"Dengan diberlakukannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan, telah memberikan kewenangan yang semakin besar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban. Kewenangan yang semakin besar ini, selain menandakan tidak. diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT Surveyor Indonesia (wewenang tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, juga merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain.
Wewenang tersebut merupakan tanggung jawab yang besar dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran institusi DJBC mulai dari hirarki teratas hingga yang terbawah. Hal ini dikarenakan apabila DJBC mengalami kegagalan dalam menekan high cost economy, maka tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat opportunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya.
Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa yang menghendaki adanya suatu sistem kepabeanan yang terbaik dan bermutu internasional merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari sistem dan prosedur kepabeanan itu sendiri.
Peran DJBC sebagai fasilitator perdagangan ternyata mengalami konflik dengan peran yang lain sebagai aparat fiskal. Sebagai aparat fiskal, DJBC dituntut untuk mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya guna mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi di saat krisis ekonomi seperti saat ini, peran penerimaan pajak dalam sisi penerimaan di APBN sangat diperlukan sebagai alat stabilisasi dan penggerak ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan. Sedangkan sebagai fasilitator perdagangan, DJBC menggunakan sistem pengawasan dan pelayanan yang lebih fleksibel dengan mengedepankan kelancaran arus barang.
Penerapan manajemen strategik dalam pembangunan sudah diakui secara umum dapat membantu dan diperlukan dalam menciptakan good governance di segala aspek pemerintahan. Mengacu pada hal tersebut, DJBC sebagai institusi pemerintah juga dituntut untuk dapat melaksanakan manajemen strategik di sektor publik, yang dimulai dengan dibuatnya perencanaan strategik.
Dalam pencapaian mutu kinerja yang optimal, maka maka tiap-tiap kantor pelayanan DJBC dituntut untuk dapat melakukan terobosan dan menciptakan strategi kebijakan yang repat, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja.
Strategi kebijakan tersebut harus dapat meliput tujuan yang harus dan akan dicapai secara komprehensif dan terpadu meskipun antar tujuan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu masukan dari pihak stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diharapkan membantu dalam penentuan strategi terbaik, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang akan diraih dengan bias sekecil mungkin."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
