Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contract of Work in management treated as lex spesialist derogates lex generalist against other regulations. This particular regulation may legally null a common regulation if the regulation has a same position, including tax law. if there is taxation in the business agreement, the common applied taxation law cannot be as the ground of tax calculation because they have the same position. The taxation policy, which becomes the ground of Contract Of Work influenced by taxation policy which applied at the time the business agreement is signed. That is why the taxation condition consist in the business agreement is different between the first generation in 1968 until seventh generation in 1999 until now.The lex spesialis derogat lex generalis taxation condition consist in the Contract Of Work, causing problems in taxation especially to KPP PMA III the tax services office which serve the mining sector. KPP PMA lll appeal upon the decision which is not conform with tax payer application. Among others is Withholding Tax Tariff beside PDBR : Loss Remedy and Value Added Tax.For data collection and thesis composition, the research type taken is descriptive analytic with qualitative approach, among others through research study at Tax Services Othce PMA lll and interview with 9 information sources, and literature study using tax web site, internet and others literature.The existence of taxation administration policy which reflect the taxation law principles such as legal certainty, legality principle, hierarchy principle and consistency principle, so a certain regulation will not lie on top on another regulation and will not confused the businessman.Certain taxation policy reformations not only oriented at tax revenue, but also reflect neutrality against all interest of local and central govemment, especially the regions in Indonesia are autonomy regions, so it will not resist the investors to invest in indonesia, particularly in mining sector.Backup jurisprudence is needed in a policy formed in legitimately regulation by the House of Representative and that regulation rellect the synchronization between the interest parties among others Directorate General of Tax with Directorate General of Mining and Energy. So there will be no more taxpayer submit an appeal with the same problems in the field."

"Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerjanya, baik menyangkut fungsi penjamin penerimaan pajak, maupun fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi sebuah kantor yang modem dengan struktur organisasi yang lebih sederhana namun tetap fungsional sesuai dengan tugas masing-masing. Sumber Daya manusia yang ada juga diseleksi agar mendapatkan SDM yang berkualilas.Setelah berjalan satu tahun lebih, reorganisasi tersebut sebaiknya dievaluasi apakah sudah mencapai sasaran. Untuk tujuan meningkatkan mulu pelayanan, sangat perlu diketahui bagaimana pendapat Wajib pajak yang benar-benar merasakan secara langsung dampak reorganisasi tersebul. Untuk mengukur mutu pelayanan digunakan konsep Service Quality yang dikembangkan oleh Parasurahman dan kawan-kawan.Dalam melakukan penelitian ini dirumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu bagaimana reorganisasi KPP yang dilakukan olch DJP mcnjadi KPP Modern, pengaruh reorganisasi tersebut terhadap mutu pelayanan KPP serta apa saja yang menjadi hambatan KPP dalam melakukan reorganisasi tersebut.Penelitian dilakukan dengan cara membuat kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak KPP PMA Dua yang menjadi sampel untuk mengukur mutu pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut dalam 5 dimensi ServQual sebelum maupun sesudah reorganisasi yang dilakukan oleh KPP PMA Dua serta melakukan wawancara dengan narasumber yang diberikan oleh pihak KPP PMA Dua. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yaitu studi literatur.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa reorganisasi yang dilakukan meliputi perobahan struktur organisasi, mutu SDM yang ada di KPP, dan peralatan dan sistem administrasi yang lebih modern. Sedangkan menurut data kuesioner diperoleh hasil bahwa terdapat pcngaruh yang signifikan dalam mutu pelayanan antara sebelum reorganisasi dengan sete!ah reorganisasi. Artinya Wajib pajak meniiai mendapatkan mutu pelayanan yang baik setelah dilakukan reorganisasi dibandingkan sebelum reorganlsasi yang cukup baik. Secara Prosentase. Peningkatan terbesar adalah untuk Dimensi Assurance scbesar 15.56% kemudian adalah dimensi reliability scbesar 13.35% dan menggunakan paired samples t-test didapat hasil yang signifikan.Oleh karena itu reorganisasi ini merupakan proses yang panjang sehingga diharapkan karyawan KPP PMA Dua dituntut agar bersifat profesionalisme dan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak terutama untuk indikator penyimpanan dokumen, kemampuan memberikan rasa aman, pengetahuan petugas pajak, mengulamakan kepentingan wajib pajak serta memahami kebutuhan wajib pajak karena masih ada responden yang menjawab kurang baik mutu pelayanan yang diberikan olch karyawan KPP PMA Dua.

---

Various effort already done by Directorate General of Taxation to improve its performance, concerning function guarantor of acceptance of tax, and also service function to Taxpayer. One of the effort taken is doing reorganizations tax office ( KPP) become a modern office with more simple organization chart but remain to be functional as according to each duty. Existing human resource also selected to getting Human Resources which with quality.

After walking more than one year, the reorganizations need to evaluated by reached target. For the purpose of upgrading service, it is important to know how taxpayer opinion which directly affect the reorganizations To measure quality of service used concept of Service Quality developed by Parasurahman and friends.

In doing this research, the nrain problems formulate become several things that is how KPP reorganization done by DIP become Modern KPP, influence of the reorganization to quality of service of KPP and also any kind of becoming resistance of KPP in doing the reorganimtion.

Research conducted by making questioners to fill by taxpayer of KPP PMA Two becoming sample to measure quality of service felt by the taxpayer in 5 dimension of Servqual before and also after reorganization conducted by KPP PMA Two and also interview with guest speaker given by side of KPP PMA Two. Research is also conducted by using secondary data that is literature study.

Pursuant to result of research obtained by result of that reorganization which is cover change of organization chart, quality of SDM exist in KPP, and more modern administrate system and equipments. While according to data of questioners obtained by result of that there are influence which is significant in quality of service between before reorganization with alter reorganiration- Its meaning of Taxpayer assess to get quality of better service after reorganization- ln Percentage, the biggest increasing in quality of services is assurance 15.56% foliowed by Reliability 13.35% and using paired samples t-test, we got significant result.

Therefore this reorganization represent long process is so that expected by employees of KPP PMA Two to show professionalism in everything they do to serve the taxpayer and keep trying to upgrade passed to service is taxpayer specially on document or data being saved, ability to give security to the taxpayer so taxpayer will feel secured to have transaction with KPP PMA Two, Tax Employee knowledge, and understanding taxpayer needs because there is still respondents who is answer not so good the quality of service which is already given by employee at KPP PMA Two."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pertambangan terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan batubara yang menggunakan kontrak Ijin Usaha Pertambangan dengan konsep pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Kesimpulan (1) adanya indikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Ijin Usaha Pertambangan Batubara yang masih rendah (2) pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan batubara perlu ditingkatkan.

---

The purpose of this research to determine the suitability of monitoring activities conducted by the Directorate General of Taxes on corporate income tax obligation of coal companies are using contract mining business license with the procedure of control concepts. The method used is qualitative. Data collection techniques performed using in-depth interview and literature study. Conclusions (1) There is an indication of the level of taxpayer compliance Coal Mining Contract Holder is still under the target (2) Monitoring conducted by the Directorate General of Tax on coal companies need to be improved."

"Dalam rangka merangsang iklim investasi di bidang pertambangan di Indonesia, menurut perundang-undangan Penanaman Modal Pengusaha Pertambangan Umum, salah satunya diatur melalui Kontrak Karya yang dibuat berdasarkan persetujuan antara pengusaha pertambangan dengan Pemerintah Indonesia. Di Indonesia saat ini sudah ada sebanyak 7 Generasi. Didalam Kontrak Karya diatur mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk di dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.Dalam kaitannya dengan Kontrak Karya Generasi IV, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai, Reformasi perpajakan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam PP Nomor 144 Tabun 2000 mengubah status barang hasil tambang berupa emas batangan dari Barang Kena Pajak menjadi Barang Tidak Kena Pajak. Didalam pelaksanaan, proses kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi antara otoritas pajak dengan wajib pajak pertambangan Kontrak Karya Generasi IV dalam hal PPN atas barang hasil tambang.Kebijakan Perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya Generasi IV disesuaikan dengan Undang-undang Pajak dan Peraturan-peraturan yang berlaku (prevailing law). Sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai antara pemerintah dengan wajib pajak.Tujuan dilakukan penelitian ini adalah, untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta dilakukan melalui kuesioner dan wawancara.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah hendaknya tidak mengubah ketentuan di dalam Kontrak Karya yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak pada Perusahaan Kontrak Karya Generasi IV terhadap perlakuan PPN masukan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan pertambangan dibidang produksi, pemasaran, distribusi, dan manajemen menjadi tidak dapat dikreditkan.

---

In order to encourage investment climate in mining in Indonesia, according to the laws of the capital investment of general mining entrepreneurs, one of many ways to do it is managed by a Contract of Work which was made based on the agreement between the mining entrepreneurs and Indonesian's government. At the moment there are 7 Generations in Indonesia. Contract of Work manage the right and the obligation for both sides including the tax, especially the Value Added Tax.

In the connection with the Contract of Work fourth Generation, the government launched the Value Added Tax policy, the tax reform from laws number 18 year 2000 by releasing the direction of execution which is stated in government regulation number 144 year 2000 changing mining product status from Taxable Goods into Non-Taxable Goods. In its application, this policy creates different perception between the tax authorities and the mine tax payer of the fourth Generation of The Contract of Work in the subject of Value Added Tax on mining product.

Taxation policy, which is regulated under the fourth Generation of The Contract of Work, is adjusted to the Taxation laws and the prevailing law. This gives rise to different interpretation about Value Added Tax aspect between the government and taxpayer.

The objective of this research is to analyze the changes of Value Added Tax policy. The research method used is descriptive analytic method with data collecting technique through library and document research as well as questionnaire and interviews.

From the result of the research we conclude that the policy, which was made by the government through government regulation, should not change the points in the Contract of Work which has higher legal footing 1 position in regulating tax issues.

The existence of that policy brings the effect to the Contract of Work fourth Generation's company to the treatment of Value Added Tax as a input which is connected to the activity of mining companies; production, marketing, distribution, management, making it unpredictable."

"Sejak tanggal 1 September 2004 terjadi perubahan struktur organisasi KPP PMA Empat. Struktur organisasi baru disesuaikan dengan Sistem Administrasi Pajak Modern. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap pola pelayanan kepada Wajib Pajak.Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan struktur (restrukturisasi) organisasi dan implementasi / penerapan dari SAPM Serta kendalanya. Perubahan pola pelayanan yang paling utama adalah dibentuknya jabatan Account Representative (AR) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Kemampuan AR dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dapat dijadikan tolok ukur apakah implementasi SAPM di KPP PMA Empat sudah berjalan dengan baik atau tidak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAPM telah diterapkan di KPP PMA Empat walaupun dilakukan secara bertahap. Namun SAPM belum dapat diterapkan secara penuh di KPP PMA Empat. Hal itu terjadi karena faktor internal dan eksternal yang belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Faktor internal misalnya, masih banyak kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan AR dalam memberikan apa yang menjadi hak Wajib Pajak. Sedangkan kendala eksternal antara Iain adalah Wajib Pajak yang kurang responsif terhadap perubahan pola pelayanan ini.Berdasarkan hal-hal tersebut disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap SAPM dan segera diterapkan di seluruh jajaran DJP sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi harapan WP dan DJP yaitu terciptanya " GOOD AND CLEAN GOVERNANCE " dapat segera terwujud."

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."