Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 133814 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Munafri
"Industri asuransi telah berkembang pesat dan memiliki bentuk perlindungan yang bermacam-macam. Bahkan asuransi telah dikombinasikan dengan investasi artinya selain memberikan manfaat proteksi terhadap tertanggung, asuransi juga memberikan penghasilan atau manfaat tabungan atas nilai polls yang dibayarkan. Hal ini menimbulkan persoalan dari sisi perpajakan karena santunan asuransi tidak dikenakan pajak saat diterima dengan alasan untuk kepantasan kaiena saat santunan diterima adalah saat yang tidak menyenangkan bagi Wajib Pajak.
Setiap pajak yang dipungut hendaknya mcmperhatikan beberapa asas perpajakan, misalnya asas keadilan dan asas netralitas. Perkembangan asuransi yang telah mencakup unsur tabungan dan investasi menjadikan asuransi seperti deposito atau tabungan di bank. Saat ini perpajakan membedakan pengenaan pajak atas penghasilan dari deposito dan tabungan dikenakan pajak iinal sebesar 15%, sedangkan santunan asuransi tidak dipungut pajak kecuali kurang dari tiga tahun.
Masalah penelitian ini ada empat, yaitu Apa perbedaan asuransi jiwa murni dengan asuransi unit link yang ada saat ini? Apakah ada substansi ekonomi yang berbeda antara asuransi unit link dengan transaksi deposito di bank? Apakah ada potensi pajak penghasilan atas transaksi asuransi unit link? Bagaimana perlakukan pajak penghasilan atas transaksi asuransi yang seharusnya diterapkan? Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah metode diskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan melode wawancara, observasi dan studi kepustakaan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi jiwa murni sangal berbeda dengan asuransi investasi karena selain unsur proteksi, asuransi investasi memiliki unsur tabungan yang memungkinkan tertanggung mendapaikan keunrungan walaupun tidak terjadi resiko yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi investasi dengan deposito tidak memiliki perbedaan secara substansi ekonomis, karena sama-sama memiliki batasan waktu dan memberikan penghasilan financial.
Potensi pemungutan pajak penghasilan dari transaksi asuransi juga ada, yaitu dikenakan atas manfaat tabungan yang diterima Wajib Pajak. Hal ini untuk mewujudkan asas keadilan bagi Wajib Pajak karena tidak memandang sumber penghasilannya dari asuransi atau dari deposito sama-sama dipungut pajak penghasilan. Selain itu juga mewujudkan asas netralitas, karena pajak tidak mempengaruhi pilihan orang untuk memilih jenis kegiatan ekonomi yang akan dilakukannya.
Saran yang diberikan adalah pengenaan pajak penghasilan atas transaksi asuransi sebaiknya tidak dibatasi hanya jika penerimaan manfaat tabungan kurang dari tiga tahun tetapi dikenakan pajak saja semuannya karena terbukti secara substansi ada tambahan kemampuan ekonomis dari manfaat tabungan yang memcuuhi unsur penghasilan sebagai objek pajak.

The insurance industry has been growing fast and offers a variety of insurance. In addition, insurance has been combined into other investments in the sense that in addition to offering protection benefits to the insured, insurance generates savings income or benefits with respect to premium payments. This results in a taxation problems as insurance benefits are exempt from taxation when received for reasonableness in that the time at which benefits are received shall be deemed not a pleasant occasion for the taxpayer
concerned.
Every tax collected should take into account several tax principles such as justice principle, neutrality principle. The growth of the insurance industry such that it covers savings and investment has made insurance have similar characteristics to those of term deposits and savings held with banks. At present tax regulations distinguishes taxes on income from those on term deposits and savings with the latter two being charged with a final withholding tax of 15% and insurance benefits being exempt from taxation unless the benefits are received for a period of less than three years.
The research has four questions: What is the difference between the current pure life insurance and unit~linked insurance? ls there any different economic substance between unit-linked insurance and term deposit transactions at banks? Is there any tax potential in unit-linked insurance transactions? How should insurance transactions be treated by the tax authorities? The research employs descriptive methods and date collection has been conducted through interviews, observations and desk research.
The results of my analysis indicates that pure life insurance differs very much from investment insurance due to the fact that in addition to protection. investment insurance offers savings opportunity which enables an insured to enjoy benefits irrespective ef the occurrence ofthe hazards covered insured against. Investment insurance does not differ in any economic substance from temi deposits as they both are bound by time limits and offer financial income.
There is tax potential in insurance transactions through taxation on any savings benefits received by a taxpayer. This will offer justice to taxpayers as taxes will be collected irrespective of the sources of income, be it on insurance or investment. In addition, this will realize the neutrality principle in that taxation will not affect anyone?s choice of economic activity.
My recommendation is that income taxation on insurance transactions should not be restricted to savings benefits which are received for a period of less than three years but to any and all savings benefits as it proves substantially that there in an additional economic capability arising from savings beneiits which meet the criteria of income as a tax object.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22255
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Adi Prianto
"Jasa asuransi merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, pemegang polis dibebaskan dari penarikan PPN oleh perusahaan asuransi baik yang merupakan beban ataupun biaya yang dikenakan kepada pemegang polis. Dinyatakan dalam pasal 4A ayat (3) huruf e UU No. 42 Tahun 2009 jasa asuransi adalah jasa yang tidak dikenakan PPN. Dalam perkembangannya perusahaan asuransi tidak hanya menyediakan jasa asuransi akan tetapi juga jasa investasi yang dinamakan asuransi unit-link, dalam asuransi unit-link pemegang polis dapat membayarkan sebagian preminya untuk di investasikan dalam subdana investasi yang disebut unit. Terkait dengan hal tersebut terdapat putusan pengadilan pajak dengan nomor PUT.58190/PP/M.XIIIB/16/2014 tentang adanya hutang PPN masa pajak oktober 2010 atas Jasa Pengelolaan investasi unit-link yang harus dibayar oleh PT. AJMI. Penulis dalam penelitian ini, menggunakan bentuk Penelitian yuridis normatif. metodologi yang diterapkan adalah menggunakan penelitian mono-disipliner, penelitian mono-disipliner didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa perusahaan asuransi jiwa PT. AJMI terhutang PPN karena PT. AJMI selain melakukan kegiatan asuransi pertanggungan jiwa juga mengelola dana investasi dari pemegang polis. Oleh karena itu PT. AJMI dikenakan PPN atas pengelolaan dana investasi dari pemegang polis tersebut, akan tetapi untuk kegiatan pertanggungan jiwa tidak dikenakan PPN.

ABSTRACT
Insurance services are services that are not subject to value added tax, policyholder withdrawals are exempt from VAT by insurance companies either a burden or costs charged to policyholders. Stated in Article 4A paragraph (3) letter e of Law No. 42 Year 2009 insurance services are services that are not subject to VAT. In the development of the insurance companies not only provide insurance services but also investment services called unit-linked insurance, unit-linked insurance policy holders can pay partial premiums to be invested in investment fund called unit. Related to this are the tax court decision with numbers PUT.58190/PP/M.XIIIB/16/2014 concerning the VAT payable tax period October 2010 on the Management Services unit-link investment to be paid by PT. AJMI. The author in this study, using the shape of the normative juridical research. the methodology employed is the use of mono-disciplinary research, mono-disciplinary research based on one kind of science. The conclusion from this study is that the life insurance company PT. AJMI VAT payable for PT. AJMI insurance other than life insurance activities also manages investment funds from policyholders. Therefore, PT. AJMI subject to VAT on the management of investment funds from the policy holder, but for the life insurance activities are not subject to VAT."
2016
S64349
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meylina Sundari
"Pengakuan laba (profit) pada uji profitabilitas (profit testing) produk unit link back-end loading menghasilkan cadangan premi yang bernilai negatif pada tahun pertama karena biaya yang bernilai positif di sisi pengeluaran sehingga menambah profit dan menghasilkan laba untuk bisnis yang baru terjual (new business gain). Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dilihat dari sudut pandang pemegang polis karena jasa perlindungan belum sepenuhnya diterima oleh pemegang polis tetapi perusahaan telah mengambil laba terlebih dahulu. Standar pelaporan keuangan internasional nomor 17 tentang Kontrak Asuransi (International Financial Reporting Standard 17 atau IFRS17) yang akan mulai efektif berlaku pada tahun 2022, menyatakan bahwa perusahaan mengakui profit setiap periodenya (profit emergence) sesuai dengan jasa perlindungan asuransi yang telah diberikan kepada pemegang polis. Karya akhir ini membahas pengakuan profit produk asuransi jiwa unit link back-end loading menggunakan IFRS17. Analisis dilakukan dengan melihat pola pengakuan profit sepanjang masa kontrak menggunakan metode IFRS17. Secara umum hasil analisis atas pengakuan profit sepanjang masa kontrak menggunakan metode IFRS17 lebih stabil sehingga kondisi pengakuan laba yang tinggi diawal tahun penjualan tidak terjadi.

The recognition of profit on profit testing for unit link back-end loading products generates a negative premium reserve in the first year because positive costs on the expense side increased the profit and creates high profits recognition for newly sold businesses i.e new business gain. This situation considered unfair from policyholder's point of view because protection services have not been fully accepted by policyholders but the company has taken high profits in the early years. The International Financial Reporting Standard 17 for Insurance Contract or IFRS17 for Insurance Contract which will be implemented in 2022, states that the company should recognizes profit during insurance contract in accordance with the insurance protection services provided to policyholders. This paper discusses the recognition of profit or emergence surplus for unit link back-end loading in life insurace products using IFRS17. The analysis is done by looking at the emergence surplus pattern throughout the contract period using IFRS17 method. In general, the results of the emergence surplus pattern throughout the contract period using IFRS17 method are more stable so that high profit recognition situation in the early years does not occur."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erika Saraswati
"ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perusahaan asuransi juga turut mengembangkan produk asuransi yang ditawarkan. Salah satunya, produk asuransi jiwa unit link, yaitu produk asuransi jiwa yang digabungkan dengan skema investasi Faktanya, orientasi pelaksanaan investasi unit link memiliki perbedaan dengan orientasi kebutuhan perlindungan asuransi. Investasi menghendaki keuntungan, sedangkan asuransi menghendaki perlindungan. Selain itu, dalam asuransi unit link dinyatakan bahwa risiko investasi ditanggung oleh Tertanggung dan bukan oleh Penanggung layaknya konsep dasar asuransi. Pelaksanaan produk asuransi unit link melibatkan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Melihat adanya unsur investasi dalam asuransi unit link, maka ketentuan dalam polis asuransi unit link harus memberikan informasi yang jelas terhadap Tertanggung/Pemegang Polis dan tidak mencantumkan ketentuan yang dapat merugikan Tertanggung/Pemegang Polis. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link, terkait landasan hukum penyelenggaraan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia, kesesuaian polis asuransi jiwa unit link berdasarkan ketentuan hukum dalam bidang usaha perasuransian serta pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia.


ABSTRACT

Along with the development needs of the society, the insurance company also develops insurance products. One of them, unit-linked life insurance products, life insurance products that are bundled with investment schemes. In fact, the orientation of the implementation of unitlinked investments have different orientations compare to insurance protection needs. Investment requires benefit, while insurance requires protection. In addition, the unit-linked insurance states that the investment risk is borne by the Insured not by the Insurer which may not be consistent with the basic concept of insurance. The implementation of unit-linked insurance product involves the existence of an insurance agreement between the Insurer and the Insured. Seeing the element of investment in unit-linked insurance, the provision in unit-linked insurance policies should provide clear information to the prospective Insured and does not include laws that might harm the Insured. Based on this, it is necessary to do a law research on the implementation of unit-linked life insurance products, regarding legal basis of unit-linked life insurance products in Indonesia, the suitability of unit-linked life insurance policies based on legal provisions in the Insurance Business, and also the Government oversight toward the unit-linked insurance.

"
Universitas Indonesia, 2014
S57084
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufan Ghani Putra
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas Kebijakan perlakuan pajak atas cadangan premi Unit Link pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data berupa data primer (hasil wawancara mendalam) dan data sekunder ( buku, majalah, artikel website). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terkait pembebanan biaya cadangan premi Unit Link merupakan Unacceptable Tax Avoidance, karena perusahaan asuransi jiwa pada dasarnnya tidak dapat membentuk biaya cadangan premi Unit Link. Walaupun transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa merupakan Unacceptable Tax Avoidance, koreksi positif atas cadangan premi Unit Link dengan menerapkan peraturan pemerintah No.94 Tahun 2010 kurang tepat, karena biaya cadangan premi Unit Link yang tidak sesuai dengan konsep deductible expenses yang ada di indonesia, yakni biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara, sehingga Cadangan premi Unit Link bukanlah biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menyarankan cadangan premi Unit Link tetap diatur khusus pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-97/PJ/2011, beserta perhitungannya namun dibuatkan peraturan yang lebih tinggi untuk mendukung Surat Edaran ini, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan.

ABSTRACT
This thesis discusses the tax treatment policy for Unit Link premium reserves in life insurance companies in Indonesia. This research is qualitative research. Data collection in the form of primary data (results of in-depth interviews) and secondary data (books, magazines, website articles). The results of this study conclude that the actions taken by life insurance companies regarding the imposition of Unit Link premium reserve costs are Unacceptable Tax Avoidance, because life insurance companies basically cannot form Unit Link premium reserve fees. Although transactions carried out by life insurance companies constitute an Unacceptable Tax Avoidance, a positive correction of Unit Link premium reserves by implementing government regulation No. 94 of 2010 is not appropriate, because Unit Link premium reserve costs are not in accordance with the deductible expenses concept in Indonesia, that is, the cost of obtaining, collecting, and maintaining, so that Unit Link premium reserves are not costs to obtain, collect and maintain. To overcome this problem, the researcher recommends that the Unit Link premium reserves be regulated specifically in the Director General of Tax Circular No.SE-97/PJ/2011, along with their calculations but higher regulations are made to support this Circular, in this case the Minister of Finance Regulation."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azhura Azliandara
"Sebagai ujung tombak dari pemasaran produk asuransi, agen sebagai tenaga pemasar kerap kali melakukan tindakan misrepresentasi berupa membuat perubahan terhadap ilustrasi produk asuransi, memaparkan pernyataan yang menyesatkan kepada nasabah, dan memberikan perbandingan yang tidak benar terkait dengan dengan polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi lain. Skripsi ini membahas mengenai sebab dan wujud tindakan misrepresentasi yang dilakukan oleh agen dalam memasarkan produk asuransi dengan manfaat proteksi dan investasi yang memiliki kompleksitas tinggi atau asuransi jiwa unit link. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengimplementasikan pendekatan pada ketentuan normatif berupa undang-undang dan peraturan terkait lainnya dengan menggabungkan unsur empiris berupa fakta-fakta yang dihimpun melalui melalui wawancara yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan asuransi, ex-agen asuransi, dan nasabah pengguna produk asuransi jiwa unit link. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Key Performance Indicator yang tidak menekankan unsur etik dan hanya mementingkan target penjualan yang berpengaruh pada besaran nilai komisi yang disebabkan oleh ketimpangan persentase penerimaan komisi, merupakan faktor utama tindakan misrepresentasi dilakukan. Dengan demikian, walaupun terdapat larangan dan ancaman penjatuhan pidana terhadap agen melalui Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya, tindakan misrepresentasi berpotensi untuk tetap dilakukan apabila perusahaan tidak meninjau kembali kebijakan dan mekanisme kinerja agen dalam memasarkan produk asuransi.

As the spearhead of insurance product marketing, agents as marketers often commit acts of misrepresentation in the form of making changes to insurance product illustrations, presenting misleading statements to customers, and providing untrue comparisons related to life insurance policies with other insurance companies. The purpose of this thesis is to discuss the causes and forms of misrepresentation committed by agents when they market insurance products with protection and investment benefits that are complex like unit-linked life insurance products. The research method used in this thesis is a normative-empirical legal research method that implements an approach to normative provisions in the form of laws and other related regulations by combining empirical elements in the form of facts collected through interviews conducted with insurance company management, ex-agent, and a customer who use unit-linked life insurance products. The results obtained from this research are that Key Performance Indicators that do not emphasize ethical elements and are only concerned with sales targets that affect the amount of commission value caused by inequality in the percentage of commission receipts is the main factor in misrepresentation actions carried out by agents. Thus, although there are prohibitions and threats of criminal sanctions against agents through the Insurance Law, Financial Services Authority Regulations, and other related regulations, acts of misrepresentation have the potential to continue if the company does not review the policies and mechanisms of agent performance in marketing the insurance products."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ravin Alhakim
"ABSTRAK
Unit link adalah sebuah produk hybrid menggabungkan asuransi dan investasi. Perusahaan asuransi unit link memiliki dua aktivitas yaitu jasa pertanggungan dan jasa pengelolaan investasi. Berdasarkan studi kasus dari Putusan Pengadilan Pajak, terjadi sengketa apakah jasa asuransi unit link terkena Pajak Pertambahan Nilai PPN atau tidak. Ada perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak DJP dengan perusahaan asuransi dan juga antara Majelis Hakim dengan Majelis Hakim lainnya. Menurut DJP jasa asuransi unit link mengandung jasa pengelolaan investasi sehingga dikenakan PPN, sedangkan perusahaan asuransi berpendapat, jasa pengelolaan investasi adalah satu kesatuan sebagai jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Analisis perlakuan PPN jasa asuransi unit link dilakukan dengan wawancara terhadap perusahaan asuransi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DJP, Widyaiswara dan tenaga ahli di bidang perpajakan serta dikaitkan dengan peraturan perpajakan dan sebagian Putusan Pengadilan Pajak. Hasilnya adalah semua pihak sepakat bahwa jasa pertanggungan tidak terutang PPN, sedangkan jasa pengelolaan investasi terjadi perbedaaan pendapat. Analisis juga dilakukan terhadap penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN terhadap jasa pengelolaan investasi unit link yaitu berdasarkan biaya pengelolaan investasi yang dibebankan kepada nasabah dan biaya top up investasi.

ABSTRACT
Unit link is a hybrid product combining insurance and investment. Unit link insurance companies have two activities, insurance services and investment management services. Based on a case study of Tax Court Decision, there is a dispute whether the unit linked insurance services are in terms of Taxable Services that imposed Value Added Tax VAT or not. There is a difference of opinion between the DGT Directorate General of Taxation with the insurance company and also between the Judges with other Judges. According to DGT unit link insurance services contain investment management services that is imposed VAT, while insurance companies argue, management service is one unity as an assurance service that is not imposed VAT. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. Analysis of VAT treatment of unit link insurance services by analyzing interview with insurance company, association of insurance company, Financial Services Authority, DGT, taxation lecturer and tax expert . The results is that all parties agree that the insurance services are not subject to VAT, while the investment management services occur different opinions. The analysis is also carried out on the calculation of the VAT Tax Implementation Basis on unit link investment management service is the replacement price based on the investment management fee charged to the customer and the top up charge of the investment. "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Berliana Dewi Rahmawati
"Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata.

Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raffi Alfaraby Ramadhan
"Maraknya praktik mis-selling oleh agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi unit-link merupakan suatu isu yang kerap terjadi dalam industri asuransi jiwa belakangan ini. Skripsi ini membahas bagaimana praktik mis-selling diatur dalam hukum perasuransian Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perasuransian Indonesia bagi calon pemegang polis asuransi unit-link serta bentuk implementasinya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan yuridis-normatif yakni menelaah peraturan perundang-undangan. Skripsi ini juga menggunakan data pendukung yakni wawancara yang dilakukan terhadap korban mis-selling dan agen asuransi untuk mengetahui bagaimana bentuk mis-selling yang terjadi serta bagaimana perlindungan hukum diimplementasi oleh Perusahaan Asurasi Jiwa Z dalam pemasaran produk asuransi unit-link. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa peraturan terkait praktik mis-selling pada dasarnya sudah diatur namun pengaturannya bersifat abstrak yang mana tidak spesifik dan mendetail. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mengemukakkan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap calon pemegang polis asuransi unit-link dalam mencegah terjadinya mis-selling sudah diakomodir. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi calon pemegang polis harus senantiasa di awasi secara optimal.

The rampant mis-selling practices by insurance agents in marketing unit-linked insurance products is an issue that often occurs in the life insurance industry these days. This thesis discusses how the practice of mis-selling is regulated in Indonesian insurance law and how the form of legal protection provided by Indonesian insurance law for prospective unit-link insurance policyholders as well as the implementation. The research method in this thesis uses juridical-normative, namely examining laws and regulations. However, this thesis also uses supporting data which are interviews conducted with victims of mis-selling and insurance agents to find out how the form of mis-selling occurs and how legal protection is implemented in marketing unit-linked insurance products. The results of the study suggest that regulations related to the practice of mis-selling are basically regulated but the arrangements are abstract which are not specific and detailed. In addition, the results of this study also stated that regulations related to legal protection of prospective unit-link insurance policyholders in preventing mis-selling have been accommodated. However, in practice, legal protections for prospective policyholders must always be monitored optimally.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suci Fitriyani
"Asuransi jiwa unit link syariah merupakan salah satu bentuk inovasi bisnis dan kreatif dalam pengembangan dunia asuransi jiwa, dimana nasabah tidak hanya mendapatkan proteksi jiwa melainkan juga investasi, kemudian dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Inovasi (perceived relative advantage, perceived complexity, perceived compatibility), awareness level, dan religious belief terhadap adopsi produk asuransi jiwa unit link syariah PT Prudential Life Assurance menggunakan Diffusion of Innovation theory (DOI) yang diadaptasi oleh Roger (2003). Survei daring dilakukan kepada nasabah pemegang polis asuransi jiwa syariah PT Prudential Life Assurance yang beragama Islam, berusia lebih dari 17 tahun dan berdomisili di wilayah Jabodetabek. Analisis data pada penelitian ini menggunakan software SPSS 26 dan Lisrel 8.8 dengan metode pengolahan data Structural Equation Modelling (SEM) untuk menguji variabel pada penelitian terhadap 202 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif perceived relative advantage, perceived compatibility awareness level, dan religious belief terhadap adopsi unit link syariah, sedangkan pengaruh perceived complexity terhadap adopsi unit link syariah menghasilkan data yang tidak signifikan. Selain itu peran moderasi dari jenis kelamin dan usia berpengaruh signifikan, sedangkan moderasi pendidikan tidak berpengaruh signifikan.

Sharia unit link life insurance is a form of business and creative innovation in the development of the world of life insurance, where customers not only get life protection but also investment, then in its implementation it must be in accordance with sharia principles. This study aims to determine the effect of the Innovation variable (perceived relative advantage, perceived complexity, perceived compatibility), awareness level, and religious belief on the adoption of PT Prudential Life Assurance's sharia unit link life insurance product using the Diffusion of Innovation theory (DOI) which was adapted by Roger (2003). An online survey was conducted to customers of PT Prudential Life Assurance's sharia life insurance policy holders who are Islamic religion, over 17 years old and domiciled in the Greater Jakarta area. Data analysis in this study used SPSS 26 and Lisrel 8.8 software with Structural Equation Modeling (SEM) data processing methods to examine the variables in the study of 202 respondents. The results showed that there was a significant and positive effect of perceived relative advantage, perceived compatibility awareness level, and religious belief on the adoption of sharia unit links, while the effect of perceived complexity on the adoption of sharia unit links resulted in insignificant data. In addition, the moderating role of gender and age has a significant effect, while the moderation of education has no significant effect.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>