanan minimal gizi rumah sakit menurut Depkes RI (2008). Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan penampilan makanan dan faktor lainnya dengan sisa makanan biasa pasien kelas 3 Seruni RS Puri Cinere. Penelitian dilakukan selama bulan April dan Mei 2012 dengan desain cross sectional dengan cara work sampling. Pemberian kuesioner kepada pasien untuk mengetahui pendapat tentang penampilan makanan, rasa makanan, ketepatan waktu penyajian dan keramahan petugas penyaji diberikan menurut waktu makan sebanyak 73 kali makan. Sisa makanan diperoleh dengan cara penimbangan setiap waktu makan. Hasil analisis univariat dengan distribusi frekuensi diperoleh persentase sisa makanan 21.4%, sisa terbanyak sisa makan siang 24,86% dan sisa sayur 29,22%. Hasil analisis bivariat dengan Chi Square diperoleh penampilan makanan dan rasa makanan berhubungan dengan sisa makanan, sedangkan ketepatan waktu penyajian dan keramahan petugas penyaji tidak berhubungan dengan sisa makanan.

---

Plate Waste is an indicator of minimum service standards of nutrition unit in hospital by Health Ministry of Indonesia (2008). This study showed the relationship among food appearance and other factors with the plate waste of regular diet in the third grade Seruni ward's patients in Puri Cinere Hospital. This study has been done during April and May 2012 with cross sectional study and work sampling. The questionnaire was given to know opinion about food appearance, taste, delivery mealtime and hospitality staff to 73 mealtimes. The plate waste was obtained with weighted during a mealtimes.

The result showed that 21.4% plate waste, most plate waste at lunch time 24.86% and most plate waste in vegetable 29.22%. Chi Square analysis obtained there are relationships among food appearance and taste with plate waste, but there are no relationships among delivery mealtime and hospitality staff with plate waste."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem keamanan pangan dengan pendekatan prinsip HACCP pada 3 katering masing-masing dengan tipe A1, A2, dan A3 di Kota Depok, Jawa Barat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan mengacu kepada daftar tilik. Alat bantu penelitian berupa kamera yang berfungsi untuk menggambarkan kondisi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa katering A1 dan A2 belum menerapkan 7 prinsip HACCP pada seluruh tahapan penyelenggaraan makanan mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pengolahan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengemasan/penyajian makanan, hingga distribusi makanan. Pada katering A3, hanya tahap penyajian makanan yang telah sesuai dengan prinsip HACCP ideal. Saran dari peneliti, diharapkan ketiga katering terpilih sesegera mungkin menerapkan prinsip HACCP pada seluruh tahapan penyelenggaraan makanan.

---

The purpose of this study was to analyze the food safety implementation with HACCP principles in each of the three catering type A1, A2, and A3 in Depok, West Java. This study used qualitative method with descriptive analytic design. Data collection techniques used observation and interviews methods with reference to the checklist. This study was helped by camera which is used to describe the condition of the sites.

The results showed that the catering A1 and A2 have not applied 7 principles of HACCP in all phases of food management, among foodstuffs selection, foodstuffs storage, foodstuffs preparation and processing, food storage, food packaging and presentation, and food distribution. At the catering A3, there's only food presentation that has been suitable to the HACCP principles. The author suggests the three catering should apply HACCP principles for all the phase of food management soon."