Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana pegawai Iainnya dalam suatu organisasi berperan sangat penting, karena merupakan jiwa dan motor penggerak perkembangan organisasi/instansi Pemerintah. Dalam penelitianini yang dimaksud adalah PNS Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Salah satu faktor penting yang dapat mendorong peran PNS tersebut dalam instansi adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja agar berfungsi pendorong bagi kinerja pegawai, perlu dilakukan dengan cara penilaian yang baik (tepat) dan didukung oleh fasilitas data prestasi yang memadai sosialisasi untuk penilai maupun yang dinilai dan pemanfaatannya secara luas untuk pengembangan dan pembinaan pegawai. Dalam praktek penilalan kinerja PNS masih banyak terdapat kekurangan, sehingga belum berfungsi sebagai pendorong kinerja. Demikian pula yang terjadi di BKN Pusat. Dalam tesis ini, penulis mencoba mengkaji dan meneliti masalah persepsi pegawai terhadap penilaian kinerja di BKN Pusat dengan pendekatan atau metode deskriptif kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/pernyataan dan responden/pegawai BKN Pusat (pejabat penilai dan pegawai yang dinilai) yang diperoleh dengan cara penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa persepsi pegawai terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan (penilaian kinerja) PNS di BKN Pusat ternyata menunjukkan/menggambarkan kekurangan/kelemahan dalam cara penilaian, sosialisasi tersediannya fasilitas data prestasi, dan pemanfaatan hasil penilaian pekerjaan untuk kebutuhan pengembangan dan pembinaan pegawai secara luas. Sehubungan dengan adanya kekurangan/kelemahan tersebut, dalam tesis ini menyarankan pemecahan masalahnya berdasarkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Pemecahan masalahnya pada garis besarnya yaitu merubah pendekatan penilalan menjadi lebih berorientasi pada hasil kerja, metode penilaiannya Kombinasi dan Sekala Grafis dengan Insiden Kritis, formatnya dirubah/disempurnakan, disusun standard pekerjaan tiap tugas/jabatan, dilakukan sosialisasi, diberlakukan buku laporan prestasi kerja, Biro Kepegawaian agar lebih berperan dalam manajemen hal-hal yang terkait dengan penilaian pekerjaan serta diusahakan perbaikan/penggantian Peraturan Penierintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil."

"Pada prinsipnya Pelarangan PNS untuk berserikat dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian esensinya telah menghilangkan hak asasi PNS, dan HAM yang dijamin dalam dalam UUD 1945, DUHAM, ICCPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mendiskripsikan fenomena pengurangan HAM PNS di bidang politik melalui pencarian/penelusuran data primer dengan cara melakukan penelitian lapangan bertemu dengan narasumber/inforrnan melalui wawancara dan memberikan kuesioner yang dimulai dari bulan April hingga pertengahan Juni 2007. Latar belakang responden yang diteliti memiliki berbagai macam latar belakang, seperti latar belakang profesi, yaitu pegawai negeri sipil dari anggota partai politik yang juga sebagai anggota DPR, sedangkan latar belakang responden mulai dari tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sarjana (SI), Magister (S2), Doktor (S3), dan guru besar (Profesor), dan juga latar belakang di PNS mulai dari staf, eselon IV, eselon III, eselon, R, dan eselon I. Disamping data primer, penulis juga menelusuri data sekunder berupa studi dokumentasi kepustakaan berupa landasan konsep dan teoritikal, kepustakaan buku-buku tentang HAM, peraturan perundang-undangan, data tersebut ditambah dengan penelusuran melalui media massa, baik cetak maupun elektronik (kliping Koran/majalah/tabloid, penelusuran internet. Pelarangan hak berserikat, yaitu masuk menjadi anggota/pengurus partai politik, bagi PNS berarti telah menghapuskan HAM PNS yang telah jelas dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Kovenan Hak Sipil dan Politik (telah diratifikasi Indonesia ke dalam UU), dan UU Tentang Partai Politik. Oleh karena itu, Hak berserikat bagi PNS harus segera dipulihkan, karena hak berserikat dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, dalam berbagai produk perundang-undangan mengenai HAM (lokal dan intemasional), dari dalam UU Partai Politik. Selain itu juga, perlu dibentuk peraturan yang dapat memberikan batasan yang jelas dan tegas yang mengatur bagi PNS yang masuk menjadi anggota/pengurus partai politik.

---

In principle, the prohibition for civil servant to become member/administrator of political parties has eliminated the Civil Servant rights, and human rights that has guarantee in Indonesian Constitution UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, Law Number 12 Year 2005 on Ratification ICCPR, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, and Law Number 31 Year 2002 on Political Parties.

Writing Methods by implementing qualitative research, which is describing the phenomenon of reducing the Civil Servants political rights through searching/exploring primary data by doing field research to see some informers by interviewing and giving questioners, which executed from April to mid of June 2007. The respondent backgrounds are from various professions such as Civil Servants who works at Department of Law and Human Rights, Department of Domestic Affairs, and National Employment Agency, also member of political parties and Parliament, while the education of respondents are High School graduates, Bachelors degree, Masters degree, Doctoral degree, and Professors. The position of respondents who work as civil servants are staff, echelon IV, echelon III, echelon II and echelon I.

In addition to primary data, the author also searches secondary data by documentation studies such as conceptual and theoretical basis, Iiterature on human rights studies, laws, also added by searching mass media, printed and electronic (paper clipping/magazine/weekly papers, internet exploring).

The prohibition to civil servants to join becoming member/administrator of political parties, means the prohibition has deleted the civil servants right which is guaranteed in Indonesian Constitution UUD 1945, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, Covenant of civil and political rights (has been ratified to Law), and Law on Political Parties. That's why, the right to join organization to civil servants should be regained, because such right is guaranteed and protected in UUD 1945, in various of law products concerning human rights (national and international), and law on Political Parties. Besides, regulations should be made to form clear and strict boundaries for ruling the civil servants who become member/administrator of political parties."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh disiplin kerja dan sistem kompensasi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pimpinan hendaknya secara terus menerus mensosialisasikan pemahaman tentang tata tertib yang berlaku dalam organisasi kepada para pegawai dan meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Disamping itu, pimpinan juga hendaknya secara berkesinambungan memberikan pemahaman tentang sistem kompensasi yang berlaku, khususnya tentang sistem tunjangan serta mereview mengenai mekanisme pemberian gaji atau tunjangan kepada para pegawai di lingkungan organisasi ini.

---

This thesis discusses the influence of the discipline of work and compensation system on employee performance in State Personnel Board. This research is assosiative with quantitative data. The results suggest that the leadership should continuously promote understanding of the rules that apply to employees in the organization and improve the quality of the personnel in carrying out job-work. In addition, leaders should also continuously provide insight into the current compensation system, especially about the benefits system and a review of the mechanics of salary or allowances to employees within this organization."

"Perubahan lingkungan strategis abad ke-21 mengakibatkan perubahan besar dalam berbagai segi kehidupan bangsa Indonesia, di antaranya adalah pengelolaan kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) sebagai ujung tombak penyelengaraan pemerintahan. Hal tersebut mengharuskan setiap pengambil keputusan untuk melaksanakan perencanaan SDM dengan cermat. Perencanaan SDM dalam tulisan ini khususnya adalah formasi pegawai yaitu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan dalam satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran/kontribusi faktor-faktor yang terkait erat dengan penyusunan formasi dan alasan bagi faktor terkait yang memiliki sedikit peran dalam penyusunan formasi pegawai di BKN.Penelitian ini merupakan penelitian survey-deskriptif, yaitu menggunakan daftar pernyataan sebagai alat utama pengumpulan data untuk menggambarkan obyek penelitian dan melakukan interpretasi dengan tepat. Pengambilan data dilakukan pada sampel yang dipilih secara sengaja, yaitu para responden pejabat eselon I, II, III, dan IV yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan formasi pegawai di lingkungan BKN. Untuk mengetahui peran/kontribusi faktor analisis jabatan, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, kapasitas seoran calon PNS, prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia, dan kemampuan keuangan negara digunakan Tes Tanda. Tes Tanda adalah suatu cara analisis data statistik non parametrik yang menggunakan tanda positif dan negatif pada lembar jawaban responden. Sebagai pengayaan digunakan analisis deskriptif untuk menarasikan alasan faktor yang memliki sedikit kontribusi dalam penyusunan formasi pegawai di BKN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan negara merupakan faktor yang dinilai oleh responden penyelenggara kebijakan sebagai faktor yang memiliki peran yang banyak/besar dalam penyusunan formasi pegawai di BKN. Sedangkan faktor lain, seperti: analisis jabatan, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, kapasitas seorang calon PNS, prinsip pelaksanaan pekerjaan, dan peralatan yang tersedia menurut responden pengambil dan penyelenggara kebijakan pada praktiknya dinilai memiliki peran yang sedikit dalam penyusunan formasi di BKN. Salah satu alasan mengenai sedikitnya peran faktor-faktor tersebut adalah karena hingga saat ini belum ada pedoman yang jelas tentang teknis penyusunan formasi pegawai.Dengan demikian disarankan kepada pimpinan BKN agar dapat segera membuat pedoman tentang teknis penyusunan formasi pegawai agar BKN dan instansi lain dapat dengan jelas dan mudah melaksanakan penyusunan formasi berdasarkan faktor-faktor yang terkait erat. Keberhasilan penyusunan formasi pegawai diyakini akan secara langsung dan tidak langsung mendukung upaya meningkatkan efektivitas organisasi."