Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa atau disingkat Kelompencapir adalah suatu kelompok masyarakat yang dibentuk atas kesadaran dan prakarsa sendiri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan media elektronik, media cetak, penerangan umum, dan saluran komunikasi Iainnya. Sedangkan Kelompok Inforrnasi Masyarakat (KIM) adalah suatu iembaga Iayanan public yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada Iayanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.Pada zaman orde Baru, pemerintah memegang kendali dalam sistem informasi dan komunikasi nasional, sehingga informasi yang boleh atau tidak boleh disebarkan kepada masyarakat ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan komunikasi dan informasi ditentukan demi kepentingan pemerintah semata. Pada era reformasi sekarang ini, terjadi perubahan dalam konsep pelaksanaan komunikasi dan informasi. Masyarakat menghendaki kebebasan dalam komunikasi dan informasi serta adanya trasparansi, sedangkan pemerintah diharapkan menjalankan fungsi dan peran sebagai regulator dan fasilitator. Dengan adanya peran KIM sebagai pembendung informasi dan penyaring informasi bagi masyarakat, maka informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat lapisan sudah diinterpretasikan.Sesuai dengan tuntutan zaman dalam era reformasi sekarang ini, masyarakat bebas dalam memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi masyarakat pedesaan khususnya, informasi tersebut tidak secara mudah difahami maka perlu suatu wadah untuk memberikan kemudahan dalam memahami inforrnasi yang mereka dapat, yaitu melalui KIM. Banyak masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi dan peran KIM ditengah masyarakat. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian tentang keberadaan Kim tersebut.Sesuai hasil penelitian di lapangan, bahwa KIM Palasari telah merasakan peran dan fungsi kelompoknya dalam masyarakat, diantaranya: pembendung dan penyaring informasi bagi masyarakat, mitra pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi, penyalur aspirasi masyarakat, pengontrol sosial dalam pembangunan, pelancaran arus informasi, dan terminal informasi.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat ditulis semua fungsi dan peranan KIM dalam penyebarluasan inforrnasi kepada masyarakat dan deskripsi tentang KIM Palasari. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang KIM, untuk mendapatkan hasil yang lebih sempuma sebaiknya objek penelitian dilakukan pada banyak daerah. Dalam pemilihan responden, sebaiknya responden juga diambil dari masyarakat sekitamya, akan lebih mendatangkan informasi yang lebih lengkap.Demi sempumanya penelitian ini, diharapkan untuk penelitian berikutnya agar memfokuskan penelitian pada kasus spesifik untuk memberikan gambaran peran KIM dalam penyebarluasan inforrnasi termasuk pada learning group, growth group atau problem-solving group."

"lnformasi kesehatan sangat dibutuhkan bagi orang tua saat anak akan menjalani operasi untuk mengurangj tingkat kecemasannya yaitu pada tahap pre operasi, intra operasi dan post operasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi kesehatan apa saja yang dibutuhkan orang tua untuk menurunkan kecemasannya saat anaknya akan menjalani operasi. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana. Penelitian ini dilakukan di kamar persiapan operasi RSAB Harapan Kita dengan jumlah responden sebanyak 68 orang, yang terdiri dari orang tua yang anaknya akan menjalani operasi. Media penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat bantu kuisioner. Analisis dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah analisis Univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi tentang karakteristik demografi orang tua.Tahap kedua adalah analisis bivariat dengan melihat hubungan antara tingkat kecemasan dengan informasi kesehatan yang dibutuhkan orang tua. Dengan nilai p value pre operasi 0,074%, p value intra operasi 0,091% dan p value post operasi 0,769 % lebih besar dari nilai α 0,05. Hal ini disebabkan karena pendidikan orang tua yang sebagian besar adalah perguruan tinggi serta pengalaman orang tua yang anaknya operasi lebih dari satu kali. Pada penelitian ini informasi kesehatan dibutuhkan oleh orang tua yang anaknya akan menjalani operasi, tergantung pada tahap apa informasi itu dibutuhkan (pre operasi, intra operasi, post operasi). Penelitian ini diharapkan perawat di kamar persiapan operasi mempunyai kemampuan dalam mengkaji informasi kesehatan apa saja yang dibutuhkan orang saat anaknya akan menjalani operasi dan perlu direkomendasikan peraturan tetapnya."

"Rujuk Balik merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan bagi peserta JKN, khsuusnya penderita penyakit kronis. RSUP Fatmawati sebagai rumah sakit yang 90 pasiennya adalah peserta JKN tentunya juga melaksanakan pelayanan rujuk balik. RSUP Fatmawati telah mencantumkan ketepatan rujuk balik ke dalam Key Performance Indicator IRJ RSUP Fatmawati. Pada pelaksanaannya rujuk balik di RSUP Fatmawati belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian rujuk balik pada bulan Mei sampai dengan September 2016 yang hanya pada kisaran 0,08 sampai 1,62. Hipertensi termasuk 10 besar penyakit di IRJ RSUP Fatmawati yang sebenarnya pasiennya dapat dilakukan rujuk balik. Rujuk balik pada pasien hipertensi masih jarang dilakukan. Pasien hipertensi yang dirujuk balik hanya pada kisaran 3 sampai 8 orang tiap bulan. Penelitian ini merupakan operasional research yang berfungsi untuk menghasilkan strategi, sehingga dapat memperbaiki sistem rujuk balik di RSUP Fatmawati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak terdapat faktor penghambat dalam implementasi rujuk balik pada pasien hipertensi, baik dari supply RSUP Fatmawati dan FKTP maupun demand pasien. Semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan rujuk balik ini, yakni RSUP Fatmawati dan FKTP harus bekerja sama dan berkomitmen untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

---

Counter Referral is a program organized by BPJS to improve the quality and easiness of services access for JKN participants, particularly patient with chronic diseases. Fatmawati General Hospital, 90 of patients are JKN participants, carry out counter referral services. Fatmawati General Hospital has included percentage of counter referral accuracy to Outpatient rsquo s Key Performance Indicator. In the implementation, counter referral in Fatmawati Hospital has not run well. This is proven by realization of counter referral in May up to September 2016 were only in the range of 0.08 to 1.62. Hypertension is included as 10 major diseases in Fatmawati rsquo s Outpatient Installation which patients actually can be referred back.

Counter referral in hypertension patients still rarely performed. Hypertension patients are referred back only in the range of 3 to 8 people each month. This study is an operational research that serves to produce a strategy to improve counter referral system at Fatmawati Hospital. The results showed that there are many factors inhibiting the implementation of counter referral in hypertension patients, both from the supply Fatmawati General Hospital and FKTP and demand the patient. All participants associated with the service of counter referral, such as Fatmawati General Hospital and FKTP, should work together and commit to address these inhibiting factors."

"Artikel ini berupaya untuk menjelaskan tentang peran organisasi non pemerintah atau ornop dalam pemberdayaan masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Studi-studi tentang organisasi non pemerintah menunjukkan, organisasi non pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan seperti pembangunan sosialekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan partisipasi aktif masyarakat (bottom-up partisipatory development). Pandangan tersebut hanya berfokus pada kegiatan pemberdayaan yang masih konvensional atau kurang menaruh perhatian dalam pengembangan teknologi. Padahal di era digital sekarang dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang makin masif, teknologi mempunyai fungsi strategis sebagai alat untuk memberikan kebaharuan dan perubahan dalam kehidupan. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, pokok argumentasi dari tulisan ini adalah peran organisasi non pemerintahsaat ini tidak lagi dianggap sebagai pihak ketiga pendukung, akan tetapi peran organisasi non pemerintah adalah penting sebagai agen transformasi digital di dalam masyarakat melaluiprogram pemberdayaan untuk mengatasi kesenjangan digital. Penelitian ini berfokus pada jenis organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang Teknologi dan memiliki visimengurangi kesenjangan digital, yaitu pada site Kampung Teknologi Foundation di Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

This article discusses the role of non-governmental organizations (NGOs) in a technological based community-empowerment. Studies of NGOs show that NGOs play an important role in community empowerment that is necessary for socio economic development, infrastructure development, and the development of active community participation (bottom-up participatory development). Nevertheless, they only address the empowerment conventional way, lack attention to technological development, In the era of digitalization, characterized by the increasingly massive progress of technology information and communication, technology has been a strategic tool for providing renewal and changes in human life. In contrast to the existing studies, I argue that the role of NGOs is no longer regarded as a supporting party, but instead as importantagent of digital transformation in society through the empowerment programs in overcoming the digital divide. This study emphasizes the types of NGOs engaged in the field of technology and had a vision to reduce the digital divide, that is on site Kampung Teknologi Foundation in Depok. This study uses qualitative methods as well as data collection conducted through in-depth interviews."

"[ABSTRAKDinas Kominfomas telah menetapkan target capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi publik selama periode 2013-2017. Namun, pencapaian selama tahun 2013-2014 tidak diketahui. Penelitian ini bertujuan merancang model evaluasi kualitas layanan informasi publik yang cocok diterapkan oleh Dinas Kominfomas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahapan penelitian meliputi tahap pengumpulan data, pengujian model, serta tahap analisis menggunakan pendekatan Confirmatory Factor Analysis dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Penelitian ini menghasilkan model EPIS-Qual yang terdiri dari 10 dimensi dan 43 indikator yang dapat digunakan oleh Dinas Kominfomas untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi publik.

---

ABSTRACTKominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.;Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.;Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality., Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.]"

"Kejadiaan obat yang merugikan, kesalahan pengobatan dan reaksi obat yang merugikan dalam proses pelayanan kefarmasian dapat terjadi karena beban kerja, komunikasi yang kurang baik, sistem distribusi dan peran tenaga farmasi yang belum maksimal. Berkaitan dengan hal ini, tenaga farmasi termasuk apoteker memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan informasi terkait penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan informasi obat (PIO) di Instalasi Farmasi Puseksmas Kecamatan Ciracas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses PIO yang dilakukan oleh tenaga farmasi, wawancara dengan apoteker, dan dokumen terkait pelayanan informasi obat. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi kegiatan pelayanan informasi obat secara aktif dan pasif di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan informasi obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Ciracas sudah dilakukan melalui PIO aktif dan pasif. Kesimpulan dari tugas khusus ini adalah pelayanan informasi obat (PIO) di Instalasi Farmasi Puskesmas Kecamatan Ciracas sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016.

---

Adverse drug events, medication errors and adverse drug reactions in the pharmaceutical service process can occur due to workload, poor communication, distribution system and the role of pharmacists who have not been maximized. In this regard, pharmacists including pharmacists have an obligation to carry out information services related to drug use in an appropriate, safe and rational manner. This special assignment aims to evaluate drug information services (PIO) at the Ciracas District Health Center Pharmacy Installation. The research method used is observational research. Data was collected through direct observation of the PIO process carried out by pharmacists, interviews with pharmacists, and documents related to drug information services. The aspects that were evaluated included active and passive drug information service activities at the Ciracas District Health Center. The results showed that drug information services at the Ciracas District Health Center Pharmacy Installation had been carried out through active and passive PIOs. The conclusion of this special task is that the drug information service (PIO) at the Ciracas District Health Center Pharmacy Installation has been carried out properly in accordance with Permenkes No.74 of 2016."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gambaran menyeluruh tentang keadaan data dan informasi, kondisi dan potensi unit dokumentasi pembangunan di Kalimantan Timur (2) mengidentifikasi pola penggunaan informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah (3) mengkaji model sistem informasi yang terpadu bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah (4) memberikan alternatif pemikiran bentuk dan kegiatan model sistem informasi pembangunan di Kalimantan Timur.Sampel penelitian menggunakan seluruh sampel (Total Sampling) berjumlah 34 pejabat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian dilaksanakan di Kalimantan Timur dari bulan Juli - Oktober 1996. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi dan observasi. Untuk memperoleh data secara mendalam dan lebih menyeluruh dilakukan wawancara terhadap 5 responden yang mewakili tiap proses perencanaan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara diskriptif (terurai) dengan bantuan tabel dan prosentase. Untuk menganalisis pola penggunaan informasi disajikan dengan membuat diagram arus data dan hasilnya dievaluasi menggunakan Critical Path Method (CPM). Usulan sistem informasi disajikan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD).Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Tiap tingkatan kegiatan perencanaan pembangunan selalu membutuhkan data dan informasi, meskipun jenis dan perlakukan terhadap informasi berbeda. (2) Keberadaan data dan informasi yang tersebar di berbagai unit dokumentasi belum terkelola dengan baik, sehingga sulit untuk diketahui keberadaannya. (3) Lemahnya koordinasi instansi terkait dalam proses perencanaan pembangunan berakibat sulitnya informasi ditemukan, pengguna informasi tidak tahu pasti sumber informasi yang harus diakses. (4) Jumlah unit dokumentasi pembangunan dan koleksi yang dimiliki cukup tersedia dan beragam, berbagai terbitan telah dibuat oleh beberapa instansi yang terlibat proses perencanaan pembanguan. (5) Kerjasama dan peningkatan sumberdaya manusia, dana dan prasarana belum memadai dengan kebutuhan akan penyediaan sistem informasi yang terpadu dan (6) Waktu terlama dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah untuk kegiatan pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh tim evaluasi dan analisa pembangunan daerah tingkat I. Oleh karena itu harus segera dibangun sistem informasi pembangunan yang terkoordinasi yang dapat membantu proses perencanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisisen.Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pejabat pengambil keputusan perencanaan pembangunan daerah baik sebagai acuan untuk menemukan data dan informasi maupun pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam pembangunan sistem informasi di Kalimantan Timur. Manfaat lain yang diharapkan adalah adanya penelitian lanjutan untuk mempercepat realisasi pembangunan sistem informasi. Bagi tenaga yang bekerja dalam bidang unit informasi dan dokumentasi dapat menjadikan pedoman tentang kebutuhan informasi terutama para pengambil keputusan perencanaan pembangunan daerah.

---

ABSTRACTPattern of Information Use for Regional Development Planning Process of the Province of East KalimantanThis research is intended (1) to find out the whole description about the condition of data, information, developmental documentation unit and its potency in the province of East Kalimantan. (2) to identify the use of information pattern in processing of regional development planning. (3) to analyze information system model which integrated in the interest of regional development planning. (4) to give alternative ideas of pattern and activity of information system model in development of East Kalimantan.It is used total sampling as a sample of research which consists of 34 officials who are involved in processing of regional development planning. Research its self is took place in East Kalimantan from July-Oktober 1996. Using questionnaires, documentations and observations collected data. To get an accurate and comprehensive data, there were 5 respondents of each planning process who were interviewed. Collected data were analyzed descriptively. It uses a data flow diagram to analyze the pattern of information system. The result is evaluated by utilizing Critical Path Method (CPM). It use Data Flow Diagram (DFD) to provide the proposed of information system.The research can be concluded as:1. Each level of activity on developmental planning always requires data and information despite the difference in type and treatment.2. Disseminated data and information in the entire of documentation unit are not well organized. Therefore it is difficult to find out its existence.3. Office coordination involved in developmental planning does not only cause difficulties for information discovery but also difficult for users to access which is needed information source.4. The number of documental planning unit and its collection are available and in various kinds. Offices relating to development planning process have expended many editions.5. The cooperation, human sources up grading, funds and infrastructure are not adequate yet to the need for supplying of integrated information?s systems.6. The activity of data collecting and analyzing the longest time. It is worked on by the evolution and analysis of Regional Development Planning Board team. For this reason, there should be development information system which is coordinate, and can assist regional development processing effectively and efficiently.This research can be used for decision makers in Regional Development Planning Board. This research can be used not only as a hint to find out data and information but also as a consideration on policy making about information systems planning in East Kalimantan. Furthermore, this research can be advanced and accelerates the realization of information and documentation unit for the decision makers of regional development planning."

"Informasi menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia karena sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di kemudian hari. Dalam memenuhi kebutuhan informasi, setiap orang mempunyai perilaku pencarian yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pencarian informasi masyarakat rimba Makekal Hulu di Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi. Metode yang digunakan penulis dalam makalah ini adalah studi dokumentasi di mana penulis mengumpulkan beberapa hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku pencarian informasi kemudian menganalis teori mana yang cocok digunakan untuk masyarakat rimba Makekal Hulu Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi. Dari hasil analisis, temyata perilaku pencarian informasi masyarakat rimba Makekal Hulu Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi masih menggunakan pertolongan atau bantuan dari orang lain yang disebut dengan jenang. Setelah mendapatkan informasi barulah masyarakat rimba ini mengolah informasi terse but apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, barulah mereka mengakhiri proses pencarian informasi."

"Unit Informasi Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral menggunakan sistem informasi yang berbasiskan geografi dalam menata administrasi peta-peta yang selama ini tersebar dalam bentuk lembaran yang tidak seragam menjadi bentuk rupa digital. Manfaat menggunakan sistem tersebut diantaranya, dapat mempersingkat waktu dan proses dalam pengelolaan KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KP (Kuasa Pertambangan), mempermudah koordinasi dan integrasi data kewiiayahan serta informasi terkait lainnya, karena bereferensi geografis dengan sistem koordinat yang berlaku secara global. Sehingga pengguna jasa dapat mengoptimalkan sumberdaya informasi yang terdapat pada unit untuk kepentingan investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara. Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pengguna Jasa Unit Informasi Wilayah Pertambangan, namun demikian keseluruhan dimensi pelayanan jasa Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy, dapat diandalkan sebagai alat untuk menganalisa pelayanan jasa (Zeithaml,Valerie A.,et.at,1990). Dimensi tersebut cukup bermanfaat digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa dan memperbaiki Kepuasan Pengguna Jasa Informasi Wilayah Pertambangan. Hasil analisis penelitian mengindikasikan, bahwa indikator rasa aman,bebas risiko terhadap kualitas informasi dalam dimensi Assurance berperan dalam menunjang kepuasan, dengan skor kepuasan tertinggi. Sedangkan pada kelompok sampel bahan galian mineral dan batubara, terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang cukup signifikan, terutama sekali terhadap indikator sikap simpatik petugas, pelayanan pencetakan peta, ketanggapan petugas, kesiapan melayani, pemutakhiran data, knowledge petugas, perangkat sistem dan informasi serta kualitas informasi. Pada kelompok sampel tahapan kegiatan penambangan, terdapat perbedaan yang yang cukup signifikan terutama sekali terhadap indikator perangkat sistem informasi dan terhadap penerimaan personal yang mengindikasikan tahapan penyelidikan umum dan eksplorasi mempunyai tingkat kepuasan lebih baik, erat kaitannya dengan pencadangan wilayah. Pada kelompok sampel jenis ijin juga terdapat indikasi yang cukup ekstrim perbedaan tingkat kepuasannya seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis Uji Anova terhadap indikator pelayanan pencetakan peta, kesiapan melayani dan kualitas informasi. Secara keseluruhan dari dimensi pelayanan tersebut dimensi Assurance menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi dan dimensi Responsiveness menunjukkan tingkat kepuasan yang paling rendah. Hasil analisis faktor dengan teknik principal components analysis mengkonfirmasikan kembali faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi seperti kualitas sistem,kualitas informasi dan kualitas jasa (DeLone & Mc Lean;1993), yang implisit didalamnya kepuasan pengguna jasa informasi wilayah dimensi Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Terbentuknya 3 faktor baru hasil konfirmasi tersebut adalah: Faktor 1 yang terbentuk dinamakan Kualitas Sistem (dimensi Tangibility dan Assurance), berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung sistem GIS pada UPIWP. Faktor 2 yang terbentuk dinamakan Kualitas Informasi (dimensi Responsiveness, Empathy dan Assurance) lebih kearah kelengkapan layer-layer data spatial dan a spatial, kualitas informasi sangat mendukung tingkat kepuasan pengguna jasa yang menginginkan informasi yang cepat, realtime dan akurat. Faktor 3 yang terbentuk dinamakan Kualitas Jasa (dimensi Reliability dan Assurance) yang erat kaitannya dengan pelayanan yang mudah, mudah, cepat dan transparan yang mampu menarik minat untuk berinvestasi dalam industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia."