Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The aim of this Thesis is to obtain the description about role of existing subsidy in improvement of work performance of Indonesia Correction Institute officers in their duties and responsibilities in treatment of offenders area.The Indonesian Correction Institute is an institution which claimed to conduct the treatment of offenders in a period of the offenders serve time for their wrong doing. Really the demand work that is not easy to be done. A lot of later constraint have an effect on efficacy or effectiveness of Indonesian Correction Institute in executing the duty.Not yet its optimal ability and worker performance, not yet adequate the infastructure, over capasity, of supporter of crime activity, and still lower the social participation to effort of treatment of offenders represent factors pursuing efficacy and effectiveness of execution of duty by Indonesian Correction Institute.Reffering to the various above resistor factors, hence cannot be hesitated that financial subsidy very required in the case of improving COrrection worker performance or broaderly is the performance of Indonesia Correction Institute in conducing the treatment of offenders so that they shall no longer conduct furthermore crimes. Governmental thereby also can depress number residivisme in society.These days government step by step have improved the subsidy for correction Institute. Increasing the subsidy for correctional Institute mentioned above still limited to strive correction worker prosperity improvement on the cance of that with subsidy improvement existence make them more enthusiastic to conduct their duties and in turn can improve also their work performance and the work perfomance of Indonesian Correction Institute.Methodological approach used in this research is combination of among qualitative and the quantitative approach. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor, West Java for representing the worker performance condition in conducting the treatment adult offenders, and Lembaga conducting the treatment of the children which deal (or conflict) with law."

"ABSTRAKNarapidana perempuan hamil/ menyusui merupakan minoritas dalam komunitas suatu bangsa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana perempuan hamil dan menyusui memerlukan pembinaan yang berbeda narapidana pada umumnya. Hal ini terjadi karena narapidana perempuan dengan kondisi hamil dan menyusui memiliki fisik dan kebutuhan yang jauh berbeda dengan narapidana pada umumnya. Perawatan kesehatan reproduksi, pengobatan fisik maupun psikis, serta perlindungan terhadap anak-anak dari narapidana perempuan di dalam Lapas menjadi sangat penting karena akan menentukan masa depan narapidana dan anaknya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan hasil dari penelitian yang diperoleh setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan atas permasalahan yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang mereka miliki dalam proses pembinaan di dalam Lapas. Lapas Klas II B Anak Wanita Tanggerang dirasakan cukup memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui karena akses kesehatan, perlindungan keselamatan, serta program pembinaan yang cukup efektif. Untuk Lapas Perempuan Klas II A DKI Jakarta memiliki faktor penghambat yang membuat pihak Lapas dirasakan masih kurang memenuhi hak-hak narapidana tersebut akibat dari kondisi Lapas yang over crowded. Sedangkan, Lapas Klas II A Bogor merupakan Lapas dengan permasalahan yang lebih kompleks, kondisi Lapas yang over crowded, tidak adanya akses perlindungan yang memadai, serta dilarangnya narapidana yang pasca melahirkan membawa anak ke dalam Lapas, menjadikan kebijakan Lapas ini bertentangan dengan beberapa regulasi yang ada dan belum memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui.

---

ABSTRACTPregnant and breastfeeding women's prisoners are a minority in the community of a nation in the Prison. Prisoners of pregnant and breastfeeding women require different counseling of convicts in general. This happens because female prisoners with pregnant and breastfeeding conditions have a physical and a need that is much different from the convicts in general. Reproductive health care, physical and psychological treatment, as well as protection of children from female prisoners in prison are very importance because it will determine the future of inmates and their own children. In this study, the authors use normative juridical research methods focused on assessing the application of norms or norms in positive law, and the results of research obtained by each the prison have policies on different issues, the inhibiting factors they have in the coaching process within the prisons. Prisons Class II B Child Tanggerang is sufficient to fulfill the rights of pregnant and lactating female prisoners because of health access, safety protection, and effective coaching programs. For prisons of Women Class II A DKI Jakarta has an inhibiting factor that makes the prisons felt is still not meet the rights of prisoners is due to the condition of prisons are overcrowded. Meanwhile, Prisons Class II A Bogor is prisons with more complex problems, overcrowded prisons, inadequate access to protection, and prohibition of post partum prisoners bringing children into prisons, making this prison's policy contrary to some existing regulations and has not fulfilled the rights of pregnant and breastfeeding women's prisoners. "

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengamanan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor dalam mencegah berbagai pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menjadi pemicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Didasarkan pada fenomena di atas baik secara empiris maupun teoritis dapat diindikasikan bahwa dalam batas tertentu Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor mampu mencegah timbulnya pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Lapas.Penjagaan dan pemeliharaan keamanan merupakan salah satu tugas keamanan dan ketertiban, di dalam Lembaga Pemasyaratan dan Rumah Tahanan Negara agar berbagai kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Keamanan dan pembinaan menjadi dua kepentingan yang sangat mendasar dalam proses Pemasyarakatan dalam usaha untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke tengah masyarakat.Dengan dasar latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yaitu : 1) Bagaimanakah strategi pengamanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakan Klas II A Bogor dalam usaha mencegah pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban ? 2) Apakah strategi pengamanan yang diterapkan telah memperhatikan hak-hak narapidana ?. Untuk mencari jawab atas pertanyaan penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian yang terdiri dari penelitian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, pendapat para ahli, karya ilmiah, data-data di lapangan yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian serta melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dari data yang terkumpul dan fakta temuan di lapangan, maka dilakukan analisis hasil penelitian, yaitu : l) Adanya ciri kehidupan penghuni Lapas Klas II A Bogor yang didasarkan antara lain pendapat Donald Clemmer yang mengemukakan beberapa ciri kehidupan di dalam penjara, yaitu adanya bahasa kursus yang dipergunakan dalam berkomunikasi, adanya stratifikasi sosial di kalangan penghuni, adanya kelompok utama seperti kelompok karnar/blok, dan adanya pemimpin dalam kelompok utama. Namun demikian pengaruh negatif sub kebudayaan penjara dalam batas tertentu mampu ditangani sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang meluas. 2) Pelaksanaan pengamanan. Lapas Klas H A Bogor adalah merupakan tanggung jawab seluruh petugas. Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Jumlah petugas pengamanan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni dan sarana pengamanan yang kurang memadai merupakan faktor penghambat yang signifikan. 3) Penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Lapas Klas H A Bogor dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan dan prosedur tetap. Pengaruh negatif sub kebudayaan penjara yang sering terjadi antara lain adalah perkelahian dan pencurian, sedangkan pelarian walaupun terjadi secara signifikan tidak termasuk kategori pelanggaran keamanan yang sering terjadi. 4) Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo yang menjadi dasar filosofis dari sistem Pemasyarakatan. Implementasi Slandard Minimum Rules yang diterapkan dalam berbagai peraturan perundangan maupun peraturan tehnis Pemasyarakatan telah mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengamatan di lapangan, faktor penghambat belum sepenuhnya penghargaan terhadap hak-hak narapidana antara lain dengan kondisi kelebihan daya tampung yang tidak manusiawi dan terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan.Dari hasil penelitian, disarankan antara lain penyebarluasan informasi pelaksanaan hak-hak asasi bagi warga binaan pemasyarakatan dengan mengikutsertakan petugas mengikuti pelatihan atau kursus singkat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya diharapkan petugas telah mengetahui hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dan dihormati."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas peran petugas pemasyarakatan dalam bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup di Lapas Klas I Sukamiskin. Salah satu metode dalam praktek pekerjaan sosial yang sangat dominan adalah Bimbingan Sosial Perseorangan (Konseling/perwalian), Bimbingan Sosial Perseorangan ini dapat diterapkan terhadap narapidana seumur hidup agar dapat mengurangi derita yang dialaminya. Ada tiga masalah pokok yang ingin dikemukakan oleh penulis yaitu:(1)Bagaimana pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan bagi narapidana seumur hidup.(2) Apa manfaat yang diperoleh (3) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif, teori analisa sumber daya manusia dan teori analisa jabatan digunakan untuk membandingkan serta memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian menggambarkan peran petugas yang begitu sentral dalam hal pelaksanaan bimbingan sosial perseorangan akan tetapi dalam prakteknya wali yang aktif dalam pelaksanaan bimbingan ini tidak lebih dari sepuluh orang. Hal itu terjadi karena kurangnya motivasi dan inisiatif dari diri petugas untuk melaksanakan tugas dengan baik. Penulis menyarankan dalam penelitian ini untuk menyediakan forum pertemuan antar wali dan psikolog yang dihadiri oleh Kalapas serta dimediasi oleh Kasi Bimkemasy agar menjadi masukan bagi organisasi serta adanya Reward and Punishment.

---

ABSTRACTEnd this task paper discusses the role of pemasyarakatan in social assistance for individuals convicted criminal for life in Lapas Klas I Sukamiskin. One of the methods in the practice of social work is a very dominant individual Social Assistance (Counseling / guardianship), Social Assistance individuals this can be applied to prisoners for life in order to reduce the suffering dialaminya.That there are three main problems that want to be by the author, namely: (1) How is the implementation. (2) What are the benefits of the implementation (3) What is the obstacle in the implementation. This research uses a qualitative approach using a descriptive design, theoretical analysis of human resources and the theory of analysis used to compare the positions and the strengthening of this research.. Results of research illustrates the role of the central staff in the implementation of social assistance for individuals convicted criminal for life in Lapas Klas I Sukamiskin, although in practice the central role of the guardian akan but active in the implementation of the guidance is not more than ten people. This is happening because of lack of motivation and initiative of officers to conduct themselves with the task well. Authors suggest in this research to provide a forum for meetings between carers and psychologists who attended by the Head of Lapas and have mediation by the Head of Section Bimkemasy to become inputs for the organization and also have Reward and Punishment."

"Penelitian ini tentang peningkatan kinerja petugas pengamanan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja petugas pengamanan di LAPAS Klas IIA Narkotika Jakarta dan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja petugas pengamanan di LAPAS tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitalif dengan metode deskriptif Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan koordinasi antara user dan pemegang kewenangan dalam hal rekrutmen pegawai, diadakan pendidikan dan pelatihan petugas pengamanan yang berkesinambungan, menyeimbangkan dengan tepat dan efektif antara reward and punishment serta dibuat standar kinerja untuk kemudian dibuat penilaian kinerja yang dituangkan dalam standar operasional yang transparan.

---

This focus of this study is about increasing the work performance of guard prison at Jakarta Narcotics Prison The purpose of this study is to know and study all factur that influence the guard prison performance at Jakarta narcotic prison and how to increase their performance. This research is qualitative. The research suggest I hat in employee recruitment program, the coordination is needed between the user and the holder of the authority. It is also suggested that the management should provide, continuous training and education for guard prison, balanced with appropriate and effective way of reward and punishment system, performance standards for performance assessment, and implement transparent operational standard."

"Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza baik di dunia maupun di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan penyebaran yang cepat meluas ke seluruh negara dan wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikoteropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika berdasarkan sistem hukum di Indonesia maka permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza menjadi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan untuk turut menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu cara penanggulangan penyalahgunaan Napza di Lapas Narkotika Jakarta dengan menerapkan metode terapi Therapeutic Community dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang sebagian besar berlatar belakang kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza. Salah satu unsur panting dalam pelaksanaan terapi dengan metode therapeutic community di Lapas Narkotika Jakarta adalah pelaksanaan tugas konselomya.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas konselor dalam kegiatan Therapeutic Community terhadap narapidana di Lapas Narkotika Jakarta dan kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas konselor pads kegiatan tersebut.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas koordinator, petugas konselor dan peserta kegiatan Therapeutic Community di Lembaga Pemayarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegia tan Therapeutic Community di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh BNN dan Depsos. menunjukkan keberhasilan dengan melihat kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan TC di Lapas Narkotika Jakarta tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan tugas konselor walaupun masih belum efektif karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas dan peserta kegiatan TC.Untuk itu perlu direkomendasikan agar Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Narkotika Jakarta dapat menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan Therapeutic Community dalam rangka keefektifan pelaksanaan kegiatan TC dan penyelenggaraan pelatihan bagi tenga konselor agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan Bataan Narkotika Nasional dan Departemen Sosial dalam rangka penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tenaga konselor khususnya untuk menanggulangi permasalahan ketergantungan NAPZA dalam diri peserta kegiatan TC (dalam hal ini Narapidana).

---

Drugs trafficking and abusing problems both in the worldwide and Indonesia has came into a very significant level of spreads to all countries and regions in both quality and quantity. As psychotropic code No. 5 1 1997 and narcotic No.22 1 1997 has been authorized based on Indonesian law, the trafficking and abusing problems of dugs has now become the problem of correctional institution to be solved. One of the ways is by conducting Therapeutic Community method in the activity of treatment for inmates which most of their backgrounds are drugs traffickers and abusers. One of the important parts in this method is the duty of its counselor.This study is conducted to find out the duty of counselor in Therapeutic Community for inmates in Lapas Narkotika Jakarta and the obstacles they encountered in doing their jobs.This is a descriptive analysis study and categorized as qualitative research with interview and data collection method conducted to the officials, coordinators, counselors and the participants of Therapeutic Community in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.The analysis of TC's successfulness based on the National Narcotic Board and Social department's standard showed by looking at the unity and smoothness of the program. Those successes cannot be separated from the success of its counselors even though some obstacles seems may carry the ineffectiveness of the program which consist of budgets, human resources both quality and quantity and the participants of Therapeutic Community.Therefore, it is needed to be recommended that Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta can provide special budget for Therapeutic Community in order to the effectiveness of the program and trainings for counselors to be more professional in doing their jobs. Thus, enhancing the corporation with National Narcotic Board and Social Department of Republic of Indonesia to provide trainings for counselors especially to prevent drug addiction's problem in the TC participants (in this case are the inmates)."

"Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dengan narapidana non residivis tentunya berbeda. Namun, dalam pelaksanaannya, pembinaan secara khusus kepada narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan belum dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan di lembaga pemasyarakatan tidak terdapat blok khusus bagi narapidana residivis dan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan narapidana residivis.Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan Iokasi penelitian Lapas Klas. I Sukamiskin maupun Lapas Klas. II A Banceuy Bandung. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dari wawancara dan pengamatan lapangan, dan data sekunder dari studi pustaka dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Klas. I Sukamiskin maupun Lapas Klas. II A Banceuy Bandung belum melakukan klasifikasi tersendiri terhadap narapidana residivis, belum adanya program pembinaan yang terencana yang diperuntukkan bagi, narapidana residivis, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang bagi kegiatan pembinaan narapidana residivis maupun non residivis.Program pembinaan narapidana residivis yang penulis ajukan berupa kegiatan pembinaan kemandirian, khususnya pembinaan keterampilan kerja. Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis masuk ke dalam kategori pekerjaan industri yang bersifat produktif dan latihan keterampilan, yaitu :1. Pekerjaan industri yang murni merupakan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan atau jasa;2. Pekerjaan industri yang merupakan bagian dari latihan keterampilan yang lebih rnenekankan pada kegiatan latihan keterampilan sebelurn narapidana bekerja produktif;3. Latihan keterampilan, yang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan keahlian bagi narapidana tanpa diberikan beban untuk menghasilkan barang dan atau jasa;4. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan hobi dan narapidana yang bersangkutan.

---

Institution of correctional serve as a place the treatment for prisoner. The requirement based on the talent, interest, and the need of prisoner. Requirement of recidivist an non recidivist is different. Especially, however, it is do not implemented yet. It caused by there is no special block in institution of correctional for recidivist and no regulation used for the treatment.The research method used is qualitative and interview guidance a direction of conference with the informants. The result described in analysis descriptive in both of facilities location. Data used in the research is primary data of interview and field study and the secondary arise from literature and documentation studies related to the problems.The result shows that both of facilities do not implement classification toward the prisoner, there is no design treatment for them, leakages in facility and infrastructure for support of the activity in treatment of recidivist or non-recidivist.The treatment of recidivist program presented by author consist of vocational treatment, especially in work skill. The program given to them includes the productive industrial working and skill practice, as follows:1. The pure industrial working is a resulting good and service.2. Industrial working is a part of skill practice which it focused on skill practice before they work productively.3. Skill practice aimed to gives the skill practice of prisoner without loading production.4. The job implemented according to the hobby of related prisoner."

"The substitution of the term "prison" with "correctional institution" is intended to ensure that inmates, when sewing their term, can acquire skills and guidance in order to accelerate inmate's resocialization process back into the society. Thus, treatment of inmates should be intended to restore their dignity, by ensuring proper respect from fellow inmates and from institutional officers.However, the implementation of the concept does not seem to be effective yet. This can be deduced from the many cases showing lack of understanding of the goals of correction, namely the presence of violence within correctional institutions. This phenomenon seems to be rampant within these institutions, even well known by the community at large.Still, violence does not exist in all correctional institutions. ln other words, some correctional institutions have no incidence of conflicts, escapes and other fomis of violence.To find out the existence (or non-existence) of a culture of violence, or acts of violence in correctional institutions, the researcher performed a study in Tangerang IIB Class Young Women's Correctional Institution, using a qualitative method to collect data from 5 inmates. The researcher used the theory of the sub-culture of violence of Donald Clemmer; and also of Wolfgang & Ferracuti.This study focused on the social relations between inmates (juveniles and adult inmates) and also between inmates and officers; and also the rules in place.Results of the study show that relations among these actors are socially acceptable and violence does not always exist in solution of problems. This is shown by a pattem of guidance focused more on correction. Thus, the theories on the sub-culture of violence in prisons did not hold in Tangerang IIB Class Young Women's Correctional institution for the time being.The researcher would like to suggest improvements in the form of better quality of institutional officers, and more understanding of the functions and duties in correctional institutions, especially in treating juveniles."