Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan untuk memahami keadaan masyarakat di Nagari saat ini, khususnya kehidupan nagari setelah system nagari diterapkan kembali di Sumatera Barat. Dan untuk melihat perbedaan kehidupan nagari saat ini dengan kehidupan nagari tradisional, sehingga ditemukan gambaran yang jelas terhadap kenyataan nagari saat ini. Serta Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam mengisi ruang kosong teoritik maupun praktik dalam memahami realitas masyarakat Minangkabau modern termasuk perubahan sosial yang terjadi di dalamnya dan dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pembangunan sosial di Sumatera Barat. Pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut; (I) Bagaimana keadaan nagari dewasa ini, setelah system nagari diterapkan kembali di Sumatera Barat ? (2) Apakah terdapat perbedaan antara nagari tradisional dengan nagari saat ini ?Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, bukan dalam kategori-kategori matematis yang digolongkan dalam tipe penelitian deskriptif analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dan beberapa sumber, yaitu, pertama, Sumber-sumber yang tertulis dan bersifat sekunder yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kedua, data-data yang dikumpulkan melalui interviu-interviu langsung, observasi-observasi pribadi. Ketiga, Data yang diperoleh dengan cara langsung ke masyarakat secara partisipatif seraya melakukan observasi mendalam (participant observer). Selanjutnya, pengalaman bagi peneliti sendiri yang merupakan putra asli Minangkabau yang pernah merasakan hidup di kampung halaman ataupun di perantauan, tentu memberikan manfaat dalam merasakan lika-liku masyarakat yang dapat menambah pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti. Lokasi Penelitiannya adalah di nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Pemilihan nagari ini berdasarkan kriteria sub-urban. Nagari ini memenuhi kriteria sub-urban tersebut. Dalam penelitian tersebut, penulis melihat nagari tradisional dan nagari saat ini khususnya di nagari Koto Baru Simalanggang. Dan penulis menemukan sejumlah perbedaan dan perubahan dalam hal Pemerintahan dan kepemimpinan, hubungan kekerabatan, penguasaan sumber daya ekonomi serta munculnya struktur baru diluar struktur adat.Berdasarkan temuan tersebut penulis berkesimpulan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah proses individualisasi dalam berbagai sistem sosial dalam kehidupan nagari di Minangkabau. Dalam hal pemerintahan, individualisasi terlihat dalam perubahan struktur yang otonom kepada struktur hirarkis karena menyesuaikan diri dengan ketentuan nasional.dan berubah Bari kepemimpinan komunal para pemangku adat kepada kepemimpinan tunggal Wali Nagari yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam ikatan kekerabatan juga terdapat perubahan, yaitu perubahan dalam hal keintiman. Ikatan kekerabatan yang kuat sekarang sudah bertambah longgar. Dan dalam hal pengusaan sumber daya ekonomi juga telah bergeser dan komunal kepada individual. Kalau dalam masyarakat nagari tradisional, masyarakat bergantung kepada harta pusaka, sekarang sebagian besar masyarakat sudah bergantung kepada harta pencariannya sendiri."

"Penelitian ini membahas resistensi masyarakat lokal terhadap rencana tambang oleh perusahaan ekstraktif yang difokuskan pada studi konflik, kemudian akan dilihat apakah konflik ini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan stratergi studi kasus di Nagari III Koto, Sumatera Barat. Terdapat 12 informan dalam penelitian ini yang dipilih secara purposive dan snow ball. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh variabel yang menjadi sebab resistensi. Norma dan aturan adat menjadi variabel yang sangat penting sebagai sebab resistensi sekaligus sebagai penentu bentuk resistensi yang dilakukan. Sedikitnya ada tujuh bentuk resistensi yang dilakukan t hingga tujuan gerakan itu dapat tercapai. Selain menjadi sebab dan menentukan bentuk, adat dengan legalitas yang tinggi ternyata juga digunakan sebagai alat dalam melakukan mencapai tujuan resistensi oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diidentifikasi bahwa resistensi pada masyarakat Nagari III Koto termasuk kedalam bentuk gerakan sosial.

---

This research discuss about the resistance in local societies against mining corporation by extractive corporate. This study focus in conflict approach which is seen if it can be a social movement or not. This study uses qualitative approach with case study held in Nagari III Koto, West Sumatera. There are twelve informants selected by purposive and snow ball technique. The result of this research shows us that there are seven variables which being the cause of resistance. Norms and customs? tradition are the most important in determining the forms of resistance. At least there is seven forms of resistance which did by actors in the region until it achieved. Highly legal tradition can be used as a tool to reach the goals of resistance in society. Finally, based on this research, resistance in Nagari III Koto's society included as social movement."

"Nagari sebagai bentuk komunitas kecil yang ada di Sumatera Barat dalam perkembangannya telah melakukan pengaturan secara otonom terhadap kepentingan komunitasnya. Peran nagari sebagai bentuk pemerintahan desa dan sebagai institusi sosial di masyarakat telah dapat menyalurkan aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencari corak kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Setelah mendapat campur tangan dan pengaturan dari pemerintahan yang lebih tinggi baik pada periode Pemerintah Penjajahan, periode Pemerintah Republik Indonesia sesudah penyerahan kedulatan dan periode dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1979 terjadi perubahan terhadap bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut. Dengan latar belakang ini penulis berasumsi bahwa pada periode pemerintah penjajahan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan cenderung terpaksa, sementara itu pada zaman sesudah penyerahan kedaulatan partisipasi masyarakat cenderung sukarela dan pada periode diselenggarakannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa partisipasi masyarakat cenderung mengharapkan imbalan.Berdasarkan latar belakang dan asumsi di atas, pokok masalah yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "bagaimanakah hubungan sistem pemerintahan dengan partisipasi masyarakat ?", dengan rincian permasalahan adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung sukarela, pada periode kolonial cenderung terpaksa dan pada periode UU No. 5 Tahun 1979 cenderung mengharapkan imbalan ?Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan nagari semenjak asal usul nagari sampai keterlibatan pemerintah dalam pengaturannya, hubungan sistem pemerintahan nagari dengan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.Penelitian dilakukan pada nagari yang telah dipilih sebagai kajian kasus yaitu Nagari Lumpo, Nagari Palangai dan Nagari Air Haji kesemuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan explanatory research. Sumber data atau yang dijadikan subjek penelitian adalah informan dan sumber data lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur. Analisa data dilakukan dengan pengorganisasian data kedalam kelompok tertentu dan untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan bentuk partisipasi dilakukan dengan mengemukakan contoh-contoh (anekdot) dalam mendukung interpretasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung bersifat demokratis. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat lebih memberikan peluang untuk berdialog dan tidak adanya unsur pemaksaan keinginan pemerintah kepada masyarakat. Makin cenderung demokratis penyelenggaraan pemerintahan makin membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap pemerintahan. Sehingga pada periode ini bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan tumbuh secara sukarela.Pada periode penjajahan, penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otonomi nagari lebih bersifat demokratis sehingga partisipasi masyarakat cenderung sukarela. Sementara itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan penjajahan dilakukan dengan otoriter dan penuh paksaan serta sanksi, sehingga partisipasi yang muncul cenderung terpaksa.Pada periode UU No. 5 Tahun 1979, penyelenggaraan pemerintahan nagari lebih didominasi oleh kepentingan pusat dan besarnya campur tangan pemerintah yang lebih atas. Dengan kondisi ini partisipasi masyarakat mengalami perubahan karena pemerintah dengan aturan-aturan birokrasi yang baku telah mematikan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi.Partisipasi lahir karena adanya imbalan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai akibat aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijabarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sementara itu nilai-nilai budaya yang sudah hidup di dalam masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah.Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari secara umum adalah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yaitu pola hubungan yang cenderung demokratis, pola hubungan yang cenderung otoriter dan pola hubungan yang didasarkan oleh kepentingan tertentu sehingga hubungan tercipta karena ada kompensasi yang diharapkan. Faktor berikutnya adalah perubahan sosial yang terjadi baik yang disengaja maupun secara alami. Perubahan ini harus selalu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tersebut bisa diarahkan kepada perubahan sosial yang menguntungkan."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat pembangunan desa pada bidang pertanian melalui peran pemerintah lokal (wali nagari) dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel 90 anggota kelompok tani sebagai responden. Hasil peran pemerintah desa yang cenderung rendah menyebabkan pembangunan desa yang buruk. Sedangkan, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat tidak berhubungan.

---

This thesis purposes are to measure the influences of local govemace (wali nagari) and social capital roles toward rural development. This research use quantitative approach with 90 members of fanner groups as the respondent. The role of local governance toward rural development is tending to low. In the other hand, there is no influence between social capital and rural development."

"ABSTRAKTulisan ini difokuskan pada situasi pasar nagari sebagai arena sosial dalam proses penyelesaian sengketa. Studi kasus pasar Nagari Moto Baru, Padang Panjang, Sumatera Barat.Penelitian mengenai Pasar Nagari dilihat sebagai pasar tradisional yang unik dan menjadi arena sosial, yang dapat memunculkan berbagai kegiatan. Misalnya menjadi ajang pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi, sumber dimensi komunikasi dan informasi, sumber gosip, tempat rekreasi atau tempat hiburan, tempat ngrumpi, tempat pertemuan sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Sernua ini memungkinkan sekali timbul sengketa.Sengketa yang muncul akan diselesaikan dengan cara-cara warga masyarakat setempat, yang bersumber pada budaya Minangkabau dan tidak terlepas dari sistem matrilineal.Begitu kompleknya masalah-masalah yang muncul di pasar nagari, sehingga pasar Nagari menjadi suatu arena sosial dalam proses penyelesaian sengketa. Tidak semua sengketa pada tahap basil akhir diselesaikan di pengadilan formal, tetapi justru sebagian besar sengketa dapat diselesaikan di pengadilan non formal, dengan hasil kompromistis dan berupaya memuaskan kedua belah pihak. Hal ini dipilih para pihak karena dapat rnengembalikan, memulihkan atau menjaga keseimbangan hubungan persaudaraan yang telah terjalin. Lebih-lebih para pihak tersebut sesama mitra usaha yang selalu memperhitungkan hubungan yang bersifat kolegalitas atau kebersamaan."

"Sistem sosial sangat berperan dalam perubahan yang terjadi pada sebuah komunitas, seperti proses difusi suatu inovasi. Sistem sosial membedakan satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses difusi inovasi, seperti yang terjadidi salah satu kelompok disabilitas, Komunitas Kartunet. Penelitian ini mengkaji tentang sistem sosial Komunitas Kartunet dan perannya dalam difusi inovasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam terhadap dua orang informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketua Komunitas adalah opinion leader sekaligus innovators. Sebagai sebuah kelompok penyandang disabilitas, Komunitas Kartunet sangat terbuka. Inovasi pemanfaatan TIK sangat menarik bagi penyandang disabilitas, terutama untuk mengatasi hambatan, memenuhi kebutuhan, serta mendorong kemandirian. Mereka cenderung lebih mudah menerima dan ingin mengadopsi inovasi karena adanya pengaruh opinion leader dan peer. Selain itu, salah satu indikator yang berperan dalam mendorong difusi inovasi pemanfaatan TIK di Komunitas Kartunet adalah inovasi yang dibuat sebagai kebijakan bagi anggotanya, namun terdapat kebebasan bagi anggota untuk menentukan sendiri keputusan adopsi inovasinya.

---

The social system is instrumental in the changes that occur in acommunity, such as the diffusion process of an innovation. The social system distinguishes one group from another in the process of diffusion of innovation, as happened in one of the disability groups, Kartunet Community. This study examines the social system of the theKartunet Community and it is role in the diffusion of innovation in the utilization of Information and Communication Technology ICT. Thisresearch is conducted by in depth interview method to two informants chosen purposively.

The results showed that the Chairman of the Community is the opinion leader as well as innovators. As a group of persons with disabilities, the Kartunet Community is very open. Innovation of ICT utilization is very interesting for PwDs, especially to overcome obstacles, meet the needs, and encourage self reliance. They tend to be more receptive and eager to adopt innovation because of the influence of opinion leaders and peers. In addition, one of the indicators that play a role in encouraging the diffusion of ICT utilization innovations in the Kartunet Community is the innovation created as a policy for their members, but there is freedom formembers to decide for them selves innovation adoption decisions."

"Skripsi ini membahas tentang dukungan sosial pada pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana peran dukungan sosial formal dan informal selama pelaksanaan pembimbingan dalam upaya reintegrasi dan mencegah residivisme. Penelitian berfokus kepada peranan dukungan sosial dalam upaya menghasilkan reintegrasi sosial dan mencegah residivisme pada kasus narkotika dengan menggunakan social support theory, social bond theory dan theory of desistance. Ketiga teori tersebut digunakan untuk melihat peran dukungan sosial dalam upaya membangun ikatan sosial dan membantu desistance dari pengulangan kembali pelanggaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam semi terstruktur dengan Klien Pemasyarakatan, PK Bapas Kelas IA Jakarta Pusat, Anggota Keluarga Klien, serta Masyarakat oleh staf YIIM. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dukungan sosial hadir baik secara formal maupun informal. Namun, dukungan formal dari Bapas serta PK diketahui belum maksimal didapatkan klien. Hal ini disebabkan karena terdapat berbagai hambatan internal Bapas dalam upaya menghasilkan berbagai dukungan selama pembimbingan klien. Sebaliknya, dukungan informal melalui keluarga dan masyarakat oleh YIIM memperlihatkan memiliki sumber daya yang lebih berlimpah, sehingga dukungan berjalan dengan lebih baik dan maksimal. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dukungan yang diberikan baik formal maupun informal memiliki peranan dalam membentuk ikatan sosial dan mempertahankan desistance untuk mencegah residivisme dan reintegrasi yang sukses ke masyarakat.

---

This thesis discusses social support in the implementation of parole for correctional client. This research was conducted by looking at the role of formal and informal social support during the implementation of guidance in reintegration efforts and preventing recidivism. Research focuses on the role of social support in an effort to produce social reintegration and prevent recidivism in narcotics cases by using social support theory, social bond theory and theory of desistance. The three theories are used to see the role of social support in an effort to build social bond and helping desistance from reoffended. The method used in this study is a qualitative method and is carried out with semi-structured in-depth interviews with Client, Probation Officer, Family Members of Clients, and Society by YIIM (Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun) Staf. The results showed that social support was present both formally and informally. However, formal support from correctional centre and probation officer shows has not been maximally obtained. This is because there are various internal obstacles to correctional centre in an effort to generate various supports during client mentoring. On the other hand, informal support through family and community by YIIM show that it has more abundant resources, so that support runs better and maximally. This study also shows that the support provided both formal and informal has a role in forming social bonds of clients and maintaining good desistance to prevent recidivism and sucsees reintegration into society."

"Penelitian ini bertujuan menguraikan aspek struktural, kultural dan prosesual dalam implementasi kebijakan Kawasan Perkotaan Baru dengan skema Kota Terpadu Mandiri. Mengambil lokasi penelitian di wilayah transmigrasi di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini mengkesplanasi hubungan aspek struktural dalam pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Penelitian ini kualitatif, dengan hasilnya agen dan struktur pemerintahan formal pusat dan Kabupaten lebih mendominasi tanpa melibatkan agen pada lembaga adat yang diakui dan dihormati oleh anggota masyarakat, sebagai kewenangan lokal dan hak asal usul. Perkembangan terbaru studi ini adanya pembangunan sosial hubungan struktur yang lebih mendominasi dari kekuatan kultural. Akibatnya pembangunan kawasan perkotaan baru terhambat.

---

This study describes structural, cultural, and processual aspects of policy implementation on New City in Rural Area using Economically Integrated, Selfreliant City scheme, located at transmigration area in Silaut District, West Sumatera Province. The study explains relations between structural aspects in physical and social development. This qualitative study shows that agent and Central and Regency formal government structures are more dominant, no involvement of recognized, respected cultural institution agent as local authority and rights origin. The study depicts the latest situation of social development, i.e. structural relation is more dominant than cultural power, impeding development of the new city in rural area."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial perubahan kepemilikan tanahpusako di Nagari Cubadak dan kaitannya dengan faktor-faktor yangmempengaruhinya. Dari tahun ketahun selau terjadi perubahan kepemilikan tanahpusako yang dijual, meski menurut adat Minangkabau hal ini sama sekali tidakboleh terjadi. Tujuan penelitian ini adalah; 1) pola perubahan kepemilikan tanahpusako 2) kaitan antara faktor yang mempengaruhi perubahan kepemilikan tanahpusako. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan pengumpulandata data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dari DirjenPajak Kanwil II DPJ Sumbagteng KPPBB Solok tahun 1997. Sedangkan dataprimer diperoleh langsung dari informan kunci dan survey lapangan. Unit analisisadalah keseluruhan kavling tanah pusako, geomer adalah Nagari Cubadak.Perubahan kepemilikan tanah pusako karena penjualan mencapai 43,17 ha.Penggunaan tanah yang signifikan mempengaruhi perubahan kepemilikan, adalahtegalan yang kemudian diubah menjadi perumahan. Jarak terhadap pusatpelayanan berkontribusi signifikan pada perubahan kepemilikan tanah pusako,perubahan kepemilikan tanah pusako lebih banyak pada jarak tengah ke pusatpelayanan, dijarak antara 4.925 m sampai dengan 5.375 m. Kemudian, ketikakeberadaan penjual tanah pusako tidak ada, perubahan kepemilikan tanah pusakomenjadi lebih besar, namun korelasi antara keberadaan penjual dengan perubahankepemilikan tanah pusako tidak signifikan. Berdasarkan jaringan jalan, perubahankepemilikan tanah pusako paling banyak terjadi pada jarak 45-135 m dari jalan,namun jarak ke jalan tidak signifikan mempengaruhi perubahan kepemilikantanah pusako.

---

ABSTRACT