Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen risiko dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tagihan audit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang akan diaudit. Selain hal tersebut, penelitian ini ditujukan pula untuk mengetahui variabel manakah yang dapat dipergunakan untuk memprediksi jumiah tagihan audit perusahaan penerima fasilitas KITE.Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE/BINTEK/BAPEKSTA. Adapun sampel yang digunakan adalah perusahaan fasilitas KITE/BINTEK/BAPEKSTA yang telah selesai di audit oleh Direktorat Verifikasi dan Audit dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderai Bea dan Cukai pada periode tahun 2003 sampai dengan 2005. Berdasarkan data yang ada daiam data base Direktorat Verifikasi dan Audit, jumlah perusahaan yang teiah diaudit sebanyak 160 perusahaan.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif daiam bentuk studi hubungan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1. Manajemen risiko dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tagihan audit perusahaan penerima fasilitas KITE. Sehingga hasii prediksi tersebut akan dapat dljadikan dasar untuk memilih perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan diaudit.2. Variabel independen yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah temuan audit adalah :a. Variabel (PA) atau Periode Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, setiap penambahan periode audit akan meningkatkan kemungkinan jumlah tagihan audit.b. Variabel (TA) atau Nilai Total Asset, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, setiap penambahan nilai total asset akan meningkatkan kemungkinan jumlah tagihan auditSaran dari penelitian ini adalah membakukan sistem targeting audit melalui penerapan manajemen risiko dengan menggunakan variabel periode audit dan nilai total asset untuk memprediksi jumlah tagihan audit. Kedua, memperbaiki serta membakukan program audit dan membakukan sistem evaluasi dan penilaian hasil audit. Ketiga, menetapkan perencanaan strategis pelaksanaan audit dengan mengkaitkan pelaksananaan audit dengan sistem pelayanan.

---

Purpose of this research is to know that risk management could be use to predict amount of audit finding that could be use as the basis to determine which company that would be audited and to know which variable that could be used to predict amount of audit findings in company obtained facility of Import Facilitate for Export Purpose (KlTE).

The population of this research is all the company that obtained facility of KITE/BINTEK/BAPEKSTA. The sample used is company that obtained facility of KITE/BINTEK/BAPEKSTA that have been audited by Directorate of Verification & Audit and Customs Regional Office since 2003 until 2005. According to the data base of Directorate Verification and Audit, there are 160 companies that have been audited.

Research method used is descriptive in a form of relation study by using qualitative and quantitative approach. The result of observation shows that:

1. Risk management could be used to predict the amount of audit finding of companies obtained KITE facility. Thus, the result of prediction could be used as a basis to determine which company obtained KITE facility that would be audited.

2. Independant Variables that could be used to predict the amount of audit finding are:

b. Another variable is total value of asset (TA); it shows that in ceteris paribus condition, each increasing of total value of asset will increase probability of amount of audit finding.

Suggestions of this research are:

1. To standardize audit targeting system with risk management implementation and used audit period and total value asset as variables to predict the amount of audit finding.

2. To improve and standardize audit program and to standardize evaluation and assessment of audit result.

3. To define the strategic plan of post clearance audit implementation in relation with audit implementation of service system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas persepsi tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak pada Instansi ABC sebuah instansi administrasi perpajakan di Indonesia. Fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti berada pada tingkat kantor pusat yang dijalankan oleh unit VW dan unit XYZ. Penelitian ini menggunakan Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tingkat kematangan manajemen risiko fraud, serta kesenjangan yang ada antara implementasi dengan kondisi ideal berdasarkan prinsip-prinsip COSO Fraud Risk Management (FRM). Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan penanganan risiko fraud, dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur, peraturan, kebijakan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak tersebut masih berada pada level 2 (Initial). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tingkat kematangan yang ideal. Instansi ABC, khususnya Unit VW dan Unit XYZ harus segera mengintegrasikan fraud risk management dengan program anti-fraud yang sudah ada dan memperkuat peran unit-unit yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip COSO FRM. Penelitian ini melakukan penilaian tingkat kematangan menggunakan subjektifitas peneliti berdasarkan COSO FRM, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan instrumen penelitian dan pendekatan lain yang lebih objektif.

---

This study aims to evaluate the maturity level perception of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at ABC Agency, a tax administration agency in Indonesia. The taxpayer compliance supervision function studied is at the head office level, which is carried out by the VW and XYZ units. This research uses the Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© to produce a clear picture of the condition and maturity level of fraud risk management and the gaps between implementation and ideal conditions based on COSO Fraud Risk Management (FRM) principles. This descriptive qualitative research uses a case study approach by collecting data through interviews with parties involved in risk management and fraud risk handling, and analyzing documents related to literature, regulations, policies, and related documents. The results of the assessment of the maturity level of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at the head office level are still at level 2 (Initial). These results indicate that there is still a lot of room for improvement that can be done to achieve the ideal maturity level target. This agency, especially the VW and the XYZ units, must immediately integrate fraud risk management with the existing anti-fraud program and strengthen the role of the units involved in accordance with the principles of COSO FRM. This study assesses the level of maturity using the subjectivity of researchers based on the COSO FRM, so further research is expected to develop with other research instruments and approaches that are more objective."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KITE terhadap nilai ekspor manufaktur selama periode 2007-2017. Di samping itu penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan fasilitas KITE mana yang lebih berpengaruh mendorong peningkatan ekspor manufaktur Indonesia, apakah kebijakan full KITE yaitu dengan memberikan pembebasan dan/atau pengembalian terhadap bea masuk, PPN dan PPnBM atas impor bahan baku atau kebijakan partial KITE yang hanya memberikan pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk saja. Penelitian ini menggunakan data panel dengan periode mulai triwulan I tahun 2007 sampai dengan triwulan II tahun 2017 untuk 248 perusahaan penerima fasilitas KITE di seluruh Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemberian fasilitas KITE sebesar 1 akan meningkatkan ekspor manufaktur di Indonesia sebesar 0,48 . Pemberian fasilitas KITE akan mendorong produktivitas perusahaan karena mampu menekan harga produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Hal yang sama juga terlihat dari hasil analisis untuk 10 komoditas ekspor utama KITE, dimana peningkatan pemberian fasilitas KITE akan berdampak kepada peningkatan ekspor komoditas tersebut. Komoditas yang memiliki dampak paling tinggi atas pemberian fasilitas KITE terhadap ekspornya adalah pada HS 94 Perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantalan kursi dan perabotan yang diisi semacam itu; lampu dan alat kelengkapan penerangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya; bangunan prapabrikasi dan HS 64 Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut . Hasil analisis untuk evaluasi kebijakan KITE menunjukkan bahwa kebijakan full KITE lebih mendorong peningkatan ekspor manufaktur Indonesia dibanding kebijakan partial KITE.

---

This research aims to analyze the effect of Import Facilities for Export Purposes KITE policy on Indonesia manufacturing export during 2007 2017. This research also evaluates which KITE facility policies are more influential to encourage Indonesia manufacturing exports, whether the full KITE policy is to provide exemption and or restitution on import duty, value added tax VAT and luxury goods tax on import of raw material or partial KITE policy which only gave exemption and or restitution of import duty. This study uses panel data from 1st quarter 2007 to 2nd quarter of 2017 conducted on 248 KITE facility receivers throughout Indonesia.The results showed that the increasing of KITE facility by 1 will increase the Indonesia manufacturing exports by 0.48 . The provision of KITE facilities will encourage the productivity of the company because it can suppress the production price so as to improve the competitiveness of domestic products in the international market. The same is also evident from results of the analysis for 10 main export commodities of KITE, where the increase of KITE facility will affect the increase of commodity exports. The commodities which have the highest impact on the provision of KITE facility to their exports are the goods from HS 94 furnishing, bedding, mattresses, mattresses pads, seat cushions and similar furnished furnishing, lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included illumination signs, illumination signboards and the like prefabricated buildings and the goods from HS footwear, footwear and the like parts of the articles . The results of the analysis for KITE policy evaluation show that KITE rsquo s full policy further encourages the increase of Indoneisa manufacturing exports compared to the partial policy of KITE."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terkait dengan fenomena penurunan penerima fasilitas KITE dan perubahan menjadi pengusaha Kawasan Berikat (KB). Perusahaan yang diteliti adalah PT XYZ yang berdiri sejak tahun 1998 sebagai penerima fasilitas KITE dan sejak tahun 2012 berubah menjadi pengusaha Kawasan Berikat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa pada PMK 253/PMK.04/2012 dan PMK 254/PMK.04/2012 tidak lagi memberikan pembebasan pada PPN dan PPnBM serta sanksi yang memberatkan perusahaan sebesar 100% hingga 500% untuk realisasi ekspor yang tidak sesuai dengan pengajuan, selain itu fasilitas Kawasan Berikat memberikan manfaat-manfaat bagi PT XYZ seperti adanya penangguhan Bea Masuk, Cukai, serta PPN dan PPnBM sehingga mempengaruhi arus kas perusahaan dan hasil barang yang telah diproduksi dapat dijual di dalam Daerah Pabean sebanyak-banyaknya 25% dari realisasi ekspor/penyerahan ke Kawasan Berikat dari tahun sebelumnya.

---

This study aims to analyze the implementation of the Facility for Export Purpose (KITE) associated with the phenomenon of a decrease in the receiving facility and the changes become bonded entrepreneurs (KB). Companies studied were the XYZ Ltd. was founded in 1998 as a recipient of KITE facilities and since 2012 turn into bonded entrepreneurs. The approach used in this study is descriptive qualitative approach. The results of this study that the PMK 254/PMK.04/2012 and 253/PMK.04/2012 no longer give exemption on VAT and luxury sales as well as sanctions that incriminate the company by 100% to 500% for export realization that does not comply with the filing, bonded facility additionally provide benefits for XYZ Ltd. as the suspension of import duty, excise, VAT and luxury sales and thus affect the company's cash flow and results that have been produced goods can be sold in the customs area as much as 25% of the export realization / delivery to bonded zones from the previous year."

"Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016, dengan total sampel sebanyak 710 observasi. Penelitian ini menggunakan tiga variabel sebagai proxy dari penerapan manajemen risiko pada sebuah perusahaan. Penunjukan seorang Chief Risk Officer, kepemilikan komite manajemen risiko, dan kompetensi keuangan yang dimiliki direktur utamamerupakan variabel yang akan digunakan dalam penelitian sebagai ukuran penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan dua ukuran yaitu Return On Asset dan Price to Book Value. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penunjukan direktur risiko dan kepemilikan komite manajemen risiko belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kompetensi keuangan direktur utama yang diukur dari rekam jejak riwayat pekerjaan direktur utama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan di pasar saham. Penelitian diharapkan mendorong regulator untuk melakukan law enforcement terkait seluruh peraturan yang sudah ada terutama persentase dewan komisaris independen dan publikasi laporan tahunan, serta membuat regulasi baru untuk mewajibkan keberadaan komite manajemen risiko pada semua industri. Dengan mengacu hasil penelitian ini diharapkan perusahaan akan membekali calon direktur utamanya dengan pelatihan keuangan. Sedangkan untuk para investor penelitian ini menganjurkan untuk lebih mengutamakan perusahaan-perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko dalam portofolio mereka.

---

This study aims to investigate the influence that might be exist between the application of risk management against the performance of Bursa Efek Indonesia’s listed company on 2015-2016, with total sample are 710 observations . This paper is using three independent variables as the proxy of the application of risk management on a company. Appointment of Chief Risk Officer, the existences of risk management committee and CEO’s financial skill are the variables that will be used against company’s financial performance, that will be proxied as Return on Asset (ROA) and Price to Book Value (PBV). The results shows that CRO’s appointment and the existences of risk management committee in a company has no significant influence to company’s financial performance, while CEO’s financial skill contributes significant influence to company’s financial performance on Indonesian listed company. This study is expected to encourage the law enforcement of all issued regulation especially the percentage of independent board commissioner, the publication of annual report, and to stimulate the issuance of new regulation to require the existence risk management committee for the listed companies instead of financial institution only. With reference to the result of this study, companies are expected to provide financial training to their CEO candidates. As for the investors, this study advocates to prioritize companies that have risk management committees in their portfolio"

"Sengketa nilai pabean terkait ketidakpastian penentuan nilai royalti yang menjadi salah satu alasan penerbitan SPTNP dan SPKTNP seharusnya bisa diatasi dengan menggunakan kebijakan deklarasi inisiatif yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, fluktuasi jumlah sengketa banding nilai pabean terkait nilai royalti di periode 2016-2023 membuat kebijakan deklarasi inisiatif belum berdampak cukup signifikan. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti di bidang kepabeanan Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan oleh Nugroho sebagai acuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan kebijakan deklarasi inisiatif terkait nilai royalti masih mengalami beberapa permasalahan,  misalnya (1) fungsi monitoring dan evaluasi yang masih terdapat permasalahan dalam praktiknya, (2) sistem aplikasi (CEISA) yang digunakan sering mengalami down server, dan (3) sistem kepabeanan untuk deklarasi inisiatif masih bersifat pre-text (potensi human error).

---

Customs value disputes related to uncertainty in determining the royalty value, which is one of the reasons for issuing SPTNP and SPKTNP, should be resolved, one of which is by using voluntary declaration policy given by the Directorate General of Customs and Excise. However, fluctuations in the number of customs appeal disputes related to royalty values ​​in the 2016-2023 period mean that the initiative declaration policy has not had a significant impact. This research aims to analyze the effectiveness of implementing voluntary declarations related to royalty values ​​in the Indonesian customs sector. The discussion in this research uses Nugroho's policy effectiveness theory as a reference. This research uses a qualitative approach with data collection techniques, literature study and in-depth interviews. The results of this research show that the implementation of the voluntary declaration policy regarding royalty values ​​still experiences several problems, for example (1) monitoring and evaluation functions are not running well on it’s implementation, (2) the application system (CEISA) that is used not yet completely supporting the policy, and (3) the current system is still pre-text (human error potency)."

"Menurut data yang ada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II untuk jangka waktu bulan Januari tahun 2005 terjadi importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) sebanyak 16041 dokumen PIB dan 2655 dokumen PIB di antaranya terkena SPKPBM / Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (16%) yang menyebabkan lmportir harus melunasi kekurangan pembayarannya. Utang PDRI tersebut terjadi karena dalam Pemberitahuan Impor Barang yang disampaikan importir terdapat kesalahan.Kesalahan tersebut diantaranya adalah kesalahan dalam memberitahukan jumlah, jenis barang, penentuan pos tarif (klasifikasi barang), penentuan tarif bea masuk atau pajak. ataupun pemberitahuan nilai pabean atau harga barang. Adanya kesalahan dalam pemberitahuan impor barang tersebut merupakan indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan atau aturan kepabeanan, pelanggaran atas ketentuan berakibat tidak terpenuhinya kewajiban pabean berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan PDRI.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, di mana peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari responden (importir) melalui kuisioner. Responden penelitian berjumlah 125 orang yang diambil secara purposif. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM/PDRI dan untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang setelah dikontrol oleh biaya transaksi.Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ada dua hal yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial dengan menggunakan statistic regresi sederhana dan regresi berganda. Hasilnya adalah hipotesis yang menyatakan terdapal pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM / PDRI diterima. Begitu pula hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kepatuhan importir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya utang BM / PDRI setelah dikontrol biaya transaksi diterima.

---

According to the customs office data in Tanjung Priok II, importation document was in accordance with notification of imported article (PIB) in Januari 2005 was 16041. 2646 of them was imposed notification letter of shortage of import duty payment In amount of 16%. It caused importers had to pay their payment shortage.

The obligation emerged was becaused by mistake in notifying amount, price, rate and sort of imported articles. All of them were evidences of violation over custom regulation.

This research is quantitative research and was carried out at customs office of Tanjung Priok Priok ll, North Jakarta with respondent were 30 whom l pointed purposively. Data were collected by questionnaire and documentation review. Then, the collected data were analized by descriptive statistic with using frequency distribution and percentage account and by inferential statistic with using simple regression and doubled regression with backward method.

Main goal of this research is first, to know significant influence from importers obedience degree to the emergence of import duty obligation & PDRI. Second, to know how the influence of importers obedience degree to the emergence of import duty after was controlled by transaction fee.

This research found out that the importers obedience degree had significant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI. But, it had not have sjgnilicant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI after was controlled by transaction fee."

"Manajemen risiko merupakan hal yang sudah diterapkan oleh berbagai otoritas pabean di Manajemen risiko digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat mengurangi tindak pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh importir. Manajemen risiko yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menentukan tingkat risiko suatu importasi yang dilakukan oleh importir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat risiko adalah profil importir, profil komoditi, dan profil pemasok; (2) penetapan tingkat risiko sendiri dilakukan dengan penetapan jalur impor, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur prioritas.

---

Risk management used by Directorate General of Customs and Excise to reduce the customs violations by importers. Risk management implemented by Directorate General of Customs and Excise to determine risk ranking of an importation. This research use qualitative method with descriptive purpose. Data collect by in-depth interview and literature study. Result of this research were: (1) factors that influence the risk ranking were importer profiles, commodity profiles, and supplier profiles; (2) risk ranking itself done with import channel, that were red channel, yellow channel, green channel, and priority channel."

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independent, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK.

"

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu berupa ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, salah satunya ekspor minyak kelapa sawit. Ekspor minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor non migas yang mendominasi kegiatan ekspor di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk eksportir minyak kelapa sawit. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow eksportir karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019 mudah untuk dipahami oleh eksportir. Namun, kendalanya adalah tidak semua permohonan pengembalian pendahuluan yang dilakukan oleh PKP yang eligible dapat disetujui. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa dengan upaya memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management.

---

The government has issued a policy of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax as regulated in PMK Number 117/ PMK.03/2019. One sector that can take advantage of this facility is a Low-Risk Taxable Person who carries out certain activities in the form of exporting Tangible Taxable Goods in this case palm oil exports. Palm oil exports are a non-oil and gas export commodity that dominates export activities in Indonesia. Therefore, this study aims to determine how the implementation of the Preliminary Preliminary Refund of Overpaid VAT policy for palm oil exporters. This research was conducted using a qualitative approach with descriptive research type. Data collection was carried out by study literature, field study, and in-depth interviews. The results showed that the Preliminary Refund of Overpaid VAT policy was considered sufficient to help exporter’s cash flow because restitution only took 1 month. In addition, the provisions in PMK Number 117/PMK.03/2019 are easy for exporters to understand. The implementation constraint is in the Low Risk Taxable Person application, where not all exporters who apply can be approved. This facility also has the potential for post-audit and still can be subject to penalty if the VAT underpayment is found. In addition, this Preliminary Refund of Overpaid VAT also has an impact on VAT revenues in Indonesia. To resolve this, the effort taken by the Indonesian Tax Directorate General is to maximize the potential for VAT revenue and to observe this facility with Compliance Risk Management."