Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the face of regional free trade era Indonesian government has decided to implement a Free Trade Zone (FTZ) in nine strategically valued local areas. One of them is Batam, being prepared much earlier and known in reality so far implementing an FTZ-like system. Hopefully, such an FTZ becomes a backbone for stimulating the national economy, especially in attracting more investors to Indonesia. Batam Island Bonded Zone is a policy the Indonesian government made to response to the business demand and economic growth through investment that supports exports.Pursuant to the abovementioned description in order to support and increase investments in Indonesia a policy of exempting PPN, PPn BM and BM from Free Trade Zone (FTZ) of Batam Island Bonded Zone is considered so necessary. This issue is the main problem of the research author carried out. The goal of the research is to explain and elaborate on how far the policy of Free Trade Zone (FTZ) influences investment in Batam Island Bonded Zone.It is known from the analysis on the fast-growing development achieved by Batam as a bonded zone in Indonesia that Batam is an interesting place to investment. There are some reasons why investors interested in investing their capitals in Batam: a number of attractive incentives to investors, many others, for example, Batam status as a free import duty area that charges no PPN and PPn BM for purchasing local goods and/or importing capital goods and equipments directly related to manufacturing activities; a relatively professional services from relevant governmental agencies and apparatuses, easy, fast and effective coordination; optimal provision of facilities and infrastructures; capability and availability of competitlvenmanpower; and guarantee for law enforcement along with a consistent implementation of respective regulations. Provision of fiscal facility to any investments in Indonesia is still needed and expected by both existing and potential investors.Conclusion of the result is that: there is a significant correlation between the policy of Free Trade Zone (FTZ) Enclave of Batam island Bonded Zone of investment It is obviously from correlation coefhcient of 0.75 and determination coefficient of 52.6 %. Those coefficients indicate that investment increase is very affected by FTZ Enclave policy with 52.6%, with the rest of 47.4% affected by other factors.Suggestions made from this research are, there should be an improvement and optimization to any lacks of Free Trade Zone (FTZ) Enclave from fiscal facility, procedure, license, facility and infrastructure. availability and capability of manpower and coordination with the competent local governmental agencies. Identifying appropriately other causes other than FTZ Enclave to make them known. controlled and remedied. Performing an evaluation on the policy of FTZ Enclave continually to increase the investment in the future."

"Sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1913 Batam yang telah berkembang sebagai suatu wilayah perkotaan memerlukan penyusunan peraturan. Selama ini Pengaturan wilayah Batam sedikit banyak telah mempengaruhi kewenaangan dan tanggung jawab antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Kota Batam memerlukan pengaturan yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, karena para pelaku usaha Iangsung melakukan kegiatan antar negara terutama dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah Batam harus diatur tersendiri sebagai suatu daerah istimewa. Batam, yang selama ini dikenal sebagai "Bonded Zone" atau secara de facto merupakan " free trade zone". Status ini perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang agar lebih mempunyai kepastian hukum.Hal-hal di atas mendorong penulis untuk menyusun tesis tentang PEMBENTUKAN FREE TRADE ZONE (FTZ) DI INDONESIA, STUDI KASUS PEMBENTUKAN FTZ BATAM. Kasus Pembentukan FTZ Batam, ini menarik dilihat dari proses pembuatan kebijakan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama kebijakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Berkenaan dengan pemberian kepastian hukum bagi status Batatn ini, pemerintah terkesan bertindak lambat dan tidak mampu membuat keputusan. Seakan-akan ada masalah dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan, karena telah terjadi kepemimpinan pemerintah yang lemah dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan pasar, sangat terpengaruh oleh ketidakmampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang baik dan tepat waktu. Ada anggapan bahwa lambannya proses pembuatan keputusan seringkali disebabkan oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat pada masa reformasi selalu mencari kesempatan untuk menyulitkan pemerintah. Namun, dalam kasus penetapan FTZ Batam ini tidak demikian.Pemerintah tidak menyepakati konsep FTZ dalam Rancangan Undang-Undang yang telah dibuat oleh DPR. Menurut pemerintah, bentuk FTZ yang sesuai bagi Batam adalah enclave. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Babas Menjadi Undang-Undang, yang merupakan payung hukum pembentukan UU FTZ Batam perlu disesuaikan pasal-pasalnya agar mengakomodasi pembentukan FTZ Batam.Pengertian FTZ yang sampai saat ini masih terdapat keraaancuan, baik dalam perdebatan, Undang-Undang maupun Rancangan Undang-Undang, sehingga perlu kejelasan atau ketegasan dalam menerapkan konsep FTZ di Indonesia, khususnya FTZ bagi Batam. Keberhasilan Batam sebagai FTZ tergantung dari pengaturan hubungan antara Pemerintah Kota dan Otorita Batam. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, khususnya Pasal 21. Rancangan Undang-Undang FTZ Batam jangan dibiarkan berlarut-larut, karena keadaan tanpa keputusan ini menyebabkan ketidakpastian dalam iklim investasi."

"Kawasan ekonomi selalu dianggap menjadi cara bagi suatu negara untuk mendatangkan PMA di negaranya, tanpa terkecuali Indonesia yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan FTZ yaitu Sabang dan Batam (2000) serta Bintan dan Karimun (2007). Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat dampak penerapan kebijakan FTZ terhadap masuknya PMA di Indonesia. Menggunakan metode data panel fixed effect dengan periode waktu 1999-2018 serta memfokuskan pada kebijakan, karakteristik serta kondisi sosioekonomi kawasan FTZ Indonesia didapatkan hasil bahwa FTZ memberikan dampak positif bagi meningkatnya PMA di Indonesia hanya jika kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosioekonomi yang stabil dan mendukung iklim invetasi.

---

Economic zones are always considered to be a strategy for a country to attract FDI, including Indonesia that has designated several regions as FTZ, namely Sabang and Batam (2000) also Bintan and Karimun (2007). Therefore, this study tries to see the impact of FTZ policies on the entry of FDI in Indonesia. Using fixed effect panel data method for the period 1999-2018 and focusing on policies, characteristics, and socioeconomic conditions of FTZ in Indonesia. It shows that the FTZ has positive impact on increasing FDI in Indonesia only if the region has socioeconomic characteristics and conditions that are stable and supportive toward investment climate."

"Penetapan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek pelayanan publik, Yang pertama adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan ataupun operasionalisasinya. Sedangkan yang kedua adalah dalam hal perlakuan kebijakan fiskal khususnya perpajakan. Melalui kedua perubahan atau keistimewaan ini, pemerintah berharap investasi di Kota Batam dapat tumbuh pesat, menghasilkan produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besardan pada akhirnya dapat mengembangkan wilayah disekitar zona yang terpilih. Dengan adanya kebijakan intervensi pemerintah pusat berupa KPB dan PB Batam, mendorong pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan mdalnya, salah satu yang utama adalah mempersiapkan kelembagaan dan segala bentuk infrastruktur fisik daerah.

---

The endorsement of Batam City as a Free Trade Zone and Free Port is meant to bring in changes or special treatment in two aspects of public services. The first is in the bureaucracy, both in its institutions and operations. The second is in term of fiscal policy, especially tax. By these two change, central government expects that Batam will have better investment, higher exports and higher employment absorption, and finally lead to develop the surrounding area. The central government policy such as Free Trade Zone and Free Port of Batam encourages local governments to improve facilities for investor to invest their capital, the main priority of this is instituional arrangement and preparation of infrastructure at Batam city."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis perubahan faktor-faktor ekonomi yang terpengaruh ataspenerapan PP Nomor 2 Tahun 2009 di Kawasan Bebas Pulau Batam. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pada setiap faktor-faktorekonomi di masa sebelum dan setelah diberlakukannya fasilitas pajak dankepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam. Penelitian ini menggunakan metodependekatan kualitatif yang berbentuk deskripsi komparasi atau perbandinganmelalui pemaparan dari data yang telah diperoleh. Hasil yang diperoleh daripenelitian ini menunjukkan adanya perubahan dari setiap rata-rata nilai faktorekonomi yang digunakan dalam pengukuran. Namun demikian, perubahantersebut berimbang pada setiap faktor yang digunakan, seperti pertumbuhanekonomi, PDRB, dan ekspor impor yang meningkat setelah diberlakukannyaaturan ini, tetapi terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatanpajak terjadi penurunan nilai, khususnya pada pendapatan pajak. Berdasarkankesimpulan tersebut, disarankan pemerintah dapat memaksimalkan pelayananyang diberikan dalam implementasi penerapan kebijakan ini, serta melakukanevaluasi dari peraturan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan pemberianfasilitas perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the changes of economic factors that affected byimplementation of Government Regulation Number 2 Year 2009 regarding FreeTrade Zone Batam. The objective of this research is finding the changes of eachfactor at the time both before and after the enactment of tax facilities and customsin FTZ Batam. This research is using qualitative approach method withcomparative description through the exposure of data obtained. The output of thisstudy represents the changes of each value of economic factor that used in themeasurement. The change is balanced by the used factors, for instance economicdevelopment, Gross Domestic Regional Product, and the amount of export importthat increasing after the enactment of this regulation. However, investment,employment, and tax income experience a reduction value. Therefore, governmentshould maximize the service factor within the application of this regulation andevaluate the regulation in order to achieve the aim of the tax relief and customs inFTZ Batam."

"Skripsi ini membahas mengenai reformulasi kebijakan kawasan berikat. kebijakan ini dibuat untuk menata lokasi kawasan berikat yang tersebar di Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah pemetaan kebijakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang pernah dan/atau masih berlaku untuk Kawasan Berikat, latar belakang yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012, serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah UU No. 17 Tahun 2006 menyempurnakan UU No. 10 Tahun 1995. Latar belakang yaitu upaya mengembalikan fungsi Kawasan Berikat untuk tujuan ekspor, Kawasan Berikat dapat melakukan subkontrak, merapikan lokasi Kawasan Berikat yang tersebar. Faktor penghambat yaitu kurang tepatnya waktu diterapkannya PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No. 44/PMK.04/2012, kurangnya pengawasan dari Cukai, dan kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

---

The focus of this study is reformulation the bonded zone policy. This policy was made to set the scattered location of the bonded zone. Subject of this research are mapping the customs and import tax policy which is valid until now, background of government?s formulating of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012 , and resisting factors in policy implementation. Researchers used a qualitative descriptive approach. The results are UU No.17 Tahun 2006 completing UU No.10 Tahun 1995. Background for the policy are restore the function of bonded zone to the main purpose of export, the bonded zone can do the subcontract, arrange the scattered location of Bonded Zone. Resisting factors in policy implementation are less accurate the time of adoption of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. No PMK. 44/PMK.04/2012, lack of supervision in Customs employee, and lack of socialization and communication. "

"Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang mendapatkan insentif pajak, salah satunya insentif pajak atas pembebasan PPN, dan Bea Masuk. Insentif tersebut diakomodasi oleh industri galangan kapal di Batam, dimana industri galangan kapal Batam mendapatkan pembebasan PPN dan Bea Masuk atas impor bahan baku dan komponen kapal. Penelitian ini akan menfokuskan kebijakan insentif pajak di Batam yang dinikmati oleh industri galangan kapal di Batam dan mengevaluasi kebijakan tersebut apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana diungkapkan oleh Dunn dalam perspektif efektifitas, efisiensi, kecukupan, resposivitas, dan ketepatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif pula. Hasilnya adalah pemberian insentif pembebasan PPN dan Bea Masuk pada impor bahan baku dan komponen kapal belum memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan industri galangan kapal di Indonesia.

---

Batam is a free trade zone that get tax incentives, such as the incentive on VAT exemption and import duty. The incentives are accommodated by the shipbuilding industry in Batam. Shipbuilding industry get the VAT exemption of import duty on imported raw materials and components of ships. This study will focus on the policy of tax incentives used by the industry Batam shipyard in Batam and evaluate the policy if it appropriate with the criteria for policy evaluation based on William Dunn?s theory. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative methods as well. The result is the provision of VAT exemption and import duty exemption on imported raw materials and components of ships have not provided significant benefits for the government and the shipbuilding industry in Indonesia."

"Skripsi ini membahas pengawasan terhadap kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada salah satu pengguna fasilitas Kawasan Berikat, yaitu PT. XYZ. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengawasan yang diterapkan pada PT. XYZ dan kendala-kendala yang terjadi sehubungan dengan pengawasan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. XYZ sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terjadi kendala yang bersifat internal, seperti kurangnya koordinasi antar bagian di PT. XYZ, maupun kendala yang sifatnya eksternal, seperti kurangnya jumlah SDM yang dimiliki pihak Bea dan Cukai, kurangnya integritas petugas Bea dan Cukai dan belum dibangunnya sistem teknologi dan informasi yang terpusat. (Skripsi ini dibimbing oleh Ali Purwito M, S. H, M. M.)

---

The focus of this study is the supervision toward bonded zone policy to the one of bonded zone user, i.e. PT. XYZ. The objectives of this study are to describe the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ and identified problems maybe arise. This research is a qualitative research. From this research can assumed that the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ is run in accordance with the legislation in force. Constraints that occurred in the implementation divided into internal and external. Such as the lack of coordination amongst related section in PT. XYZ and the lack of integrity of customs and excise official on their duties. (This thesis was guided by Ali Purwito M, S. H, M. M)"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Batam dengan segala kelebihan yang dimilikinya membawa keuntungan yang sangat besar bagi wilayah tersebut, terutama dalam hal perdagangan.Dalam hal ini perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang bertaraf internasional, dimana terjadi kegiatan ekspor dan impor. Letak Pulau Batam yang strategis, dekat dengan Singapura, memiliki daya tarik terhadap investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Batam yang selama ini telah mengalami banyak perubahan status, kini telah memiliki kepastian hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih saja terbentur dengan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari pemerintah itu sendiri, maupun dari masyarakat yang berkedudukan sebagai investor di wilayah Batam.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Batam, with the generous strength it has, has been offering many advantages to its own land, particularly, in the trade session. Not only local trade, but also international. Evidently, Batam has been exporting and importing many products to many countries in the different continent in the world. Its strategic location, which is very near to Singapore, making Batam has its own unique factor. Many investors from all over the globe have admitted that Batam’s strategic location – that is in the heart of Asia’s business district – is one of the reason that stimulate their believe to build a business there. Although it is popular in investors’ fears that Batam is very usual to change its own law status, but now, it is surely and officially got its own law. But, without any doubt, the law is still got some hindrances. It has been said that the hindrances are coming from the Indonesian government – whom Batam is being ruled by –and are also coming from the investors."