UI - Tesis (Open) :: Kembali

UI - Tesis (Open) :: Kembali

Analisis dampak kebijakan institusional pemerintah pusat terhadap pertumbuhan nilai investasi di kota Batam sebelum penetapannya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas = Impact analysis of governmental institutional policy toward investment value in Batam pre free trade zone and free pport

Grandy Regel Tuerah; Suahasil Nazara, supervisor; Bima Haria Wibisana, supervisor; Iman Rozani, examiner (Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010)
 Abstrak
Penetapan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek pelayanan publik, Yang pertama adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan ataupun operasionalisasinya. Sedangkan yang kedua adalah dalam hal perlakuan kebijakan fiskal khususnya perpajakan. Melalui kedua perubahan atau keistimewaan ini, pemerintah berharap investasi di Kota Batam dapat tumbuh pesat, menghasilkan produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besardan pada akhirnya dapat mengembangkan wilayah disekitar zona yang terpilih. Dengan adanya kebijakan intervensi pemerintah pusat berupa KPB dan PB Batam, mendorong pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan mdalnya, salah satu yang utama adalah mempersiapkan kelembagaan dan segala bentuk infrastruktur fisik daerah.

The endorsement of Batam City as a Free Trade Zone and Free Port is meant to bring in changes or special treatment in two aspects of public services. The first is in the bureaucracy, both in its institutions and operations. The second is in term of fiscal policy, especially tax. By these two change, central government expects that Batam will have better investment, higher exports and higher employment absorption, and finally lead to develop the surrounding area. The central government policy such as Free Trade Zone and Free Port of Batam encourages local governments to improve facilities for investor to invest their capital, the main priority of this is instituional arrangement and preparation of infrastructure at Batam city.
 File Digital: 1
 Metadata
No. Panggil : T27684
Pengarang :
Pengarang/kontributor lain :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
Program Studi :
001 Hak Akses (open/membership)open
700 Entri Tambahan Nama OrangSuahasil Nazara, supervisor; Bima Haria Wibisana, supervisor; Iman Rozani, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
049 No. Barkod15-19-212219112
852 LokasiPerpustakaan UI, Lantai 3
504 Catatan Bibliografipages 138-145
338 Carrier Typevolume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock OpnameSO TA 2012
053 No. Induk15-19-212219112
Tahun Buka Akses
653 Kata KunciInvestasi; Investment; Infrastruktur
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaAnalisis dampak kebijakan institusional pemerintah pusat terhadap pertumbuhan nilai investasi di kota Batam sebelum penetapannya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas = Impact analysis of governmental institutional policy toward investment value in Batam pre free trade zone and free pport
264c Tahun Terbit2010
650 Subyek TopikValue investing
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPenetapan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dimaksudkan untuk melakukan perubahan atau keistimewaan dalam dua aspek pelayanan publik, Yang pertama adalah aspek birokrasi baik secara kelembagaan ataupun operasionalisasinya. Sedangkan yang kedua adalah dalam hal perlakuan kebijakan fiskal khususnya perpajakan. Melalui kedua perubahan atau keistimewaan ini, pemerintah berharap investasi di Kota Batam dapat tumbuh pesat, menghasilkan produk ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besardan pada akhirnya dapat mengembangkan wilayah disekitar zona yang terpilih. Dengan adanya kebijakan intervensi pemerintah pusat berupa KPB dan PB Batam, mendorong pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan mdalnya, salah satu yang utama adalah mempersiapkan kelembagaan dan segala bentuk infrastruktur fisik daerah.
The endorsement of Batam City as a Free Trade Zone and Free Port is meant to bring in changes or special treatment in two aspects of public services. The first is in the bureaucracy, both in its institutions and operations. The second is in term of fiscal policy, especially tax. By these two change, central government expects that Batam will have better investment, higher exports and higher employment absorption, and finally lead to develop the surrounding area. The central government policy such as Free Trade Zone and Free Port of Batam encourages local governments to improve facilities for investor to invest their capital, the main priority of this is instituional arrangement and preparation of infrastructure at Batam city.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT27684
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan Umum
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typeunmediated (rdamedia); computer (rdamedia)\
526 Catatan Informasi Program StudiPerencanaan dan Kebijakan Publik
100 Entri Utama Nama OrangGrandy Regel Tuerah, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxii, 145 pages : illustration ; 29 cm.
904a Pengisi Lembar KerjaYumna Aqila Kaltsum
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T27684 15-19-212219112 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 131839