"Berangkat dari pengalaman pada masa Orde Baru dimana pihak Eksekutif Iebih dominan dari pihak Legislatif sehingga mekanisme kontrol tidak berperan dengan baik, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah agar DPRD/Legislatif setempat sebagai perwakilan dari rakyat dapat mengawasi langsung serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan secara langsung dan sebaik-baiknya sehingga proses otonomi daerah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mulai Januari 2001 beserta aturan pelaksanaannya, maka pada satu sisi menumbuhkan harapan terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara legislatif dan eksekutif pusat dan daerah. Namun pada sisi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata muncul berbagai sikap dan perilaku politik berupa kebijakan, aturan main, permainan politik dan tindakan lainnya yang justru menghambat pencapaian kehendak undang-undang tersebut.
"Good Urban Governance" atau Tata Pemerintahan Kota Yang Baik telah menjadi tema pembangunan di kota-kota seluruh dunia Good Urban Governance meliputi sinergi dari tiga pihak yaitu: state (negara/pemerintah), civil society (masyarakat madani) dan private sector (swasta). Good governance harus berlandaskan partisipasi, transparansi dan akuntable baik secara politis, ekonomi dan sosial dan mengakomodir kepentingan semua pihak. Secara garis besar Good Urban Governance sangat tergantung kepada politik lokal yaitu sistem politik demokratis yang bekerja di tingkat daerah. Ada 5 institusi politik lokal tersebut yaitu; pada lingkungan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD; pada lingkungan kemasyarakatan adalah partai politik dan LSM; serta media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk kedua tataran institusi politik tersebut sekaligus sebagai alat kontrol atas mereka. Pengorganisasian keberadaan institusi-institusi politik tersebut yang bekerjasama diantara mereka maka kemampuan politik lokal dapat dimengerti sebagai kesanggupan institusi politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang kontinyu demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan hal itu, institusi politik lokal harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan agar dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik lokal.
Berdasarkan versi UNDP maka ciri-ciri Good Urban Governance adalah; adanya unsur partisipasi adanya unsur supremasi hukum ' transparansi,Cepat tanggap/reaktif. Membangun konsensus, Kesetaraan , Efektif dan efesien dan memiliki visi strategis serta memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Dengan mekanisme "Good Urban Governance" diharapkan seluruh stake-holder pembangunan dapat terlibat dari awal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hasilnya akan dipaparkan sebagai deskriftif analitis. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan terhitung dari Bulan Agustus 2001 sampai dengan Januari 2002.
Dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran penelitian, maka diketahui bahwa sebenarnya penerapan Good Governance di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, sehingga tidak tercipta mekanisme yang sinergis serta hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut disebabkan: Tidak adanya sosialisasi, Banyaknya tuntutan dari konstituen, Masih adanya fraksi, Tidak adanya idiologi partai yang jelas, serta Be/um tegaknya the rule of law di Kota Bekasi. Dengan demikian maka banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di lain pihak eksekutif yang sudah tergolong mapan dalam menjalankan pemerintahan dianggap masih mempertahankan status quonya oleh pihak legislatif. Kalaupun terjadi mekanisme hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka mekanisme tersebut hanya sekedar menerapkan mekanisme persaudaraan atau kolusi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi tidak berlandaskan pada aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
