Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebagai Salah satu badan yang berada di bawah Mabes POLRI bertugas melaksanalcan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selaku penggnma layanan yang diberikan oleh Mabes Polri. Pasca Reformasi pada tahun 1998 masyarakat selaku pengguna layanan menginginkan agar seluruh organisasi publik termasuk Polri untuk memberikan pelayanan yang memuaskan.Pada tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-undang tentang Kepolisian yang mereposisi Polri dari organisasi militer menjadi dasar dan kepastian hukum untuk dilakukannya Transformasi Organisasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Polri telah melakukan beberapa hal untuk menyikapi Undang-undang No. 2 Tahun 2002, clengan melaksanakan pembahan clan pembaharuan seperti perubahan istilah kepangkatan, reorganisasi, dan lain-lain. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk pencapaian peningkatan kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan.Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi Badan Reserse Kriminal Polri sebagai salah satu badan di bawah Mabes Polri yang memberikan pelayanan kepada publik berupa jasa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana setelah dilalmkalmya transformasi organisasi Polri tersebut. Berbeda dengan pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Polri yang menggunakan pendekatan pengukuran kinerja organisasi militer, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih komprehensif yaitu pendekatan balanced scorecard. Melalui pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard akan dilakukan pengukuran terhadap perspektif finansial, dan perspektif non finansial yaitu kepuasan pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.Populasi dalam penelitian ini adalah para Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri selaku responden internal, serta para masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan yang membuat Iaporan pengaduan dalam bentuk laporan polisi selaku responden eksternal.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan kinerja. organisasi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri adalah dalam kondisi cukup baik. Berdasarkan kinerja financial yang diukur dengan menggunakan indikator penyerapan anggaran, memperoleh skore 75 % atau mendapat penilaian sedang, dengan beberapa catatarl tentang efisiensi dan efektifitas anggaran yang kurang baik diakibatkan oleh sistem pembiayaan yang cenderung kepada pendekatan budget oriented. Sehingga menimbulkan tidak efektif dan efisiennya pembiayaan terhadap organisasi. Perspektif kinerja pelanggan dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan pelanggan memperoleh penilaian cukup. Disamping ilu bahwa nilai tersebut adalah nilai minimal. Catatan lainnya arltara harapan dan fakta yang dialami para pelanggan dari kelima unsur dari perspektif pelanggan selisihnya adalah minus atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan.Perspektif kinerja bisnis internal yang diukur dengan menggunakan indikator inovasi memperoleh nilai cukup atau nilai minimal. Demikian pula dengan perspektif kinerja pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh juga mendapatkan nilai minimal atau cukup serta catatan bahwa sistim informasi mendapat nilai tidak baik.Badan Reserse Kriminal Mabes Pclri perlu melakukan retransformasi secara konseptual dengan menggunakan referensi Balanced Scorecard. Karena berdasarkan hasil pengulcuran dengan menggunakan alat ukur Balanced Scorecard terlihat bahwa kinerja organisasi Badan Reserse Kriminal Polri masih belum sesuai dengan harapan lingkungan rnasyarakat. Demikian pula berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri hanya sebatas reposisi, reorganisasi, perubahan istilah kepangkatan dan lain-lain.

---

The Criminal Affairs Agency is one of the Agencies under the Police Headquarter of the Republic of Indonesia that functions to conduct investigation and surveillance of criminal acts in the framework of providing public services to the society as service users. After the reform period in 1998 the society as the service users wished that all public organizations including the police provided satisfactory services.

In year 2002 with the issue of Law conceming the reposition of the Police from military organization had become the basis and legal certainty to conduct organizational transformation in the framework of the improvement of organizational performance. The Police had made several efforts in response to Law Number 2 Year 2002 through conducting such changes and reforms as police ranks nomenclatures changes, organizational restructuring and others. Such measures were conducted ln response to achieving the organizational performance improvement in the Police organization in providing public services to the society as the service users.

The research was conducted in the framework of finding out the performance of the Criminal Affairs Agency as one of the Agencies under the Police Headquarter of the Republic of Indonesia that functions to provide public services to the society in a form of investigation and surveillance of criminal acts after the Police Organizational Transformation. Unlike the military performance indicators that the Police used to employ, In this research the writer employed more comprehensive indicators using the balance scorecard approach. With this approach the indicators towards financial perspectives and non-financial perspectives, that is, customer satifactions," internal business, and 'learning and development were conducted.

The research population was the investigators of the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia as the internal respondents and the society as the external respondents that made complaint reports in a form of police report as service users.

Based on the results of the research it was found out that the whole organizational performance of the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia was in the relatively satisfactory condition. Based on the financial performance indicated by the indicators of budget expenditure it obtained 75 score or received a modest score with several notes concerning the budget inefficiency and lneffectiveness as a result of the system of expenditure that had the tendency of budget-oriented approach.

The perspectives of the users performance using the customer satisfaction indicators obtained sufhclent score ,in other words, it received minimum score. Another point to be paid attention to was the fact that there was a gap between the expectations of the customers and the reality of the five elements, in other words, they were not in congruence with their expectations.

As for the perspectives of the internal business performance indicated using innovation indicators it obtained sufficient or minimum score. It also went the same for the perspectives of learning and development which received sufhcient or minimum score with a note that the information system also received unfavourable Score.

It is, therefore, necessary that the Criminal Affairs Agency of the Police Headquarter of the Republic of Indonesia conducts retransformation conceptually using balance scorecard reference. This is because based on the results of the indicators it showed that the performance of the agency was not yet in congruence with the expectations of the society. It went the same with the results of the interview, the observations, and what had been done by the agency which merely conducted such things as reposition, organizational restructuring, changes in rank nomenclatures and other trivial matters."

"ABSTRAKTesis ini membahas relasi sosial yang timbul dari desain yang mengacu pada efektifitas organisasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu pelaksana fungsi hubungan masyarakat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kerangka teori yang dipakai adalah Teori Etzioni tentang Struktur dan Otoritas, Teori Tindakan Sosial dan Teori Desain organisasi oleh Snyder et al. yang membahas aspek pengelompokan unit kerja, koordinasi, rentang kendali, relasi pelaporan dan standarisasi. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara desain organisasi dengan dampak relasi social dan efektifitas organisasi itu sendiri. Ini mengonfirmasi Teori Etzioni tentang Strukur dan Otoritas. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga diperlukan pengukuran kuantitatif untuk melengkapi temuan-temuan kualitatif tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the social relations that arise from the design that refers to the effectiveness of the organization of Data and Information Center (Pusdatin) as one of the implementers of the public relations function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI). The theoretical framework used is Etzionis Theory of Structure and Authority, Social Action Theory and Organizational Design Theory by Snyder et al. which discusses aspects of grouping of work units, coordination, span of control, reporting relations and standardization. The approach used is qualitative method with observation, in-depth interview and document study. The results showed that there is a close relationship between the design of the organization with the impact of social relations and the effectiveness of the organization itself. This confirms Etzionis Theory of Structure and Authority. This research is qualitative, so quantitative measurement is needed to complement these qualitative findings."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi dan perbaikan atas implementasi sistem manajemen kinerja di perusahaan tambang logam mulia dan mineral di Indonesia. Sistem manajemen kinerja di perusahaan yaitu berbasis balanced scorecard. Dalam skripsi ini menggunakan analisis data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan langsung, serta data sekunder berupa dokumen/laporan yang menyangkut sistem manajemen kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sistem manajemen kinerja di perusahaan tambang mineral dan logam mulia perlu dilakukan perbaikan. Penelitian ini menyarankan agar untuk mengimplementasikan balanced scorecard harus dilakukan dengan penjabaran strategi terlebih dahulu dan penelaahan yang mendalam tentang konsep balanced scorecard; sistem manajemen kinerja perusahaan berbasis balanced scorecard harus diukur dan dimonitor secara berkelanjutan, serta strategy map dan balanced scorecard yang telah disusun agar dikomunikasikan secara sistematis dan terorganisir dengan baik kepada seluruh karyawan.

---

The focus of this study is to discusses the evaluation and improvement of the implementation of performance management systems in Companies Precious Metals Mining and Minerals in Indonesia. The corporate performance management system is based on balanced scorecard. This study is using an analysis on a primary data by an interview and observation and a secondary data by a document about balanced scorecard.

This study found that the current system should be to repaired. This study suggests that to implement the balanced scorecard should be done with describing the strategy by strategy map and deep study for the balanced scorecard’s concept; performance management system should be measured and controled continuously; some strategic objective on balanced scorecard is adjusted and balanced scorecard should be communicated to all employees effectively."

"Kementerian keuangan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi. Pada tahun 2010 penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan salah satunya diwujudkan dengan menerapkan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja instansi. Sistem ini pertama kali diterapkan pada level Depkeu-Wide pada tahun 2008. Namun penerapan secara menyeluruh hingga level pelaksana yaitu Depkeu-Five baru dimulai pada tahun 2011. Skripsi ini mencoba untuk membahas tentang operasionalisasi Balanced Scorecard pada level pelaksana atau Depkeu-Five di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Penelitian ini menggunakan tiga dimensi dalam melihat operasionalisasi Balanced Scorecard yaitu dimensi communication & education program, linking the Balanced Scorecard into team & personal goals, dan reward system linkage. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada 74 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasionalisasi yang dilakukan tidak optimal terutama dilihat dari analisis masing-masing dimensi.

---

The ministry of finance is a government institution designated as a pilot project of bureaucratic reform. In 2010 implementation bureaucratic reform in the Ministry of Finance, one of which is manifested by implementing the Balanced Scorecard as an agencies performance management systemm. This system was first implemented at the executive level MOF-Wide in 2008. But the overall implementation to the MOF-Five has just started in 2011.

This thesis tries to discuss about the operationalization Balanced Scorecard at the executive level or MOF-Five in the Ministry of Finance, Republic of Indonesia (Case Studies Directorate General of Fiscal Balance). This study uses a three-dimensional to analyze the operationalization of the Balanced Scorecard which are dimensions of communication and education programs, linking the Balanced Scorecard into a team and personal goals, and reward system linkage.

The research approach used is quantitative and questionnaire as a research instrument of the 74 respondents. The results of this study indicate that the operationalization is not optimal, especially from the analysis of each dimension."

"Dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan dan disrupsi yang timbul dari sisi teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, persaingan, permintaan pasar dan regulasi; perusahaan media membutuhkan strategic agility untuk senantiasa lincah beradaptasi dan merespon perubahan. Kompetensi Teknologi Informasi yang didukung perangkat rutinitas perusahaan serta kesiapsiagaan daya wirausaha akan menjadi keunggulan bersaing yang diharapkan dapat membentuk strategic agility untuk membantu organisasi dalam pencapaian kinerja. Penelitian ini diadakan dalam konteks Industri Media Cetak, Online dan TV di Indonesia, dengan unit analisa adalah unit kerja/departmen/ bisnis unit. Dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan perangkat Smart PLS.

---

In facing environmental uncertainty and disruption triggered by technological update, customer and market demand changes, competition and regulation strategic agility is needed by media firms to be able to adapt, to response and to survive. IT Competencies that embedded with Organization Routines, and Entrepreneurial Alertness will create competitive advantage in order to shape Strategic Agility to enable the firm in achieving Organizational Performance. This research conducted in the context of Media Industry in Indonesia, toward the department or business unit as unit of analysis. Using quantitative method and Smart PLS application."

"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1989, salah satu bidang yang terdapat dalam organisasi BKPMD adalah Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Bidang Dalwas) dengan tugas pokok melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal. Penelitian pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat mengenai efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai penulis lakukan guna mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Hasil penelitian menggambarkan bahwa faktor-faktor efektivitas organisasi Bidang Dalwas, BKPMD Jawa barat, Berada pada tingkat sedang (skor = 1258). Ini berarti faktor-faktor organisasi seperti struktur organisasi, karakteristik pegawai, kebijakan, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan, belum optimal. Hal yang sama ditemukan, bahwa kepuasan kerja pegawai pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat juga belum optimal, atau berada pada tingkat sedang (skor = 754). Dengan demikian suasana dan sistem organisasi belum berhasil menciptakan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai relatif lemah (r=0,474). Hal ini menunjukkan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai kurang erat (kuat). Untuk mengoptimalkan tingkat efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai, maka pimpinan BKPMD diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif guna mendorong motivasi pegawai, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Langkah tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi melalui rapat-rapat rutin, dan memberikan keleluasan kepada setiap pegawai untuk menyampaikan aspirasinya secara konstruktif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, misalnya menyertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan latihan, kursus-kursus, dan lain lain, guna meningkatkan keterampilan dan wawasannya."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan pada kementerian dan lembaga di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh dari pengumpulan data dari internet yang berupa regulasi pemerintah. Regulasi dianalisis mengenai perkembangan dokumen perencanaan dan peganggaran, serta kesesuaian prosedur penganggaran berbasis kinerja dengan teori.Hasil analisis menyimpulkan perlu penambahan indikator kinerja yang dikaitkan dengan anggaran pada beberapa dokumen. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlu penambahan komponen lain untuk melengkapi dokumen perencanaan dan penganggaran Indonesia agar sesuai dengan teori.

---

This research analyzes the performance-based budgeting procedure which are implemented in Indonesia, ministries and institutions. This is a qualitative research which use descriptive designs. The regulations are collected from Indonesia government website. Procedures and regulations are analyzed development and their suitability with the theory.

This research concludes that, several document format can be improved by adding performance indicator compared the budget. The research also concluded that addition of other components necessary to make the planning and budgeting documents fit the theory."