Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The purpose of imprisonment for debt (gijzeling) against tax payer is to reduce the tax delinquent in general and big tax delinquent in special, beside that also to improve the tax obedience for tax payer, to improve the justice in tax collection and to conduct reward and punishment in the implementation of tax, consistently.In this research will be tested the influence of implementation of imprisonment for debt (gijzeling) and tax officer services to the obedience of tax payer at the tax office of South Jakarta, as well as collectively or partially.This research use the survey method, by distributing the questionary to the Tax Payer at the ten Tax Offices, Municipality of South Jakarta. Sample collecting method used is nonprobability sampling, that is incidental sampling technique collected data analysis with double regresion.Based on the data analysis collected it is found that there is positive effect and significant from variable of implementation of imprisonment for debt (gijzeling) and and tax officer services to the obedience of tax payer at the tax office of South Jakarta. In this case the implementation of imprisonment for debt (gijzeling) has more positive influence than tax officer services.Based on the above research result, it is recommended for the next research to test other variables which supposed influencing to the variables of tax payer obedience. Other variables to be tested among others: Directorate General of tax service procedure, application of information technology, tax tariff etc. Practice recommendation forDirectorate General of Tax, because both coeficien variables are not quite different, so that Tax Officer services need to be improved in order to increase the Tax Payer obedience.Meanwhile, the effort to increase the tax officer service can be done by showing the strong commitment in order to assist Tax Payer to comply with their liabilities, to meet their work target according to the work demand, to improve the competency in order to furnish the information needed by Tax Payer and work environment change at the Directorate General of Tax which arises the image of professional."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digunakan uji statistik Paired Sample T-test (pengujian terhadap dua sampel yang berpasangan). Penelitian mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat hubungan positip dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan tingkat hubungan yang terkategori tinggi (0,801), dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 (<0,05) pada taraf kepercayaan 95%.2. Terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, antara lain:a. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.b. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.c. Tidak ada transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.d. Prosedur pemeriksaan tidak berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.2. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.

---

The objective of this research is to understand the obedience level of the tax payer in complying tax obligation, to understand the tax audit impact to the tax payer obedience in complying tax obligation, and to understand the actions to improve tax payer obedience in complying tax obligation in the Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.This research uses the Descriptive-Quantitative method. The descriptive approach is used to describe the condition of the tax payer in what is looked like in accordance with the facts. The Quantitative approach is used to describe the tax audit impact to the tax payer obedience. In more specific, the Paired Sample T-test (pairing of two sample testing) is used as the statistical testing.This research was taken in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. The data collection was conducted with the following methods, the literature research and the field research. It is also rely with the questionnaire technique. To analyze the data, the descriptive-Quantitative technique was used.The research provides following results:1. There is a positive and significant relationship between the audit conducted by auditor and the tax payer obedience in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This relation was categorized high (0,801) with the significant level 0,000 (<0,05) 2. There are several obstacles to the audit process in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua as follows:a. The tax payer document takes to long time to return due to the long duration of the audit process. In some cases audit process could takes several year to complete.b. There is less communication from the auditor.c. There is no transparency regarding the calculation approach of the tax assessment.d. The tax audit procedure is not implemented well, for instance the tax payer response of the PHP is ignored by the auditor.Based on those findings, there are several recommendations proposed, as follows:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua needs to improve the tax audit quality. This action could improve tax payer obedience in complying tax obligation according to the tax regulation.2. A further research with different tax object is recommended as the follow up on this research in order to get the more objective comparison."

"Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung-jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah pula tuntutan masyarakat akan tersedia pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari pemerintah yang juga mempunyai tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, diluntut untuk dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Berbagai upaya sedang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mencarai solusi yang tepat untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan Good Governance pada setiap pelayanan yang diberikan.Penerapan prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada setiap pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah dengan pembentukan kantor pelayanan pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan Good Governance yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudnya dengan melakukan reformasi dalam bidang hukumlkebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan, Reformasi hukum/kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan ini senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Governance. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pembenahan-pembenahan sehingga prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terwujud.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh berdasarkan questionare diberikan responden. Sedangkan data sekunder berupa data kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dari database Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga.Berdasarkan basil penelitian, terdapat hubungan antara penerapan Good Governance terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga, dan berdasarkan basil penelitian bahwa variabel-variabel dari Good Governance hanya dapat menjelaskan 46,5% dari kepatuhan Wajib Pajak, dan sisanya sebesar 53,5% dijelaskan oleh sebabsebab yang lain.Dari beberapa prinsip-prinsip Good Governance tersebut, prinsip responsivitas perlu mendapat perhatian yang Iebih besar. Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Bentuk responsivitas adalah dengan pembenahan terhadap sistem administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Tujuan pembenahan tersebut adalah untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak. Pembenahan tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi terhadap sistem administrasi perpajakan.

---

These days lease represent governmental fulcrums in running governance wheel. Acceptance of tax represents the source of acceptance of biggest state in this time that is about 80% from totalizing acceptance of state. Directorate General of Tax as part of Treasury Department Republic of Indonesia has responsibilities to draw tax of society. These days society more critical and dare to in voicing its desire of service will be good, specially service of public given by government. Along with increasing burden it which must be accounted on society, increasing also society demand will be available of service of public which is high with quality. Directorate General of Tax as element of government which also has duty give service to society, claimed to be able to accommodate society demand. Various efforts are done by Directorate General of Tax to find the way of correct solution to accommodate society demand. One of them is with applying of Good Governance in each given service.

Principal applying of Good Governance like accountability. effectiveness, efficiency, responsiveness, participation, transparency, and rule of law expected can overcome problems exist in every service to society. Form of principal applying of Good Governance is with forming of Tax Office applying modern taxation administrate system. Applying of Good Governance is by reform in tax laws/tax policy, and tax administration system. This Reform tax laws/tax policy and tax administration system ever is guided by principles of Good Governance.

Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office representing the part of Directorate Generaling of Tax has also done principal corrections, so that the principal of Good Governance in service can be realized.

Research has done by using primary and secondary data. Primary data in the form of obtained data pursuant to questionare which given by responder. Secondary data collected in the form of data compliance of taxation of Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office.

Pursuant to result of research, there are relation between applying of Good Governance to compliance of Taxpayer at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office, and pursuant to result of research that variables of Good Governance can only explain 46,5% from compliance of Taxpayer, and the rest equal to 53,5% explained by other causes.

From some principles of Good Governance, principle of Responsiveness requires to get attention of larger ones. Responsiveness is ability of organization to define requirement of society, compiling requirement priority, and developing it into various service program. Responsiveness is with correction the tax administration system at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office. Target of the correction is to give amenity to Taxpayer in executing their tax obligation like taxpayer registration, tax payment, tax reporting. The correction is with applying of technology in the tax administration system."

"Dalam rangka mewujudkan penerimaan pajak yang optimal, diperlukan aparat perpajakan yang mampu dan handal dalam melaksanakan tugasnya serta kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan reformasi di bidang perpajakan, dimana sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self assessment dengan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) sebagai penyangganya, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Untuk mendukung sistem self assessment ini, sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melaksanakan tugas penyuluhan secara intensif, menyelenggarakan tugas pelayanan perpajakan secara prima disertai tugas pengawasan atas pelaksanaan sistem ini dengan penerapan penegakkan hukum (law enforcement) secara adil (fair) dan konsisten.Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka pencapaian penerimaan pajak, maka penelitian terhadap kinerja pelayanan perpajakan dilihat dari tingkat persepsi atau kepuasan wajib pajak perlu diketahui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya (hubungannya) tingkat pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat dengan menggunakan sampel 100 Wajib Pajak Besar Tetap Badan, meliputi tahun pajak 2002 dan 2003. Metode penelitian yang digunakan melalui daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 30 pertanyaan, dengan instrumen Servqual dari Zeithaml-Parasurahman-Berry sebagai indikator tingkat kepuasan wajib pajak melalui lima dimensi, yaitu: tangibles, reability, responsiveness, assurance, dan empathy.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat kualitas pelayanan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, walaupun ada sangat rendah sekali.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakannya disertai dengan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pelayanan, agar tercipta pelayanan yang prima, konsisten dan berkesinambungan.

---

In order to get an optimal tax revenue, there are needed a capable tax agencies who are able to perform their task and the taxpayer society to fulfill their tax duty. This is in conformity with the reformation in taxation in Indonesia, where the applied system is self assessment, supported by voluntary compliance, that is the taxpayers are being trusted to count, to pay and to report their tax obligations correctly and promptly in accordance with the current tax regulation.

As a consequence of supporting this self-assessment system, the Directorate General of Taxes has to give an intensive illumination, has to perform well in giving tax services, as well as to supervise the implementation of this system, along with the application of law enforcement consistently and in a fair way.

Considering that the obedience of taxpayers is one of the very important factors in order to reach the tax revenue, it is necessary to conduct the research to investigate the performance of tax agency in giving tax service. This research should be conducted to see the level of perception of the taxpayer?s satisfaction. It is meant to know the correlation between tax service given to taxpayers and their satisfaction in meeting their tax obligations.

The research has been conducted in The West Sidoarjo Tax Office, using 100 big permanent institution taxpayers as the sample, covering the tax year of 2002 - 2003. The method being used is questionnaire containing 30 questions. using the instrument of Servqual from Zeithaml-Prasurahman-Berry as indicator of the taxpayers satisfaction through 5 dimensions, that is: tangible, reability, responsiveness, assurance and empathy.

The research result shows that there is no positive and significance correlation between the service quality level and taxpayer's obedience level, although there is very low.

Based on the research result, it is suggested that The West Sidoarjo Tax Office improve and increase their taxation service quality as well as pay attention to the welfare level of human resources who do the service task, in order to create a good consistent and continuous service."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh penerapan good governance dalam pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua. Dalam penelitian yang menjadi variabel bebas adalah good governance dalam pelayanan pajak yang terdiri dari akuntabilitas, efektif dan efisien, daya tanggap, keadilan, partisipatif, dan transparan. Sedangkan, yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara survey. Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling dengan teknik purposive/judgemental. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh penerapan good governance dalam pelayanan pajak pada kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua. Akuntabilitas, partisipatif, dan transparan merupakan beberapa dari prinsip good governance yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kedepannya lebih baik.

---

This study has the objective to obtain empirical evidence regarding the influence of applying good governance in tax service to taxpayer compliance at Pratama Cakung Dua Tax Office. In a study by the independent variable is good governance in the tax services consist of accountability, effective and efficient, responsiveness, fairness, participatory, and transparent. The dependent variable is a tax compliance. This study uses a quantitative approach with techniques of data collection by survey. Sample used in this study is 100 respondents. Technique using a type of nonprobability sampling with purposive / judgmental technique. Results of this study describe that there is significant influence of applying good governance in tax service to taxpayer compliance at Pratama Cakung Dua Tax Office. Accountability, participatory, and transparent are some of the principles of good governance are critical to improved future better."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.

---

This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."