Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengantisipasi kompetisi diera globalisasi perlu dilakukan upaya yang intensif untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu manajemen di fasilitas kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan harus meningkatkan mutu manajemen sehingga tidak bermasalah dalam melaksanakan fungsinya. Sebagian besar puskesmas yang berada di kabupaten Dharmasraya kinerjanya masih berada pada kelompok III yaitu dengan kelompok kinerja kurang, dan belum melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan fungsi manajemen puskesmas dan faktor yang mempengaruhinya pada puskesmas Sungai Dareh dan puskesmas Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya propinsi Sumatera Barat pada tahun 2005, dengan pendekatan sistem yang terdiri dari variabel input (SDM, dana dan sarana prasarana) dan proses (Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokmin, Pengawasan dan Pengendalian, pembinaan dan Evaluasi) serta variabel out put (Sistem manajemen Puskesmas). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian analitik melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait dan observasi serta penelusuran dokumen pada Puskesmas Sungai Dareh dan Puskesmas Sungai Rumbai yang dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2006. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem manajemen puskesmas Sungai Rumbai Lebih balk dari pada puskesmas Sungai Dareh, karena pada puskesmas Sungai Rumbai Fungsi manajemen puskesmas seperti perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian dan penilaian sudah terlaksana walaupun belum optimal. Disamping itu ketersediaan SDM, dana dan sarana prasarananya lebih baik, walaupun belum sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di puskesmas Sungai Dareh fungsi manajemennya belum terlaksana dan SDM, dana dan sarana prasarana sangat terbatas. Hal lain yang menyebabkan ini terjadi adalah kurangnya supervisi dan pembinaan dari Dinas Kesehatan pada puskesmas tersebut. Berdasarkan basil penelitian ini disarankan agar Dinas Kesehatan meningkatkan supervisi dan pembinaan serta meningkatkan kemampuan manajerial kepala puskesmas juga meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas, dana dan sarana prasarana. Kepada puskesmas disarankan meningkatkan kerja soma lintas sektor terutama puskesmas Sungai Dareh.

---

To anticipate competition in globalization era an intensive efforts need to be conducted to improve management professionalism and quality in health facility. Healy center as pioneer in health development need to increase the management quality so that there is no problem in running the functions. Most of health center exist in Dharmasraya regency still remain in III!° group performance that is with less performance group, and not yet do the management function well.

This research aim is to find health center management function execution and factor affect Sungai Dareh health center and Sungai Rumbai health center Dharmasraya Regency West Sumatra province in year 2005, with system approaching consist of input variable (SDM, fund and medium) and process (Planning of health center Level, Lokmin, Monitoring and Controlling, Construction and Evaluation) and also output variable (health center Management System). This Research done qualitative approach with in-depth interview, observation and document study of Sungai Dareh health center and Sungai Rumbai health center.

From result research got conclusion that health center management system execution Sungai Rumbai health center is better than Sungai Dareh health center, because in Sungai Rumbai health center management function such as planning, powering and execution and monitoring, controlling and assessment already achieved although not optimally. Besides SDM availability, fund and medium is better, although not appropriate with needs. While in Sungai Dareh health center management function not yet achieved and SDM, fund and medium are very limited. Other things that caused this are the lack of supervision and construction from Health Agency of those health center.

From this research result suggested that Health Agency improving supervision and construction and also improving managerial ability of health center chief and also increasing availability of SDM with quality, fund and medium. For health center suggested to improve cooperation between cross sector especially Sungai Dareh health center."

"Berdasarkan SK Bupati Tanah Datar No. 12/BTD-2004 maka dimulai pelaksanaan Puskesmas Unit Swadana di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2004, dimana kebijakan ini memberikan kewenangan dalam mengolah pendapatan fungsional secara mandiri untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan serta upaya peningkatan mutu pelayanannya.Penelitian bersifat Cross Sectional, unit analisis adalah Puskesmas Unit Swadana di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat yaitu Puskesmas Lima Kaum I, Sungayang dan Tanjung Emas.Hasil penelitian mendapatkan bahwa dengan kebijakan menjadi unit swadana pendapatan Puskesmas Unit Swadana meningkat cukup tinggi dimana Puskesmas Lima Kaum I tertinggi peningkatan pendapatannya dari Puskesmas Tanjung Emas dan Sungayang.Pendapatan yang diperoleh sudah dapat menutupi seluruh biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas dan bahkan berlebih yang berarti ada cadangan dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengernbangkan puskesmas unit swadana lebih baik. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan nilai Cost Recovery didapatkan Puskesmas Lima Kaum I = 126,38 %, Puskesmas Tanjung Emas 122,01 % dan Puskesmas Sungayang 118,56 %. Namun nilai Cost Recovery ini barulah tahap recovery biaya operasional dan pemeliharaan sedangkan kondisi sebenarnya dengan memperhitung¬kan biaya investasi, gaji dan subsidi lainnya belum diketahui. Sistem pembayaran terbesar secara tunai dan askes/gakin, namun masih ditemukan adanya pembayaran gratis terbanyak di Puskesmas Tanjung Emas.Penerimaan sebelum swadana terbesar berasal dari retribusi karcis namun setelah menjadi unit swadana sudah hampir berimbang antara pendapatan dari karcis dan pelayanan kesehatan lainnya bahkan di Puskesmas Lima Kaum I penghasilan dari karcis lebih kecil dari penghasilan dari tindakan pelayanan kesehatan lainnya.Utilisasi pengguna jasa dari retribusi di Puskesmas unit Lima Kaum I berasal dari tindakan medik dasar, konsultasi kesehatan, pengujian kesehatan dan i emakaian ambulance, di Puskesmas Sungayang potensinya dari pemeriksaan dokter gigi dan pertolongan persalinan dan di Puskesmas Tanjung Emas dari pemeriksaan dokter spesialis dan tindakan laboratorium.Upaya penerimaan Puskesmas dari retribusi bayar setelah pembentukan unit swadana di Puskesmas Lima Kaum I sudah baik tetapi di Puskesmas Sungayang dan Tanjung Emas masih belum maksimal, padahal sebelum swadana puskesmas Lima Kaum I masih belum maksimal upaya penerimaannya.Kebijakan tarif hanya bersifat makro, tarif secara mikro belum diperbo!ehklan untuk dilaksanakan oleh Puskesmas. Namun dari pentarifan yang ada sudah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan swadana yang dilaksanakan.Persepsi waktu tunggu yang lama masih ditemukan terbanyak pada unit pendaftaran dan obat. Persepsi terhadap biaya pelayanan kesehatan yang dianggap maha! tidak begitu banyak, persepsi mahal terbanyak ditemukan pada pemeriksaan penunjang di Puskesmas Tanjung Emas.Persepsi terhadap pelayanan petugas sudah balk namun masih ditemukan adanya persepsi kurang baik pada pelayanan petugas terbanyak dibagian pendaftaran di Puskesmas Lima Kaum dan Sungayang.Persepsi terhadap sikap petugas cukup baik namun masih ditemukan masih ada persepsi pengguna jasa yang tidak puas terhadap sikap petugas terutama di bagian pendaftaran dan obat di Puskesmas Tanjung Emas dan Sungayang.Kondisi kebersihan dan kenyamanan puskesmas baik, walaupun masih ditemukan tidak nyaman terhadap toilet yang tersedia.Sebagai suatu kebijakan, pelaksanaan puskesmas unit swadana membawa banyak manfaat bagi pengguna jasa dimana adanya peningkatan mutu pemeriksaan dan pelayanan kesehatan serta mutu obat. Bagi petugas adanya kemendirian dalam perencanaan keuangan dan kemantapan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya konsep swadana yang dilaksanakan bukanlah murni swadana melainkan lebih pada upaya pembentukan Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasanya. Perlu dikembangkan lebih lanjut karena diharapkan dimana yang akan datang puskesmas swadana merupakan prototipe puskesmas ideal yang dapat memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu bagi masyarakat sehingga memiliki dampak positif yang cukup besar, baik bagi puskesmas maupun bagi masyarakat."

"Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di negara berkembang masih merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi dan balita. Di Indonesia proporsi kematian bayi dan balita oleh ISPA terutama pnemonia masih sangat besar yaitu 38,1% dan 38,8%, sekitar 150.000 balita meninggal oleh pnemonia pertahun. Upaya menurunkan kematian karena ISPA dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan penatalaksanaan kasus ISPA secara benar dan tepat waktu. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia diharapkan memiliki kemampuan manajemen yang baik, sehingga berbagai masalah kesehatan dalam wilayah kerjanya dapat diatasi secara paripuma mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang sistem manajemen puskesmas yang berkaitan dengan cakupan Program P2 ISPA di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan unit analisis adalah puskesmas. Sampel adalah total populasi yaitu 40 puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin. Variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel independen yaitu input yang terdiri dari tenaga pelaksanan program, buku pedoman, Standard Operating Procedure (SOP), Sarana dan Prasarana serta dana dan process terdiri dari Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), Mini Lokakarya, Supervisi dan Bimbingan teknik serta Pencatatan dan Pelaporan. Sedangkan variabel dependen adalah cakupan Program P2 ISPA. Dengan uji statistik Chi-Square didapatkan ada hubungan yang bermakna antara variabel Buku Pedoman, SOP, Sarana dan Prasarana, PTP, MinIok, serta Supervisi dan Bimbingan Teknis dengan cakupan Program P2 ISPA. Secara keseluruhan input dan process mempunyai hubungan yang bermakna dengan cakupan Program P2 ISPA. Selanjumya uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel yang memberikan pengaruh yang paling besar terhadap cakupan Program P2 ISPA adalah SOP serta Supervisi dan Bimbingan Teknis. Disarankan agar Petugas pelaksana Program P2 ISPA di Puskesmas bekerja dengan menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin harus melaksanakan supervisi Program P2 1SPA secara terjadwal dan adekuat.

---

In a number of developing countries, acute respiratory infection (ISPA) is still the first cause of death of infants and toddlers. In Indonesia the death proportion of infants and toddlers caused by ISPA and pneumonia in particular is large, about 38.1% and 38.8% or approximately 150,000 infants die annually due to pneumonia. Efforts to lower the death rate caused by ISPA have been taken by means of improving health treatment and the treatment of ISPA cases properly and in timely manner. Puskesmas (community health center) as spearhead of health service in Indonesia is expected to have good management so that it can solve and overcome various health issues within its work completely and area autonomously.

This study was aimed at obtaining information on the management system of puskesmas relating to the scope of P2 ISPA program in Musi Banyasin district in 2000. This study employed a cross sectional research design with quantitative descriptive analysis. Puskesmas was the unit of analysis. The sample consisted of total population of 40 puskesmas in Musi Banyuasin district.

The study variables were of two types. The first was independent variable consisting of program executor, guideline book, Standar Operating Procedure (SOP), facilities and infrastructure and processes (puskesmas-level planning, mini workshop, supervision, technical guidance and recording as well as reporting. While the dependent variable consisted of scope of P2 ISPA Program. By employing Chi-Square statistic test, it was revealed that there was a significant correlation between guideline book, Standar Operating Procedure (SOP), facilities, infrastructure, puskesmas-level planning, mini workshop, supervision and technical guidance and scope of P2 ISPA Program. Throughly the input and process have a significant correlation with scope of P2 ISPA Program .In addition the logistic regression test also indicated that the most affecting variables on the scope of P2 ISPA Program were SOP, supervision and technical guidance.

A recommendation is made for program executor of P2 ISPA Program in puskesmas work by using Standar Operating Procedure (SOP) and Health Departement in Musi Banyuasin district have to implement the supervision and technical guidance scheduledly and adequatly."

"Tuntutan dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu terutama dalam penanggulangan gizi buruk merupakan tantangan yang harus dipersiapkan secara benar dan ditangani secara mendasar, terarah dan sungguh-sungguh mengingal banyaknya kasus gizi buruk dari tahun ke tahun. Hasil pernantauan status gizi diwilayah kerja dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 4,3%. Kasus gizi buruk memerlukan perawatan yang intensif balk dirumah tangga, puskesmas dan rumah sakit. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan penanggulangan gizi buruk dengan mengikuti pedoman yang dibuat dcpkes. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran kinerja tenaga pelaksana gizi (TPG) puskesmas dalam penanggulangan gizi buruk dan faktor-faktor apa yang berhubungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan yang digunakan adalah cross sectional, dengan sampel 23 orang yang merupakan total populasi yang dilaksanakan di kabupaten Padang Pariaman pada bulan Maret sampai April 200G. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian sendiri kuesioner oleh TPG, meliputi variabel independent yaitu umur, pendidikan, pengetahuan, lama kerja, pelatihan, motivasi, sarana, beban kerja, kepemimpinan dan supervisi. Variabel dependent yaitu kinerja TPG dalam penanggulangan gizi buruk yang diperoleh dari check list dan penelusuran dokumen. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat (chi-square). Untuk pengayaan informasi dilakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalarn terhadap beberapa orang informan. Hasil penelitian ini menunjukan proporsi kinerja TPG puskesmas yang baik 52,2% dan kinerja kurang 47,8%. Hasil uji bivariat menunjukan ada 7 variabel yang berhubungan secara statistik (p-value < 0,05) yaitu pendidikan, pengetahuan, pelatihan, motivasi, sarana, beban kerja dan kepemimpinan. Faktor -faktor Iainya yaitu umur, lama kerja dan supervisi tidak berhubungan dengan kinerja TPG puskesmas dalam penanggulangan gizi buruk. Berdasarkan basil penelitian ini disarankan bagi penentu kebijakan agar menempatkan TPG dari pendidikan profesi gizi dan untuk meningkatkan pengetahuan perlu diadakan pelatihan secara berkala. Untuk pimpinan puskesmas disarankan untuk dapat memotivasi TPG agar kinerjanya lebih baik, selain itu juga diperhatikan beban kerja yang diberikan sesuai dengan kemampuan petugas.

---

Demand and requirement of quality health service especially in handling a severe malnutrition is a challenge which must be prepared correctly and handled primarily, directional an seriously considering cases number of severe malnutrition each year. Monitoring result of nutrition status at working area of health service in district of Padang Pariaman in 2005 found 4,3% cases of severe malnutrition. Severe malnutrition cases need a good intensive care in household, public health center and hospital. To fulfill demand of health service so it is important to implement on handling severe malnutrition by following a guidance which arc made by health department of RI. Therefore goal of this research is to know describing of nutrition workers performance of public health centre handling severe malnutrition and related factors.

Research used a cross sectional design with a quantitative approach. The number of samples is 23 respondent where they are a population total which are conducted in district of Padang Pariaman from March-April 2006. Data collected has been done with answering a questioner by nutrition workers, incIiuded independent variables, such as age education, knowledge, working duration, training, motivation, equipment, work loading, supervision and leadership. Dependent variables is nutrition workers performance of public health center in handling severe malnutrition which is obtained from check list and document research. Data analysis consist of univariate analysis and bivariate analysis (chi-square). For information enrichment, they had been done a qualitative approach by a deep interview to some informants.

The result of this research showed nutrition workers at public health center with good performance is 52,2% and with less performance is 47,8%. Bivariate analysis showed there are 7 related variables significant statistically to nutrition workers performance at public health center in handling severe malnutrition (p-value < 0,05), that is education, knowledge, training, motivation, equipment, work loading, and leadership. The other factor such age, working duration and supervision are not related to nutrition workers performance.

To suggested for policies makers in order to exercise non nutrition workers by periodical training to improve knowledge. For the leader of public health centre suggested to be able to motivate nutrition workers so their performance becomes better, besides it is important to give attention of work loading which is given according to officers ability."

"Rendahnya status gizi masyarakat menjadi perhatian utama dalam program pembangunan nasional 1999-2004, meskipun terdapat kemajuan tetapi prevalensi berbagai masalah gizi khususnya gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia masih tinggi.Upaya percepatan penurunan prevalensi berbagai masalah gizi masyarakat, salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang besar terhadap data status gizi masyarakat kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam penyusunan program gizi masyarakat.Tetapi berbagai data dan informasi yang diperoleh dari pencatatan dan pelaporan program gizi Puskesmas belum dapat berperan banyak oleh karena berbagai hal yang berkaitan dengan rancangan sistem tersebut dan kapasitas sumber daya yang terbatas di Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan program gizi Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau Tahun 2003.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan hanya dibutuhkan bagi pengelola SP2TP sebagai pelaporan kegiatan petugas dan justru posisinya kurang berperan bagi pengelola program, kebijakan pemanfaatan data belum dikembangkan, instrumen pencatatan masih sangat kurang, belum tersedianya tenaga struktural ataupun fungsional pengelola data serta kurangnya pelatihan bagi petugas, alokasi dana dan fasilitas belum memadai serta tidak tersedianya pedoman pelaksanaan.Komponen proses menunjukkan belum adanya struktur atau bagian pengelola data dan informasi di Puskesmas, belum berfungsinya struktur tersebut di tingkat Kabupaten, belum jelasnya uraian togas, pengumpulan data tidak lengkap dan tepat waktu, instrumen pengumpulan data yang digunakan belum tepat, tidak dilakukannya kegiatan rekapitulasi pencatatan, kurangnya koordinasi pengelola dengan pengguna data serta belum dilakukannya pengolahan, penyajian dan interpretasi data.Komponen luaran diketahui bahwa data dan informasi yang diperoleh dari pencatatan dan pelaporan program gizi Puskesmas belum memadai untuk digunakan bagi pembuatan laporan di Puskesmas, perencanaan, operasional, pemantauan dan penilaian.Saran-saran adalah peningkatan pemahaman petugas tentang pentingnya data dan informasi yang diperoleh dari pencatatan dan pelaporan Puskesmas dan pengembangan kebijakannya, tersedianya instrumen pencatatan dan pelaporan serta pemantapan dan pengembangannya, tersedianya tenaga pelaksana serta memberikan pelatihan yang mendukung tugasnya, alokasi dana secara memadai, meningkatkan fasilitas penunjang, tersedianya pedoman pelaksanaan, pengembangan dan pemantapan struktur atau bagian pengelola data dan informasi, pengumpulan data berasal dan sumber yang lengkap, penggunaan instrumen pencatatan sesuai dengan kebutuhan dan melakukan rekapitulasi, meningkatkan koordinasi antara pengelola data dan pengguna, melakukan pengolahan, penyajian dan interpretasi data serta meningkatkan pemanfaatannya sebagai laporan, perencanaan, operasional, pemantauan dan penilaian.Daftar bacaan : 31 (1982-2002)

---

Analysis of Recording Data and Reporting of Puskesmas Nutrient Program in Rokan Hilir Regency, Riau Province in 2003The low of people nutrient becomes the main focus for national development program 1999-2004, although there is a progress but in general the bad and the low nutrient is still high in Indonesia.

The accelerating effort to reducing the number of social nutrient problem, one of them can be done by giving more or serious attention to the data of people nutrient status and it is taken as a pattern or basic for arranging people nutrient program.

But the various or the number of data and information gained from the recording and the reporting of Puskesmas health program hasn't had any great role due to the various things that redated to the plan system and the capacity of resources which is limited in Puskesmas.

This research is aimed to get the illustration of the mechanism system of recording and reporting nutrient Puskesmas Program in Rokan Hilir regency, Province Riau in 2003.

The research method used is qualitative approach and collecting data by using the interview technique, observation and document research.

The result of research shows that the mechanism system of recording and reporting nutrient Puskesmas program is still low. The input resources such as the need of recording and reporting nutrient Puskesmas program is still considered as reporting project that fully becomes official responsibility, the policy to make use of data region has not been expanded yet, the recording and reporting instrument availability is insufficient, the lack of officials' quality and quantity in Puskesmas, the insufficient matters pertaining to funds allocation, supporting facilities and guidelines for work as well.

The component process shows that the recording and reporting organizing of Puskesmas is still poor, the making of reporting mechanism is not correct yet, the preparation, presentation and data interpretation has not been done.

The external component is detected that information and data gained from recording and reporting of nutrient Puskesmas program is insufficient to make use of report, plan, operational, observe and value making.

Suggestion are, the improvement of officials' comprehension regarding to data usage the policy, instrument availability the quantity and quality of human resources (officials) and its development well allocated fund, supporting facilities, work guidelines, stabilization organization of data processing unit, information, mechanism of report making and coordination, processing activities, presentation and interpretation of data and the usage of recording and reporting of nutrient Puskesmas program, beside for reporting it's also for planning, operating , observing and value making.

Bibliography, 31 (1982-2002)"

"Belum optimalnya manajemen lokakarya mini di puskesmas dicerminkan dengan proses perencanaan yang belum tersusun dengan baik dan pelaksanaan dari Iokakarya mini yang belum teralur dengan frekwensi pelaksanaan lokakarya mini yang tidak teljadwal scsuai deugan pctunjuk pedoman lokakarya mini puskesmas, yang akhimya evaluasi dari lokakarya mini itu sendiri tidak dapat diiakukan.Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran proses manajemen lokakarya mini puskcsmas dan faktor-faktor yang melatar-belakangi proses manajemen lokakarya mini puskesmas itu sendiri.Penelitian menggunakan metode kualitatif dcngan melakukan wawancara mendalam pada pimpinan puskesmas dan sraf yang terkail sepcrti kepala tata usaha, koordinator komunisasi puskesmas Sukajadi dan Lais di Kabupaten Musi Banyuasin serta observasi proses manajemen lokakarya mini yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di puskesmas Sukajadi proses lokakarya mini puskesmas telah bcijalan dengan baik sesuai dcngan buku pedoman lokakarya mini puskesmas. Hal ini terlihat dari pcrcncanaan tingkat puskesmas (PTP) dan perencanaan jadwal serta pérencanaan frekwensi kegiatan lokakarya mini sudah dibuat yang melibatkan seluruh staf pada waktu menyusun perencanaan iingkat puskesmas.Dari hasil evaluasi lokakarya mini tampak bahwa kebersamaan dan kcrjasama tim telah beijalan dengan baik, sehingga beban kerja jauh berkurang Semcntaia di puskesmas Lais prosesi lokakarya mini puskesmas tidak berdasarkan buku panduan Iokakarya mini puskesmas. Ini tériihat bahwa percncanaan tidak disusun scwaktu awai tahun dan pcrcncanaan tingkat puskesmas (PTP) juga tidak dibuat sehingga kcgialan lokakarya mini tidak sesuai dcngan pedoman lokakarya mini puskesmas yang ada. Pelaksanaan lokakaqfa mini puskesmas itu sendiri lidak memberikan hasil yang dapat meningkatkan cakupan program-program puskesmas. Analisa hambatan dan pemecahan masalah serta pembuatan rencana kerja bulan berikutnya, yang akhimya evaluasi pelaksanaan lokakarya mini itu tidak bisa dilakukan penilaian akan kemajuan program bulan sebelumnya.Hasil penelitian ini menyarankan kegada Dinas Keschatan Kabupaten Musi Banyuasin: untuk melakukan perencanaan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan ke puskesmas yang belum menjalankan manajemen puskesmas termasuk lokakarya mini puskesmas, pembinaan oleh kepala puskesmas yang telah berhasil dalam menjalankan manajcmen ke puskesmas sekitamya yang belum baik manajemennya dalam rangka memperlancar proses transformasi pendidikan manajemen puskesmas dan lokakarya mini.Bagi puskesmas Lais disarankan membuat perencanaan tingkal puskcsmas (PT P) dan perencanaan manajemen lokakarya mini puskesmas yang sesuai dengan buku pedornan Iokakarya mini, taar akan jadwal lokakarya mini yang trlah ditetapkan, mcngadakan studi banding ke puskesmas lain yang telah berhasil dalam manajemen puskesmas baik dalamkabupalen maupun lain kabupaten unluk mencari masukan untuk perbaikan manajemen puskesmas dan lokakarya mini. Untuk puskesmas Sukajadi agar memperlahankan atau meningkatkan iinensitas manajcmen puskesmas dan Iqkakarya mini yang telah ada agar kelangsungan fungsi manajemen itu temp bcrjalan.

---

Small workshop management in public health center (PHC) is not optimum as rchccted not well arranged, implementation irregular and unscheduled time as suggested in thc guideline of small workshop in public health center, finally, small workshop couldn?t evaluation.This study is to tind out why the small workshop management is not optimum, it has the aim to shows describe management process of small workshop in public health center and detemtinant factors.The method of the research is qualitative by in-depth interview with the public health center chief and staffs in Sukajadi and Lais public health iventer, and observation to small workshop management process.The result of this study shows that small workshop in Sukajadi public health center have been realization as well as, appropriate with the small workshop guideline. this could be showed at PHC level planning (PTP), schedule planning, and small workshop licquencies planning_ which have made at the same time , all PHC staffs has been participated when the prepare of PHC level planning.The result of small workshop evaluated, togethcrness and teamwork was well applied, so that it can decrease of workload. On the contrary, small workshop in Lais public health centre is not based to the the small workshop guideline, this could be showed at planning is not prepare in the beginning of this year and not prepare of PHC level planning, so that small workshop was not appropriated with small workshop guideline. Small workshop in Lais PHC is not collective, because not increase of PHC programs scope, trouble analysis, and problem solving. Small workshop was not evaluated program for the progress of the month before.The results of this research is suggest to chief of Health Ofiice Musi Banyuasin to implementation of technical guidance plan tiom health office to PHC, include the small workshop and establishment by chief PHC. To Lais PHC is recommendation to make PI-IC level planning and PHC management planning of small workshop that _was appropriate with small workshop guideline, discipline of small workshop schedule, comparative study to PHC has been progress in the management in the other municipaiities. For Sukajadi public health center to maintain or improve of PHC management and small workshop so that survival of the management function will be exist."

"Dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004?2009 yang memuat 10 program, yang diamanatkan kepada Departemen Kesehatan salah satunya adalah program lingkungan sehat yang dalam pelaksanaannya telah disusun Rencana strategis Departemen Kesehatan tahun 2005?2009 termasuk indikatornya (Depkes RI, 2007). Salah satu kegiatan Program lingkungan sehat adalah penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Program penyehatan air bersih dilaksanakan untuk pemenuhan akses masyarakat terhadap air bersih, tidak hanya untuk pemenuhan segi jumlah/debit, namun kualitas/mutu air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat juga harus menjadi prioritas. Untuk itu diperlukan kerja keras dari pemegang program penyehatan air, khususnya sanitarian puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan progran tersebut di tingkat puskesmas. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai Mei 2007 di Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah didapatkannya gambaran kinerja petugas Sanitasi Puskesmas dan faktor-faktor yang berperan pada kinerja petugas sanitasi puskesmas dalam pelaksanaan program penyehatan air di Kabupaten Solok Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, Diskusi Kelompok Terarah dan observasi, dengan informan Sanitarian puskesmas dilanjutkan triangulasi sumber dengan Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang PL & PKM Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Rendahnya kinerja sanitarian puskesmas dalam pelaksanaan program penyehatan air bersih dilihat dari Cakupan IS rendah, Penyuluhan Kurang, Pembinaan Pokmair Kurang, Pengawasan air Kurang , Sistem informasi program tidak jalan. Faktor yang berperan dalam kinerja sanitarian tersebut adalah; kemampuan dan keterampilan sanitarian yang kurang terasah, supervisi baik dari Kabupaten maupun Kapala Puskesmas kurang; pelatihan sanitarian frekwensi yang kurang serta tidak sesuai kebutuhan, motivasi sanitarian yang rendah, imbalan dan dana operasional kurang, adanya beban kerja tambahan, sarana dan prasarana tidak memadai, kurang prioritas program oleh Kepala Puskesmas, akses sebagian wilayah kerja yang tidak lancar terutama untuk kecamatan terisolir, serta kebijakan Dinas Kesehatan terutama kebijakan anggaran yang belum memprioritaskan anggaran program kesehatan lingkungan atau program air bersih. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah agar kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok pada program penyehatan air pelaksanaanya diintegrasikan dengan kegiatan puskesmas luar gedung dengan didukung tersedianya sarana dan prasarana, alokasi dana opersional sesuai dengan kebutuhan; Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan; Pelaksanaan supervisi yang berkesinambungan, Pelatihan sanitarian sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan, pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program sesuai kebutuhan sanitarian, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, pengadaan sarana dan prasaran sanitarian, merancang program pemberian reward bagi sanitarian teladan.

---

President Regulation No 7 in 2005 concerning National Development Planning at Middle Period (RPJMN) of 2004-2009 which conclude 10 programs that are instructed to Health Department. One of them is health environment program which its accomplishment arranged a strategic planning of Health Department at period of 2005- 2009 including its indicator (Health Department of Indonesian Republic, 2007). One of health environment program activity is preparing hygienic water and basic sanitation. Healthy program of hygienic water is accomplished to fulfill public access to hygienic water, not only a quantity supplied, but quality of hygienic water which is consumed by public must become a priority. Therefore, it needs a hard work from water healthy program holder, especially for sanitation officer at primary health care as leader of this program accomplishment at primary health care level.

This study was conducted from March until May 2007 at district of Solok. This study aim is to get describing of sanitation officer performance at primary health care and the factors which related to sanitation officer performance at primary health care on accomplishment of water healthy program at district of Solok in 2007. This study used a qualitative method by in depth interview, directed group discussion and observation, informant is sanitation officer at primary health care, and then source triangulation with a leader of primary health care and leader of PL and PKM of Health Service Department at district of Solok.

Low performance of sanitation officer at primary health care on accomplishment healthy program of hygienic water if it was seen from low IS coverage, less counseling, less training of Pokmair, less monitoring of water, information system program is not functioned. The factors which are important on sanitation officer performance such as : less ability and skill of sanitation officer, less supervision of district and primary health care leader, less training frequency of sanitation officer and the need is not available, low motivation of sanitation officer, less reward and operational fund, many extra jobs, facility and basic facility are not adequate, less program priority by leader of primary health care, work area access is not good especially for isolated district, and Health Service Department policy especially for budget policy which does not prioritized budget of development health program or hygienic water program.

It was suggested to Health Service Department policy at district of Solok on water healthy program in order its accomplishment is integrated with primary health care activity out of building by supporting of available facility and basic facility, operational fund allocation is available with the need, health information system development, accomplishment of continuity supervision, sanitation officer training is available with job need at work area, making of accomplishment guide and program technique guide are available with sanitation officer need, training to improve ability and skill, levying facility and basic facility of sanitation officer, arranging reward program for expert sanitation officer. "

"Penelitian bertujuan untuk mempelajari distribusi frekwensi BBLR dan karakteristik ibu yang melahirkan BBLR di Puskesmas Sungai Malang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 karena kejadian BBLR di wilayah tersebut masih banyak dan tertinggi dibandingkan Puskesmas lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara.Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2012, dengan menggunakan bantuan cheklist untuk pengambilan data sekunder yang berasal dari Kohort ibu di Puskesmas dan Bidan desa. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7 % mempunyai berat lahir < 2.000 gram dan dari 44 kasus BBLR 72,7 % berhasil hidup sampai umur 1 bulan. Karakteristik ibu yang melahirkan sebagian besar berada pada kelompok umur aman untuk hamil dan melahirkan, hampir 50 % merupakan primigravida dengan 36,4 % jarak melahirkan < 2 tahun. Untuk status gizi ibu lebih dari 50 % berada pada kategori kurang.The research aims to study the frequency distribution of low birth weight and characteristics of mothers LBW in Sungai Malang of Community Health, district of Kabupaten Hulu Sungai Utara in 2011 because the incidence of LBW in the region is the highest compared to many other health centers in the district of Hulu Sungai Utara.

The research was conducted in April-May 2012, using a checklist for taking secondary data derived from maternals cohort in Community Health Center and midwives. This study includes a descriptive study by case study method.

The results showed that 47.7% had birth weight <2,000 grams of 44 cases of low birth weight and 72.7% had lived until the age of 1 month. Characteristics of mothers who gave birth are mostly located in the age group is safe for pregnancy and childbirth, nearly 50% were primigravid with 36.4% gave birth spacing <2 years. For maternal nutritional status of more than 50% in the category of less."

"Puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya saat ini, membutuhkan biaya opernsional yang cukup banyak, pembiayaan puskesmas selama ini sebagian besar berasal dari pemerintab pusat dan daerah, seperti diketahui bahwa dana pemerintah dirasakan tidak mencukupi, hal ini juga disebahkan oleh pihak puskesmas khususnya dan dinas kesehatan kota umumnya tidak mampu menghitung kebutuhan biaya normative untuk masing-masing program, kekurangan dana tersebut tidak dapat diketahu seberapa kebutuhannya karena tidak pernah dilakukan analisis. Tingkat kecukupan pembiayaan kesehatan biasanya dinilai dengan Cost Recovery yaitu perbandingan antara kontriusi biaya oleh pengguna pelayanan kesehatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut. Informasi ini dirasakan semakin penting dengan salah satu persyaratan / kriteria puskesmas dijadikan unit swadana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan Cross Sectional."

"Program klinik sanitasi bertujuan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan kuratif yang dilakukan secara terpadu, terarah dan terus menerus dengan sasarannya adalah para pasienlpenderita penyakit yang berhubungan dengan masalah kesehatan lingkungan yang datang berobat ke Puskesmas serta masyarakat umum (klien) yang datang berkonsultasi mengenai masalah kesehatan lingkungan. Di Propinsi Sumatera Barat pelaksanaan kegiatan telah dimulai sejak tahun 1997, secara kuantitatif sebanyak 65 Puskesmas telah melaksanakan kegiatan ini, dengan rata-rata jumlah kunjungan pasien yang dirujuk ke klinik sanitasi di Puskesmas setiap bulan berkisar 20 sampai 25 pasien, sementara klien/masyarakat yang berkunjung khusus untuk berkonsultasi tidak ada sama seka]i. Petugas klinik sanitasi ke lapangan dalam rangka menindak lanjuti kasus, rata-rata baru terlaksana 4 kasus sampai 6 kasus dari 20 kasus per bulannya atau sekitar 20 %, hal ini sangat rendah kalau dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang melaksanakan kegiatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kinerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas dalam pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi pada Puskesmas di Propinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan rancangan cross sectional. Sampel yang diambil adalah total populasi, dengan jumlah sampel sebanyak 65 orang petugas klinik sanitasi di Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan instrument berupa kuesioner. Hasil penelitian temyata kinerja petugas yaitu 55,4 % baik dan 44, 6 % kinerja petugas kurang. Pada tingkat kepercayaan 95 % terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi, sarana, buku pedoman kerja dan supervisi terhadap kinerja petugas klinik sanitasi. Dari hasil analisis multivariat didapat bahwa variabel yang paling berperan dalam menentukan kinerja petugas klinik sanitasi adalah supervisi, buku pedornan dan sarana. Diantara tiga variabel ini yang paling besar pengaruhnya didalam menentukan kinerja adalah supervisi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan klinik sanitasi, terutama didalam meningkatkan kinerja petugas adalah dengan meningkatkan kegiatan supervisi secara berkesinambungan oleh pimpinan puskesmas terhadap petugas, Dinas kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan Propinsi ke Kabupaten/Kota serta menyiapkan sarana penunjang program dengan melakukan perencanaan yang tepat dengan didukung dana dari Pemerintahan Daerah.

---

Factors Analyze related to Official Clinic Sanitation Performance towards Implementation of Clinic Activities Sanitation in Society Healthy Center Province Of West Sumatra 2003Sanitation Clinic Program purpose to increasing society's healthy standard through preventive and curative attempts that could be done with integrated, directed and continuously with subjects is patient 1 medical patient related to environmental healthy issues who come to Healthy Center and general people (clients) who came to assist about environmental healthy problems.

In province of West Sumatra, its implementation has been started since 1997, quantitatively in 65 Society Healthy Center, average patient's pay a visit referred to clinic sanitation is 20 - 25 patients each month, while general people 1 clients especially who come to assist (consultation) is zero. Clinic sanitation officials sent to field in order to taking measure this case, then average 4 - 6 done of 20 cases each month or about 20%. It is very low rate than other regions where to do these activities.

This research purpose to know drawn of performance and factors related to official performance within implementation of clinic sanitation activities in Healthy Center at province of West Sumatra, used a cross sectional program. Sample whose take is population rate with 65 samples of sanitation clinic officials in Health Center. To collect data by interview with questioners instrument uses.

Research's outcome, obviously a large part is 55.4% of officials performance categorized good, and 44.6% is less. In confident shape 95% there is significance related between motivation variable, facilities, working handbook and supervision towards clinic sanitation official performance. From a multivariate analysis that dominance variable to determine clinic sanitation official performance is supervision, working handbook and facilities. From these variables that had greatest influence to determine the performance is supervision.

Attempts that can do to support the implementation clinic sanitation activities, mainly to increase official performance is by increase supervision activities constantly and continuously by the leaders or head of Health Center, Department of Healthy in district to sub-district, Department of Healthy in Province to its district, also to prepare facilities which support the program with carry as fund from local government."