Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan implementasi teknologi informasi dan komunikasi TIK di bidang kepemerintahan saat ini semakin meningkat pesat baik untuk peningkatan kinerja internal organisasi maupun untuk peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan banyak perbaikan dalam penerapan TIK untuk mendukung pencapaian pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel Untuk mendukung hal tersebut Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang merupakan unit TIK pusat di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan banyak proyek TIK Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat kematangan pelaksanaan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan Model kematangan yang digunakan adalah Project Management Maturity Model PMMM yang disesuaikan dengan Project Management Body of Knowledge PMBoK Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan adalah tingkat 2 Hal ini menunjukkan bahwa Pusintek telah memiliki kebijakan dan standar dalam pelaksanaan manajemen proyek Namun berdasarkan pemeriksaan dan observasi dokumen yang dilakukan penelitian ini pelaksanaan manajemen proyek belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan tersebut Menurut PMMM tingkat 2 menunjukkan belum adanya konsistensi dalam pemahaman dan pelaksanaan manajemen proyek Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pusintek Kementerian Keuangan untuk dapat mencapai kematangan tingkat 3 Rekomendasi mencakup beberapa aspek yaitu aspek kebijakan yang terdiri dari melakukan sosialisasi kebijakan dan menyusun beberapa prosedur yang dibutuhkan aspek sumber daya manusia yang terdiri dari memberikan pelatihan manajemen proyek evaluasi manajemen proyek dan manajemen program serta melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja tim proyek serta aspek teknologi yang terdiri dari pemanfaatan tools atau sistem manajemen proyek.

---

The implementation of information and communication technology ICT in government today is growing rapidly both to improve the internal performance of the organization and to improve the quality of public services The Ministry of Finance is one of the government agencies that make a lot of improvements in the implementation of ICT to encourage the achievement of credible and accountable financial management To support this Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek which is the IT department of the Ministry of Finance did a lot of ICT projectsThis study was conducted to evaluate and analyze the maturity level of project management implementation in Pusintek Ministry of Finance Maturity model used is Project Management Maturity Model PMMM which is adapted to the Project Management Body of Knowledge PMBOK The result of this study indicates that the project management maturity level in Pusintek Ministry of Finance is level 2 It means that Pusintek already have policies and standards in the implementation of project management However based on the evaluation and documents observation conducted by this study the implementation of project management have not been fully based on the policies According to PMMM level 2 shows the lack of consistency in the understanding and implementation of project management This study also provides some recommendations that can be done by Pusintek to achieve the maturity level 3 The recommendations are grouped into three aspects policy by disseminating the policy and developing the necessary procedures human resource by providing project management project management evaluation and management program training and evaluating and measuring the performance of the project team and technology by more using the project management tools and systems Keywords Project Management Maturity Level PMMM PMBOK."

"ABSTRAKPenerapan akuntansi berbasis akrual pada manajemen aset tetap diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan aset tetap secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kepatuhan Kementerian Keuangan dalam menerapkan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku dan analisis langkah-langkah yang perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan belum sepenuhnya comply terhadap regulasi akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku. Penyusunan regulasi yang lebih teknis, penyempurnaan aplikasi akuntansi, dan pembinaan SDM akuntan pemerintah yang efektif perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap.

---

ABSTRACT

The implementation of accrual accounting on fixed asset management is expected to improve the quality of government decision-making in the management of fixed assets efficiently and effectively to the public prosperity and welfare. The aim of this study was to analyze compliance of the Ministry of Finance in implementing accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force and analyze the steps that need to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management. This research is a qualitative case study approach.

The results showed that the Ministry of Finance has not yet fully complied with the regulation of accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force. The preparation of more technical regulation, improvement of accounting application system, and effective government accountant development are needed to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management."

"Kementerian Keuangan Kemenkeu memiliki unit eselon satu yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan diklat di bidang keuangan negara yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK . Terkait dengan reformasi birokrasi Kemenkeu, terdapat peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan diklat agar dapat memainkan peran yang lebih besar yaitu dengan menjadi corporate university atau unit teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kemenkeu. Berdasarkan teori, salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah organisasi untuk menjadi corporate university adalah manajemen pengetahuan KM . Permasalahan yang terjadi adalah BPPK belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, BPPK perlu membangun sistem manajemen pengetahuan sehingga memudahkan setiap individu untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Sebagai langkah awal, diperlukan persiapan yang matang untuk mengurangi kegagalan dalam penerapannya yaitu dengan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kesiapan penerapan KM di BPPK sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapannya. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM Infrastructure, KM Enabler, dan KM Critical Success Factor yang kemudian dipetakan ke dalam aspek hard, soft dan abstract. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survei tehadap sampel pegawai BPPK. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial uji T untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kesiapan BPPK. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa BPPK berada pada tingkat receptive yang mengindikasikan bahwa semua indikator pada variabel: infrastruktur; lingkungan fisik; budaya organisasi; struktur organisasi; kepemimpinan; pembelajaran; kemampuan keahlian motivasi; pengetahuan umum; dan strategi KM, sudah sangat mendukung untuk diterapkannya KM di BPPK.

---

Financial Education and Training Agency FETA is an Echelon I in Ministry of Finance MoF which has a major task to held trainings in the field of state finance. Regarding to the bureucracy reformation in MoF, there are some opportunities to strengthen the major function of FETA as stated above, so that FETA could play more important roles in terms of education and training. One of that opportunities is reforming FETA into corporate university or the technical unit which has a strategic role in improving the quality of the human resources in MoF. Furthermore, base on theory that one of the important elements that should exist in an organization to become a corporate university is knowledge management. The problem which occurs in FETA is that the organization does not have specific mechanisms to manage the knowledge. Moreover, to overcome that problem, the organization need to build a knowledge management system that allows each individual to share useful knowledge for the organization. As the first step, it needs a good preparation to lessen the failure in implementing it which is by measuring the readiness level of knowledge management implementation. Therefore, this study aims to measure the readiness level of knowledge management implementation in FETA in order to provide recommendations for improving the readiness of it. The readiness level is measured based on the variables mapping including Knowledge Management Infrastructure, Knowlege Management Enabler, and Knowledge Management Critical Success Factor and then mapped into the aspect of hard, soft and abstract. The data were collected by using a sample survey method which were gathered from the employees of FETA. The data are then analyzed descriptively and inferentially T test to get the description about the readiness level of FETA in implementing knowledge management. Based on this research, it can be concluded that FETA is at the receptive level of readiness in implementing knowledge management. It indicates that all the indicators in variabel infrastructure physical environment organizational culture, organizational structure leadership learning ability and motivation skills general knowledge and strategies KM, have been very supportive to the implementation of knowledge management in FETA"

"Organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Kementerian atau Lembaga setingkat dengan Kementerian, maupun di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, membutuhkan data yang memiliki kualitas tinggi untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang matang. Untuk keperluan penyediaan data dan informasi pengawasan dan dukungan yang dibutuhkan oleh pimpinan, telah dikembangkan Teknologi Informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA). Namun pada kenyataannya, kualitas data SIMA saat ini masih belum memenuhi standar karena isian data SIMA yang ada saat ini kurang memadai. Kurangnya kualitas data hasil pengawasan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelengkapan data, keakuratan data, ketepatan waktu data, dan konsistensi data yang berdampak pada hasil pengawasan BPKP kurang bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan dari pengelolaan kualitas data dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas data berdasarkan Data Quality Maturity/Capability Model Loshin dan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Kemudian juga dilakukan pegukuran dimensi kualitas data antara lain dimensi completeness, accuracy, timeliness. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dimensi disebabkan karena validasi pada sistem yang belum memadai. Pada pengukuran tigkat kematangan manajemen data dari delapan komponen penilaian diperoleh tingkat maturitas mencapai level 3 atau defined. Kemudian untuk menentukan strategi dipetakan berdasarkan harapan untuk mencapai level 5 atau optimized diperoleh 37 rekomendasi untuk perbaikan kualitas data hasil pengawasan.

---

Government organizations, both at the central and regional levels, such as ministries or institutions at the level of the ministry, as well as at the provincial/district/city governments, need high-quality data to carry out careful planning and evaluation of development. For the purpose of providing data and information on supervision and support needed by the leadership, Information Technology has been developed in the form of an Accountability Management Information System (SIMA) application. However, in reality, the current SIMA data quality still does not meet the standards because the current SIMA data entry is inadequate. The lack of quality of data from supervision results caused by several factors such as completeness of data, accuracy of data, timeliness of data, and consistency of data which has an impact on results of supervision of BPKP less able to provide strategic recommendations to the President. This study was conducted to measure the maturity level of data quality management and provide recommendations for improving data quality based on the Loshin Data Quality Maturity/Capability Model and the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). From the results of the study, it was found that dimensional problems were caused by inadequate validation of the system. Measuring the maturity level of data management from the eight assessment components, it is obtained that the maturity level reaches level 3 or defined. Then to determine the mapped strategy based on the expectation to reach level 5 or optimized, 37 recommendations were obtained for improving the quality of the monitoring data."

"Dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan berbasis data (data driven organization), Kemenkeu menyusun inisiatif strategis optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) dan pengembangan proyek data analytics. Dalam pengembangan data analytics, terdapat permasalahan rendahnya kualitas data sehingga data driven organization belum terwujud dengan optimal. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Pengukuran kualitas data dan tingkat kematangan kualitas data menggunakan kerangka kerja Loshin’s Data Quality, DAMA-Data Management Book of Knowledge (DMBoK), dan Government Data Qualiaty (GDQ). Hasil pengukuran kualitas data menunjukkan terdapat permasalahan data tidak akurat dan tidak lengkap dan tingkat kematangan kualitas data Kemenkeu berada pada level Repeatable. Menyusun strategi kualitas data, ketentuan teknis, tim kualitas data, dan prosedur pengelolaan kualitas data; identifikasi harapan dan aturan kualitas data; mengukur, memantau, dan melaporkan kualitas data; mengelola aturan, knowledge base, dan metadata; meningkatkan kesadaran; melakukan pelatihan; menyediakan tools, menerapkan aturan dan menangani permasalahan; memutakhirkan SLA; mengelola kinerja kualitas data; dan melakukan audit kualitas data merupakan strategi peningkatan kualitas data yang dilaksanakan dalam empat tahap pada Tahun 2022-2023.

---

To support the right decision making for data-driven organizations, the Ministry of Finance (MoF) has developed a strategic initiative for optimizing the MoF's Data Service System (SLDK) and developing a data analytics project. In the development of data analysis, there is a problem of low data quality so that data-driven organizations have not been realized optimally. This study uses a qualitative method through interview and observation. Measurement of data quality and maturity level of data quality uses the Loshin's Data Quality framework, DAMA-Data Management Book of Knowledge (DMBoK), and Government Data Quality (GDQ). The results of the measurement of data quality indicate that there are problems with inaccurate and incomplete data and the MoF's data quality level is at the Repeatable level. Develop a data quality strategy, technical provisions, data quality team, and data quality management procedures; identification of data quality expectations and rules; measure, monitor, and report on data quality; manage rules, knowledge base, and metadata; raise awareness; conduct training; provide tools, apply rules and carry out problem solving; updating SLAs; manage data quality performance; and conducting data quality audits is a data quality improvement strategy implemented in four stages in 2022-2023.

"