"Kota Padang Panjang sebagai kota terkecil di Propinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya alam yang terbatas. Kondisi topografi alamnya yang bergelombang semakin memperkecil ketersediaan lahan yang efektif untuk dimanfaatkan dalam pembangunan. Keterbatasan tersebut menjadi masalah dalam pengelolaan sumbedaya alam dan Iingkungan di daerah, dan juga dalam rencana penataan ruang wilayah. Tidak jarang dijumpai alokasi pemanfaatan yang kompleks pada satu kawasan alam yang menurunkan fungsi tertentu dari Iingkungan alamnya dan menimbulkan kerugian bagi kawasan disekitamya.Salah satu kawasan alam yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat Padang Panjang adalah Kawasan Bukit Tui. Bukit ini memiliki kandungan batu kapur yang cukup potensial, sehingga berkembang kegiatan penambangan dan industri kapur. Sebagian wilayah Bukit Tui juga ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pemanfaatan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang melalui Perda Nomor 14 Tahun 1998. Diduga, pemanfaatan sebagai Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Industri Kapur memberikan dampak yang berlawanan terhadap keberlangsungan fungsi Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung. Saat ini sebagian areal Bukit Tui juga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan wilayah pemukiman.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) memperoleh gambaran mengenai kegiatan pemanfaatan kawasan Bukit Tui menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Panjang; (2) memperoleh data dan informasi manfaat kawasan Bukit Tui, balk sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan maupun Kawasan Industri Kapur dan (4) mengkaji prioritas pengembangan dan pemanfaatan kawasan Bukit Tui ditinjau dari nilai manfaat yang diperoleh.Penelitian ini adalah penelidan deskriptif. Metode yang digunakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai manfaat kawasan Bukit Tui menurut alokasi yang ditetapkan. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi Iingkungan dan pola pemanfaatan Bukit Tui, balk menurut yang ditetapkan dalam RTRW maupun menurut perkembangan aktual scat ini.Penilaian manfaat dari Kawasan Lindung mencakup nilai penyerapan karbon, nilai pengendali erosi dan nilai sumber air Tungku Sadah. Sedangkan nilai manfaat dari Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur didapat dengan analisis terhadap manfaat biaya dari masing-masing kegiatan. Penilaian terhadap nilai kerugian yang diderita petani padi sawah akibat dampak dari kegiatan penambangan dan industri kapur juga dihitung dan dikategorikan sebagai nilai ekstemal.Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Pemanfaatan Bukit Tui menurut RTRW Kota Padang Panjang (Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998) adalah sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Penetapan sebagai Kawasan Lindung adalah untuk kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana alam. Alokasi sebagai kawasan budidaya meliputi Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Batu Kapur. Alokasi pemanfaatan tersebut memperlihatkan adanya kompleksitas pemanfaatan Kawasan Bukit Tui; (2) Pemanfaatan Kawasan Bukit Tui yang ditemui di lapangan saat ini berkembang dari apa yang telah ditetapkan dalam RTRW. Selain tetap dimanfaatkan sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan Batu kapur dan Kawasan Industri Kapur, Bukit Tui juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, pemukiman, dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam; (3) Nilai manfaat pertahun (keadaan perhitungan tahun 2005) yang diperoleh dari pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung adalah sebesar Rp.5.432.423.739,6, meliputi nilai penyerapan karbon Rp.642.068.337.6, nilai pengendalian erosi Rp.84.319.200,- dan nilai sumber air bagi masyarakat Rp.1.982.858.202,- serta Rp.2.723.178.000,- bagi PDAM sebagai opportunity cast apabila sumber air Tungku Sadah tidak aria. Pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Pertambangan Batu Kapur mempunyai nilai manfaat pertahun sebesar Rp.502.841.575,76 dan sebagai Kawasan Industri Kapur sebesar Rp. 1.055.814.000,-. Kedua nilai tersebut adalah nilai manfaat sebelum dikurangi dengan nilai dampak yang ditimbulkan. Dampak dari kedua kegiatan adalah penurunan produksi padi sawah yang terkena aliran erosi dari areal penambangan dan Iimbah industri kapur . Nilai dampak tersebut dikategorikan sebagai nilai ekstemal yang ditanggung masyarakat dengan nilai sebesar Rp.45.491.225,-/tahun; dan (4) Prioritas pemanfaatan berdasarkan nilai manfaat terbesar dari Kawasan Bukit Tui adalah sebagai Kawasan Lindung. Untuk mempertahankan fungsi pelestarian Iingkungan dari kawasan tersebut secara menyeluruh adalah dengan meniadakan kegiatan budidaya yang merusak termasuk pertambangan dan industri batu kapur. Jika pemerintah daerah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, berketapan untuk tetap mengalokasikan pemanfaatan sebagai Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri Kapur di Kawasan Bukit Tui, maka harus diikuti dengan upaya pengelolaan dampak kedua kegiatan agar fungsi lndung dari kawasan tetap terpelihara dan dapat terhindar dari bencana alam yang pada akhimya akan merugikan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar (1) meninjau kembali pemanfaatan Kawasan Bukit Tui melalui penyusunan dan penyempumaan RTRW dengan ikut memperhatikan nilai manfaat dan nilai dampak yang ditimbulkan; (2) untuk keperluan penilaian manfaat dan dampak dari kegiatan pemanfaatan Bukit Tui diperlukan dukungan data yang akurat mengenai kondisi kawasan dan potensi pemanfaatannya; (3) menerapkan pola penambangan terkendali pada lokasi penambangan yang akan ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang yang akan datang; (4) pemerintah daerah diharapkan dapat segera memberlakukan ketentuan pengelolaan Iingkungan bagi kegiatan pemanfaatan kawasan yang menimbulkan dampak merugikan bagi Iingkungan alam dan masyarakat; (5) mencarikan altematif pemanfaatan dari sumberdaya alam yang ada di Kawasan Bukit Tui dengan memperhatikan karakteristik kawasan dan kelestarian fungsi Iingkungannya; dan (6) untuk keperluan pengelolaan kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, perlu kiranya pemerintah daerah mengalokasikan dana pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

"

ABSTRAK

 

 

Nama	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Program Studi	:	KajianPengembanganPerkotaan
Judul	:	Peran Aktor Dalam Produksi Dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Di Kota Padang
Pembimbing	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

Penelitian ini menganalisis peran aktor dalam produksi dan pemanfaatan ruang kawasan perkantoran pemerintah provinsi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan konsep konteks ruang dalam studi perkotaan, peran aktor dalam produksi ruang, dan konflik ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan media publikasi online. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya: Pertama, pola pemanfaatan ruang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan yaitu Pemerintah Kota Padang, investor, dan masyarakat sekitar dalam memproduksi ruang sebagai produk politik, sosial, dan ekonomi. Kedua, penyebab langsung dan tidak langsung dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan regulasi penataan ruang yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Ketiga, menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan perkantoran pemerintah provinsi yang ditinjau melalui teori produksi ruang.

Kata Kunci: Aktor, Pemanfaatan Ruang, Produksi Ruang, Kawasan Perkantoran Perkantoran Pemerintah Provinsi, Kota Padang

 

---

ABSTRACT

Name	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Study Programme	:	Urban Studies
Title	:	The Role of Actors in the Production and Use of Provincial Government Office Space in Padang City
Consellor	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

This study analyzes the role of actors in the production and use of provincial government office space in Padang City. This study uses the concept of spatial context in urban studies, the role of actors in spatial production, and spatial conflict. This research uses qualitative methods and case studies by collecting data through in-depth interviews and secondary data analysis such as laws and regulations, regional regulations, and online publication media. This study found several results, including: First, the pattern of spatial use carried out by interested actors namely the Padang City Government, investors, and surrounding communities in producing space as a political, social and economic product. Second, the direct and indirect causes of non-conformity of spatial use with spatial planning regulations listed in Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Spatial Planning and Padang City Region in 2010 - 2030. Third, analyzing spatial incompatibility in space in provincial government offices which is reviewed through the theory of space production.

Keywords: Actor, Spatial Use, Production of Space, Provincial Government Office Area, Padang City

 

"

"ABSTRAKPada saat ini kerusakan kawasan bersejarah pada kota-kota di Indonesia semakin banyak terjadi. Keberadaan masyarakat yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami kawasan bersejarah juga memberikan ciri tersendiri. Baik dari ciri yang mereka berikan kepada bangunannya, kegiatan yang dilakukan, hingga acara kebudayaan yang diselenggarakan. Hal ini juga terjadi di kawasan kota tua Padang yaitu kawasan Muaro. Pada kawasan ini selain kondisi sosial masyarakatnya, Kegiatan ekonomi dan pariwisata memberikan ciri khusus pada kawasan Muaro Padang. Kegiatan ekonomi yang menonjolkan kuliner khas Padang serta cerita rakyat seperti “Siti Nurbaya” dan “Malin Kundang” yang berlokasi disekitar daerah ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pada dasarnya, pemerintah telah mencanangkan program pelestarian pada kawasan tersebut, akan tetapi karena kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat maka program tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya peninggalan sejarah bangsa serta lokalitas dari kawasan tersebut, yang berdampak bukan hanya kepada kawasan itu saja namun juga berdampak pada kawasan yang berada disekitarnya bahkan dapat berdampak pada keseluruhan wilayah kota. Lokasi kawasan Muaro yang berada di daerah rawan gempa dan tsunami juga menjadi sebuah tantangan bagi kawasan ini. Masyarakat dan pemerintah setempat memiliki andil yang paling besar dalam keberlanjutan kawasan bersejarah pada masa sekarang dan selanjutnya. Dari penjabaran di atas, permasalahan kawasan kota tua ini bukan hanya meliputi keadaan bangunan yang terdapat di daerah tersebut namun juga terhadap spasial kotanya. Keadaan hubungan sosial juga menjadi penentu berkembang atau tidaknya kawasan tersebut. Dengan menciptaan kawasan yang memanfaatkan potensi ekonomi dan pariwisata yang telah ada serta mengantisipasi kondisi alam yang rentan dilanda bencana, maka kualitas kawasan yang sempat menurun dapat meningkat kembali.

---

ABSTRACTThe more rampant deterioration of the historical sites in Indonesia creates a situation where the Indonesian Government requires involvements from the citizens themselves. The deterioration may lead to the loss of the historical artifacts as well as the locality of the site. This situation may affect the surrounding area or even the whole city. The diversity of the inhabitants in the area creates a character to the area. This character can be seen from their buildings, activities, up to their cultural events. Trades and tourisms give a certain quality to the area. Local fables such as “Sity Nurbaya” and “Malin Kundang” attract tourists. Muaro is located on a tectonic plate, making it vulnerable to earthquake and tsunami. The inhabitants and the local Government are both responsible in Muaro’s current and future sustainability. This polemic on this historical town involves not only the buildings’ condition but also the city’s spatiality. Moreover, the social aspect of the city also acts as a foundation of the area’s development. Creation of the district that utilize trading and tourism prospect by giving attention to the area’s vulnerability to natural disasters and the district’s deteriorating quality."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, baik jenis ataupun mutunya. Dengan meningkatnya taraf pendidikan dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat maka pemahaman masyarakat terhadap kesehatan juga semakin meningkat yang ditandai dengan semakin kritisnya tanggapan masyarakat terhadap mutu dan jasa pelayanan.RSU Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Padang Panjang. Pada pelayanan rawat jalan, terjadi penurunan kunjungan terutama terlihat pada 2 tahun terkahir ini. Untuk itu perlu diteliti penyebab dari penurunan kunjungan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang persepsi customer (pelanggan) terhadap pelayanan rawat jalan di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang sebagai dasar penyusuuan strategi pemasaran rawat jalan RSU Kota Padang Panjang.Penelitian ini bersifat deskriptif dimana data primer diambil dari informan yang terdiri dari dokter, perawat, pasien RSU Kota Padang Panjang, dan pasien RS Yarsi Padang Panjang dengan menggunakan metode Fokus Group Diskusi (FGD) dan wawancara mendalam sedangkan data sekunder didapatkan dari data rekam medik RSU Kota Padang Panjang.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelayanan perawat dan dokter di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang dan kebersihan serta kenyamanan yang herhubungan dengan fasilitas rumah sakit tidak sesuai dengan harapan pasien. Selain itu tarif pelayanan rawat jalan di poliklinik umum RSU Kota Padang Panjang yang sangat rendah menyebabkan kurangnya motivasi dokter/perawat serta kepercayaan pasien terhadap pelayanan rumah sakit.Hasil penelitian ini merupakan masukan untuk rumah sakit dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu serta pelayanan.

---

The Customer Perspective to The Ambulatory Care Service at General Polyclinic at District Hospital of Padang Panjang as a Basic Marketing Strategy at District Hospital in Padang Panjang CityThe technology and physician knowledge influence to community need for health service, such the kind of health or quality of health, with enhance quality of education and social economic growth in community. The understanding of people to health more enhance that can be looked at of the people responsive about health quality and health service.District hospital of Padang Panjang is the one of government hospital in Padang Panjang city. For ambulatory care service, there is reducing of visiting, especially for two years ago.This research is needed to obtain the information about customer perspective for ambulatory care service at general polyclinic at district hospital of Padang Panjang, as the basic of marketing strategy in district hospital Padang Panjang.This thesis has descriptive character which primary data is gotten from, the physician, the nurse, and the patient of district hospital and Yarsi hospital patient as the informan that use focus group discussion method (FGD) and interview while secondary data is obtained of district hospital medical record at Padang Panjang.From this thesis result is found that nurse service, the physician service, cleaning, and safety, at general polyclinic of district hospital that related by hospital facility not according to patient expect. The ambulatory service cost at general polyclinic, district hospital is so cheap and less motivation of physician, the nurse, and the patient belief to hospital service. This thesis result is for hospital to enhance service quality."

"Preservasi terhadap arsip foto dilakukan untuk menjaga kondisi fisik arsip foto tersebut agar nilai informasi yang terkandung dalam arsip foto tersebut dapat diakses. Berdasarkan nilai informasi dan karakteristik fisik dari arsip foto, dibutuhkan upaya yang berbeda dari arsip konvensional untuk menjaga kondisi fisik dan informasi yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini membahas mengenai upaya preservasi terhadap arsip foto oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Berdasarkan teori piramida preservasi menurut Teygeler (2001) terdiri dari preventive conservation, passive conservation, active conservation, dan restoration oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang dalam melakukan kegiatan preservasi arsip foto telah melakukan komponen upaya preservasi yang termasuk ke dalam piramida preservasi, namun masih terdapat beberapa komponen yang perlu dievaluasi untuk kegiatan preservasi pada lembaga tersebut.

---

Preservation of the photo archive is carried out to maintain the physical condition of the photo archive so that the value of the information contained in the photo archive can be accessed. Based on the information value and physical characteristics of photo archives, different efforts are needed from conventional archives to maintain the physical condition and information contained in them. This study discusses the preservation efforts of photo archives by the Padang Panjang City Library and Archives Service. Based on the theory of the preservation pyramid according to Teygeler (2001) consisting of preventive conservation, passive conservation, active conservation, and restoration by the Padang Panjang City Library and Archives Service in carrying out photo archive preservation activities, they have made preservation efforts components which are included in the preservation pyramid, but still There are several components that need to be evaluated for preservation activities at the institution."

"Pelaksanaan manajemen lokakarya mini di puskesmas merupakan sarana evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya. Tujuan dari lokakarya mini ini adalah untuk membahas hambatan yang ditemui terhadap pencapaian target cakupan program, serta membuat rencana kerja baru untuk bulan yang akan datang (Plan of Action/POA). Masih belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik, jadwal lokakarya mini yang sering ditunda, frekuensi yang tidak rutin, sehingga belum sesuai dengan pedoman lokakarya mini. Akibatnya, evaluasi dan lokakarya mini tidak dapat dilakukan secara optimal untuk penilaian kinerja puskesmas.Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran manajemen lokakarya mini di puskesmas dengan pendekatan sistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan staf puskesmas yang terdiri dari kepala tata usaha, pemegang program KIA, imunisasi, dan PKM, serta melakukan telaah dokumen terhadap proses manajemen lokakarya mini yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Kebun Sikolos, pelaksanaan lokakarya mini puskesmas belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan petunjuk buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan lokakarya mini, masih kurangnya pedoman dan protap lokakarya mini bagi seluruh staf, dan sebagian besar staf belum mengetahui pedoman dan protap tersebut. Perencanaan belum berjalan dengan baik, dimana jadwal kegiatan belum ada, pelaksanaan lokakarya mini sering ditunda karena kesibukan pimpinan dalam mengikuti rapat. Frekuensi lokakarya mini masih jarang, pelaksanaannya kadang-kadang 3 bulan sekali. Lokakarya mini sering diadakan karena keadaan yang mendesak, sering dilaksanakan pada pagi hari sebelum pelayanan puskesmas dimulai dengan waktu 1-1,5 jam, sehingga tujuan yang diharapkan belum maksimal. Hambatan yang ditemukan belum pernah dibahas untuk mencari upaya pemecahan masalahnya. Belum adanya rencana kerja bulan berikutnya dari hasil pelaksanaan lokakarya mini yang dilakukan untuk setiap program. Evaluasi pelaksanaan lokakarya mini juga belum pernah dilaksanakan sehingga penilaian kinerja puskesmas tidak tergambar.Hasil penelitian ini menyarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang untuk menyusun suatu petunjuk teknis lokakarya mini puskesmas dan melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas Kebun Sikolos agar menjalankan lokakarya mini puskesmas secara rutin. Bagi Puskesmas Kebun Sikolos disarankan untuk melaksanakan lokakarya mini secara rutin, terjadwal, sesuai dengan baku pedoman lokakarya mini puskesmas dengan tetap memperhatikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, misalnya dari jam 11.00 - 16.00, sehingga waktu diskusi dan perumusan pemecahan masalah dapat berjalan optimal, membuat perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh staf yang ada, didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang cukup sehingga tujuan dari lokakarya mini dapat tercapai. Diharapkan pimpinan puskesmas dapat mendorong pemberdayaan staf, membina kerjasama, serta membangun semangat kerjasama tim, sehingga dapat dihasilkan tim kerja yang solid dan handal.Abstract:The practice of mini workshop management in puskesmas serves as an evaluation tool for activities conducted in the previous month. The purpose of the mini workshop is to discuss obstacles encountered in achieving program coverage targets and to create a new action plan for the upcoming month (Plan of Action/POA). The less-than-optimal management of mini workshops in puskesmas is reflected in poorly organized planning processes, frequently postponed schedules, and irregular frequency, which do not align with the mini workshop manual. Consequently, evaluations and mini workshops are not optimally conducted for puskesmas performance assessment.This research aims to review mini workshop management in puskesmas using a systems approach. The study employs qualitative methods, including in-depth interviews with puskesmas leadership and staff, such as administrative heads, KIA program holders, immunization officers, and PKM staff, as well as a document review of the mini workshop management process.The research shows that at Puskesmas Kebun Sikolos, mini workshop management has not been well implemented and does not adhere to the puskesmas mini workshop manual. There is a lack of facilities and infrastructure required for conducting mini workshops, insufficient guidelines and protocols for all staff, and most staff are unaware of these guidelines and protocols. Planning is not well-executed, with no established schedule, and mini workshops are often postponed due to the leadership's involvement in meetings. The frequency of mini workshops is infrequent, sometimes occurring only once every three months. Mini workshops are often held under urgent circumstances, typically in the morning before puskesmas services start, taking 1-1.5 hours, which prevents achieving the desired outcomes. Obstacles encountered have not been addressed to find solutions. There is no working plan for the next month based on mini workshop results for each program. Evaluation of mini workshop execution has not been conducted, resulting in an unclear assessment of puskesmas performance.This research suggests that the Health Agency of Padang Panjang City should develop technical guidelines for puskesmas mini workshops and provide technical guidance to Puskesmas Kebun Sikolos to conduct mini workshops regularly. Puskesmas Kebun Sikolos is advised to hold mini workshops routinely, on a scheduled basis, in accordance with the mini workshop manual, while maintaining service activities to the public, for example from 11:00 AM to 4:00 PM, so that discussion and problem-solving time can be optimized. Proper planning should involve all staff, supported by adequate facilities and infrastructure, so that the objectives of the mini workshop can be achieved. It is expected that puskesmas leaders will encourage staff empowerment, foster cooperation, and build team spirit to produce a solid and reliable team."

"ABSTRAKAngka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACTThe dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal."

"Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang turut mengelola pajak restoran. Masalah kepatuhan pajak restoran di Kota Padang Panjang berdampak pada jumlah dan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk mengatasi masalah kepatuhan dan penerimaan pajak tersebut, Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak restoran dari 10% menjadi 5% pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak setelah kebijakan ini diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teori Implementation as A Political and Administrative Process oleh Grindle (1980). Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan tujuan penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan tarif pajak restoran di Kota Padang Panjang sudah baik. Namun, ketersediaan dana, perubahan jangkauan pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana penerimaan penerapan kebijakan ini masih butuh perhatian. Sedangkan kondisi kepatuhan pajak restoran sudah lebih baik dengan hadirya kebijakan penurunan tarif pajak restoran ini. Namun demikian, faktor penegakan hukum dan regulasi mengenai sanksi yang belum diatur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

Restaurant tax is a type of tax regulated in Law Number 28 of 2009. Padang Panjang City, West Sumatra Province is one of the areas that also manages restaurant taxes. The problem of restaurant tax compliance in Padang Panjang City has an impact on the amount and realization of local tax revenues. To overcome the problem of compliance and tax revenue, the Regional Government issued a policy to reduce restaurant tax rates from 10% to 5% in 2018. The purpose of this study was to analyze the implementation of a policy of reducing restaurant tax rates in Padang Panjang City, as well as describe the factors that influence taxpayer compliance after this policy is implemented. This research uses the theory of Implementation as A Political and Administrative Process by Grindle (1980). This research approach is post positivist with descriptive research objectives and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the policy of reducing restaurant tax rates in the city of Padang Panjang has been good. However, the availability of funds, changes in the scope of implementation of the policy, as well as the acceptance of the implementation of this policy still need attention. While the condition of restaurant tax compliance has improved with the presence of this restaurant tax rate reduction policy. However, law enforcement and regulatory factors regarding unregulated sanctions are one of the factors influencing taxpayer non-compliance."

"Kota Padang Panjang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki lokasi strategis. Oleh karena itu Kota Padang Panjang mengalami perkembangan wilayah yang cukup pesat. Hal tersebut mengakibatkan perubahan tutupan lahan yang luas dari vegetasi menjadi non-vegetasi, yang memicu pengingkatan suhu permukaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan kerapatan vegetasi dan suhu permukaan pada tutupan lahan dan mengkaji hubungan antar keduanya. Metode yang digunakan adalah metode pengindraan jauh yang terdiri dari NDVI, LST, dan Raster Correlation. Kemudian dilakukan uji akurasi dengan metode Khat Kappa dan diperkuat dengan survei lapang untuk validasi tutupan lahan dan suhu. Hasil dari penelitian ini adalah kerapatan vegetasi dan suhu permukaan tahun 2011-2021 mengalami perubahan seiring berubahnya tutupan lahan. Terjadi penurunan luas lahan bervegetasi sejak tahun 2011 – 2021 yang berubah menjadi lahan terbangun. Hal ini berkaitan dengan suhu permukaan yang terus mengalami kenaikan. Nilai korelasi kerapatan vegetasi dengan suhu permukaan berbanding terbalik, artinya apabila kerapatan vegetasi menurun maka suhu permukaan akan meningkat, begitupun sebaliknya.

---

Padang Panjang City is one of the cities in West Sumatra Province which has a strategic location. Therefore, the city of Padang Panjang has experienced a fairly rapid regional development. This results in extensive land cover changes from vegetation to non-vegetation, which triggers an increase in land surface temperature. The purpose of this study was to analyze changes in vegetation density and surface temperature on land cover and examine the relationship between them. The method used is remote sensing method which consists of NDVI, LST, and Raster Correlation. Then the accuracy test was carried out using the Khat Kappa method and strengthened by a field survey to validate land cover and temperature. The result of this research is that the vegetation density and surface temperature in 2011-2021 have changed along with the change in land cover. There has been a decrease in the area of vegetated land since 2011 – 2021 which has turned into built-up land. This is related to the surface temperature that continues to increase. The correlation value of vegetation density with surface temperature is inversely proportional, meaning that if the vegetation density decreases, the surface temperature will increase, and vice versa."

"Skripsi yang penulis analisis membahas terkait dengan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut oleh BPKD Kota Padang Panjang dalam menerapkan strategi tersebut. Pemilihan Kota Padang Panjang sebagai site penelitian dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang Panjang yang belum pernah mencapai target penerimaan PBB-P2 100 persen. Metode penelitian yang penulis pakai menggunakan pendekatan post-positivism. Yang mana penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dalam menganalisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dinilai belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik. Serta kendala yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu penegakan hukum yang dinilai masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemahaman akan PBB-P2 dinilai kurang. Untuk mengatasi hambatan penulis memberika masukan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang seperti menyelenggarakan pengawasan, menerapkan law enforcement secara ketat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta pengoptimalisasian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

---

This thesis discuss about the analysis is related to the strategy of the Padang Panjang City Government in optimizing its regional revenue. This research is to study the strategies used by the Government of Padang Panjang City along with the inhibiting factors encountered by BPKD of Padang Panjang City in implementing these strategies. The selection of Padang Panjang City as the research site was compared to cities in West Sumatra Province, only Padang Panjang City had never reached the 100 percent PBB-P2 revenue target. The research method that I use uses a post-positivist approach. Which is the author who uses William Dunn's theory of evaluation in analyzing. The result of this research is that the strategy applied by the Padang Panjang City Government in optimizing PBB-P2 revenue does not meet the criteria for a good policy. As well as the hard drive found by the Padang Panjang City Government, namely lack of law enforcement, lack of public awareness in an effort to fulfill their tax obligations and a lack of understanding of PBB-P2. To overcome the obstacles in writing input that can be used by the Government of Padang Panjang, such as conducting supervision, implementing strict law enforcement, increasing awareness and society, developing the quality of human resources and optimizing the use of information and communication technology."