Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak dari terjadinya krisis moneter sejak 1998 bagi BRI antara lain adalah penurunan jumlah kantor cabang yang melayani transaksi trade finance dan penurunan jumlah nasabah BRI yang melaksanakan transaksi trade finance. Hal tersebut menimbulkan rendahnya angka realisasi transaksi trade finance di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rendahnya angka realisasi tersebut menyebabkan rendahnya peran BRI dalam melayani transaksi devisa, yaitu ekspor lcurang dari 1% dan impor kurang dari 2% dibandingkan dengan total transaksi ekspor dan impor nasional Indonesia.Sebagai upaya untuk meningkatkan peran BRI dalam pelayanan transaksi ekspor dan impor tersebut diperlukan upaya berupa pengenalan produk yang berkaitan dengan bisnis trade finance. Karenanya studi ini bertujuan untuk memberi masukan mengenai pengembangan bisnis refinancing yang telah mulai dilakukan pads tahun 2003 berdasarkan pads hubungannya dengan penarikan atau pengggunaan kredit di BRI sehubungan dengan tingginya suku bungs pinjaman valuta asing.Metode penelitian yang dilakukan adalah mengamati dan mengolah data primer per bulan pada periode 2003 - 2005 dengan melakukan regresi. Untuk memastikan kestasioneran data dilakukan uji stasioner dengan program Eviews. Selain data primer, dalam penulisan karya akhir ini juga digunakan studi literatur dan wawancara. Studi literatur dengan mempelajari berbagai macam sumber informasi yang tersedia, teori, data, dan informasi transaksi, sedangkan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat menjadi nara sumber bagi penyusunan studi ini. Dari data bungs pinjaman valas dan refinancing dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga valas BRI selalu lebih tinggi dari pads tingkat bunga refinancing. Dampak dari tingginya suku bunga pinjaman tersebut bagi BRI adalah mengalami kesulitan dalam menyalurkan fasilitas pinjaman, khususnya fasilitas pinjaman bagi nasabah korporasi. Data menunjukkan bahwa realisasi kredit korporasi BRI hanya mencapai 13.37% dari rencana portofolio 20% pads tahun 2005 . Dan portofolio 13.37% tersebut tingkat penggunaan kredit hanya mencapai rata-rata kurang dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa BRI hares mencari solusi untuk mengoptimalkan penggunaan kredit sehingga memperoleh pendapatan yang maksimal, dan pendapatan bunga maupun dad fee yang diperoleh dari bisnis lain di luar kredit.Sampai scat ini fasilitas refinancing L/C impor hanya diberikan oleh BRI secara terbatas kepada nasabah yang memiliki fasilitas KMKI. Dengan sosialisasi yang masih terbatas menyebabkan perkembangan nasabah pengguna fasilitas refinancing belum optimal. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sosialisasi kepada pihak internal BRI untuk meningkatkan penguasaan transaksi trade finance dan turunannya maupun kepada nasabah secara intensif agar lebih dikenal.Dari basil regresi dapat disimpulkan bahwa baki debet pinjaman pads nasabah pengguna fasilitas refinancing LIC impor memiliki hubungan dengan variabel-variabel babas berupa nilai bald debet bulan sebelumnya, suku bunga refinancing dan suku bunga pinjaman valas. Dengan fasilitas refinancing tersebut BRI memperoleh pendapatan ganda, yaitu berupa pendapatan bunga dari penggunaan fasilitas KMKI dan pendapatan dari selisih antara bunga refinancing (SIBOR + 4%) yang dibebankan kepada nasabah dengan biaya dana dari funding bank (SIBOR +1.25%). Fasilitas refinancing merupakan ditujukan untuk membantu nasabah agar memperoleh dana murah untuk membiayai transaksi trade finance-nya. Dibandingkan dengan suku bunga pinjaman vales yang berkisar antara 7.5% hingga 10% maka nasabah dapat memperoleh selisih bunga sebesar minimal 1%. Dengan nilai lebih tersebut dapat dikatakan bahwa refinancing trade finance dapat dijadikan insentrf untuk peningkatan transaksi trade finance BRI sekaligus untuk meningkatkan penggunaan kreditnya di BRI. Dan selisih suku bunga antara beban kepada funding bank dan bunga yang dibebankan kepada nasabah Berta peningkatan penggunaan bald debet pinjaman valuta asingnya maka BRI akan memperoleh pendapatan ganda.

---

Impacts of monetary crisis in 1998 to BRI are decreasing both sum of office branch that serve trade finance transaction and customer of trade finance. Both problems make realization for trade finance transaction has been at a low level. Compared to trade finance transaction in Indonesia national level, BR! share was small. Data showed export transaction less than 1 % and import transaction less than 2%.As an effort for improving BRI share in servicing an export and import transaction, company needs an enhancement suppose product introduction related to trade finance business. That why this study has a target to give an input about developing refinancing business, based on the relation with withdrawal or utilization of loan in BM when domestic loan rate in foreign currency was high. The developing program has been doing since 2003.Research method has been done is by exploring and using primary data per month in three years period from 2003 until 2005 with regression analysis. For establishing stationary of data the writer used stationer test with E-Views program. Except primary data, this writing also used literature study and interview. Literature study has done by learning any source of information, theory, data and information of transaction. Interview has done by interviewing management of company related to trade finance business.From data of domestic loan's rate in foreign currency and refinancing rate can be seen that rate of domestic loan's rate in foreign currency in BRI always higher than refinancing rate from overseas. Impact of the height in domestic loan?s rate in foreign currency for BRI is problem in realizing loan facility, especially loan facility for corporate customers. Data showed that realization in corporate loan BR! only reach 13.37% from 20% has planned in 2005. From that 13.37% portfolio, utilization of loans less than 70%. That was showed that BRI has to find out a solution to optimize loan utilization so that gain maximum income, from the interest income and business's fee from non-loan business.Until now refinancing facility for LJC import only given by BR1 limited to customer using KMKI facility. With limited socialization, the growth of customer using refinancing facility did not optimum yet. Because of the above problem. socialization program for improving skill of trade finance transactions -and the derivative's transactions are something important for company. The target of the socialization program are both internal company such as for front liner employee, back office employee: operation manager, lending officer, , account officer , branch manager, and for external customer. The program has to be done intensively so that the customer knew well about refinancing facility.From regression result can be concluded that loan utilization on customer using refinancing facility for L'C import has relation with dependent variable such as amount of loan utilization t-1 period, rate of refinancing and rate of domestic loan in foreign currency. With refinancing facility, BRI possible to get double income, such as interest rate from KMKI facility and from spread between refinancing rate (SIBDR + 4%) as customer charged and cost of fund to funding bank (SIBOR +1.25%).Refinancing is a facility to facilitate the customer for finding out low cost of fund so the customer able to finance it trade finance transaction. Compared to domestic loan rate in US Currency with range between 7.5% to 10% p.a., by refinancing customer enjoy spread about 1%. With the spread can be explained that refinancing trade finance can he an incentive to increase both trade finance transaction and loan utilization in BM. From both the spread between charge from funding hank and charge to customer, and improvement in utilization of domestic loan in foreign currency, MU will get a double income."

"For many homeowners, refinancing a mortgage can save them significant money, considerably reducing their monthly payments. It can also give them breathing space to pay off debts or allow them to make other investments, pay for college, or finance home improvements. In this essential guide, readers will learn why to refinance, when to refinance, as well as how to find the best lender, loan officer, and rate. Mortgage expert David Reed takes readers step by step through the refinance process and shows them how to evaluate their current loan program and compare it with other options."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi dari implementasi kebijakan subsidi perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diberikan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengatasi ketimpangan antara supply dan demand perumahan serta rendahnya keterjangkauan MBR dalam membangun dan membeli rumah. Tesis ini juga melihat pengaruh kebijakan FLPP terhadap tingkat Non-Performing Loans (NPL) PT Bank Tabungan Negara (Persero). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualtitatif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan metode in-depth interview, serta analisis kuantitatif dengan regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan FLPP telah berjalan dengan baik pada tahun 2015 dan aman untuk dijalankan oleh industri perbankan karena tidak menyebabkan tingkat NPL yang merupakan salah satu indikator kesehatan bank meningkat.

---

The imbalance between supply and demand of housing during the last decade and low affordability of Low-Income People to build and purchase a house becomes an essential economic issue in the perspective of Public Policy. Based on this issue, this thesis discuss about the evaluation of subsidized housing implementation, named Mortgage Liquidity Facilities in Housing Finance that prompted by Ministry of Public Work and Housing. This thesis also digs deep into

the impact of the aforementioned policy towards Non-Performing Loans ratio at PT Bank Tabungan Negara (Persero). This study employed William N. Dunns theory of evaluating public policy and in-depth interview as its qualitative method, also using panel data regression analysis as quantitative method. The research found that the implementation of FLPP policy has been going well in 2015 and this policy tends to reduce the level of Non-Performing Loans Bank BTN. It means that FLPP policy is safe for banking industry since it did not enhanced NPL level which indicates bank healthiness."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang kemudian dibebani hak tanggungan untuk menjadi jaminan pelunasan utang kreditur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/TUN/2022. Hal tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan kepastian hukum dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak ketiga sebagai kreditur sebagai pemegang hak tanggungan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan sertipikat ganda yang diagunkan ke bank sebagai objek sengketa dan kualifikasi putusan yang diajukan sebagai novum dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kreditur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan mengenai sertipikat ganda ini diberikan melalui Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah melalui lembaga rechtsverwerking dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018. Adapun perlindungan bagi kreditur terhadap hapusnya hak tanggungan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam hal ini kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Adapun mengenai alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali ini harus memenuhi Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009. Apabila hal tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, maka sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini ditolak.

---

The focus of this research is on the issuance of multiple certificates which are then encumbered with mortgage rights to become guarantees for repayment of creditors' debts and judges' considerations in formulating cases in Supreme Court Decision Number 82 PK/TUN/2022. It makes land rights holders unable to obtain legal certainty and is detrimental to many parties, not only owners of Freehold Title, but also harms third parties as creditors as mortgage holders. Therefore, the issues raised in this study are about the position of multiple certificates that are pledged as guarantee to the bank as the object of dispute and the qualifications of the judgment submitted as a novum in the Judicial Review submitted by the creditor. In this study, the method used is normative. The type of data used is secondary data obtained from tracing library data which is then analyzed qualitatively. The research found that protection regarding this dual certificate is provided through Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration through the rechtsverwerking institution and Supreme Court Precedent Number 5/Yur/Pdt/2018. As for protection for creditors against the nullification of mortgage rights contained in Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code, however, in this case the position of the creditor from preferred creditor to concurrent creditor. As for the reasons for the request for reconsideration, it must comply with Article 67 of the Supreme Court Law Number 3 of 2009. If this does not meet the reasons required in Article 67 of the Supreme Court Law, then it is appropriate for this request for Judicial Review rejected."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari yang semula berjumlah 20% menjadi 30% terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Diberlakukannya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan Prinsip Manajemen Risiko yang dilakukan oleh bank sehingga dapat memperkuat sektor penyaluran KPR.Dalam Skripsi ini dikemukakan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KPR, pengelolaan KPR yang dilakukan oleh Bank X, dan kemampuan ketentuan ini untuk menekan risiko kredit dari penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank. Diberlakukannya ketentuan dapat menekan risiko kredit yang terdapat di dalam penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank X. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) dari KPR yang disalurkan oleh Bank X.

---

This thesis describes about the implementation of the increasing of minimum down payment requirement for mortgage loan from 20% previously to 30% based on the enforcement of Bank Indonesia Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 regarding Risk Management Implementation in Bank that conducting mortgage and car loan business. As the enforcement of this regulation, we expect that the risk management implementation of bank will be strengthening so that bank can improve the mortgage loan business.

In this thesis, the regulations related with mortgage loan are described, as well as the mortgage loan management that conducted by Bank X, and the ability of this regulation to reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. Hence, the enforcement of this regulation can reduce the credit risk in mortgage loan disbursement that conducted by Bank X. This can be seen from the declining in Non Performing Loan (NPL) growth rate of mortgage loan disbursed by Bank X."

"Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum ada ketentuan mengenai tata cara pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sehingga pegawai pencatat perkawinan menolak melakukan pencatatan terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dan meminta adanya penetapan pengadilan negeri untuk pengesahan perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data, dimana penulis dalam meneliti mengkaji aturan hukum mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan untuk dapat menjawab permasalahan secara dekriptif analitis. Melalui penelitian ini penulis menemukan jawaban bahwa pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan kini dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Mei 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil tentang petunjuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, postnuptial agreement can be done without any approval from the district court. It can also be legitimated by the marriage officer or the notary. The legalization of postnuptial agreement by the marriage officer is done by registering the postnuptial agreement to the Office of Population and Civil Registration Agency or the Office of Religious Affairs, while the legalization done by the notary is considered confusing as its main point is not that clear. It causes problem since there is no other regulation yet about the procedure of postnuptial agreement registration beside the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 so that the marriage officer refuses to accept the registration of postnuptial agreement and asks the approval from district court to legalize it. This research uses normative juridical method using primary and secondary data as the source as I examine the law of marriage and postnuptial agreement to find the descriptive and analytical answer for the problems occur. The findings reveal that the legalization and the registration of postnuptial agreement now can be done without any approval from the district court, based on the regulation on Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, May 19, 2017 No. 472.2/5876/Dukcapil about the guidance of postnuptial agreement registration."

"Pemenuhan kebutuhan perumahan masih menjadi permasalahan sendiri yang perlu mendapat perhatian. Selain pengadaan secara fisik harus dipikirkan pembiayaan untuk mendapat fasilitas perumahan tersebut karena tidak semua masyarakat mampu untuk membeli rumah secara tunai. Saat ini terdapat fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional dan Asing. Dalam pemberian KPR berjangka panjang oleh Bank umumnya digunakan sumber dana yang berasal dari dana jangka pendek seperti deposito, tabungan atau giro. Bila hal ini terus berlangsung, tentu Bank akan mengalami ketidakcocokan antara sumber dengan penggunaan dananya (mismatch funding) sehingga perlu dilakukan mencarian sumber dana jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan. Salah satu upayanya adalah dengan sekuritisasi aset atau dalam bidang property dikenal dengan pembiayaan sekunder perumahan/ Secondary Mortgage Facility (SMF). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Indonesia, Pemerintah mendirikan suatu lembaga keuangan yang khusus untuk menyelenggarakan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau jangka panjang yaitu Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) yang bernama PT. Saran Multigriya Finansial (PT. SMF). Dalam proses sekuritisasi PT. SMF dapat berfungsi sebagai kordinator global, penjamin, penata sekuritisasi, dan/atau Pendukung Kredit. Bahkan dalam rangka membangun dan mengembangkan Pasar sekunder perumahan, PT. SMF dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank dan/atau lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai KPR oleh Penerbit KPR. Oleh karena itu pelaksanaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Sekuritisasi Aset KPR dan dengan Pemberian Fasilitas Pinjaman. Dalam Sekuritisasi Aset, bila Efek Beragun Aset (EBA) yang dikeluarkan berbentuk Surat Utang, diperlukan suatu SPV untuk membeli kumpulan Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan menerbitkan Surat Utang. Konsep SPV yang digunakan di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Pengalihan piutang dalam sekuritisasi dilakukan dengan jual beli piutang KPR berikut Hak Tanggungan yang melekat padanya dari Kreditor Asal kepada KIKEBA. Mengenai Hak Tanggungan dengan beralihnya Perjanjian pokok turut beralih pula secara hukum kepada Kreditor Baru. Namun hal ini belum dilaksanakan dan baru akan didaftarkan peralihan tersebut bila ada Debitur KPR yang wanprestasi dan Bank Kustodian atau Wali Amanat perlu melakukan penyitaan atas obyek Hak Tanggungan. Sedangkan Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui Pemberian fasilitas pinjaman dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Pemberian Pinjaman KPR yang dijamin dengan Jaminan Fidusia atas piutang KPR yang dibiayai beserta jaminan yang melekat padanya.

---

Supply of Housing demand have its own problem and need more attention to be solved. Besides physical procurement we need to thinking of the housing financing since not every people in society can afford to pay in cash. Currently in society there is kind of Housing Financing called Home Ownership Loans (KPR) held by Government Bank and National or foreign Private Bank. In order to supply long term KPR, usually Bank use short term source of fund such as deposit, saving and Giro. If it is happens continuously, mismatch funding can not be avoided by Bank. So that it is very urgent to find out long term source of fund to support housing financing. One of the ways out is by asset securitization or in the property field called Secondary Mortgage Facility (SMF). To implement SMF in Indonesia, Indonesian Government established a special company to mainly engage in the business of providing medium and/or long term loan KPR issuer and KPR receivables securitization program that is Secondary Housing Financing Company (PPSP) namely PT. Sarana Multigriya Financial (PT. SMF). Regarding to securitization process, PT. SMF have several function such as global coordinator, underwriter, arranger, and/or credit enhancer. Moreover, in respect to build up and to develop Secondary Housing Market PT. SMF have authority to provide loans to Banks or financial institutions as KPR Issuer which is to be distribute as KPR. Refer to those functions, in Indonesia SMF implemented in two forms, i.e.: KPR receivables securitization program and Loan Agreement for Refinancing KPR. On KPR receivables securitization program, in the case Asset- Backed Securities (EBA) issued in the form of debt instruments, it will be issued by Special Purpose Company (SPV) appointed by PT. SMF. In this case, the SPV will purchase the receivables from Originator Creditor and issued the debt instruments. SPV in Indonesia is in the form of Asset-Backed Securities Collective Investment Contract (KIK-EBA). The KPR receivables including Hak Tanggungan attached thereto transferred by sale and purchase Agreement from Original Creditor to KIK-EBA. Any transfer of receivables as principal agreement shall result in the transfer of law of all rights and liabilities of Hak Tanggungan recipients to the New Creditor. Even for this moment, the transfers of Hak Tanggungan not register yet and shall be registered upon one of the KPR Debtor default and/or Custodian Bank or Wali Amanat need to execute the Hak Tanggungan object. Whilst mechanism of SMF in the form of Loan Agreement for Refinancing KPR is conducted by Loan Agreement secured by Fiduciary Security over KPR receivables."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan serta pengaruh tingkat kesehatan keuangan dan free cash flow terhadap hubungan antara kebijakan utang dengan nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2009-2011. Sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling sebanyak 795 observasi. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terdapat ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan operasi perusahaan serta adanya keuntungan pajak perusahaan. Lebih lanjut, tingkat kesehatan keuangan dapat memperkuat pengaruh positif kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang sehat dapat meminimalisasi potensi kebangkrutan yang mungkin muncul akibat kebijakan utang. Sedangkan free cash flow tidak terbukti dapat meminimalisasi masalah keagenan yang mungkin muncul dalam hubungan antara kebijakan utang dengan nilai perusahaan.

---

The purpose of this study is to examine the effect of leverage policy on firm value and the level of financial health as well as free cash flow to the relationship between leverage and firm value of the non-financial companies in Indonesia Stock Exchange. The population is all non-financial companies listed on Indonesian Stock Exchange during 2009-2011. Samples of 795 observations are selected using purposive sampling method. Testing the hypothesis uses multiple regression models. The result shows that leverage has positive and significant effect on firm value. This suggests that leverage can increase firm value since there is funds availability for operational and tax benefit. Moreover, financial health can strengthen the positive effect of leverage on firm value. Company which has health financial conditions can minimize potential bankruptcy that is possible existing because of using leverage. While free cash flow don?t minimize agency problem that may exist in the relationship between debt and firm value."

"Pengikatan Hak Tanggungan dilakukan perbankan sebagai persyaratan dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan sempurna, sehingga sebagai kreditur memiliki perlindungan terhadap kepentingannya untuk mendapatkan pelunasan kredit. Namun pada praktiknya kreditur sering kali dihadapkan oleh perlawanan yang dilakukan oleh debitur pada saat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penelitian ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021 antara Nyonya X melawan PT. Panin Bank KPR Centre Pekanbaru. Fokus permasalahan karya ilmiah ini bagaimana Eksekusi Hak Tanggungan yang diikat terhadap agunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021 menurut Undang-undang Hak Tanggungan dan PMK 27/PMK.06/2016 dan kesesuaian putusan peradilan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021, tujuan penulisan menganalisis proses pengikatan Hak Tanggungan serta implementasi asas didahulukan dalam penyelesaian kredit sesuai Undang-undang Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473K/Pdt/2021, metode penelitian hukum doktrinal digunakan dalam karya tulis ini. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah dalam penerapan hukumnya dan menyatakan perlawanan bersifat prematur. Penulis sepakat dengan keputusan kasasi tersebut karena eksekusi Hak Tanggungan belum dilakukan oleh pihak kreditur. Implementasi dari asas dahulukan dalam Hak Tanggungan dapat dilihat dari Bank sebagai kredit bila debitur mengalami wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan penjualan jaminan untuk mendapatkan pelunasan.

---

Banks must perfect the bonding of Mortgage Rights as a necessity in lending so that the creditor has protection for his interests in obtaining credit payback. In practise, however, creditors are frequently met with resistance from debtors when auctions are performed through the Office of State Assets Services and Auctions. This study is based on the Supreme Court decision 473K/Pdt/2021 between Mrs. X and PT. Panin Bank KPR Centre Pekanbaru. The problem addressed in this scientific study is how to execute mortgage rights that are collateralized in accordance with Supreme Court Decision Number 473K/Pdt/2021 according to the Mortgage Law and PMK 27/PMK.06/2016 and the suitability of court decisions in consideration of the Supreme Court Decision Number 473K/ Pdt/2021, The goal of this article is to analyse the process of binding Mortgage Rights and implementing the principle of taking precedence in credit settlement according to Mortgage Law based on Supreme Court Decision Number 473K/Pdt/2021, and the doctrinal legal research approach is employed. The Supreme Court rejected the petitioner's cassation and ruled that the Pekanbaru High Court's decision was not incorrect in its application of law and that the resistance was premature. The author agrees with the cassation ruling because the creditor did not carry out the execution of the Mortgage. If the debtor is in default, the creditor can sell the property to get repayment."