Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan akhir kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kebijakan, kesejahteraan masyarakat direpresentasikan dengan stabilitas ekonomi dan stabilitas harga serta rendahnya tingkat pengangguran. Tidak adanya koordinasi kebijakan dalam pencapaian tujuan tersebut akan menghasilkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah.Tesis ini menganalisis bentuk koordinasi kebijakan berdasarkan model ekonomi makro struktural Smaliscale Quarterly Macro Model (SQM). Pemilihan kebijakan dilakukan dengan meminimumkan fungsi kerugian sosial masing¬-masing otoritas kebijakan berdasarkan teori permainan, yaitu model permainan Cournot dan model permainan Stackelberg.Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk meminimumkan tingkat kerugian sosial, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menetapkan tujuan utama kebijakannya sebagai satu-satunya tujuan kebijakan. Dalam hal ini kebijakan Bank Indonesia lebih fokus dalam pencapaian stabilitas harga, sedangkan kebijakan pemerintah lebih fokus dalam pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan tanggapan yang akan diberikan Bank Indonesia."

"Tesis ini menjelaskan bagaimana variabel fiskal (pajak/tax) dan moneter (tingkat bunga rill/real interest rate) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam suatu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Disamping itu, tesis ini mengulas bagaimana perubahan variabel-variabel seperti : real exchange rate yang ditunjukan oleh rasio antara indeks harga luar negeri dikali dengan nilai tukar, dengan indeks harga domestik (QF*E/CPI), serta besarnya tingkat bunga rill (RI), besarnya impor dunia (MWR), defisit anggaran pemerintah (G-T), obligasi pemerintah (L) clan output perekonomian domestik setahun lalu (Y(-1)), akan mempengaruhi perubahan pada output (Y) tahun berjalan. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 1969-1997. Perangkat ilmiah yang digunakan adalah ekonometrika, menggunakan sistem persamaan simultan clan merupakan penerapan dari teori IS-LM dalam perekonomian kecil dan terbuka dengan sistem nilai biker tetap. Secara spesifik, model ini merupakan model Mundell-Fleming. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunalkan harga konstan 1993 (serous dalam nilai riil). Untuk simulasi output periode 1998-2003, diasumsikan bahwa pemerintah menerapkan paket kebijakan makro (fiskal dan moneter) pads tahun 1998. Ada 9 skenario yang diaplikasikan yaitu : skenario pertains, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, keduanya bersifat longgar; skenario kedua, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar dan kebijakan moneter bersifat netral; skenario ketiga, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat longgar namun kebijakan moneter bersifat ketat; skenario keempat, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal bersifat netral dan kebijakan moneter bersifat longgar, skenario kelima, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal manpun moneter bersifat netral; skenario keenam, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal netral dan moneter bersifat ketat; skenario ketujuh, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat namun kebijakan-moneter bersifat longgar, skenario kedelapan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ketat dan kebijakan moneter bersifat netral; sedangkan skenario kesembilan, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal maupun moneter yang bersifat ketat Dari basil simulasi dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan fiskal lebih efektif di dalam mendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dengan asumsi tingkat pertnmbuhan harga konstan, kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal."

"[ABSTRACTThis paper investigated whether fiscal policy, especially government investmentexpenditure in Indonesia, depends on changes in the economic business cycle andwhether its impact is significant on economic growth. This paper analyzed therelationship between government investment expenditure and output gap using anordinary least squares (OLS) regression covering three periods of study (1980?1996, 2001?2014, and 1980?2014). In general, the result showed governmentinvestment expenditure tended to be acyclical. This study also evaluated theimpact of the changes in government investment expenditure on gross domesticproduct (GDP) using a vector autoregression (VAR) approach. The resultsrevealed government investment expenditure did not have a significant impact oneconomic growth.

---

ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980–1996, 2001, dan 1980–2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi]"

"PENDAHULUANDepresi yang menyusul jatuhnya bursa modal pada musim gugur tahun 1929 merupakan malapetaka keuangan yang paling lama dan paling parah yang pernah dialami negara. Jutaan orang kehilangan perkerjaan dan kehabisan uang. Karena tidak mampu mebayar uang gadai atau membayar sewa rumah, banyak orang kehilangan tempat berteduh. Laki-laki dan wanita setengah kelaparan berderet antri untuk mendapatkan makanan yang tidak seberapa dari organisasi kemanusiaan dan gereja. Petani menggunakan hasil panennya sebagai bahan bakar. karena harga jualnya tidak sepadan dengan biaya angkutan ke pasar. sedangkan pasar itu sendiri tidak mampu lagi menyerap hasil produksi yang surplus itu, seperti dikatakan oleh Henry C.Dethlof."... the symptoms happened early in the 1920s in the agricultural sector. In that decade. American farmers were facing economic disaster namely the falling prices of agricultural products." (Dethlof:1979:232). Banyak di antara rakvat tuna wisma, tuna pangan, dan tuna karya dengan tekun mendengarkan para demagog membakar hati mereka untuk memperjuangkan perubahan, bahkan revolusi sosial dan ekonomi secara besar-besaran. Ketika suatu barisan eks tentara yang tuna karya berbaris ke istana presiden di Washington pada musim panas tahun 1932 untuk memperjuangkan tunjangan veteran, Presiden Hoover yang ketakutan, memerintahkan pasukan militer untuk mengusir barisan itu dengan pasukan, tank. dan gas air mata. "

"Penyajian proyeksi Neraca Pembayaran yang menyajikan catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi terasa sangat penting guna mendukung penetapan kebijakan ekonomi makro oleh pemerintah suatu Negara. Mengingat Neraca Pembayaran memiliki hubungan yang erat dengan sector fiscal dan moneter, perlu meneliti hubungan dari sector-sektor tersebut dalam pengaruhnya terhadap neraca pembayaran.Neraca pembayaran yang di presentasikan oleh cadangan devisa (reserve), dalam dalam penelitian ini menggunakan variable Gross Foreign Asset (GFA), dimana seluruh perubahan dalan aktiva luar negeri secara bruto diasumsikan telah mempengaruhi reserve. Kembali kepada penyajian proyeksi yang selama ini dilakukan dalam membuat proyeksi neraca pembayaran dalam hal ini Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), dibuat dengan mempertimbangkan asumsi indikator makro ekonomi. Penulis merasa terdorong untuk membuat suatu penelitian dengan menggunakan suatu model dari pendekatan moneter yang mempengaruhi neraca pembayaran. Melalui Model pendekatan yang diteliti dengan dengan menggunakan variable moneter yaitu pendapatan riil (PDB), tingkat harga domestik, suku bunga, money multiplier dan kredit domestik (given dari model empiris) sebagai variable bebas untuk melihat hubungan yang saling memeeengaruhi, besar dan arah diantara variable bebas terhadap cadangan devisa sebagai variable tidak bebas.Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang dapat dipertimbangkan (saling mempengaruhi) dalam perhitungan neraca pembayaran anatar variable bebas dengan variable tidak bebas yang disajikan basil estimasi model. Namun perlu diperhatikan adanya bias data karena terjadinya krisis moneter yang sangat signifikan dalam sejarah perekonomian Indonesia pada kuartal ke-3 tahun 1997, serta faktor non moneter yang tidak terkuantifikasi dalam..."

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya dengan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia, mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia dan mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa dan luar Jawa, mengingat wilayah tersebut mempunyai karateristik geografis yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 26 propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004 yang diestimasi dengan menggunakan model ekonometrik data panel.Hasil analisa menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, balk melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh anggaran Pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa.Sebelum pelaksanaan era desentralisasi 1995-2000, peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar melalui dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Memasuki pelaksanaan desentralisasi 2001-2004, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dana perimbangan, terutama di tingkat nasional dan luar Jawa. Selama era desentralisasi 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun peran anggaran tersebut lebih besar melalui pengeluaran pembangunan dibandingkan pengeluaran rutin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat nasional dan di luar Jawa.Sejak era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran investasi dan keterbukaan daerah berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Sementara itu, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Sedangkan peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, namun masih relatif kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di Iuar Jawa."

"PENDAHULUANA. Latar BelakangEra globalisasi yang ditunjukkan oleh berbagai kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi, telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak lagi terbalas pada suatu negara. Perluasan jangkauan kegiatan ekonomi mendorong percepatan mobilitas penduduk, arus barang dan jasa serta informasi dalam jumlah yang makin besar, dengan kualitas yang makin baik, dan dengan biaya yang makin murah.Dalam era ekonomi yang makin menglobal dan berorientasi pasar, batas antara pasar domestik dengan pasar intemasional dan batas antara daerah langka sumberdaya ekonomi dengan daerah surplus sumberdaya ekonomi menjadi makin kabur. Semakin terintegrasinya perekonomian dunia tersebut, maka sudah semestinya pulalah perekonomian daerah mennpersiapkan diri sebaik mungkin untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah dan sekaligus menjadi pendukung perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia yang semakin mengglobal.Adanya perbedaan struktur perekonomian dari setiap daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan alternatif cara penangannya Untuk itu, dalam merencanakan kebijakan perekonomiannya setiap daerah harus memilih sektor-sektor yang sesuai dengan kemampuan daerahnya, yaitu sektor-sektor yang tentu saja mempunyai keunggulan komparatif Untuk itu, perlu dilakukan indentifikasi yang ditujukan untuk mengetahui keunggulan komparatif yang dimiliki masingmasing sektor yang berada pada masing-masing daerah.Pada awal-awal pelaksanaan pernbangunan di Indonesia sangat sedikit sekali perhatian ditumpahkan dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah.Ada tiga alasan penting yang menimbulkan keadaan tersebut; pertama, adanya keyakinan bahwa perencanaan pembangunan nasional sudah akan mampu untuk menggerakkan ekonomi suatu nebara dan berbagai daerah sehingga dipandang tidak perlu lagi adanya perencanaan pembangunan daerah; kedua, terdapat anggapan bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah kalaupun ingin dilakukan maka tidak akan berbeda dengan perencanaan dan strategi pembangunan nasional dan karenanya tidak memerlukan lagi teori serta analisa baru mengenai masalah tersebut. Berdasar pada pandangan inn maka selanjutnya beberapa kalangan berpendapat bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah dapat mencontoh apa yang telah dilakukan di tingkat nasional. Selain kedua alasan tersebut diatas hal ketiga adalah bahwa perhatian yang sangat terbatas dalam menyusun strategi dan perencanaan pembangunan daerah diperkuat pula oleh adanya kekurangan tenaga ahli yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya tersebut.Kian lama makin disadari bahwa dua alasan pertama yang dikemukakan di atas adalah kurang tepat karena ternyata adanya perencanaan pembangunan negarainasional belum menjamin akan terwujudnya pembangunan yang seimbang dan optimal di berbagai daerah, dan bahwa rencana pembangunan daerah bukanlah miniatur dari rencana pembangunan nasional. Oleh karenanya makin disadari bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan hal yang sangat vital bagi keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki.Perencanaan yang baik yang dilakukan oleh suatu daerah haruslah didasarkan pada kondisi, potensi, masalah dan peluang yang ada yang terdapat di daerah bersangkutan. Oleh karena itu konsep pembangunan yang bank akan lebih menjamin tercapainya tujuan darn perencanaan pembangunan daerah itu sendiri."

"Sehubungan dengan semakin besarnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai kewenangan penuh yang wajib dilaksanakan oleh daerah, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Jambi mampu menggaii potensi sumber daya yang dimiliki secara efisien . Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi maka hal tersebut masih sulit untuk dicapal. Untuk itu perlu dilakukan studi guna merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota iambi agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian, dimana perumusan kebijakan ekonomi tersebut dimulai dengan menetapkan sektor-sektor prioritas untuk dikembangkan.Berdasarkan basil penelitian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Jambi terhadap Propinsi Jambi maupun terhadap perekonomian Nasional diarahkan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran subsektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi yaitu pada subsektor Pengangkutan."